24 Resor di Sundarbans Diperintahkan Tutup, Pemilik Minta Aturan Pariwisata yang Jelas

Perintah penutupan mengancam investasi wisata hutan

Departemen Lingkungan Hidup Bangladesh memerintahkan 24 resor di dekat Sundarbans, di Khulna, Bagerhat, dan Satkhira, untuk menghentikan operasinya. Menurut departemen, resor-resor itu dibangun tanpa persetujuan lingkungan yang diwajibkan di kawasan yang kritis secara ekologis. Properti yang teridentifikasi mencakup 18 di Khulna, dua di Bagerhat, dan empat di Satkhira. Pemilik juga diperintahkan membongkar bangunan mereka, meski laporan berbeda soal apakah semuanya diberi waktu 30 hari atau sebagian menghadapi tenggat yang lebih singkat.

Perselisihan ini berpusat pada usaha-usaha yang sebagian besar berdiri di luar batas hutan, di atas lahan yang menurut pemiliknya merupakan milik pribadi. Banyak yang mulai beroperasi dengan izin usaha dari dewan serikat, tetapi izin tersebut tidak mencakup persyaratan terpisah berupa persetujuan lingkungan dan persetujuan dari administrasi distrik. Pemilik mengatakan mereka telah menginvestasikan dana besar sambil berusaha menempuh proses perizinan yang tidak menyediakan jalur yang dapat dijalankan untuk lokasi mereka.

Khondkar Md Fazlul Haque, direktur kantor divisi Khulna Departemen Lingkungan Hidup, mengatakan departemen bertindak setelah pemberitahuan yang disampaikan tidak mendapat tanggapan memuaskan.

"Pihak pengelola resor telah diberi pemberitahuan sesuai hukum. Karena tidak ada tanggapan memuaskan, kami telah memerintahkan penghentian operasional mereka," kata Khondkar Md Fazlul Haque.

Tindakan ini mempertemukan dua pandangan yang bertentangan mengenai pariwisata di tepi hutan. Pejabat menyebut pembangunan tanpa izin, pencemaran, dan akses tak terkendali ke jalur air yang dilindungi. Pengusaha menggambarkan ekonomi lokal yang sedang tumbuh dan menopang pekerja, operator perahu, serta pemasok makanan. Klaim soal lapangan kerja maupun tuntutan akan aturan yang lebih jelas tidak dengan sendirinya menjawab apakah setiap resor boleh tetap beroperasi di lokasinya saat ini.

Jumlah dan tenggat yang berbeda perlu diperjelas

Laporan tingkat regional menyebut 24 resor dan mewajibkan pembongkaran bangunan dalam waktu 30 hari. Laporan yang lebih terperinci tentang tindakan di distrik Khulna menyebut 10 usaha diberi waktu 30 hari dan delapan lainnya 15 hari. Perbedaan ini penting karena 18 properti di bawah kantor distrik Khulna hanya merupakan sebagian dari jumlah regional.

Md Harun Or Rashid, asisten direktur kantor lingkungan hidup distrik Khulna, mengatakan tindakan kantornya mencakup Dhangmari, Kailashganj, dan Banishanta. Ia menjelaskan bahwa Chila, Baidyamari, dan Chandpai berada di Bagerhat, sehingga kantornya tidak memiliki informasi tentang resor di sana. Laporan lain menyebut pemberitahuan yang mencakup 23 resor dan pondok, bukan 24. Belum ada daftar yang diselaraskan untuk menjelaskan perbedaan tersebut.

Urutan peristiwa yang dilaporkan adalah:

• 30 September: Permohonan dari resor yang sebelumnya telah diberi pemberitahuan ditolak karena dokumen yang diminta belum diserahkan. Delapan resor yang lebih baru secara terpisah diperintahkan pindah ke lokasi yang dapat diterima dalam waktu tujuh hari.
• 4 Oktober: Perintah tertulis untuk menghentikan operasi diterbitkan. Laporan terperinci dari Khulna menyebut tenggat pembongkaran 30 hari bagi 10 resor dan 15 hari bagi delapan resor.
• 6 Oktober 2026: Sebuah laporan bertanggal menguraikan perintah di Khulna dan kemungkinan penegakan melalui pengadilan keliling, pemutusan listrik, serta perkara pengadilan.
• Setelah pemberitahuan penutupan: Laporan lanjutan menyebut iklan masih beredar dan pengusaha meminta intervensi pemerintah.

