Anggaran Malaysia 2027 Lolos Pemungutan Suara Kebijakan, Kesepakatan Dana Daerah Menguat

Paket RM510 Miliar Masuk Tahap Pemeriksaan Terperinci

Dewan Rakyat Malaysia meloloskan RUU Perbekalan 2027 pada tahap kebijakan pada 29 Oktober 2026, memajukan paket anggaran senilai RM510 miliar dan membawa 13 anggota parlemen oposisi dan independen lebih dekat untuk menerima dana pembangunan daerah pemilihan berdasarkan kesepakatan dengan pemerintah.

RUU tersebut mendapat persetujuan mayoritas melalui pemungutan suara lisan setelah perdebatan yang dimulai pada 12 Oktober. Perdana Menteri Anwar Ibrahim, yang juga menjabat menteri keuangan, mengajukan anggaran itu pada 9 Oktober. Pembahasan terperinci pada tahap komite dijadwalkan berlangsung pada 2 hingga 26 November.

Paket tersebut menggabungkan alokasi anggaran sebesar RM459,8 miliar dengan investasi RM50,2 miliar dari lembaga investasi pemerintah, kemitraan antara sektor publik dan swasta, badan hukum federal, serta perusahaan di bawah Menteri Keuangan Diperbadankan. Ini merupakan anggaran kelima di bawah pemerintahan Madani.

Pemungutan suara kebijakan menyetujui arah umum anggaran. Anggota parlemen selanjutnya akan memeriksa pengeluaran secara lebih terperinci sebelum RUU itu menjalani tahapan parlemen yang tersisa. Pada 30 Oktober, Anwar mengatakan ia memperkirakan RUU tersebut akan disahkan sebelum akhir tahun, sementara dana daerah pemilihan yang tercakup dalam kesepakatan politik akan segera disalurkan sesuai jadwal anggaran.

Komponen Anggaran RM510 Miliar

Anggaran 2027 mengusung tema "Meraih Cita-Cita Setinggi Langit, Tetap Berpijak pada Nilai-Nilai Kita" dan menetapkan delapan pilar yang mencakup taraf hidup, ketahanan nasional, dan masa depan negara. Paket keuangannya terdiri atas empat komponen:

• RM459,8 miliar dalam alokasi anggaran.
• RM25 miliar investasi dari perusahaan investasi terkait pemerintah.
• RM11 miliar investasi yang melibatkan sektor publik dan swasta.
• RM14,2 miliar investasi oleh badan hukum federal dan perusahaan Menteri Keuangan Diperbadankan.

Ketiga komponen investasi itu berjumlah RM50,2 miliar, sekitar 9,8 persen dari paket RM510 miliar. Alokasi anggaran mencakup 90,2 persen sisanya. Karena itu, pembaca yang menilai paket tersebut perlu mencermati belanja pemerintah sekaligus investasi yang disalurkan melalui lembaga lain.

Pemerintah menyebut pendekatan ini sebagai kebijakan fiskal ekspansif. Sederhananya, pemerintah bermaksud menggunakan belanja dan investasi untuk mendukung kegiatan ekonomi sembari menjalankan prioritas pelayanan publik dan pembangunan.

Kapan Parlemen Menyelesaikan Pembahasan?

Pemungutan suara pada 29 Oktober dilakukan setelah pembahasan arah kebijakan umum anggaran. Pemeriksaan oleh komite memberi kesempatan kepada anggota parlemen untuk mempertanyakan rincian usulan belanja, sementara para menteri dapat menjelaskan bagaimana kementerian mereka berencana menggunakan uang publik.

Jadwal parlemen memisahkan pembahasan kebijakan yang telah selesai dari pemeriksaan terperinci yang masih akan dilakukan:

• 9 Oktober: Anwar mengajukan Anggaran 2027 di Dewan Rakyat.
• 12 Oktober: Pembahasan arah kebijakan anggaran dimulai.
• 29 Oktober: Dewan Rakyat meloloskan RUU tersebut pada tahap kebijakan melalui pemungutan suara lisan.
• 30 Oktober: Anwar mengatakan dana daerah pemilihan yang tercakup dalam perjanjian kepercayaan dan perbekalan akan disalurkan setelah persetujuan parlemen.
• 2 hingga 26 November: Pembahasan tahap komite dijadwalkan berlangsung.
• 8 Desember: Masa sidang Dewan Rakyat dijadwalkan berakhir setelah 37 hari persidangan.

