Musim Wisata Saint Martin's Diperpanjang hingga 15 Maret, dengan 3.500 Pengunjung per Hari dan Biaya Tk 100

Musim yang lebih panjang mendatangkan lebih banyak pengunjung dan memperketat pengendalian akses

Bangladesh akan mengizinkan wisatawan mengunjungi Pulau Saint Martin's mulai 1 November 2026 hingga 15 Maret 2027, menaikkan rata-rata pengunjung harian yang diizinkan dari 2.000 menjadi 3.500 orang, serta mengenakan biaya konservasi lingkungan sebesar Tk 100 kepada setiap wisatawan.

Kementerian Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perubahan Iklim mengeluarkan petunjuk pelaksanaan pada 25 Oktober melalui divisi Environment-2. Petunjuk yang ditandatangani asisten sekretaris senior Sabrina Rahman itu menyusul rapat pada 12 Oktober yang dipimpin Menteri Lingkungan Hidup Abdul Awal Mintoo.

Keputusan tersebut membuka periode wisata selama empat setengah bulan setelah pulau itu ditutup bagi pengunjung selama sembilan bulan mulai 1 Februari. Kapal wisata resmi akan beroperasi dari Dermaga Nuniachhara di Cox's Bazar, dengan persetujuan lingkungan wajib diperoleh sebelum otoritas pelayaran dapat mengizinkan operasinya.

Bagi wisatawan, perubahan ini berarti lebih banyak kesempatan untuk memesan perjalanan. Bagi lembaga yang mengelola pulau itu, artinya menangani rata-rata pengunjung harian yang diizinkan, 75 persen lebih tinggi daripada sebelumnya, sembari menegakkan pembatasan terkait sampah, gangguan terhadap satwa liar, kegiatan di pantai, dan menginap.

Musim yang lebih panjang ini juga menyisakan persoalan praktis penting yang belum terselesaikan. Petunjuk baru tetap memberlakukan pembatasan sebelumnya, termasuk aturan yang mengizinkan wisatawan menginap pada Desember dan Januari serta menutup kegiatan wisata pada Februari. Rahman mengonfirmasi bahwa menginap pada Desember dan Januari tetap diizinkan, tetapi pengaturan untuk Februari dan paruh pertama Maret belum dijelaskan dengan perincian yang sama.

Arti tanggal-tanggal tersebut bagi rencana perjalanan

November tetap menjadi bulan untuk kunjungan siang hari saja. Wisatawan harus kembali pada hari yang sama, sehingga tiket ke pulau itu selama bulan tersebut tidak disertai izin untuk menginap.

Desember dan Januari adalah bulan-bulan ketika Rahman mengonfirmasi izin menginap berdasarkan pemberitahuan sebelumnya. Karena itu, wisatawan yang berencana tinggal lebih lama memiliki kepastian lebih besar untuk memesan perjalanan pada dua bulan tersebut dibandingkan pada bagian musim yang baru diperpanjang.

Periode wisata baru dari kementerian berlangsung hingga 15 Maret 2027, sementara pemberitahuan yang tetap berlaku mencakup penutupan pada Februari. Panduan pelaksanaan perlu menyelaraskan ketentuan tersebut dan menjelaskan pengaturan untuk minggu-minggu tambahan. Tidak ada tanggal yang diberikan untuk penjelasan itu.

Tanggal-tanggal utama:

• 1 Februari 2026: Pulau ditutup bagi wisatawan selama sembilan bulan.
• 12 Oktober 2026: Rapat antarkementerian meninjau batas pengunjung, tanggal perjalanan, izin menginap, dan pengaturan keberangkatan kapal.
• 25 Oktober 2026: Kementerian mengeluarkan petunjuk pelaksanaan.
• 1 November 2026: Kunjungan wisatawan dibuka kembali, dengan kunjungan siang hari saja selama November.
• Desember 2026 dan Januari 2027: Menginap diizinkan berdasarkan aturan yang tetap berlaku, menurut Rahman.
• 15 Maret 2027: Periode wisata yang baru diumumkan berakhir.

