Indonesia Catat 9,29 Juta Rumah Tangga Belum Memiliki Rumah Sendiri, sementara Jakarta Menghadapi Tunggakan Perbaikan

Jakarta mengungkap skala tantangan perumahan Indonesia

Indonesia memiliki 9,29 juta rumah tangga yang belum memiliki rumah sendiri dan sekitar 18 juta rumah tangga yang tinggal di hunian tidak layak, menurut Badan Pusat Statistik (BPS). Tekanan ini sangat terasa di Jakarta: 39,4 persen rumah tangga belum memiliki rumah sendiri, sementara 821.840 rumah dikategorikan tidak layak huni.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti memaparkan angka tersebut pada 24 Oktober 2026, saat mengunjungi lokasi renovasi rumah di Kampung Ambon, Kedaung Kali Angke, Cengkareng, Jakarta Barat. Temuannya memberi gambaran nyata tentang persoalan nasional di tingkat lokal: meski indikator perumahan membaik, jutaan keluarga masih membutuhkan bantuan untuk membeli rumah atau membuat rumah yang mereka tempati layak huni.

Jakarta Barat mencatat 256.487 rumah tidak layak huni, sekitar 31,2 persen dari total di Jakarta. BPS juga menemukan atap asbes digunakan di 57,6 persen rumah tangga Jakarta Barat, dibandingkan 54,6 persen di seluruh Jakarta.

Pemerintah merespons melalui bantuan renovasi, kredit pemilikan rumah bersubsidi, serta pengurangan pajak dan biaya perizinan bagi rumah tangga yang memenuhi syarat. Tantangan langsungnya adalah mencocokkan setiap bentuk bantuan dengan persoalan yang dihadapi keluarga. Rumah tangga yang membutuhkan atap lebih aman memerlukan dukungan berbeda dari keluarga yang berusaha membeli rumah pertama.

Makna angka perumahan nasional

Rilis statistik perumahan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menjelaskan dua jenis backlog perumahan yang berbeda. Backlog adalah kebutuhan yang belum terpenuhi dan hendak ditangani melalui kebijakan perumahan.

Backlog pertama mengukur rumah tangga yang belum memiliki rumah sendiri, termasuk yang menempati rumah milik orang lain. Backlog kedua mengukur rumah tangga yang memiliki rumah, tetapi huniannya belum memenuhi standar kelayakan. Bagi keluarga ini, kepemilikan rumah sudah tercapai, tetapi perbaikan penting masih diperlukan.

BPS mencatat backlog kepemilikan rumah sebesar 12,39 persen pada Maret 2026, turun dari 13 persen pada Maret 2025. Artinya, jumlah rumah tangga yang belum memiliki rumah sendiri berkurang sekitar 350.000 dalam setahun, menjadi 9,29 juta. BPS menyatakan backlog kepemilikan turun di seluruh provinsi.

Backlog rumah tidak layak huni mencapai 24,03 persen, atau sekitar 18,01 juta rumah tangga, pada 2026. Saat berbicara di Jakarta Barat, Amalia membulatkan angka tersebut menjadi sekitar 18 juta. Dengan demikian, hampir satu dari empat rumah tangga termasuk dalam kategori ini.

Amalia, Kepala BPS, menggambarkan persoalan kualitas perumahan nasional saat kunjungan pada Oktober:

Sekitar 18 juta rumah tangga, atau sekitar 24 persen, masih menempati rumah yang tidak layak huni. Angka ini menunjukkan sekitar seperempat rumah tangga di Indonesia tinggal dalam kondisi tidak layak huni.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara terpisah menggambarkan tantangan yang lebih luas, yakni sekitar 30 juta keluarga yang belum memiliki rumah atau tinggal di hunian tidak layak. BPS menyajikan perincian yang lebih mendalam melalui indikator kepemilikan dan kualitas perumahan.

Perbaikan nasional belum menghapus kebutuhan besar

BPS menerbitkan Publikasi Statistik Perumahan pertamanya pada 13 Agustus 2026, dengan menghimpun data Survei Sosial Ekonomi Nasional dan catatan administrasi dari kementerian, pemerintah daerah, serta lembaga perumahan lainnya. Publikasi ini dimaksudkan untuk mendukung keputusan terkait bantuan sekaligus pemantauan kinerja pemerintah.

