Pemulangan Rohingya Belum Aman Selama Kekerasan dan Pelanggaran Berlanjut di Rakhine, Peringatkan Penyelidik PBB

Kedatangan baru menyingkap risiko pemulangan

Lebih dari 154.000 warga Rohingya dilaporkan telah menyeberang ke Bangladesh sejak awal 2024, sementara upaya untuk mengatur pemulangan para pengungsi yang sudah tinggal di sana terus berlangsung. Nicholas Koumjian, kepala Mekanisme Investigasi Independen Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Myanmar (IIMM), memperingatkan bahwa kekerasan terhadap warga sipil yang terus berlanjut di Negara Bagian Rakhine membuat repatriasi yang aman dan berkelanjutan mustahil dilakukan tanpa penghentian kekejaman dan kemajuan dalam upaya meminta pertanggungjawaban.

Peringatan itu mencakup lebih dari sekadar pertempuran antara militer Myanmar dan Tentara Arakan. Para penyelidik memeriksa pembakaran desa, pembunuhan, penyiksaan, dan pemerkosaan, sementara para pengungsi menceritakan pembatasan pergerakan, kerja paksa, serta kesulitan memperoleh makanan atau perawatan medis. Populasi warga Rohingya yang mengungsi di Bangladesh diperkirakan sekitar 1,2 juta orang.

Dalam pernyataan Agustus 2025, IIMM menyebut sekitar 150.000 warga Rohingya telah mengungsi ke Bangladesh selama 18 bulan sebelumnya. Mekanisme itu mengumumkan penyelidikan baru atas kejahatan terhadap warga Rohingya, etnis Rakhine, dan warga sipil lainnya, serta penyelidikan atas perampasan tanah Rohingya setelah operasi militer pada 2017.

Koumjian, yang memimpin mekanisme yang bertugas mengumpulkan dan menyiapkan bukti untuk proses peradilan, menjelaskan kondisi yang diperlukan agar pemulangan dapat dilakukan:

Lebih dari satu juta warga Rohingya yang dipaksa mengungsi ke Bangladesh tidak akan dapat kembali ke Myanmar dengan aman dan berkelanjutan sebelum kekerasan terhadap mereka berakhir dan para pelaku dapat diadili.

Pernyataannya menghubungkan tiga persoalan yang kerap diperlakukan secara terpisah: keselamatan warga sipil saat ini, kemampuan untuk kembali menjalani kehidupan sehari-hari di Myanmar, dan pertanggungjawaban atas kejahatan yang memaksa mereka meninggalkan rumah. Perubahan kendali wilayah saja tidak menyelesaikan satu pun dari persoalan tersebut.

Pertemuan di Bangladesh menguatkan tuntutan keadilan

Laporan mengenai kunjungan pada Oktober menyebut Koumjian bertemu pejabat Bangladesh, termasuk Menteri Dalam Negeri Salahuddin Ahmed, Menteri Penanggulangan Bencana dan Bantuan Asadul Habib Dulu, serta Menteri Negara Urusan Luar Negeri Humayun Kabir. Laporan itu juga menyebut pertemuannya dengan lebih dari 200 warga Rohingya dan anggota komunitas pengungsi lainnya di Cox's Bazar.

Laporan terpisah yang mencantumkan tanggal menyebut pertemuan Koumjian dengan Dulu berlangsung di kantor sekretariat menteri pada 5 Oktober 2026. Dulu menyerukan keadilan atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan terhadap warga Rohingya dan mendesak IIMM membantu memulihkan hak-hak mereka serta mendukung repatriasi berkelanjutan. Laporan tersebut menyebut angka lebih dari 154.000 pendatang sejak awal 2024 berasal dari Koumjian.

Kronologi kunjungan Oktober belum sepenuhnya jelas. Satu laporan menyebut kunjungan selama enam hari berakhir pada 12 Oktober tanpa mencantumkan tahun; laporan lainnya secara eksplisit menyebut pertemuan dengan Dulu pada 5 Oktober 2026. Rincian tersebut tidak menunjukkan jadwal yang konsisten dan tidak semestinya dicampuradukkan dengan kunjungan IIMM pada Januari 2025 yang didokumentasikan secara terpisah.