Tanggal-tanggal tersebut perlu dicermati. Sebagian besar laporan menyebut 30 September dan 4 Oktober tanpa tahun, sementara satu laporan secara eksplisit bertanggal terbit 6 Oktober 2026. Tindakan yang dilaporkan pada 4 Oktober juga terjadi sebelum masa tujuh hari yang dimulai pada 30 September berakhir. Ketidakkonsistenan ini membuat tenggat akhir setiap resor tidak dapat dihitung dengan pasti tanpa melihat pemberitahuan masing-masing.

Resor mana saja yang terdampak?

Laporan dari Khulna secara konsisten menyebut 18 resor, yang terkonsentrasi di upazila Dacope. Jumlah itu merupakan tiga perempat dari total regional sebanyak 24 resor. Bagerhat memiliki dua properti dan Satkhira empat.

• Khulna: Aronyachhaya, Aronyabari, Keoraban, Mayaban, Gahon, The Forest Retreat, Nikunja Valley, La Silva Cottage, Bonbibi, Sundari, Irawati, Bonmali, Golkanon, Piyali, Mangrove, Janglabari, Bonobas, dan Bonlota Eco Cottage.
• Bagerhat: Tiger Point dan Badaban.
• Satkhira: Barsha Resort, Sushilan Resort, Ocean Paradise, dan nama keempat yang ditulis secara berbeda sebagai Parishad dan Prasad Paradise.

Ada pula persoalan nama lainnya. Laporan tentang awal industri ini menyebut resor bernama Tiger Point di Munshiganj, Satkhira, yang didirikan oleh LSM Sushilon pada 2009. Daftar penutupan regional mencantumkan Tiger Point di Bagerhat. Belum diketahui apakah keduanya merupakan usaha berbeda dengan nama sama atau terjadi kesalahan lokasi. Ejaan sejumlah nama resor juga berbeda di berbagai laporan.

Seberapa cepat industri ini berkembang?

Pembangunan resor komersial di dekat Sundarbans ditelusuri hingga 2009, ketika Sushilon mendirikan tempat menginap di Munshiganj bagi orang-orang yang bekerja di hutan, peneliti, perwakilan donor, dan pejabat pemerintah. Barsha Resort, milik LSM Barsa, menyusul pada 2011. Pada 2015, bantuan donor mendukung 10 resor di Dacope. Dari kelompok itu, hanya Golkanon yang dilaporkan masih beroperasi.

Ekspansi baru-baru ini berlangsung jauh lebih cepat. Studi dasar oleh dua profesor Universitas Khulna mencatat tiga pondok ekowisata di wilayah studi pada 2018, tanpa penambahan hingga 2021. Pada 2023, studi itu menghitung 12 resor dengan 74 kamar dan kapasitas untuk 260 wisatawan. Jumlah properti itu empat kali lipat dibandingkan 2018.

Perkiraan kunjungan wisatawan meningkat dari sekitar 370 pada 2018 menjadi 7.562 pada 2023, atau kira-kira 20 kali lipat. Studi tersebut memproyeksikan bahwa 20 pondok akan memiliki kapasitas untuk 560 wisatawan pada akhir 2024, lebih dari dua kali kapasitas pada 2023. Proyeksi itu mencakup delapan pondok baru dengan 58 kamar dan penambahan 42 kamar di tujuh properti yang sudah ada. Angka tersebut merupakan proyeksi, bukan konfirmasi bahwa semua kamar telah selesai dibangun.

Laporan terpisah pada Juni 2024 menghitung 14 resor yang telah berdiri di Khulna dan Satkhira serta delapan yang sedang dibangun. Laporan lain menyebut setidaknya 21 resor dan pondok yang beroperasi, dengan 10 lainnya sedang dibangun. Angka-angka ini mencakup tahap dan lokasi yang berbeda, sehingga tidak boleh dianggap sebagai satu sensus berkesinambungan.