Proporsi rumah tangga yang memiliki akses ke hunian layak mencapai 70,30 persen pada 2026, naik dari 68,40 persen pada 2025, atau meningkat 1,90 poin persentase. BPS juga menyatakan backlog rumah tidak layak huni turun di hampir seluruh provinsi.

Indikator akses mencakup rumah tangga dengan hunian layak, sedangkan kementerian secara khusus mendefinisikan backlog kedua sebagai pemilik rumah yang tinggal di hunian tidak layak. Publikasi tersebut menyajikan keduanya sebagai indikator terpisah yang menggambarkan bagian berbeda dari kondisi perumahan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyebut 18,8 juta unit rumah tidak layak pada 2025 saat membahas program renovasi. Angka yang ia sampaikan menghitung unit rumah, sementara backlog BPS 2026 dinyatakan dalam jumlah rumah tangga. Untuk memantau kemajuan, satuan pengukuran tersebut perlu disamakan.

Berikut tanggal-tanggal penting yang menunjukkan perkembangan temuan statistik dan respons kebijakan:

• Maret 2025: Proporsi rumah tangga yang belum memiliki rumah sendiri tercatat 13 persen.
• Maret 2026: Survei Sosial Ekonomi Nasional mencatat 9,29 juta rumah tangga belum memiliki rumah sendiri, atau 12,39 persen.
• 13 Agustus 2026: BPS menerbitkan Publikasi Statistik Perumahan pertamanya.
• 14 Oktober 2026: Pembiayaan kredit pemilikan rumah bersubsidi telah menjangkau 180.608 rumah sepanjang tahun.
• 24 Oktober 2026: Para menteri dan Kepala BPS mengunjungi Kampung Ambon dan membahas kondisi perumahan Jakarta.
• 2027: Maruarar mengusulkan peningkatan bantuan renovasi menjadi 2 juta rumah.

Mengapa Jakarta perlu mendapat perhatian khusus

Kesenjangan kepemilikan rumah di Jakarta jauh lebih besar daripada angka nasional. Angka 39,4 persen sekitar 3,2 kali tingkat nasional sebesar 12,39 persen. Dalam kehidupan sehari-hari, kira-kira empat dari sepuluh rumah tangga di Jakarta belum memiliki rumah sendiri, dibandingkan sekitar satu dari delapan rumah tangga secara nasional.

Tingkat hunian tidak layak di ibu kota juga lebih tinggi: 27,9 persen, dibandingkan 24,03 persen secara nasional, atau selisih sekitar 3,9 poin persentase. Angka-angka ini menunjukkan Jakarta menghadapi persoalan kepemilikan rumah yang cukup besar sekaligus kebutuhan terpisah untuk memperbaiki hunian yang sudah ada.

Cengkareng mendapat perhatian khusus setelah pendataan bersama gubernur Jakarta mengidentifikasi 54 rukun tetangga (RT) yang dikategorikan sebagai kawasan kumuh. RT adalah unit administrasi lingkungan berskala kecil, sehingga temuan ini membantu pejabat mengidentifikasi lokasi spesifik untuk intervensi.

Sebanyak 256.487 rumah tidak layak huni di Jakarta Barat menjadikan kawasan tersebut bagian penting dari tantangan perbaikan rumah di ibu kota. Menghubungkan jumlah tersebut dengan pemetaan lingkungan dapat membantu pemerintah daerah menentukan lokasi penyaluran anggaran renovasi dan komunitas yang membutuhkan penanganan terpadu.

Atap dan sanitasi juga menjadi bagian dari persoalan

BPS menilai kelayakan rumah berdasarkan ketahanan bangunan, kecukupan luas lantai per orang, akses terhadap sanitasi layak, serta listrik sebagai komponen pendukung. Karena itu, rumah dapat membutuhkan bantuan akibat kondisi yang padat atau fasilitas dasar yang tidak memadai, selain karena kondisi bangunannya.