Dalam pernyataan mengenai kunjungan Januari, IIMM mengonfirmasi bahwa Koumjian menyelesaikan kunjungan lima hari di Bangladesh pada 24 Januari 2025, setelah bertemu lebih dari 100 aktivis dan perwakilan komunitas Rohingya. Pejabat yang ditemuinya termasuk Khalilur Rahman, perwakilan penasihat utama untuk urusan Rohingya; penasihat urusan luar negeri Md. Touhid Hossain; penasihat urusan dalam negeri Letjen Md. Jahangir Alam Chowdhury; dan Direktur Jenderal Penjaga Perbatasan Bangladesh Mayjen Mohammad Ashrafuzzaman Siddiqui.

Angka pengungsian menunjukkan gelombang pelarian berturut-turut

Jumlah kedatangan yang dilaporkan berbeda menurut tanggal dan periode pelaporan. Pada Februari 2025, perkiraan pemerintah Bangladesh menyebut lebih dari 65.000 orang telah tiba sejak akhir 2023, sementara perkiraan lain mencapai 80.000. Pada Agustus, IIMM menyebut sekitar 150.000 kedatangan dalam kurun 18 bulan. Laporan Amnesty International pada September menyebut lebih dari 150.000 orang dalam kurun 20 bulan.

Angka yang lebih baru, yakni lebih dari 154.000, mencakup periode sejak awal 2024. Jumlah-jumlah ini menunjukkan pengungsian terus berlanjut, tetapi perbedaan rentang waktu dan metode perkiraan membuat laju peningkatannya tidak dapat dihitung secara tepat. Perkiraan populasi pengungsi sebanyak 1,2 juta orang juga tidak boleh dianggap sebagai angka registrasi yang pasti.

Rangkaian perkembangan utama membantu menjelaskan mengapa pembahasan repatriasi terus berlangsung sementara orang-orang masih melarikan diri:

• 2017: Operasi pembersihan militer mendorong sekitar 750.000 warga Rohingya mengungsi ke Bangladesh, menurut IIMM.
• November 2023: Tentara Arakan memulai serangan yang memukul mundur militer Myanmar dari sebagian besar wilayah Rakhine utara.
• 2024: Tentara Arakan merebut Kota Buthidaung dan Maungdaw; laporan menyebut adanya perekrutan paksa warga Rohingya oleh kedua belah pihak.
• November 2024: Jaksa Mahkamah Pidana Internasional meminta surat perintah penangkapan bagi komandan militer Min Aung Hlaing.
• 24 Januari 2025: Koumjian menyelesaikan kunjungan ke Bangladesh yang terdokumentasi, dengan fokus pada penyelidikan dan pertanggungjawaban.
• 24–25 Agustus 2025: Bangladesh menjadi tuan rumah dialog mengenai situasi Rohingya di Cox's Bazar, menjelang konferensi PBB yang direncanakan pada akhir September.

Penguasaan perbatasan belum menghadirkan perlindungan

Tentara Arakan kini menguasai Rakhine utara dan seluruh perbatasan Myanmar dengan Bangladesh, menurut Amnesty International. Militer Myanmar masih menguasai ibu kota negara bagian, Sittwe, jalur penting untuk bantuan dan transportasi. Warga sipil Rohingya dan etnis Rakhine tetap terpapar pertempuran, pembatasan, dan serangan di wilayah yang terpecah ini.

Penilaian repatriasi Amnesty pada September didasarkan pada wawancara dengan 15 pengungsi Rohingya yang tiba di Bangladesh dalam kurun setahun sebelumnya, termasuk orang-orang yang tiba pada Juli 2025. Amnesty juga berkonsultasi dengan perwakilan sayap politik Tentara Arakan, United League of Arakan, dan kantor koordinasi kemanusiaannya.