Izin usaha bukan izin lingkungan

Menurut laporan, kawasan di sekitar Sundarbans hingga 10 kilometer dari batas hutan ditetapkan sebagai kawasan kritis secara ekologis pada 1999. Kawasan kritis ekologis adalah wilayah yang kepekaan lingkungannya mengharuskan pembatasan kegiatan yang merusak kondisi alamnya. Berada di luar batas hutan tidak serta-merta membuat sebuah properti terbebas dari pembatasan tersebut.

Surat perintah penutupan disebut merujuk pada Undang-Undang Konservasi Lingkungan Bangladesh 1995, yang diamendemen pada 2010, beserta peraturannya. Fazlul Haque menyatakan posisi departemen secara tegas.

"Tidak ada resor yang boleh beroperasi di kawasan kritis lingkungan," katanya.

Pemilik berpendapat bahwa mereka mengikuti Kebijakan Pariwisata Nasional 2010. Mereka merujuk paragraf 3.2.2, yang mendukung ekowisata berkelanjutan di sekitar Sundarbans dan menyebut fasilitas seperti pondok ekowisata, menara pengawas, dan jalur pejalan kaki, yang dikembangkan melalui koordinasi dengan otoritas lingkungan hidup dan kehutanan. Arahan kebijakan tersebut bukanlah persetujuan lingkungan atau izin pembangunan untuk masing-masing properti.

Laporan juga menunjukkan perbedaan dalam penjelasan resmi mengenai aturan. Md Iqbal Hossain, yang disebut dalam laporan Juni 2024 sebagai direktur lingkungan hidup Khulna, mengatakan pedoman kawasan kritis ekologis melarang pembangunan dalam radius 10 kilometer di sekitarnya. Dalam laporan yang lebih baru, asisten direktur Khulna Parvez Ahmed mengatakan infrastruktur yang dibangun sesuai hukum lingkungan bukanlah pelanggaran dengan sendirinya, tetapi para operator ini tidak mematuhi aturan dan telah menimbulkan kerusakan. Belum ada penetapan hukum terperinci yang menjelaskan jalur bagi resor-resor terdampak untuk memperoleh persetujuan.

Kekhawatiran pencemaran meluas hingga habitat lumba-lumba

Sekitar 10 resor dilaporkan berada di tepi kanal Dhangmari, suaka lumba-lumba yang ditetapkan sebagai habitat lumba-lumba Gangga dan Irrawaddy. Perahu wisata melintasi kanal itu, terkadang tanpa izin, sementara laporan menyebut musik keras, generator, pencahayaan intens, serta air limbah yang masuk ke jalur air di sekitarnya.

Tuduhan lain mencakup penebangan pohon, penimbunan lahan basah, dan pembangunan di atas lahan pribadi maupun tanah Dewan Pengembangan Air Bangladesh. Laporan terdahulu menyebut sebuah badan air ditimbun pasir untuk pembangunan resor dan sampah plastik dibakar. Sejumlah bangunan yang dipasarkan sebagai pondok ekowisata dilaporkan memiliki struktur beton di balik lapisan luar dari bambu, kayu, dan daun palem golpata. Label ekowisata saja tidak membuktikan kinerja lingkungannya.

A J D M Hasanur Rahman, petugas kehutanan divisi Sundarbans West Forest Division, mengatakan kemampuan Departemen Kehutanan untuk melakukan penggusuran langsung terbatas karena resor-resor itu berdiri tepat di luar batas kawasan, di atas lahan pribadi. Meski demikian, ia menyebut masuknya orang ke hutan tanpa kendali, kebisingan, lampu yang menyala sepanjang malam, dan sampah plastik sebagai ancaman bagi satwa liar dan ekosistem.

Pemilik membantah sebagian dari keterangan tersebut. Sudipta Gain, pemilik resor Bonlota dan Nikunja, mengatakan usahanya tidak melakukan kegiatan yang membahayakan hutan atau membawa tamu masuk ke dalamnya. Laporan lain menuduh sejumlah operator tetap mengadakan perjalanan ke hutan selama pembatasan akses pada Juni hingga Agustus. Tuduhan itu tidak semestinya otomatis diterapkan kepada semua resor yang disebutkan, tetapi menjadikan akses perahu dan perilaku pengunjung sebagai persoalan penegakan tersendiri, terpisah dari izin pembangunan.

