Vietnam Menargetkan Pendapatan 3.334,3 Triliun Dong pada 2027, Investasi Besar Perlebar Defisit

Anggaran lebih besar untuk mendorong pertumbuhan lebih cepat

Kementerian Keuangan Vietnam memproyeksikan pendapatan anggaran negara sebesar 3.334,3 triliun dong dan belanja sebesar 4.074,3 triliun dong pada 2027, dengan investasi pembangunan menyerap sekitar 43% dari total belanja. Defisit yang direncanakan sekitar 740 triliun dong, setara dengan 4,5% produk domestik bruto, akan membantu membiayai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi setidaknya 10%.

Perubahan yang diusulkan cukup besar: investasi pembangunan akan menerima sekitar 1.756 triliun dong, sementara belanja rutin, termasuk reformasi gaji, mencapai 2.061,3 triliun dong. Porsi investasi dalam anggaran akan meningkat, sementara pemerintah berupaya menghemat anggaran untuk membiayai proyek mendesak dan kesejahteraan sosial.

Menteri Keuangan Ngo Van Tuan memaparkan usulan anggaran tersebut dalam sidang kedua Majelis Nasional ke-16. Rencana itu menggabungkan peningkatan belanja infrastruktur dengan kelanjutan dukungan pajak bagi perusahaan, sementara pembahasan di parlemen berfokus pada realistis tidaknya proyeksi pendapatan dan kemampuan lembaga membelanjakan alokasi mereka secara efektif.

Tantangan utamanya bersifat praktis. Vietnam berencana mengumpulkan lebih banyak pendapatan, menambah pinjaman, dan mempercepat pembangunan, tetapi para pejabat mengidentifikasi keterlambatan akibat prosedur, pembebasan lahan, dan kenaikan harga bahan bangunan. Komite Ekonomi dan Keuangan Parlemen juga mempertanyakan ekspektasi pendapatan yang terkait dengan lahan serta besarnya belanja yang masih harus direalisasikan menjelang akhir 2026.

Angka-angka tersebut masih berupa usulan anggaran, bukan hasil akhir. Tanggal persetujuan final belum ditetapkan. Beberapa angka utama sebagai pembanding untuk 2026 juga saling bertentangan, sehingga rincian pendapatan dan perbedaan antara anggaran awal dengan estimasi terbaru menjadi sangat penting.

Sumber pendapatan 2027

Pendapatan dalam negeri diproyeksikan sebesar 2.949,5 triliun dong, naik 10% dan mencakup 88,5% dari total pendapatan. Dengan demikian, pajak dan penerimaan lain yang dihimpun di Vietnam akan menjadi landasan utama anggaran, sejalan dengan tujuan pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada sumber pendapatan eksternal.

Pendapatan dari impor dan ekspor diproyeksikan sebesar 531 triliun dong, naik 6%. Minyak mentah diperkirakan menyumbang 52 triliun dong, berdasarkan asumsi harga minyak sekitar $75 per barel dan produksi yang direncanakan sebesar 8,5 juta ton. Pendapatan hibah diproyeksikan sebesar 9 triliun dong.

Pengembalian pajak pertambahan nilai diperkirakan sebesar 207,2 triliun dong. Pengembalian pajak mengembalikan uang pajak kepada perusahaan yang memenuhi syarat, sehingga mengurangi jumlah yang dapat dipertahankan pemerintah. Setelah pendapatan dalam negeri, pendapatan perdagangan, penerimaan minyak mentah, dan hibah dijumlahkan, lalu dikurangi pengembalian pajak tersebut, diperoleh total 3.334,3 triliun dong menurut kementerian.

Rencana pendapatan ini mencerminkan kebijakan pajak saat ini serta kelanjutan pembebasan dan pengurangan pajak untuk mendukung produksi dan usaha. Pemerintah menyatakan bahwa sekitar 360 triliun dong dalam bentuk pembebasan, pengurangan, dan penundaan pembayaran pajak diberlakukan pada 2026. Penundaan pembayaran memberi wajib pajak waktu lebih panjang untuk membayar, sedangkan pembebasan dan pengurangan menurunkan jumlah yang harus dibayar.