Para pengungsi menuduhkan penahanan sewenang-wenang, kerja paksa, pembatasan menangkap ikan dan bepergian, serta akses yang tidak memadai terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan. Amnesty juga menggambarkan militer menghambat penyaluran bantuan melalui Sittwe dan melancarkan serangan udara mematikan. Sebuah serangan pada awal September itu dilaporkan menewaskan sedikitnya 19 pelajar etnis Rakhine saat mereka tidur.

Joe Freeman, peneliti Myanmar di Amnesty International, mengatakan kondisi yang ada tidak mendukung pemulangan yang aman:

Kondisi yang ada di Negara Bagian Rakhine utara, Myanmar, masih sangat jauh dari kesiapan untuk memungkinkan warga Rohingya kembali dengan aman.

Dengan demikian, risikonya tidak berhenti pada penyeberangan perbatasan. Mereka yang pulang membutuhkan perlindungan di tempat tinggalnya, akses terhadap layanan, serta kebebasan untuk bergerak dan bekerja tanpa paksaan. Kesaksian para pengungsi menunjukkan bahwa kondisi tersebut tidak tersedia di tempat-tempat yang baru-baru ini mereka tinggalkan.

Tuduhan kerja paksa dibantah

Seorang pria Rohingya berusia 60 tahun yang melarikan diri bersama keluarganya pada Juli 2025 mengatakan kepada Amnesty bahwa warga di sebuah kamp pengungsian di Buthidaung diwajibkan membawa bahan bangunan ke pos pemeriksaan Tentara Arakan. Ia mengatakan anak-anaknya telah melakukan pekerjaan itu lebih dari 10 kali dan orang-orang yang menolak dipukuli.

Narasumber lain menceritakan adanya kewajiban membersihkan jenazah dan puing-puing setelah pertempuran, kewajiban bagi rumah tangga untuk menyediakan pekerja, serta permintaan penjaga malam yang mencakup anak-anak. Seorang perempuan yang tiba di Bangladesh pada Januari 2025 menuduhkan bahwa anak laki-laki berusia 10 tahun diwajibkan bertugas sebagai penjaga.

Tentara Arakan membantah menerapkan kerja paksa terhadap warga sipil. Perwakilannya mengatakan sebagian pekerjaan diberikan kepada tahanan yang telah divonis atau tawanan perang, sedangkan kegiatan membersihkan puing merupakan kerja sukarela masyarakat. Perbedaan ini penting: kerja paksa berarti pekerjaan yang dituntut di bawah ancaman hukuman dan tidak disetujui secara sukarela oleh orang yang melakukannya.

Pembatasan pergerakan juga diperdebatkan. Amnesty memperoleh dokumen perjalanan yang sesuai dengan keterangan para pengungsi mengenai kewajiban mendapatkan izin. Perwakilan Tentara Arakan mengakui adanya biaya sebesar 2.000 hingga 3.000 kyat untuk surat izin perjalanan, tetapi membantah bahwa pembatasan itu mendiskriminasi warga Rohingya dan mengatakan langkah keamanan juga berlaku bagi masyarakat etnis Rakhine.

Narasumber Rohingya menggambarkan pengalaman berbeda, termasuk larangan menangkap ikan, izin perjalanan berdurasi singkat, dan hukuman bagi mereka yang berusaha mencari nafkah. Hal-hal ini tetap merupakan tuduhan yang dibantah Tentara Arakan, bukan temuan pengadilan.

Kelaparan membuat keamanan tak terpisahkan dari upaya bertahan hidup

Program Pangan Dunia melaporkan pada Agustus 2025 bahwa 57 persen keluarga di Rakhine tengah tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan dasar, naik dari 33 persen pada Desember 2024. Angka itu meningkat 24 poin persentase, atau sekitar 73 persen dibandingkan dengan proporsi sebelumnya.

Angka tersebut menggambarkan Rakhine tengah, bukan kota-kota di wilayah utara tempat banyak warga Rohingya akan kembali. Badan itu memperingatkan bahwa kondisi di Rakhine utara, tempat organisasi internasional tidak beroperasi, kemungkinan lebih buruk. Penilaian itu tidak memberikan persentase terukur untuk wilayah utara, tetapi menegaskan terbatasnya akses kemanusiaan.