Pemilik menyebut investasi, pajak, dan pekerjaan lokal

Jubair Hira, pemilik Irawati dan Bonmali sekaligus sekretaris pengorganisasian asosiasi pemilik resor, mengatakan ia telah menginvestasikan Tk 12,5 juta untuk masing-masing properti. Investasi di Irawati terakumulasi selama empat tahun, sementara Bonmali belum berusia satu tahun. Ia mengatakan sejumlah pemilik lain telah menginvestasikan Tk 20 juta hingga Tk 30 juta.

Hira menyebut biaya izin usaha sebesar Tk 4.000 hingga Tk 5.000, pembayaran Tk 58.000 saat mengajukan izin dari administrasi distrik, rata-rata pembayaran PPN bulanan Tk 20.000, serta pajak penghasilan tahunan. Angka-angka itu berasal darinya. Pembayaran pajak dan biaya permohonan tidak membuktikan bahwa persyaratan lingkungan yang terpisah telah dipenuhi.

Ia juga mengatakan persetujuan mengharuskan adanya izin pemadam kebakaran dan lingkungan. Menurut keterangannya, Dinas Pemadam Kebakaran memberi tahu pemilik bahwa izin tidak dapat diterbitkan di kawasan tersebut, sehingga mereka memasang peralatan pemadam kebakaran di resor dan kamar. Ia mengatakan pejabat lingkungan memberi tahu mereka bahwa persetujuan tidak dapat diterbitkan di dalam kawasan kritis ekologis. Belum ada penyelesaian terdokumentasi untuk kedua persoalan itu.

Hira mempertanyakan mengapa resor tidak dapat memperoleh persetujuan sementara, menurut klaimnya, fasilitas termasuk Mongla EPZ dan pembangkit listrik termal Rampal berada di dalam zona 10 kilometer yang sama. Lokasi dan ketentuan perizinan fasilitas-fasilitas tersebut tidak dijelaskan di sini, sehingga klaim itu tidak dapat membuktikan bahwa perlakuan hukum yang setara diterapkan. Argumen ekonominya yang lebih luas adalah bahwa resor menciptakan alternatif mata pencaharian yang bergantung pada hutan melalui pekerjaan dan pembelian dari toko serta petani setempat.

Angka ketenagakerjaan menunjukkan manfaat sekaligus ketidakpastian

Surat terbuka kepada perdana menteri dari Zakaria Hossain Shaon, sekretaris Resort Owners Association of Sundarbans sekaligus direktur pelaksana Janglabari Mangrove Resort, menyebut 153 orang bekerja di berbagai resor di sepanjang sekitar 17 kilometer tepi hutan, termasuk 135 warga setempat. Berdasarkan angka tersebut, warga setempat mencakup sekitar 88 persen tenaga kerja.

Surat itu juga menghitung 58 usaha kecil terkait, termasuk toko, jasa perahu, transportasi, pemasok makanan, dan usaha unggas. Disebutkan bahwa sebagian besar dari sekitar 7.300 penduduk di tiga wilayah dusun pada serikat Banishanta dan Kailashganj terhubung secara langsung atau tidak langsung dengan pariwisata. Surat tersebut tidak memberikan jumlah pasti warga yang terlibat atau penilaian ketenagakerjaan independen.

Angka-angka itu berbeda skalanya dari klaim Hira bahwa setiap resor membutuhkan 20 hingga 25 pekerja lokal. Angka tersebut mungkin merujuk pada kelompok atau periode yang berbeda, tetapi perbedaannya tidak dijelaskan. Karena itu, mengalikan perkiraannya dengan seluruh 24 properti tidak akan menghasilkan jumlah pekerjaan regional yang dapat diandalkan.