Angka 2026 perlu dibandingkan dengan cermat

Proyeksi kenaikan pendapatan sebesar 9,1% dari kementerian sesuai dengan total 2026 yang diperkirakan sebesar 3.055,7 triliun dong, angka yang disebutkan dalam pemaparan Wakil Perdana Menteri Pham Gia Tuc. Namun, pemaparan Menteri Keuangan Ngo Van Tuan di parlemen mencantumkan estimasi 2026 yang bertentangan, yakni lebih dari 3.450 triliun dong, bersamaan dengan klaim bahwa pendapatan melampaui anggaran awal sebesar 20,8% dan naik 14% dari 2025.

Perbedaan ini penting: 3.334,3 triliun dong berarti pertumbuhan dibandingkan 3.055,7 triliun dong, tetapi penurunan jika dibandingkan dengan lebih dari 3.450 triliun dong. Perbedaan dalam pemaparan tersebut belum terselesaikan.

Proyeksi kementerian menyebutkan bahwa kenaikan belanja pada 2027 dibandingkan anggaran awal 2026 sebesar 915,2 triliun dong, sementara pemaparan di parlemen mencantumkan 925,2 triliun dong. Keduanya menggambarkan ekspansi besar, tetapi angka pembanding yang tepat masih perlu diselaraskan.

Untuk belanja 2026, pemerintah memperkirakan jumlahnya hampir 3.680 triliun dong, atau 116,4% dari anggaran awal, dan naik 11% dari 2025. Anggaran awal adalah jumlah yang direncanakan sebelum tahun anggaran dimulai; hasil estimasi merupakan penilaian terbaru mengenai jumlah yang kemungkinan benar-benar akan dihimpun atau dibelanjakan. Memisahkan kedua ukuran ini membantu menjelaskan mengapa perbandingan yang berbeda dapat menghasilkan tingkat pertumbuhan yang berbeda.

Porsi investasi meningkat

Investasi pembangunan diproyeksikan naik dari 35,5% total belanja dalam anggaran 2026 menjadi sekitar 43% pada 2027, meningkat 7,5 poin persentase. Belanja rutin akan turun dari 57,3% menjadi 50,6% dari total belanja.

Belanja rutin membiayai layanan publik dan operasional pemerintah yang berkelanjutan, termasuk gaji. Investasi pembangunan membiayai aset dan proyek yang dimaksudkan untuk mendukung perekonomian dalam jangka panjang. Perubahan yang diusulkan akan mengarahkan lebih banyak dari setiap dong anggaran ke investasi, sembari mempertahankan alokasi besar untuk layanan, kesejahteraan, keamanan, dan reformasi gaji.

Investasi pembangunan dari anggaran pusat akan mencapai 757,2 triliun dong, naik 287,2 triliun dong dibandingkan anggaran 2026. Dari jumlah tersebut, investasi publik akan memperoleh 690 triliun dong, naik 260 triliun dong dari nilai dasar 430 triliun dong. Itu berarti kenaikan sekitar 60,5%.

Sisa 67,2 triliun dong dalam investasi pembangunan pusat akan dialokasikan untuk keperluan lain. Tuan menyebut dukungan investasi, subsidi untuk proyek Nghi Son, tambahan modal dasar bagi perusahaan dan bank tertentu, serta tugas terkait lainnya. Modal dasar adalah dana yang disanggupi pemilik untuk diberikan kepada perusahaan atau bank guna mendukung operasionalnya.

Kereta api dan bandara menjadi prioritas infrastruktur

Prioritas infrastruktur yang disebut pemerintah mencakup jalur kereta api Lao Cai-Hanoi-Hai Phong, kereta api cepat Utara-Selatan, serta Bandara Internasional Long Thanh dan Gia Binh. Penyelesaian jaringan jalan tol juga menjadi prioritas dalam agenda pembangunan 2026 hingga 2030.