Seberapa besar penambahan musim yang diizinkan?

Rata-rata harian baru sebanyak 3.500 pengunjung berarti 1.500 lebih banyak dibandingkan batas sebelumnya, yakni 2.000 orang. Sederhananya, otoritas kini mengizinkan tujuh pengunjung untuk setiap empat orang yang diizinkan berdasarkan batas sebelumnya.

Kementerian menyebut batas tersebut sebagai rata-rata harian. Petunjuk itu juga menyerukan pengendalian ketat terhadap jumlah pengunjung dan jadwal perjalanan, sehingga sistem tiket dan izin kapal menjadi unsur utama dalam mengelola kedatangan.

Periode 1 November hingga 15 Maret mencakup 135 hari kalender, termasuk tanggal pembukaan dan penutupan. Jika 3.500 wisatawan berkunjung setiap hari selama periode tersebut, jumlah kunjungan akan mencapai 472.500. Perhitungan ini mengasumsikan akses tersedia sepanjang periode yang diumumkan, termasuk masa yang pengaturan terperincinya masih perlu diperjelas.

Perpanjangan ini disebut berlangsung 45 hari lebih lama dibandingkan musim sebelumnya, yakni November hingga Januari. Penghitungan berdasarkan tanggal kalender yang disebutkan menghasilkan angka sedikit berbeda: November hingga Januari mencakup 92 hari, sedangkan periode baru mencakup 135 hari, bertambah 43 hari.

Bagaimanapun, perubahan praktisnya cukup besar. Kebijakan ini memperluas jumlah orang yang dapat datang sekaligus periode yang direncanakan untuk kegiatan wisata. Karena itu, pengendalian lingkungan harus berjalan selama musim yang lebih panjang dengan arus pengunjung yang diizinkan lebih besar.

Potensi penerimaan dari biaya konservasi Tk 100

Setiap wisatawan wajib membayar biaya konservasi lingkungan sebesar Tk 100. Departemen Lingkungan Hidup telah diminta mengatur pemungutannya, sehingga biaya tersebut memiliki peran administratif tersendiri di samping izin kapal dan pas perjalanan.

Dengan 3.500 pengunjung per hari, biaya itu akan menghasilkan Tk 350.000 per hari. Jika jumlah tersebut tercapai selama 135 hari, penerimaan akan mencapai Tk 47,25 juta, atau Tk 4 crore 72 lakh 50 ribu. Jumlah yang benar-benar terkumpul bergantung pada banyaknya wisatawan yang datang dan pelaksanaan musim secara keseluruhan.

Petunjuk kementerian merujuk Pasal 26 Peraturan Pengelolaan Kawasan Kritis Ekologis 2016 sebagai dasar tindakan departemen. Ketentuan tersebut mengatur izin untuk survei, penelitian, dan eksplorasi yang melibatkan keanekaragaman hayati, sumber daya alam, atau mineral di kawasan kritis ekologis. Ketentuan itu juga mengatur pungutan apabila lembaga pencari keuntungan melakukan kegiatan semacam itu untuk tujuan komersial.

Uraian lain mengenai pengaturan pungutan merujuk pada Peraturan Konservasi Lingkungan 2006. Petunjuk kementerian sendiri menyebut peraturan 2016 dan Pasal 26, sehingga keduanya menjadi acuan yang dinyatakan terkait dengan perintah pemungutan baru.

Pengaturan yang diumumkan menyebutkan lembaga pemungut dan jumlah yang harus dibayar setiap pengunjung. Tidak ada perincian mengenai pembagian penerimaan untuk kegiatan seperti pengumpulan sampah, perlindungan habitat, atau pemantauan perilaku wisatawan.

Kapal dan tiket apa yang diizinkan?