Sanitasi masih menjadi aspek yang perlu mendapat perhatian, menurut penjelasan kementerian mengenai publikasi BPS tersebut. Bagi keluarga, kualitas perumahan berkaitan dengan kondisi hidup sehari-hari, termasuk toilet dan fasilitas sanitasi yang layak, bukan sekadar apakah sebuah bangunan menyediakan tempat berteduh.

Amalia menyebut atap asbes sebagai persoalan kesehatan saat berkunjung ke Jakarta Barat. Proporsi rumah tangga yang menggunakannya di Jakarta Barat tiga poin persentase lebih tinggi daripada di Jakarta secara keseluruhan. Ia mengatakan kondisi atap perlu menjadi pertimbangan dalam merancang program perumahan pemerintah.

Amalia, selaku Kepala BPS, menjelaskan penilaian lembaganya terhadap bahan tersebut:

Asbes dinilai sebagai salah satu bahan atap yang tidak layak dari sisi kesehatan.

Data penggunaan atap memberi perencana renovasi aspek spesifik yang perlu diperiksa, selain luas lantai, sanitasi, dan kekuatan bangunan. Program yang berfokus pada kualitas perumahan perlu mengidentifikasi kekurangan setiap rumah agar pendanaan dapat mengatasi kondisi hunian yang sebenarnya.

Target renovasi meningkat tajam

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pemerintah menargetkan 400.000 rumah pada 2026. Program ini membantu warga memperbaiki rumah tidak layak, dengan rumah tangga miskin dan yang rentan miskin sebagai penerima prioritas.

Tito menyebut target perbaikan rumah nasional sekitar 450.000 unit saat kunjungan pada 24 Oktober. Angka 400.000 yang disampaikan Maruarar secara khusus merujuk pada BSPS, sedangkan Tito menggambarkan upaya perbaikan pemerintah secara lebih luas. Pejabat belum menjelaskan secara terperinci hubungan antara kedua target tersebut.

Target BSPS Jakarta meningkat dari 158 rumah pada 2025 menjadi 10.000 pada 2026. Angka tersebut lebih dari 63 kali lipat target tahun sebelumnya, peningkatan besar dalam kegiatan yang direncanakan di kota dengan lebih dari 821.000 rumah tidak layak menurut pendataan BPS.

Kementerian mencatat 88.635 rumah telah dijangkau Program Renovasi Rumah pada paruh pertama 2026. Maruarar juga mengusulkan target BSPS sebanyak 2 juta rumah pada 2027, lima kali target program pada 2026. Angka untuk 2027 tersebut masih berupa usulan.

Maruarar mengatakan bantuan renovasi harus transparan karena menggunakan uang publik. Persyaratan material dan anggaran diumumkan, sementara sejumlah pemasok dilibatkan untuk mendorong persaingan harga. Pengaturan tersebut penting seiring perluasan program dan keputusan pengadaan yang menentukan seberapa jauh setiap alokasi dapat mencukupi.

Bantuan kredit rumah masih harus terjangkau

Pembiayaan rumah bersubsidi menangani bagian berbeda dari tantangan perumahan, yakni membantu rumah tangga membeli rumah pertama. Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mendukung KPR bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan dikelola BP Tapera bersama kementerian perumahan.

Hingga 14 Oktober 2026, pembiayaan FLPP telah menjangkau 180.608 rumah dengan nilai Rp22,5 triliun. Dari kuota tahunan 350.000 rumah, angka tersebut setara sekitar 51,6 persen, menyisakan 169.392 rumah dalam kuota yang masih perlu dibiayai.

Kementerian mencatat 91.531 rumah FLPP pada paruh pertama tahun ini. Total pada Oktober menunjukkan penyaluran berlanjut, sementara selisih terhadap kuota menggambarkan besarnya pembiayaan yang masih diperlukan untuk mencapai alokasi tahunan.

Purwadi Purwoharsojo, pengamat ekonomi di Universitas Mulawarman, menyebut daya beli rumah tangga sebagai kemungkinan kendala. Ia mengatakan calon debitur mungkin ragu jika upah mereka hanya menyisakan sedikit uang untuk membayar cicilan KPR setiap bulan.