Proyek-proyek ini menghubungkan anggaran dengan sasaran ekonomi yang konkret: meningkatkan pergerakan orang dan barang. Alokasi investasi publik pusat sebesar 690 triliun dong dimaksudkan untuk memusatkan sumber daya pada proyek dan tugas penting nasional yang mendukung pertumbuhan.

Wakil Perdana Menteri Pham Gia Tuc juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak menjalankan proyek serupa tanpa koordinasi yang memadai. Saat menjelaskan kekhawatiran pemerintah tentang duplikasi dan pemborosan, ia mengatakan:

Kita harus tegas menangani situasi ketika daerah berinvestasi di bandara, pelabuhan laut, pusat data, dan zona perdagangan bebas hanya karena mengikuti tren, sehingga terjadi duplikasi, penyebaran sumber daya, dan pemborosan,

Komite Ekonomi dan Keuangan Parlemen meminta pemerintah meninjau daftar proyek berdasarkan strategi, perencanaan, dan prioritas pembangunan nasional. Komite menyerukan agar pendanaan hanya diberikan kepada proyek yang memenuhi persyaratan, dengan alokasi mengikuti kriteria dan urutan prioritas yang ditetapkan.

Anggaran daerah akan menangani lebih dari separuh belanja

Belanja anggaran daerah diproyeksikan sebesar 2.118,6 triliun dong, dibandingkan belanja anggaran pusat sebesar 1.955,7 triliun dong. Dengan demikian, anggaran daerah akan mencakup sekitar 52% dari total gabungan, sehingga sebagian besar tanggung jawab untuk melaksanakan rencana belanja berada di tangan provinsi dan kota.

Investasi pembangunan daerah akan menerima 998,8 triliun dong, sementara belanja rutin daerah mencapai 1.080,3 triliun dong. Di tingkat pusat, belanja rutin diproyeksikan sebesar 980,9 triliun dong, naik 120,5 triliun dong dari 2026.

Pemerintah juga mengusulkan pembagian empat jenis pajak kepada empat kelompok daerah: pajak penghasilan badan, pajak penghasilan pribadi, cukai, dan pajak perlindungan lingkungan. Usulan ini mengacu pada Undang-Undang Anggaran Negara dan Kesimpulan Komite Pusat No. 18, dengan tujuan mempertahankan sumber daya pusat untuk tugas nasional sekaligus memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk mengelola pembangunan.

Phan Van Mai, ketua Komite Ekonomi dan Keuangan Majelis Nasional, mengatakan pendapatan anggaran pusat masih di bawah 50% dari total pendapatan negara dan tidak menunjukkan perbaikan dibandingkan periode 2021 hingga 2025. Komitenya meminta penjelasan mengenai tingkat pembagian yang diusulkan dan penilaian tentang dampaknya terhadap kemandirian keuangan daerah, transfer ke pusat, serta dukungan pusat untuk anggaran daerah.

Defisit yang lebih besar berarti tekanan pinjaman meningkat

Defisit yang diproyeksikan sekitar 740 triliun dong merupakan selisih antara total pendapatan dan belanja yang direncanakan. Rincian lebih lanjut dari kementerian mengalokasikan 588,8 triliun dong untuk anggaran pusat dan 150,8 triliun dong untuk anggaran daerah.

Dengan besaran 4,5% dari PDB, defisit yang direncanakan akan melampaui hasil 2026 yang diperkirakan sebesar 4,1%, atau 598,8 triliun dong, sebanyak 0,4 poin persentase. Dibandingkan asumsi anggaran 2026 yang terpisah, yakni 4,2%, kenaikannya 0,3 poin persentase. Kenaikan nominal dibandingkan hasil estimasi 2026 mencapai sekitar 141,2 triliun dong.