Kepemilikan juga penting dalam menilai siapa yang mendapat manfaat. Laporan terdahulu menyebut banyak pondok yang lebih baru sebagai investasi dari usaha pariwisata luar, terkadang di atas lahan yang disewa selama 15 hingga 20 tahun. Golkanon disebut memiliki model berbeda, dengan pendapatan yang memberi manfaat kepada delapan keluarga lokal yang bergantung pada hutan. Pekerjaan lokal, kepemilikan lokal, dan pembagian pendapatan usaha merupakan ukuran partisipasi masyarakat yang berbeda.

Penegakan aturan dan usulan jalur regulasi

Iklan dan promosi diskon di media sosial dilaporkan masih beredar setelah pemberitahuan penutupan diterbitkan. Sejumlah iklan diduga mempromosikan akses ke hutan tanpa izin. Iklan menunjukkan bahwa usaha masih berupaya mencari pelanggan, tetapi tidak membuktikan bahwa setiap resor yang tercantum tetap buka atau bangunannya belum dibongkar.

Somen Maitra, asisten direktur kantor lingkungan hidup Satkhira, mengatakan empat resor di distrik tersebut telah beroperasi selama bertahun-tahun tanpa persetujuan atau izin lingkungan yang sah meski sebelumnya telah diberi pemberitahuan. Ia mengatakan tindakan akan dilakukan melalui hakim eksekutif dan pengadilan keliling. Di Khulna, pemberitahuan yang dilaporkan juga memperingatkan tentang pemutusan listrik dan perkara pengadilan. Belum ada konfirmasi mengenai pelaksanaan penutupan regional secara menyeluruh atau jumlah bangunan yang dibongkar.

Para pengusaha meminta pedoman ekowisata berkelanjutan, satu pusat layanan untuk perizinan, koordinasi antarinstansi, serta peninjauan investasi yang sudah ada secara legal. Permohonan mereka mengupayakan jalur menuju operasional yang diatur, bukan memastikan bahwa perintah penutupan telah dicabut.

Dr Wasiul Islam, profesor di Departemen Kehutanan dan Teknologi Kayu Universitas Khulna sekaligus peneliti pariwisata alam, mengusulkan penilaian dampak terhadap hutan sebelum menentukan lokasi yang boleh digunakan resor. Ia juga menyerukan penetapan daya dukung pengunjung. Artinya, jumlah pengunjung yang dapat ditampung suatu lokasi tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan yang tidak dapat diterima perlu ditetapkan, alih-alih menganggap jumlah kamar yang tersedia sebagai batas aman pariwisata.

Asosiasi industri itu sendiri telah mengakui kekurangan. Imnul Islam, yang disebut dalam laporan sebelumnya sebagai sekretaris jenderal asosiasi, mengakui bahwa semua aturan belum dipatuhi dengan semestinya dan menyebut pengelolaan sampah sebagai tantangan. Secara keseluruhan, berbagai usulan tersebut menyoroti perlunya keputusan mengenai lokasi, air limbah, akses perahu, dan batas pengunjung. Belum ada pedoman yang disahkan, tenggat persetujuan, atau jadwal sidang yang dilaporkan.

Poin Utama

• Laporan penutupan tingkat regional menyebut 24 resor: 18 di Khulna, dua di Bagerhat, dan empat di Satkhira.
• Laporan terperinci dari Khulna memberi waktu 30 hari bagi 10 resor untuk membongkar bangunan dan 15 hari bagi delapan resor, bukan satu tenggat yang sama untuk semuanya.
• Laporan berbeda mengenai jumlah, nama sejumlah properti, dan kronologi pemberitahuan.
• Sebuah studi universitas menghitung 12 resor pada 2023, dibandingkan tiga pada 2018, sementara perkiraan kunjungan meningkat dari 370 menjadi 7.562.
• Pejabat menyebut tidak adanya persetujuan, pencemaran, dan akses hutan yang tak terkendali. Pemilik membantah adanya praktik yang merugikan dan meminta proses perizinan yang diatur.
• Surat pengusaha mengklaim resor menyediakan 153 pekerjaan, termasuk 135 bagi warga setempat, serta terkait dengan 58 usaha kecil.
• Belum ada laporan yang mengonfirmasi hasil penegakan aturan di tingkat regional, tenggat akhir yang telah diselaraskan, atau jalur yang disetujui agar resor-resor tersebut dapat terus beroperasi.