Anwar Tawarkan Kesepakatan Pendanaan Oposisi Berdasarkan Pakta 2021, Anggota Parlemen Desak Undang-Undang Alokasi Setara

Tawaran pendanaan yang terkait dengan kesepakatan politik

Perdana Menteri Anwar Ibrahim menawarkan untuk menjadikan kesepakatan politik Malaysia pada September 2021 sebagai dasar pemberian alokasi kepada anggota parlemen oposisi, sembari membela dana RM123 juta yang disetujui untuk 197 proyek di Besut sebagai bukti bahwa daerah pemilihan oposisi tetap menerima dana pembangunan.

Berbicara di Dewan Rakyat pada 27 Oktober, Anwar mengatakan Wakil Perdana Menteri Fadillah Yusof berwenang berunding dengan pihak oposisi. Ia mengusulkan penggunaan format kesepakatan sebelumnya tanpa perubahan dan mengatakan pemerintah dapat menyetujui pengaturan tersebut setelah ditandatangani.

Tawaran itu muncul setelah Che Mohamad Zulkifly Jusoh, anggota parlemen Perikatan Nasional dari Besut, menantang janji pemilu Pakatan Harapan untuk memberikan alokasi daerah pemilihan yang setara. Che Mohamad bertanya apakah pemerintah akan mengesahkan Undang-Undang Alokasi Daerah Pemilihan Setara sebelum pemilihan umum berikutnya.

Jawaban Anwar berfokus pada perundingan dan mekanisme pendanaan proyek. Ia tidak memberikan komitmen pasti untuk mengesahkan undang-undang tersebut ataupun jadwalnya.

Perselisihan ini berpusat pada dua persoalan yang saling terkait: berapa banyak uang publik yang dialokasikan untuk suatu daerah pemilihan, serta seberapa besar kewenangan anggota parlemen terpilih dalam memilih atau mengoordinasikan pekerjaan. Anwar mengatakan warga menerima proyek pembangunan terlepas dari partai yang diwakili anggota parlemen mereka. Anggota parlemen oposisi menginginkan akses setara ke skema pendanaan daerah pemilihan, alih-alih dana untuk wilayah mereka dikelola oleh perwakilan pemerintah.

Che Mohamad mengutip jawaban parlemen yang menyebutkan bahwa daerah pemilihan pemerintah dan oposisi masing-masing mendapat alokasi tahunan RM2 juta, tetapi dana untuk kursi oposisi dikelola pemerintah, bukan anggota parlemen terpilih mereka. Ia mempertanyakan apakah hal itu merupakan standar ganda.

Ketentuan kesepakatan 2021

Nota Kesepahaman tentang Transformasi dan Stabilitas Politik pada September 2021 dirundingkan antara pemerintahan Ismail Sabri Yaakob dan Pakatan Harapan, saat Anwar menjadi pemimpin oposisi. Kesepakatan itu mencakup alokasi pembangunan daerah pemilihan yang setara bagi anggota parlemen pemerintah dan oposisi yang tercakup di dalamnya.

Sebagai imbalannya, Pakatan Harapan sepakat mendukung atau abstain dalam mosi kepercayaan dan rancangan undang-undang perbekalan, termasuk anggaran 2022. Pemungutan suara kepercayaan menguji apakah pemerintah memiliki dukungan parlemen yang cukup untuk tetap berkuasa. Rancangan undang-undang perbekalan mengesahkan belanja pemerintah agar kementerian dan layanan publik dapat beroperasi.

Dengan demikian, kesepakatan itu menukar kerja sama parlemen yang disepakati dengan komitmen yang mencakup pendanaan daerah pemilihan. Kini Anwar mengusulkan model terdahulu tersebut sebagai jalan menuju kesepakatan dengan oposisi saat ini.

Menjelaskan seberapa cepat pemerintahannya dapat bertindak setelah perundingan, Anwar mengatakan:

Jika mereka menandatanganinya hari ini, besok bisa disetujui. Jika mereka tidak mau berunding, itu bukan masalah saya.

Anwar juga mengakui bahwa pelaksanaan kesepakatan sebelumnya belum sepenuhnya sesuai harapan dan jumlah alokasi berbeda dari perkiraan. Usulannya untuk menggunakan kembali rumusan kesepakatan itu membawa pengalaman terdahulu tersebut ke dalam perundingan saat ini.