Dermaga Nuniachhara di Cox's Bazar ditetapkan sebagai titik keberangkatan kapal wisata resmi. Pemilik kapal memerlukan persetujuan yang melibatkan kementerian lingkungan hidup, Otoritas Transportasi Air Darat Bangladesh, yang dikenal sebagai BIWTA, dan Departemen Pelayaran.

Kementerian lingkungan hidup memiliki peran khusus sebagai penjaga pintu: BIWTA dan Departemen Pelayaran tidak dapat mengizinkan kapal melayani rute Saint Martin's tanpa persetujuan lebih dahulu dari kementerian tersebut. Karena itu, izin dari otoritas transportasi saja tidak cukup untuk mengoperasikan layanan.

Wisatawan harus membeli tiket secara daring melalui portal web yang diakui Badan Pariwisata Bangladesh. Setiap tiket wajib mencakup pas perjalanan dan kode QR. Tiket tanpa kode QR akan dianggap tidak berlaku.

Kode QR adalah pola berbentuk persegi yang dapat dipindai untuk membaca informasi tertaut. Dalam hal ini, kode tersebut menjadi bagian dari dokumen perjalanan yang diwajibkan, menghubungkan izin kunjungan dengan proses penjualan tiket yang digunakan untuk mengelola jumlah wisatawan.

Menteri Negara Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perubahan Iklim Sheikh Faridul Islam meminta wisatawan menggunakan portal yang diakui dan mengikuti petunjuk konservasi dalam rapat 12 Oktober. Bagi penumpang, persyaratan konkretnya adalah menggunakan kapal resmi, memiliki pas perjalanan yang sah, dan membawa tiket dengan kode yang diwajibkan.

Hal-hal yang harus dihindari pengunjung di pulau

Pembatasan lingkungan yang tetap berlaku mencakup kegiatan di pantai, di sekitar satwa liar, dan di kawasan bervegetasi. Aturan tersebut berlaku bersamaan dengan penambahan jumlah pengunjung yang diizinkan, sehingga musim wisata yang lebih panjang tetap disertai batasan terhadap kegiatan wisatawan.

Pada malam hari, pengunjung dilarang menyalakan lampu di pantai dan kawasan sekitarnya, menimbulkan kebisingan, atau mengadakan pesta barbeku. Sepeda motor, sepeda laut, dan kendaraan bermotor lainnya dilarang di pantai.

Pengunjung juga dilarang memasuki hutan keya, yakni kawasan yang ditumbuhi pandan laut di pulau tersebut. Mengumpulkan, membeli, atau menjual buah keya dilarang. Pembatasan diberlakukan untuk melindungi penyu laut, burung, terumbu karang, belangkas, siput, kerang, dan keanekaragaman hayati lainnya dari bahaya.

Kantong polietilena tidak boleh dibawa, dan wisatawan diminta menghindari produk plastik sekali pakai. Faridul Islam mengimbau pengunjung membawa botol minum sendiri alih-alih mengandalkan botol plastik.

Dalam petunjuk baru kementerian, aturan yang tetap berlaku itu bertanggal 22 Oktober 2025, sementara uraian sebelumnya menyebut tanggal 15 Oktober. Pemberitahuan 22 Oktober secara khusus dinyatakan tetap berlaku dalam perintah baru.

Mengapa air, sampah, dan satwa liar menjadi pertimbangan

Saint Martin's disebut sebagai satu-satunya pulau karang di Bangladesh dan ditetapkan sebagai kawasan kritis ekologis. Penetapan tersebut menempatkan perlindungan lingkungan sebagai pertimbangan utama dalam keputusan mengenai akses dan kegiatan.

Mintoo menyebut daya tampung pulau untuk wisatawan, pengelolaan sampah, ketersediaan air minum, dan dampak terhadap lingkungan laut sebagai hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Ia mengatakan kegiatan wisata harus berjalan dengan tetap menjaga lingkungan alam dan keanekaragaman hayati pulau.