Para pengungsi yang diwawancarai Amnesty menceritakan bahwa mereka jarang makan, minum air yang tidak aman, serta kehilangan akses terhadap obat-obatan dan sekolah. Pembatasan menangkap ikan dan bergerak dapat membuat mereka lebih sulit mengatasi kelangkaan pangan, bahkan ketika sebagian pasokan masih tersedia.

Khalilur Rahman, perwakilan Bangladesh untuk urusan Rohingya di bawah pemimpin sementara Muhammad Yunus, mengatakan pada Februari 2025 bahwa bantuan kemanusiaan dan mata pencaharian membutuhkan penghentian kekerasan serta akses tanpa hambatan bagi penyedia dan penerima bantuan. Posisinya mengaitkan bantuan di Rakhine dengan kondisi yang diperlukan untuk pemulangan sukarela, alih-alih menjadikan repatriasi sebagai pengganti perlindungan.

Penyelidik memeriksa kejahatan terhadap berbagai komunitas

IIMM dibentuk Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada 2018 untuk mengumpulkan, melestarikan, dan menganalisis bukti kejahatan internasional paling serius serta pelanggaran lain yang dilakukan di Myanmar sejak 2011. Mekanisme itu mulai beroperasi pada Agustus 2019. Mandatnya mencakup penyiapan bukti dan analisis untuk digunakan oleh otoritas peradilan nasional, regional, dan internasional.

Mekanisme ini bukan pengadilan dan tidak menjatuhkan vonis. Tugasnya adalah menata bukti agar jaksa dan hakim dapat menilai dugaan kejahatan serta tanggung jawab individu. Kesaksian orang-orang yang baru mengungsi dapat membantu mendokumentasikan insiden terbaru, sekaligus melengkapi penyelidikan atas operasi militer pada 2017.

Dalam kunjungannya pada Januari, Koumjian menegaskan bahwa pekerjaan mekanisme tersebut tidak terbatas pada satu angkatan bersenjata atau komunitas:

Saya ingin menegaskan bahwa Mekanisme ini menyelidiki semua pelaku kejahatan internasional serius di Myanmar, tanpa memandang etnis, agama, atau afiliasi politik mereka. Ini termasuk kejahatan yang dilakukan oleh aktor non-negara.

Mandat itu relevan bagi tuduhan terhadap Tentara Arakan maupun militer Myanmar. Laporan pada Februari 2025 juga menyebut perekrutan paksa oleh kedua belah pihak, termasuk kesaksian Roshid Ahmad, pengungsi berusia 21 tahun dari Maungdaw, yang mengatakan para pemuda Rohingya yang diculik telah menghilang. Penyelidikan atas tuduhan semacam ini tidak mendahului penetapan tanggung jawab individu mana pun.

Perampasan tanah mengaitkan pertanggungjawaban dengan pemulangan

Pernyataan IIMM pada Agustus menyebut penyelidikan terpisah atas penghancuran dan perampasan tanah serta properti warga Rohingya pada 2017. Para penyelidik berfokus pada tanah yang diambil alih oleh pihak berwenang untuk membangun pangkalan keamanan.

Penyelidikan ini menyentuh hambatan praktis dalam repatriasi: apakah warga yang mengungsi dapat kembali ke rumah dan komunitas mereka sendiri. Bahkan jika pertempuran berhenti, desa yang hancur atau tanah yang diduduki dapat menghalangi keluarga membangun kembali kehidupan di tempat tinggal mereka sebelumnya.

Koumjian menjelaskan pentingnya penyelidikan properti tersebut bagi pengalaman pengungsian:

Kehilangan tanah dan properti telah menghancurkan tatanan sosial dan budaya komunitas Rohingya, dan menjadi bagian yang terus membekas dari kehilangan yang mereka alami.