Perikatan Nasional sebelumnya menolak draf nota kesepahaman pemerintah, dengan menyampaikan kekhawatiran mengenai konstitusionalitas, kebebasan berbicara, pembahasan terkait ras, agama dan kerajaan, deklarasi aset, serta jumlah dan prosedur pendanaan yang tidak jelas. Untuk mencapai kesepakatan, kedua pihak perlu menyelesaikan keberatan tersebut sekaligus menyepakati jumlah dan pengelolaan dana.

Tawaran yang pertama kali disampaikan pada Maret 2023

Anwar sebelumnya telah menerima prinsip alokasi setara pada 7 Maret 2023. Publikasi Kementerian Keuangan mencatat pandangannya bahwa kedua pihak perlu membahas mekanismenya dan mencapai kesepahaman bersama.

Perdana menteri, yang juga menjabat menteri keuangan, mengatakan kepada parlemen:

Secara prinsip, saya tidak keberatan memberikan alokasi yang setara kepada oposisi seperti yang diterima anggota parlemen pemerintah.

Pertukaran tersebut berawal dari pertanyaan Shahidan Kassim, anggota parlemen PN dari Arau, mengenai bantuan bagi korban banjir. Muhyiddin Yassin sebelumnya mengusulkan setidaknya RM300.000 untuk setiap anggota parlemen, termasuk perwakilan oposisi, guna membantu warga terdampak.

Saat itu, Anwar mengatakan akan menugaskan Ketua Whip dan para menteri terkait untuk berunding. Ia juga mengatakan anggota parlemen oposisi tidak menerima alokasi semacam itu selama pemerintahan Muhyiddin. Dari pembahasan tersebut hingga debat 27 Oktober, persoalan yang terus berulang adalah bagaimana mengubah penerimaan prinsip menjadi sistem pendanaan yang disepakati.

Siapa yang mengendalikan dana?

Keluhan Che Mohamad menyangkut peran perwakilan oposisi yang dipilih. Dana untuk daerah pemilihan oposisi dikelola melalui pengaturan pemerintah, termasuk lewat petugas koordinator yang ditunjuk, sementara anggota parlemen pemerintah berperan mengelola atau mengoordinasikan alokasi daerah pemilihan.

Anwar menggambarkan belanja pembangunan sebagai pendanaan proyek, bukan uang tunai yang diberikan kepada politisi. Ia mengatakan anggota parlemen pemerintah pun tidak menerima dana pembangunan secara pribadi; mereka mengesahkan atau memverifikasi proyek, sementara belanja ditangani badan publik terkait.

Perdana menteri menjelaskan posisinya sebagai berikut:

Bahkan di daerah pemilihan yang diwakili partai pemerintah, dana tidak diberikan langsung kepada anggota parlemen. Anggota parlemen memverifikasi proyek. Dana pembangunan tidak diberikan kepada anggota parlemen.

Bagi warga, persoalan praktisnya adalah siapa yang dapat membawa permintaan perbaikan jalan, pembenahan sekolah, atau fasilitas masyarakat melalui proses persetujuan. Peran anggota parlemen dalam mengoordinasikan proyek dapat memberi pemilih jalur langsung melalui wakil terpilih mereka. Jika alokasi dikelola oleh petugas pemerintah, jalur persetujuannya berbeda.

Fadillah menyampaikan posisi serupa pada 4 Juli 2024. Ia mengatakan alokasi federal ditujukan untuk pembangunan daerah pemilihan, bukan untuk anggota parlemen secara pribadi, dan menggambarkan peran anggota parlemen sebagai koordinator alokasi tersebut. Saat itu, ia mengatakan draf nota kesepahaman sedang dirampungkan untuk diajukan kepada dewan tertinggi partai pemerintah dan oposisi.

Pengelolaan dana juga dilaporkan telah dicabut dari anggota parlemen PKR yang tidak mematuhi ketentuan partai. Karena itu, perselisihan mengenai kendali dana tidak hanya menyangkut apakah suatu daerah pemilihan diwakili pemerintah atau oposisi.

Angka Terengganu dipersoalkan

Anwar mengutip Terengganu, negara bagian yang diperintah oposisi, untuk membela catatan pembangunan pemerintah federal. Ia mengatakan alokasi federal untuk wilayah itu akan naik dari RM6 miliar pada 2022 menjadi RM8,2 miliar pada 2027. Dalam pembahasan tersebut, Che Mohamad menyebut angka berbeda, yaitu RM2,1 miliar untuk Terengganu, dan perbedaan itu tidak dijelaskan.