Perkiraan Anwar bahwa RUU akan disahkan sebelum akhir tahun menjadi acuan jadwal politik untuk pencairan alokasi daerah pemilihan yang telah disepakati. Tanggal pencairan yang pasti dan jumlah yang akan diterima setiap anggota parlemen peserta belum diumumkan.

Tiga Belas Anggota Parlemen Bergabung dalam Kesepakatan Pendanaan

Enam anggota parlemen Bersatu sepakat pada 29 Oktober untuk mendukung Anggaran 2027 dengan imbalan alokasi pembangunan daerah pemilihan yang setara berdasarkan perjanjian kepercayaan dan perbekalan, atau CSA, dengan pemerintah Madani. Enam mantan anggota parlemen Bersatu dan anggota parlemen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman juga menandatangani perjanjian tersebut, sehingga jumlah peserta menjadi 13 orang.

Perjanjian kepercayaan dan perbekalan adalah kesepakatan ketika anggota parlemen berjanji mendukung hal-hal yang memengaruhi kemampuan pemerintah untuk tetap berkuasa dan memperoleh pendanaan. Dalam hal ini, kesepakatan tersebut mengaitkan dukungan terhadap anggaran dengan alokasi daerah pemilihan dan komitmen reformasi konstitusi.

Enam anggota parlemen Bersatu itu adalah Muhyiddin Yassin dari Pagoh, Radzi Jidin dari Putrajaya, Ali Biju dari Saratok, Mohd Suhaimi dari Langkawi, Nazri Abu Hassan dari Merbok, dan Azman Nasrudin dari Padang Serai. Enam mantan anggota parlemen Bersatu tersebut dipecat dari partai pada 2024 setelah menyatakan dukungan kepada pemerintah.

Anwar, yang berbicara setelah salat Jumat di Kuala Lumpur pada 30 Oktober, mengatakan pemerintah akan menyalurkan alokasi tersebut setelah parlemen meloloskan RUU itu.

"Begitu disahkan oleh parlemen, kami dapat menyalurkan alokasi sesuai dengan kesepakatan," katanya.

Dana Daerah Pemilihan dan Perubahan Konstitusi

Anwar membedakan alokasi parlemen, yang menurutnya tetap diberikan seperti biasa kepada anggota parlemen pemerintah maupun oposisi, dari alokasi pembangunan daerah pemilihan yang disalurkan melalui anggota parlemen dan dikaitkan dengan kesepakatan semacam ini.

Perbedaan itu penting bagi warga karena dana pembangunan daerah pemilihan digunakan untuk belanja di wilayah yang diwakili anggota parlemen. Kesepakatan tersebut membuka jalan bagi anggota parlemen oposisi dan independen yang berpartisipasi untuk menerima alokasi pembangunan yang setara setelah anggaran disahkan.

Anwar mengatakan pengaturan serupa pernah diterapkan oleh pemerintah-pemerintah sebelumnya. Ia mengenang perundingan saat menjadi pemimpin oposisi dengan pemerintah yang terdiri atas Umno, PAS, dan Bersatu, serta mengatakan mekanisme yang sama tetap terbuka bagi pihak lain yang bersedia menyepakatinya.

CSA itu juga mewajibkan pemerintah mengajukan dua amendemen konstitusi: satu terkait pembatasan masa jabatan perdana menteri, dan satu lagi untuk memisahkan peran jaksa agung dan penuntut umum. Amendemen pertama menyangkut berapa lama seorang perdana menteri dapat menjabat. Amendemen kedua akan memisahkan penasihat hukum utama pemerintah dari jabatan yang bertanggung jawab mengajukan tuntutan pidana.

Komitmen tersebut membuat kesepakatan ini mencakup lebih dari sekadar pendanaan. Pengajuan amendemen berarti sebuah usulan disampaikan kepada parlemen, tempat usulan itu harus melalui pembahasan dan proses pemungutan suara yang diwajibkan sebelum menjadi undang-undang.

