Indonesia Rencanakan Peluncuran Bantuan Digital pada 10 November, Pendaftaran Wajib untuk Bantuan 2027

Peluncuran nasional sebelum tahun baru program bantuan

Indonesia berencana meluncurkan layanan Perlindungan Sosial Digital nasional pada 10 November 2026. Pemerintah bersiap mewajibkan masyarakat yang mengajukan dua program bantuan sosial utama pada 2027 untuk mendaftar melalui situs bernama Perlinsos Digital.

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meluncurkan layanan tersebut setelah uji coba yang, menurut pejabat Dewan Ekonomi Nasional, telah menjangkau seluruh 514 kabupaten dan kota. Pemerintah menargetkan integrasi dan pemutakhiran data penerima rampung pada akhir Desember, lalu menguji sistem baru penyaluran bantuan tunai pada kuartal pertama 2027.

Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, mengatakan infrastruktur teknologi pemerintah yang lebih luas sudah memuat pendaftaran 60 juta orang. Ia menargetkan jumlah itu melampaui 100 juta saat peluncuran dan seluruh warga yang memenuhi syarat terdaftar pada akhir tahun.

Bagi rumah tangga yang membutuhkan bantuan, perubahan terdekat bersifat praktis: calon penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) perlu mendaftar melalui Perlinsos Digital untuk program 2027. Penerima yang sudah terdaftar juga diminta mendaftar ulang.

Portal tersebut berupa situs web, bukan aplikasi terpisah. Pemohon menggunakan nomor induk kependudukan, memberikan nomor meteran listrik, dan menjalani verifikasi wajah. Pendamping PKH, aparat lingkungan, dan relawan masyarakat dapat membantu warga yang kesulitan menyelesaikan proses secara mandiri.

Apa yang berubah bagi pemohon PKH dan BPNT?

Kementerian Sosial bekerja sama dengan komite transformasi digital pemerintah dan sejumlah lembaga lain untuk menjadikan Perlinsos Digital sebagai pintu masuk bagi calon penerima PKH dan BPNT pada 2027. Pendaftaran menjadi awal proses pengumpulan dan pemeriksaan informasi rumah tangga.

Pejabat pemerintah mengatakan bahwa menyelesaikan pendaftaran tidak menjamin seseorang akan menerima bantuan. Kelayakan akan ditentukan melalui verifikasi, pencocokan informasi dengan catatan pemerintah, serta pemenuhan persyaratan program bantuan terkait. Karena itu, seseorang dapat menyelesaikan proses daring tetapi masih harus menunggu keputusan mengenai bantuannya.

Pemohon PKH dan BPNT perlu membedakan antara memasukkan data dan memperoleh persetujuan. Pendaftaran membuat catatan untuk dinilai; keputusan kelayakan diberikan setelah data tersebut diperiksa.

Pemerintah kembali mewajibkan pendaftaran sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk memperbaiki ketepatan sasaran bantuan. Bagi penerima saat ini, proses baru ini tetap penting meskipun mereka pernah menerima bantuan sebelumnya. Bagi mereka yang sebelumnya belum terjangkau sistem, pendaftaran membuka jalan untuk mengajukan data agar diperiksa.

Angka pendaftaran perlu dijelaskan dengan cermat

Angka Luhut, yakni 60 juta orang yang sudah terdaftar dalam infrastruktur teknologi pemerintah dan target peluncuran di atas 100 juta, menggambarkan skala yang lebih luas dibandingkan angka yang secara khusus disampaikan pejabat untuk Perlinsos. Pada 20 Oktober, pejabat Dewan Ekonomi Nasional Mochammad Firman Hidayat mengatakan 11,5 juta kepala keluarga telah terdaftar dalam sistem perlindungan sosial digital.

Pengumuman sebelumnya pada Oktober menyebutkan pendaftaran Perlinsos mencapai sekitar 5,5 juta orang, dengan target 48 juta pada Desember 2026. Pejabat belum menjelaskan hubungan target tersebut dengan sasaran yang lebih luas, yakni lebih dari 100 juta, atau bagaimana jumlah individu, kepala keluarga, dan pendaftaran dalam sistem teknologi pemerintah saling berkaitan.

Kepala keluarga mewakili satu unit keluarga, sedangkan jumlah orang menghitung individu. Satuan ini penting karena satu rumah tangga dapat terdiri atas beberapa orang. Menjumlahkan angka-angka tersebut akan memberi pembaca gambaran yang keliru tentang jangkauan layanan.

Firman juga mengatakan portal tersebut menerima lebih dari 600.000 pendaftaran per hari. Angka ini menunjukkan besarnya skala penerimaan data, sementara tahap berikutnya mengharuskan lembaga pemerintah memeriksa informasi dan menentukan pemohon yang memenuhi ketentuan program.