Utang publik diproyeksikan mencapai 34% hingga 35% dari PDB pada akhir 2027, dibandingkan 33% hingga 34% pada akhir 2026. Utang pemerintah diperkirakan sebesar 33% hingga 34%, sementara utang luar negeri nasional mencapai 30% hingga 31%. Utang luar negeri nasional mengukur pinjaman luar negeri seluruh perekonomian, kategori yang berbeda dari utang publik.

Pemerintah berencana mengelola risiko pinjaman, membayar kewajiban tepat waktu, dan meningkatkan pemanfaatan dana pinjaman. Pemerintah juga mengidentifikasi kendala pembiayaan: kebutuhan pinjaman meningkat, sementara kemampuan meminjam dari dana kas negara terbatas dan pasar modal domestik masih kecil. Karena itu, pengaturan pembiayaan dan hasil ekonomi dari investasi baru menjadi semakin penting.

Asumsi pertumbuhan menyisakan sedikit ruang untuk keterlambatan

Anggaran ini mengasumsikan pertumbuhan PDB setidaknya 10%, PDB per kapita sekitar $6.100, dan inflasi sekitar 4,5%. Pendapatan akan setara dengan sekitar 20,2% PDB, dibandingkan estimasi 20,8% pada 2026.

Wakil Perdana Menteri Tuc mengatakan Komite Pusat telah menyepakati 45 target utama untuk 2027. Target tersebut mencakup pertumbuhan ekspor sebesar 15%, pertumbuhan impor 12%, pertumbuhan penjualan eceran dan pendapatan jasa konsumen 14%, investasi sosial setara dengan 36% hingga 38% PDB, serta pertumbuhan produktivitas tenaga kerja sebesar 8,6%.

Investasi sosial mencakup investasi di seluruh perekonomian, di luar belanja pemerintah. Produktivitas tenaga kerja mengukur jumlah keluaran yang dihasilkan pekerja. Target-target ini mengaitkan upaya pembangunan dalam anggaran dengan ekspektasi yang lebih luas terkait aktivitas usaha, konsumsi, dan peningkatan produktivitas kerja.

Ekonomi Vietnam tumbuh 9,01% dalam sembilan bulan pertama 2026, sementara inflasi mencapai 4,52%, mendekati sasaran tahunan 4,5%. Selama periode tersebut, 24 dari 34 daerah mencatat pertumbuhan di bawah target tahunan mereka. Untuk 2027, sebanyak 30 dari 34 daerah menargetkan pertumbuhan setidaknya 10%.

Pemerintah mengidentifikasi tingginya suku bunga pinjaman, sulitnya usaha kecil memperoleh kredit, dan tekanan eksternal terhadap pasar mata uang sebagai tantangan. Pemaparan Tuc juga mengaitkan agenda pertumbuhan dengan Resolusi No. 57-NQ/TW mengenai sains dan teknologi serta Resolusi No. 71-NQ/TW mengenai pendidikan dan pelatihan.

Penyerapan anggaran menjadi ujian besar

Realisasi investasi publik mencapai 62,9% dari alokasi tahunan pada akhir September 2026. Meski pemerintah menyebut kinerja tersebut lebih baik dibandingkan periode serupa pada tahun-tahun sebelumnya, targetnya tetap menggunakan seluruh alokasi sebelum akhir tahun.

Total belanja anggaran menghadapi tantangan waktu yang lebih besar. Setelah sembilan bulan, belanja mencapai 59,3% dari anggaran awal, sementara hasil setahun penuh diperkirakan sebesar 116,4%. Untuk mencapai estimasi tersebut, pada kuartal terakhir perlu dibelanjakan lagi 57,1% dari anggaran tahunan awal, hampir setara dengan jumlah yang dibelanjakan selama sembilan bulan pertama.

Komite Ekonomi dan Keuangan meminta para pejabat menjelaskan mengapa masih terdapat dana pusat dalam jumlah besar yang belum memiliki alokasi terperinci atau belum ditetapkan penggunaannya. Komite menyerukan percepatan alokasi, pengendalian belanja yang lebih kuat, dan keterkaitan yang lebih erat antara pendanaan dengan hasil nyata.