Penilaiannya menunjukkan persoalan praktis bagi keluarga: KPR bersubsidi tetap harus dibayar secara berkala. Bantuan renovasi dan pembiayaan pembelian melayani kebutuhan berbeda, dan ketersediaan kuota KPR perlu diimbangi dengan rumah tangga yang mampu menanggung cicilannya.

Anggaran daerah dan pembebasan biaya dapat menekan pengeluaran

Tito mendorong Jakarta dan pemerintah daerah lainnya mengalokasikan dana untuk perbaikan rumah. Menurutnya, perbaikan hunian perlu menjadi bagian dari upaya mengatasi kemiskinan dan masalah sosial. Saat berkunjung ke Kampung Ambon, ia mengatakan perbaikan kondisi hidup sebaiknya berjalan beriringan dengan penegakan hukum di kawasan yang menghadapi persoalan tersebut.

Kementerian Dalam Negeri mendukung program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto melalui penyederhanaan regulasi dan bantuan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Tito mengatakan penentuan penerima sebaiknya didasarkan pada pendapatan, bukan semata-mata apakah rumah tangga termasuk 40 persen penduduk termiskin.

Salah satu langkahnya adalah pembebasan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi rumah tangga yang memenuhi syarat. Tito menyebut keringanan dari pungutan sebesar 5 persen. Kementerian juga telah menerbitkan surat edaran kepada kepala daerah untuk mendukung pembebasan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Kementerian mencatat 101.201 unit menerima pembebasan PBG pada paruh pertama 2026. Program perumahan yang didukung anggaran provinsi menjangkau 4.014 unit pada periode yang sama, selain kontribusi dari pemerintah kabupaten dan kota.

Kementerian juga mencatat 95.878 debitur dalam skema Kredit Program Perumahan, dengan pembiayaan sekitar Rp20,58 triliun pada paruh pertama tahun ini. Skema tersebut melengkapi FLPP dan bantuan renovasi dalam upaya perumahan pemerintah yang lebih luas.

Pendanaan perusahaan menjadi jalur bantuan lainnya

Purwadi mengusulkan pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan untuk membantu menyediakan hunian layak. Ia menunjuk perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Timur, termasuk perusahaan pertambangan batu bara, kelapa sawit, dan minyak, sebagai calon kontributor.

Usulannya akan melibatkan sumber daya perusahaan dalam perbaikan perumahan, sebagai pelengkap belanja publik. Publikasi perumahan kementerian juga mengakui kontribusi tanggung jawab sosial perusahaan sebagai bagian dari upaya yang lebih luas, bersama pengembang, pemerintah daerah, dan warga yang membiayai pekerjaan secara mandiri.

Gambaran gabungan ini lebih terperinci daripada sekadar satu angka kekurangan rumah nasional. BPS telah mengidentifikasi rumah tangga yang membutuhkan dukungan kepemilikan, pemilik rumah yang memerlukan perbaikan, lingkungan yang perlu mendapat perhatian, serta bahan bangunan tertentu yang menjadi perhatian pejabat. Program pemerintah kini perlu menghubungkan temuan tersebut dengan bantuan yang benar-benar dapat dimanfaatkan keluarga.

Poin Utama

• BPS mencatat 9,29 juta rumah tangga belum memiliki rumah sendiri pada Maret 2026, turun sekitar 350.000 dari setahun sebelumnya.
• Backlog rumah tidak layak huni mencapai sekitar 18,01 juta rumah tangga, atau 24,03 persen.
• Jakarta memiliki 821.840 rumah tidak layak huni, termasuk 256.487 di Jakarta Barat.
• Atap asbes digunakan oleh 54,6 persen rumah tangga di Jakarta dan 57,6 persen di Jakarta Barat.
• Target renovasi BSPS pada 2026 adalah 400.000 rumah; Tito menyebut target perbaikan yang lebih luas sekitar 450.000 rumah.
• Pembiayaan KPR FLPP telah menjangkau 180.608 rumah hingga 14 Oktober, dari kuota 350.000 untuk 2026.
• Maruarar mengusulkan peningkatan bantuan BSPS menjadi 2 juta rumah pada 2027.