Aturan Tata Kelola yang Diusulkan untuk Perusahaan Pemerintah

Anwar juga mengatakan kepada Dewan Rakyat bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan RUU Badan Usaha Milik Pemerintah untuk memperkuat pengawasan terhadap perusahaan terkait pemerintah dan lembaga terkait. Undang-undang yang diusulkan itu akan menetapkan aturan hukum dan mekanisme regulasi yang lebih jelas bagi lembaga-lembaga tersebut beserta anak perusahaannya.

Ia menyebut penyimpangan keuangan yang melibatkan 1Malaysia Development Berhad, Felda, dan Tabung Haji sebagai kasus yang ingin dicegah agar tidak terulang melalui kerangka yang diusulkan. Ia juga menegaskan bahwa campur tangan politik dalam pemilihan proyek dan investasi oleh perusahaan terkait pemerintah serta perusahaan investasi harus dilarang.

Anwar mengatakan lembaga yang diberi amanat untuk melindungi kepentingan masyarakat memiliki tanggung jawab khusus untuk mengelola sumber daya mereka dengan baik.

"Lembaga terkait pemerintah yang diberi mandat untuk melindungi kepentingan masyarakat Bumiputera dan Muslim harus menjadi teladan dalam menerapkan tata kelola yang baik, khususnya terkait integritas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan," katanya.

Usulan tersebut berkaitan langsung dengan struktur anggaran. Perusahaan investasi terkait pemerintah saja mencakup RM25 miliar dari keseluruhan paket. Pilihan proyek, pengawasan, dan pengelolaan mereka akan turut menentukan bagaimana bagian paket tersebut mengalir ke perekonomian.

Usulan Pendanaan Politik Masuk Tahap Peninjauan

Azalina Othman Said, menteri di Departemen Perdana Menteri yang bertanggung jawab atas hukum dan reformasi kelembagaan, mengatakan kepada anggota parlemen bahwa rekomendasi kebijakan untuk RUU Pendanaan Politik akan disampaikan kepada Komite Pilihan Khusus.

Komite tersebut akan meninjau rekomendasi dan mengumpulkan masukan tambahan sebelum RUU itu dirampungkan untuk dipertimbangkan kabinet. Aturan pendanaan politik menyangkut sumber dana kegiatan politik, isu yang berbeda dari alokasi pembangunan daerah pemilihan yang dirundingkan dalam CSA.

Usulan undang-undang pendanaan politik dan usulan terkait badan usaha pemerintah membahas keputusan berbeda yang melibatkan uang: bagaimana kegiatan politik dibiayai, serta bagaimana lembaga milik pemerintah memilih dan mengelola investasi. Keduanya masih berupa usulan selama pembahasan parlemen berlangsung.

Layanan Kesehatan dan Biaya Rumah Tangga Tetap Jadi Perhatian

Menteri Kesehatan Dzulkefly Ahmad mengumumkan rencana untuk memperkenalkan konsep "rumah sakit komunitas" di wilayah pedesaan dan memperluas alih daya layanan rumah sakit di 16 bidang pada 2027. Rencana tersebut merupakan bagian dari upaya kementerian memperkuat layanan kesehatan publik.

Usulan rumah sakit di wilayah pedesaan bertujuan mendekatkan layanan kepada masyarakat di luar pusat kota besar. Alih daya berarti mengatur agar layanan diberikan di luar sistem penyediaan milik kementerian sendiri. Rencana yang diumumkan itu menjadikan akses layanan dan pengorganisasian pelayanan sebagai isu untuk diperiksa secara terperinci dalam pembahasan anggaran.

Keuangan rumah tangga juga menjadi bagian dari perdebatan. Menteri Keuangan II Amir Hamzah Azizan menggambarkan BUDI Madani sebagai inisiatif subsidi bersasaran yang dimaksudkan untuk meringankan biaya hidup sekaligus mengurangi kebocoran subsidi bahan bakar. Penyaluran bersasaran mengarahkan bantuan kepada penerima yang dituju, alih-alih memberikan dukungan yang sama kepada semua orang.