Kenaikan dalam perbandingan Anwar sebesar RM2,2 miliar, atau sekitar 36,7 persen dari angka awal RM6 miliar. Ia berpendapat bahwa alokasi lebih besar untuk negara bagian oposisi tidak sejalan dengan tuduhan bahwa pemerintahannya memperlakukan warga di sana secara kejam.

Angka-angka tersebut menempatkan total pembangunan negara bagian yang besar di samping perdebatan tentang alokasi tahunan daerah pemilihan dan kewenangan anggota parlemen. Belanja negara bagian dapat mencakup fasilitas besar dan infrastruktur, sedangkan alokasi daerah pemilihan menyangkut pendanaan proyek dan bantuan yang lebih bersifat lokal. Pembaca perlu memahami kedua skala ini untuk mengerti mengapa Anwar dan Che Mohamad menyoroti ukuran yang berbeda.

Anwar mengatakan Kabinet telah memutuskan bahwa setiap daerah pemilihan parlemen perlu dipertimbangkan untuk menerima alokasi pembangunan. Ia menegaskan tidak ada daerah pemilihan ataupun negara bagian yang dikecualikan karena afiliasi politik para wakil terpilihnya.

Arti RM123 juta bagi Besut

Besut menjadi contoh yang dijelaskan Anwar secara paling terperinci. Ia mengatakan RM123 juta telah disetujui untuk 197 proyek dan pekerjaan berskala lebih kecil di bidang infrastruktur, kesehatan, perumahan, pertanian, pendidikan, dan mitigasi banjir.

Proyek yang disebutkan mencakup RM8 juta untuk rehabilitasi dan konservasi di sepanjang Sungai Besut, RM18 juta untuk pekerjaan keamanan di Pangkalan Udara Gong Kedak, serta RM37 juta untuk sebuah klinik kesehatan di distrik itu. Ia juga menyebut pembangunan terminal bus dan taksi terpadu Jertih, tanpa merinci biayanya.

Proyek sungai, pangkalan udara, dan klinik secara keseluruhan bernilai RM63 juta, sedikit lebih dari separuh total RM123 juta. Rincian ini menunjukkan bahwa beberapa proyek besar dapat mencakup sebagian besar belanja pembangunan suatu daerah pemilihan, di samping banyak pekerjaan berskala kecil.

Anwar mengatakan prioritas proyek ditentukan melalui koordinasi dengan kementerian dan departemen federal, pemerintah negara bagian, serta kantor distrik. Kebutuhan setempat dan kemampuan keuangan pemerintah juga menjadi pertimbangan. Ia mengatakan pemerintah tetap terbuka untuk mempertimbangkan kebutuhan pembangunan tambahan.

Di berbagai daerah pemilihan, ia menyebut perbaikan sekolah yang rusak, sekolah agama, jalan kecil, dan masjid sebagai contoh belanja yang dimaksudkan untuk memberi manfaat kepada warga tanpa memandang afiliasi partai. Bagi warga Besut, proyek-proyek yang disebutkan berkaitan dengan akses kesehatan, transportasi, kondisi sungai, dan fasilitas keamanan, sementara perselisihan politik menyangkut peran anggota parlemen mereka dalam proses tersebut.

Perkembangan perselisihan pendanaan

Perselisihan saat ini menyusul beberapa upaya perundingan mengenai pendanaan serta perubahan sebelumnya pada jumlah yang tersedia bagi anggota parlemen. Tahapan utamanya adalah:

• September 2021: Pemerintahan Ismail Sabri dan Pakatan Harapan menandatangani nota kesepahaman stabilitas politik yang mencakup alokasi daerah pemilihan setara bagi partai-partai yang tercakup dalam kesepakatan.
• 7 Maret 2023: Anwar menyetujui prinsip alokasi setara untuk anggota parlemen oposisi, dengan syarat mekanismenya dibahas.
• 4 Juli 2024: Fadillah mengatakan anggota parlemen mengoordinasikan alokasi daerah pemilihan dan menjelaskan bahwa draf nota kesepahaman sedang dirampungkan untuk mendapat persetujuan partai.
• 2 September 2024: Sebuah ulasan akademis mencatat masih adanya ketimpangan akses terhadap dana daerah pemilihan dan menyerukan pengesahan undang-undang.
• Pembahasan parlemen 27 Oktober: Anwar kembali menawarkan format kesepakatan 2021, sementara Che Mohamad mendesak pengesahan undang-undang alokasi setara sebelum pemilihan umum berikutnya.