Mekanisme itu mengatakan temuannya dapat relevan bagi reparasi dalam proses peradilan mendatang. Reparasi adalah langkah-langkah untuk menangani kerugian, yang dapat mencakup kompensasi atau pemulihan properti, bergantung pada kewenangan pengadilan. Tidak ada upaya pemulihan atau jadwal tertentu yang diumumkan.

Pengakuan hukum juga masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan. Aktivis Rohingya Htway Lwin berpendapat bahwa repatriasi harus melindungi warga dari kembali menjadi tanpa kewarganegaraan dan kehilangan hak atas tanah, bukan sekadar memindahkan mereka melintasi perbatasan. Amnesty juga mengutip laporan hak asasi manusia PBB pada 2 September yang menyebut pembatasan yang diberlakukan pemerintahan sebelumnya masih berlaku dan Tentara Arakan menyangkal identitas Rohingya dengan menyebut mereka orang Bengali atau Muslim.

Pengadilan berbeda menangani jenis pertanggungjawaban yang berbeda

IIMM mengatakan pihaknya membagikan bukti kepada Mahkamah Pidana Internasional (ICC), Mahkamah Internasional (ICJ), dan otoritas peradilan di Argentina, sekaligus menanggapi permintaan informasi dari Inggris. Proses-proses ini saling terkait, tetapi memiliki tujuan berbeda.

ICC menangani pertanggungjawaban pidana individu. Jaksa ICC meminta surat perintah penangkapan pada November 2024 bagi Min Aung Hlaing, komandan militer Myanmar, atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa deportasi dan persekusi terhadap warga Rohingya. IIMM mengatakan bukti dan analisisnya banyak digunakan dalam permintaan tersebut. Permintaan jaksa bukan berarti surat perintah telah diterbitkan atau vonis telah dijatuhkan.

Di Argentina, IIMM mengatakan bukti yang diserahkannya digunakan ketika seorang hakim penyidik federal memerintahkan penerbitan surat perintah penangkapan pada Februari 2025 bagi Min Aung Hlaing dan 24 orang lainnya. Proses tersebut terpisah dari proses di ICC.

ICJ menangani tanggung jawab negara berdasarkan Konvensi Genosida 1948, bukan mengadili individu. Proses tersebut membahas tuduhan terhadap Myanmar terkait operasi terhadap warga Rohingya, termasuk pada 2016 dan 2017. Meski sejumlah laporan menyebut putusan diperkirakan keluar dalam beberapa bulan mendatang, belum ada tanggal putusan pasti yang ditetapkan dalam informasi ini.

Belum ada tanggal mulai repatriasi yang terverifikasi dalam laporan-laporan ini. Persoalan yang belum terselesaikan sangat konkret: serangan yang terus berlangsung, akses kemanusiaan, kebebasan bergerak, pengakuan hak, akses terhadap tanah, dan pertanggungjawaban. Kemajuan peradilan dapat membantu menangani kejahatan masa lalu, tetapi tidak dengan sendirinya membuat kondisi saat ini aman.

Poin-Poin Utama

• Sekitar 1,2 juta pengungsi Rohingya diperkirakan tinggal di Bangladesh, sementara kedatangan dari Rakhine terus berlanjut.
• IIMM menyatakan pemulangan yang aman dan berkelanjutan mensyaratkan penghentian kekerasan dan pertanggungjawaban para pelaku.
• Para pengungsi menuduhkan kerja paksa, pembatasan pergerakan, dan larangan mencari nafkah di bawah kendali Tentara Arakan; kelompok itu membantah tuduhan tersebut.
• Kerawanan pangan di Rakhine tengah meningkat dari 33 persen keluarga pada Desember 2024 menjadi 57 persen pada Agustus 2025.
• Penyelidik memeriksa kekejaman terbaru dan perampasan tanah Rohingya setelah operasi pada 2017.
• Proses di ICC, ICJ, dan Argentina menangani bentuk pertanggungjawaban yang berbeda; belum ada jadwal pemulangan atau tanggal putusan ICJ yang terkonfirmasi.