Pendapatan dari lahan juga menjadi perhatian. Mai mengatakan penerimaan dari pungutan hak penggunaan lahan diperkirakan melampaui anggaran 2026 sekitar 35%, sehingga memberi sumbangan penting bagi belanja daerah. Karena pasar properti menunjukkan tanda-tanda pelemahan, komite meminta proyeksi tersebut ditinjau dengan cermat. Pemerintah daerah yang mengandalkan pendapatan ini dapat menghadapi tekanan jika penerimaan tidak mencapai target.

Penghematan, cadangan, dan jadwal anggaran

Usulan anggaran mencakup cadangan sekitar 30 triliun dong untuk melindungi keamanan keuangan nasional. Lembaga juga diminta menyisihkan penghematan saat alokasi pertama kali ditetapkan: 5% dari belanja investasi publik untuk proyek utama dan mendesak, serta 10% dari belanja rutin untuk kesejahteraan sosial, di luar penghematan yang dialokasikan bagi reformasi gaji.

Bagi pegawai negeri, reformasi gaji tetap menjadi bagian dari belanja rutin. Kebijakan 2026 mencakup kenaikan gaji pokok sebesar 8% mulai 1 Juli dan peningkatan tingkat tunjangan yang ditetapkan bagi pejabat serta pegawai negeri tingkat komune dari 25% menjadi 55%. Pemerintah mengakui masih terdapat perbedaan pembayaran gaji dan tunjangan di antara kelompok dan lembaga sektor publik.

Tahapan utama dalam proses anggaran yang dipaparkan adalah:

• 1 Juli 2026: Kenaikan gaji pokok mulai berlaku sesuai kebijakan yang dijelaskan untuk 2026.
• Akhir September 2026: Realisasi investasi publik mencapai 62,9%, sementara total belanja anggaran mencapai 59,3% dari anggaran awal.
• 16 Oktober 2026: Wakil Perdana Menteri Pham Gia Tuc memaparkan prospek pembangunan dan anggaran dalam konferensi nasional mengenai resolusi Komite Pusat.
• 17 Desember 2026: Menteri Keuangan Ngo Van Tuan memaparkan usulan anggaran dan investasi publik kepada Majelis Nasional.
• Akhir 2027: Pemerintah memproyeksikan utang publik sebesar 34% hingga 35% dari PDB.

Bagi warga dan perusahaan, keberhasilan pelaksanaan akan bergantung pada apakah alokasi tersebut benar-benar menghasilkan jalur transportasi yang selesai, layanan publik yang andal, dan dukungan kesejahteraan yang tepat waktu. Tinjauan parlemen berfokus pada kebutuhan mendesak: estimasi pendapatan yang kredibel, proyek yang siap didanai, dan pengendalian belanja yang lebih ketat.

Poin Utama

• Vietnam memproyeksikan pendapatan 2027 sebesar 3.334,3 triliun dong dan belanja sebesar 4.074,3 triliun dong.
• Investasi pembangunan akan menerima sekitar 1.756 triliun dong, atau 43% dari belanja, naik dari 35,5% dalam anggaran 2026.
• Investasi publik pusat akan meningkat menjadi 690 triliun dong, naik 260 triliun dong.
• Defisit yang direncanakan sekitar 740 triliun dong, setara dengan 4,5% PDB.
• Utang publik diproyeksikan mencapai 34% hingga 35% PDB pada akhir 2027.
• Rencana ini mengasumsikan pertumbuhan ekonomi setidaknya 10% dan inflasi sekitar 4,5%.
• Pembahasan di parlemen berfokus pada proyeksi pendapatan, penerimaan dari lahan, keterlambatan alokasi, dan kesiapan proyek investasi.
• Perbedaan angka total pendapatan 2026 dan perbandingan belanja perlu diselaraskan.