Cara warga mendaftar

Warga dapat mengakses Perlinsos Digital di perlinsos.kemensos.go.id. Petunjuk pendaftaran meminta nomor induk kependudukan (NIK) yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), nomor meteran listrik PLN, dan verifikasi wajah.

NIK digunakan untuk mengidentifikasi seseorang dalam catatan kependudukan. Verifikasi wajah menjadi pemeriksaan identitas tambahan saat pendaftaran. Pemohon juga diminta menyiapkan nomor meteran listrik sebelum memulai proses.

Warga yang mengajukan bantuan perlu menyiapkan:

• NIK yang tertera pada KTP.
• Nomor meteran listrik PLN.
• Penyelesaian proses verifikasi wajah di portal.
• Bantuan dari pendamping PKH, aparat lingkungan, atau relawan Perlinsos bila diperlukan.

Pemerintah menyebut layanan tersebut sebagai situs web, sehingga pemohon tidak perlu mengunduh aplikasi Perlinsos terpisah. Warga yang kesulitan menggunakan layanan digital dapat meminta bantuan untuk mendaftar melalui jaringan pendampingan lokal yang disiapkan dalam peluncuran ini.

775.000 agen dan gerakan di lingkungan warga

Dewan Ekonomi Nasional menyebutkan 775.000 Agen Perlinsos membantu warga mendaftar. Peran mereka sangat penting bagi warga yang belum terbiasa mengisi formulir daring atau tidak memiliki akses ke teknologi yang diperlukan untuk mendaftar sendiri.

Pemerintah juga meluncurkan kampanye #PeduliTetangga, yang mengajak masyarakat membantu tetangga mengakses layanan. Pendamping PKH, pemerintah daerah, pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), serta anggota masyarakat dapat berpartisipasi sebagai Kawan Perlinsos.

Luhut mengatakan kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, aparatur sipil negara, TNI, dan Polri dikerahkan untuk mendukung pendaftaran. Upaya ini memadukan situs nasional dengan para petugas yang bekerja di lingkungan masyarakat.

Peran lokal tersebut berkaitan langsung dengan tujuan pemerintah menjangkau warga yang memenuhi syarat tetapi selama ini belum menerima bantuan. Portal menyediakan tempat untuk mendaftar, sedangkan para pendamping dapat membantu warga yang kesulitan menyelesaikan tahap-tahapnya. Data pengajuan mereka akan masuk ke proses verifikasi yang sama dengan pemohon lainnya.

Temuan uji coba di Banyuwangi dan Bali

Uji coba di Banyuwangi menemukan bahwa pendaftaran dapat diselesaikan dalam hitungan menit, dibandingkan proses sebelumnya yang bisa memakan waktu hingga 200 hari. Perbaikan ini berkaitan dengan waktu yang diperlukan untuk mendaftar, sedangkan keputusan pemberian bantuan tetap harus melalui pemeriksaan kelayakan oleh pemerintah.

Uji coba di Bali mengkaji masalah lain: apakah bantuan sampai kepada orang yang tepat. Firman mengatakan penelitian tersebut menemukan penurunan kesalahan eksklusi sebesar 24,1 persen. Kesalahan eksklusi terjadi ketika seseorang yang berhak menerima bantuan justru tidak terjangkau.

Menurut keterangan Firman, kesalahan inklusi turun 4,1 persen, meskipun versi lain dari pernyataannya menyebut angka itu turun dari 4,1 persen tanpa mencantumkan angka akhirnya. Kesalahan inklusi terjadi ketika seseorang yang tidak memenuhi persyaratan tetap dimasukkan sebagai penerima bantuan.

Kedua jenis kesalahan itu berpengaruh terhadap penyaluran uang publik. Keluarga yang memenuhi syarat tetapi terlewat tidak menerima bantuan yang semestinya. Sebaliknya, bantuan yang diberikan kepada rumah tangga yang tidak memenuhi syarat mengalihkan dana kepada pihak di luar ketentuan program. Pemerintah mengatakan temuan di Bali akan menjadi panduan evaluasi sebelum penerapan nasional.

Dengan demikian, uji coba di Banyuwangi dan Bali menguji aspek layanan yang berbeda. Uji coba pertama menunjukkan seberapa cepat proses pendaftaran dapat dilakukan, sedangkan yang kedua mengkaji perubahan ketepatan pemilihan penerima. Sistem nasional yang efektif perlu menjalankan kedua fungsi tersebut saat menerima pengajuan dari seluruh Indonesia.

Transfer tunai menjadi tahap berikutnya

Luhut menggambarkan Perlinsos sebagai bagian dari peralihan yang lebih luas, dari subsidi produk menjadi penyaluran uang tunai kepada warga yang memenuhi syarat. Seusai bertemu Prabowo di Istana Kepresidenan di Jakarta pada 20 Oktober, ia menjelaskan arah kebijakan bantuan yang direncanakan.