Tricia Yeoh, Visiting Senior Fellow di ISEAS – Yusof Ishak Institute dan Associate Professor of Practice di University of Nottingham Malaysia, menguraikan perubahan pendanaan sebelumnya dalam ulasannya pada September 2024.

Yeoh menulis bahwa beberapa partai oposisi yang tercakup dalam kesepakatan 2021 menerima RM600.000 pada 2021 dan RM1,5 juta pada 2022. Ia juga mencatat bahwa pemerintahan PH sebelumnya mengalokasikan RM1 juta untuk anggota parlemennya pada 2018, meningkat menjadi RM3,5 juta pada 2019 dan tetap pada tingkat itu pada 2020.

Untuk 2024, ulasan Yeoh menyebut alokasi tahunan anggota parlemen pemerintah sebesar RM4,1 juta, termasuk tambahan RM2 juta untuk Projek Mesra Rakyat. Ia mengaitkan angka-angka tersebut dengan wawancara bersama staf seorang anggota parlemen. Jumlah yang tercatat untuk tahun-tahun tersebut menunjukkan perubahan alokasi di berbagai pemerintahan dan skema pendanaan.

Mengapa tuntutan pengesahan undang-undang berlanjut

Undang-undang yang diusulkan Che Mohamad akan menangani persoalan ini melalui legislasi, bukan melalui kesepakatan politik hasil perundingan baru. Seruan untuk pendanaan daerah pemilihan yang setara juga disampaikan Sekretaris Jenderal DAP Anthony Loke dan Ketua Partai Gobind Singh Deo, sehingga pemerintah mendapat tekanan dari dalam koalisinya sendiri.

Yeoh mengusulkan Undang-Undang Pembangunan Daerah Pemilihan federal dan legislasi serupa di tingkat negara bagian. Usulannya akan menetapkan tanggung jawab dalam penyaluran dana dan membuat formula alokasi transparan, dengan ketentuan yang adil bagi anggota parlemen tanpa memandang afiliasi politik.

Akademisi tersebut menjelaskan kelemahan mengandalkan kesepakatan politik sementara:

Tidak ada jaminan bahwa dana pembangunan daerah pemilihan ini akan terus berlaku selamanya.

Perak dan Kelantan telah memberikan pendanaan pembangunan daerah pemilihan yang setara kepada perwakilan pemerintah dan oposisi melalui perintah eksekutif. Undang-undang akan menetapkan aturan dalam legislasi, sedangkan pengaturan eksekutif bergantung pada keputusan pemerintahan yang sedang berkuasa.

Yeoh juga mengaitkan akses pendanaan dengan pilihan politik. Dalam ulasannya, ia menyebut enam anggota parlemen Bersatu yang menyatakan dukungan kepada Anwar sebagai imbalan atas alokasi daerah pemilihan, lalu dipecat dari partainya. Ia berpendapat bahwa aturan pendanaan yang dapat diprediksi akan mengurangi ketergantungan pada tawar-menawar politik.

Usulannya juga mencakup pendanaan publik bagi partai politik melalui Undang-Undang Pendanaan Politik. Pendanaan partai membantu menutupi biaya operasional organisasi, sedangkan dana pembangunan daerah pemilihan membiayai proyek dan bantuan lokal. Dalam perselisihan parlemen saat ini, pilihannya tetap antara nota kesepahaman hasil perundingan baru dan undang-undang yang menetapkan aturan bersama.

Poin-Poin Utama

• Anwar bersedia menggunakan format kesepakatan September 2021 untuk mencapai kesepakatan pendanaan dengan oposisi, dengan Fadillah menangani perundingan.
• Che Mohamad menginginkan undang-undang alokasi setara disahkan sebelum pemilihan umum berikutnya; Anwar tidak memberikan komitmen pasti mengenai legislasi tersebut.
• Anwar mengatakan RM123 juta telah disetujui untuk 197 proyek dan pekerjaan berskala lebih kecil di Besut.
• Perdana menteri menyebut RM8,2 miliar untuk Terengganu pada 2027, dibandingkan RM6 miliar pada 2022. Che Mohamad menyampaikan angka berbeda, RM2,1 miliar, yang tidak dijelaskan.
• Perselisihan utama menyangkut akses setara terhadap pendanaan daerah pemilihan dan kewenangan anggota parlemen untuk mengoordinasikannya, di tengah berlanjutnya belanja pemerintah untuk proyek lokal.
• Keberatan Perikatan Nasional terhadap draf nota kesepahaman mencakup persoalan konstitusional, pembatasan kebebasan berbicara, deklarasi aset, serta prosedur pendanaan yang tidak jelas.