Amir Hamzah menjelaskan tujuan pemerintah saat menjawab pembahasan kebijakan.

"Ini salah satu langkah yang kami perkenalkan untuk membantu rakyat mengurangi beban biaya hidup, sekaligus meningkatkan pendapatan yang dapat mereka belanjakan," katanya.

Pembahasan tersebut menyusul seruan publik untuk mendapatkan keringanan menjelang anggaran. Dalam survei pembaca terhadap 700 responden, 40 persen memilih penurunan pajak penghasilan atau keringanan pajak yang lebih besar sebagai cara meringankan biaya hidup, sementara 27 persen menginginkan harga barang kebutuhan pokok lebih murah. Permintaan tersebut menunjukkan tekanan nyata yang dihadapi rumah tangga dan menjadi tolok ukur untuk menilai langkah-langkah anggaran.

Pembangunan Kawasan, Energi, dan Kesiapsiagaan Kekeringan

Anwar membela alokasi pembangunan yang lebih besar untuk Sabah dan Sarawak dengan menyoroti kondisi geografis dan kebutuhan infrastruktur kedua wilayah tersebut. Penjelasannya menempatkan biaya untuk menghubungkan dan melayani masyarakat sebagai inti alasan pemerintah mengalokasikan lebih banyak dana pembangunan bagi kedua negara bagian itu.

Di bidang lain, rencana pariwisata dan transportasi dalam anggaran mencakup RM935 juta untuk sektor pariwisata dan kebudayaan pada 2027, dibandingkan RM705 juta pada 2026. Kenaikan RM230 juta itu setara dengan 32,6 persen. Johor juga tengah menyiapkan koneksi transportasi menjelang perkiraan pembukaan Jalur Sistem Transit Cepat dengan Singapura pada Februari 2027.

Perencanaan energi juga menjadi bagian dari pembahasan parlemen. Wakil Perdana Menteri Fadillah Yusof, yang juga menjabat menteri transisi energi dan transformasi air, mengatakan Komisi Energi sedang menyiapkan kerangka dan pedoman bagi pembangkitan listrik oleh pusat data sendiri serta penggunaan energi terbarukan. Pusat data menampung sistem komputer yang menyimpan dan memproses informasi digital, sehingga pengaturan pasokan listriknya menjadi bagian dari gambaran investasi.

Kementerian Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungan juga akan mengajukan usulan rencana aksi kekeringan kepada Dewan Nasional Pengelolaan Bencana. Usulan itu bertujuan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak cuaca yang berkaitan dengan El Niño.

Pembahasan komite akan menyoroti lebih tajam prioritas belanja dan pelaksanaan ini. Bagi rumah tangga, perhatian praktisnya adalah akses ke layanan kesehatan dan bantuan untuk meringankan biaya. Bagi daerah pemilihan, persoalan langsungnya adalah kapan dana pembangunan tersedia. Bagi pemerintah, pengesahan anggaran harus diikuti dengan pelaksanaan program dan investasi yang tercantum di dalamnya.

Poin-Poin Utama

• Dewan Rakyat meloloskan Anggaran 2027 pada tahap kebijakan pada 29 Oktober 2026 melalui pemungutan suara lisan.
• Paket RM510 miliar terdiri atas alokasi anggaran RM459,8 miliar dan investasi lain sebesar RM50,2 miliar.
• Pembahasan tahap komite dijadwalkan pada 2 hingga 26 November, sementara masa sidang parlemen berakhir pada 8 Desember.
• Tiga belas anggota parlemen oposisi dan independen menandatangani kesepakatan yang mengaitkan dukungan terhadap anggaran dengan alokasi pembangunan daerah pemilihan dan komitmen reformasi.
• Anwar mengatakan dana daerah pemilihan yang disepakati akan disalurkan setelah anggaran disahkan parlemen, sesuai jadwal anggaran.
• Pemerintah sedang mempertimbangkan undang-undang tentang badan usaha pemerintah dan pendanaan politik, serta rencana terkait layanan kesehatan pedesaan, penggunaan energi oleh pusat data, dan kesiapsiagaan kekeringan.