"Bantuan ini akan diberikan dalam bentuk transfer tunai. Karena itu, pemerintah tidak akan lagi menyubsidi produk," jelasnya.

Subsidi produk menurunkan harga suatu barang. Sementara itu, transfer tunai menyalurkan uang kepada orang yang dipilih berdasarkan ketentuan bantuan. Perubahan yang direncanakan ini semakin menekankan pentingnya mengidentifikasi penerima secara akurat, karena pemerintah harus menentukan siapa yang berhak menerima pembayaran.

Sebelumnya, Luhut menyebut nilai rata-rata bantuan yang dihimpun dari berbagai program mencapai Rp5,4 juta per orang. Ia tidak merinci periode yang dicakup oleh rata-rata tersebut. Jumlah penerima dan pelaksanaan skema yang diusulkan akan bergantung pada pemutakhiran data dan kesiapan sistem digital pemerintah.

Jadwal saat ini memisahkan peluncuran portal dari pengujian skema pembayaran baru. Layanan perlindungan digital dijadwalkan diluncurkan secara nasional pada 10 November, sedangkan uji coba penyaluran bantuan tunai direncanakan pada kuartal pertama 2027.

Rencana pemerintah memeriksa data

Pemerintah menargetkan integrasi dan pemutakhiran informasi penerima bantuan rampung pada akhir 2026. Proses ini menggabungkan data kependudukan yang dikelola Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dengan informasi dari kementerian dan lembaga lain.

Kecerdasan buatan direncanakan digunakan dalam proses integrasi. Secara praktis, tugasnya adalah membandingkan catatan yang tersimpan di berbagai instansi pemerintah agar pejabat dapat menilai pengajuan menggunakan informasi yang saling terhubung, bukan daftar yang berdiri sendiri.

Pendaftaran terbuka menyediakan jalur lain untuk mengumpulkan informasi. Warga dapat memasukkan data melalui Perlinsos, sementara lembaga pemerintah mencocokkan data tersebut dengan catatan yang sudah ada dan menerapkan ketentuan program bantuan yang diajukan.

Urutan proses ini membagi tugas pendaftaran dan verifikasi. Pendaftaran memungkinkan seseorang masuk ke dalam proses penilaian. Pencocokan data membantu pemerintah memeriksa informasi orang tersebut. Kriteria program kemudian menentukan apakah ia memenuhi syarat menerima bantuan.

Tanggal-tanggal penting dalam peluncuran

Pengumuman pada Oktober menetapkan kewajiban pendaftaran untuk bantuan 2027, disusul rencana peluncuran pada November, target pemutakhiran data pada Desember, dan pengujian penyaluran bantuan pada awal tahun depan. Tonggak-tonggak tersebut menggambarkan beberapa tahap, bukan satu tanggal penyaluran nasional.

• 7 Oktober 2026: Perlinsos disebut memiliki sekitar 5,5 juta pendaftar, dengan target mencapai 48 juta pada Desember.
• 20 Oktober 2026: Luhut mengumumkan rencana peluncuran oleh presiden, sementara Firman menyebut 11,5 juta kepala keluarga telah terdaftar dan persiapan telah dilakukan di seluruh 514 kabupaten dan kota.
• 10 November 2026: Prabowo dijadwalkan meluncurkan layanan Perlindungan Sosial Digital nasional.
• Akhir Desember 2026: Pemerintah menargetkan integrasi dan pemutakhiran data penerima bantuan selesai.
• Kuartal pertama 2027: Uji coba skema baru penyaluran bantuan tunai direncanakan.

Bagi pemohon PKH dan BPNT, langkah konkretnya adalah menyelesaikan pendaftaran dan menjalani proses verifikasi untuk bantuan 2027. Bagi pemerintah, beberapa bulan mendatang akan digunakan untuk memproses pengajuan dalam skala nasional, menghubungkan data, dan menyiapkan uji coba penyaluran tunai.

Poin-Poin Utama

• Indonesia berencana meluncurkan Perlinsos Digital secara nasional pada 10 November 2026.
• Calon penerima PKH dan BPNT wajib mendaftar melalui layanan tersebut untuk bantuan 2027.
• Pemohon memerlukan NIK, nomor meteran listrik PLN, dan verifikasi wajah.
• Pemerintah menyebut 775.000 agen membantu warga mendaftar.
• Pendaftaran dilanjutkan dengan verifikasi dan keputusan kelayakan berdasarkan ketentuan masing-masing program.
• Pemutakhiran data penerima ditargetkan selesai pada Desember 2026, dengan uji coba penyaluran bantuan tunai direncanakan pada kuartal pertama 2027.