Persoalan tersebut berkaitan langsung dengan batas pengunjung yang baru. Kedatangan lebih banyak orang berarti lebih banyak kebutuhan air minum dan sampah yang dihasilkan. Menginap memperpanjang kebutuhan tersebut melampaui jam kunjungan siang hari, sehingga aturan mengenai periode menginap relevan bagi pengelolaan lingkungan maupun perencanaan liburan.

Pembatasan yang berlaku menangani berbagai aspek tekanan tersebut. Botol minum yang dapat digunakan kembali mengurangi ketergantungan pada botol sekali pakai. Pembatasan lampu dan kebisingan di pantai mengurangi gangguan di sekitar habitat pesisir. Larangan mengambil satwa liar dan memasuki hutan keya melindungi spesies serta kawasan tertentu.

Biaya tersebut menambahkan unsur finansial ke dalam sistem ini, sementara izin dan tiket berkode menyediakan cara untuk mengendalikan akses. Efektivitas kebijakan akan bergantung pada bagaimana langkah-langkah tersebut diterapkan bersama selama musim wisata yang lebih panjang.

Siapa yang bertanggung jawab melaksanakan aturan?

Kementerian mengirimkan petunjuk kepada lembaga-lembaga pariwisata, pelayaran, lingkungan hidup, dan pemerintahan daerah. Penerimanya mencakup kementerian penerbangan sipil dan pariwisata serta pelayaran, komisaris divisi Chattogram, Departemen Lingkungan Hidup, Korporasi Pariwisata Bangladesh, Departemen Pelayaran, BIWTA, Badan Pariwisata Bangladesh, dan wakil komisaris Cox's Bazar. Polisi Pariwisata juga diminta membantu melaksanakan keputusan tersebut.

Setiap bagian dalam sistem ini memiliki tugas yang berbeda. Persetujuan lingkungan menentukan kapal mana yang boleh melayani pulau. Lembaga pelayaran menangani izin operasional. Sistem tiket yang diakui Badan Pariwisata mendukung penerbitan pas perjalanan, sementara Departemen Lingkungan Hidup bertanggung jawab mengatur pemungutan biaya.

Otoritas distrik dan Polisi Pariwisata akan terlibat saat aturan berhadapan langsung dengan wisatawan: pada waktu keberangkatan, kedatangan, dan selama kegiatan di pulau. Menjaga konsistensi pengaturan tersebut sangat penting, terutama bagi pengunjung pada November yang harus kembali pada hari yang sama dan bagi mereka yang merencanakan menginap pada bulan-bulan berikutnya.

Perubahan utama kini telah ditetapkan: batas pengunjung yang lebih tinggi, biaya Tk 100, dan musim yang diumumkan berakhir pada 15 Maret. Tugas administratif terdekat adalah menerjemahkan keputusan tersebut menjadi jadwal operasional yang jelas sambil mempertahankan pembatasan lingkungan yang sudah berlaku.

Poin-Poin Utama

• Periode wisata yang diumumkan berlangsung dari 1 November 2026 hingga 15 Maret 2027.
• Rata-rata pengunjung harian yang diizinkan naik dari 2.000 menjadi 3.500 orang, meningkat 75 persen.
• Setiap pengunjung wajib membayar biaya konservasi lingkungan sebesar Tk 100.
• Kapal resmi akan berangkat dari Dermaga Nuniachhara di Cox's Bazar dan memerlukan persetujuan lingkungan lebih dahulu.
• Tiket harus dibeli melalui portal yang diakui serta mencakup pas perjalanan dan kode QR.
• Pada November, kunjungan siang hari saja yang diizinkan; izin menginap telah dikonfirmasi untuk Desember dan Januari.
• Pengaturan terperinci untuk Februari dan awal Maret perlu diperjelas karena pembatasan sebelumnya masih berlaku.
• Pembatasan lampu pantai, kebisingan, kendaraan bermotor, plastik, dan tindakan yang membahayakan satwa liar tetap berlaku.