Sri Lanka Berencana Menutup 34 Lembaga Negara di Tengah Kenaikan Biaya Gaji Pegawai Negeri

Penutupan direncanakan bersamaan dengan program gaji yang mahal

Kementerian Keuangan Sri Lanka memutuskan untuk menutup 34 lembaga negara, kata Presiden Anura Kumara Dissanayake pada 23 Oktober 2026, saat pemerintahannya berupaya mengurangi biaya layanan publik sembari meningkatkan belanja untuk menarik dan mempertahankan tenaga kerja terampil.

Berbicara dalam acara Perkumpulan Juru Ukur Pemerintah di Waters Edge, Battaramulla, Dissanayake mengatakan sebuah komite khusus telah dibentuk untuk mengkaji dan melaksanakan penutupan tersebut. Lembaga lain akan digabungkan seiring pemerintah meninjau organisasi yang tujuan awalnya mungkin telah berubah.

Pengumuman itu disampaikan bersamaan dengan komitmen besar terkait belanja pegawai. Dissanayake mengatakan kenaikan gaji pada 2027 akan membutuhkan sekitar 110 miliar rupee. Dalam tiga tahap kenaikan gaji pokok pemerintah, yang mencakup 2025, 2026, dan 2027, tambahan belanja gaji tahunan diperkirakan mencapai 330 miliar rupee pada 2027 dibandingkan dengan 2024.

Presiden menyebut kedua langkah itu sebagai bagian dari upaya yang sama: mengurangi belanja untuk lembaga yang dinilai tidak diperlukan pemerintah, sembari membuat pekerjaan layanan publik yang penting menarik bagi para profesional berkualifikasi. Ia mengatakan posisi profesional masih belum terisi, sementara banyak jabatan di tingkat bawah telah diisi melalui pengangkatan politik pada masa lalu.

Bagi pegawai dan masyarakat yang bergantung pada layanan pemerintah, persoalan praktisnya adalah bagaimana restrukturisasi akan dijalankan. Dissanayake mengakui bahwa penutupan lembaga merupakan proses yang rumit dan mengatakan tunjangan akan dibayarkan ketika sebuah lembaga ditutup. Ia juga menekankan perlunya administrasi publik yang kuat agar sumber daya publik dapat tersalurkan hingga ke masyarakat.

Keputusan apa yang telah diambil terkait 34 lembaga?

Dissanayake mengatakan Kementerian Keuangan telah mengambil keputusan untuk menutup 34 lembaga, bukan sekadar mengusulkan peninjauan. Ia menjelaskan bahwa tugas komite tersebut adalah mengkaji dan menjalankan proses itu, bersamaan dengan rencana pemerintah yang lebih luas untuk melakukan penggabungan.

Mandat komite itu juga disebut mencakup kajian penutupan atau penggabungan 34 badan yang dinilai tidak diperlukan atau tidak efisien. Namun, pengumuman utama presiden secara khusus menyebut penutupan 34 lembaga dan secara terpisah merujuk pada penggabungan lembaga lain.

Nama lembaga, susunan keanggotaan komite, kriteria pemilihan, jadwal pelaksanaan, dan perkiraan penghematan belum diungkapkan. Rincian tunjangan penutupan, termasuk jumlah, penerima, dan mekanisme pembayarannya, juga belum dijelaskan.

Menjelaskan sulitnya melaksanakan keputusan Kementerian Keuangan, Dissanayake mengatakan:

Bahkan menutupnya pun sulit karena prosesnya sangat rumit.

Bagi pegawai, tunjangan penutupan sejauh ini menjadi indikasi paling jelas bahwa menutup sebuah lembaga juga akan menimbulkan biaya. Dampak keuangannya akan bergantung pada biaya pelaksanaan perubahan serta belanja yang dapat dihapus dari anggaran mendatang.

Alasan pemerintah meninjau lembaga-lembaga lama

Dissanayake berpendapat bahwa sejumlah lembaga negara didirikan untuk memenuhi kebutuhan yang kini telah berubah. Di beberapa bidang, katanya, pemerintah dahulu menjadi satu-satunya penyedia layanan, tetapi kini sektor swasta yang cukup besar menjalankan kegiatan serupa.

Presiden mengatakan pemerintah perlu mempertimbangkan apakah negara masih perlu menjalankan semua tugas itu sendiri, apakah sebagian kegiatan dapat dihentikan, atau apakah membeli layanan dari penyedia swasta akan lebih murah.

Bagi pembaca, perbedaan praktisnya sederhana. Pemerintah dapat mempekerjakan orang dan menjalankan organisasi untuk memberikan layanan secara langsung, atau membayar penyedia lain untuk melaksanakan suatu tugas. Usulan Dissanayake mempertanyakan pengaturan mana yang lebih masuk akal secara finansial untuk kegiatan yang kini juga dilayani perusahaan swasta.

Penjelasannya menempatkan tujuan setiap lembaga sebagai pusat kajian. Pertanyaan utamanya adalah apakah organisasi tersebut masih memenuhi kebutuhan saat ini dan apakah negara perlu terus memberikan layanan itu melalui struktur yang ada.

Kekosongan tenaga profesional di tengah gemuknya jajaran bawah

Dissanayake menggambarkan layanan publik yang menghadapi dua masalah kepegawaian sekaligus: kekurangan tenaga profesional berkualifikasi dan kelebihan pegawai di tingkat bawah akibat pengangkatan politik pada tahun-tahun sebelumnya.

Insinyur, spesialis teknologi informasi, dan manajer termasuk tenaga profesional yang menurutnya sulit direkrut dan dipertahankan. Ia mengatakan pekerjaan di sektor publik tidak lagi menarik bagi banyak pekerja terampil dan negara tidak memiliki cara yang efektif untuk mempertahankan mereka.

Jumlah tenaga kerja yang besar tetap dapat kekurangan keterampilan khusus yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas. Menurut paparan presiden, jabatan yang terisi di tingkat bawah berjalan beriringan dengan kekosongan posisi profesional, sehingga pemerintah menanggung beban gaji yang berat sekaligus kekurangan keahlian penting.

Menjelaskan kekhawatirannya terkait perekrutan dan retensi pegawai, Dissanayake mengatakan:

Karena itu, yang kami harapkan adalah bagaimana tenaga profesional dapat direkrut ke dalam layanan publik, dan bagaimana layanan publik ini bisa dibuat menarik bagi para profesional. Jika tidak, saya kira layanan publik kita akan menghadapi krisis besar.

Perhitungan kenaikan gaji

Pemerintah menerapkan kenaikan gaji pokok dalam tiga tahap yang mencakup 2025, 2026, dan 2027. Dissanayake mengatakan setiap tahap membutuhkan sekitar 110 miliar rupee, sehingga tambahan belanja gaji tahunan mencapai 330 miliar rupee pada 2027 dibandingkan dengan tingkat pada 2024.

Angka-angka tersebut menggambarkan komitmen tahunan yang terus meningkat. Tiga tahap yang masing-masing menelan sekitar 110 miliar rupee menghasilkan kenaikan 330 miliar rupee pada tagihan gaji tahunan setelah seluruh tahap diberlakukan. Kebutuhan 110 miliar rupee pada 2027 merupakan tahap terakhir program tersebut.

Gaji pokok adalah jumlah inti yang melekat pada suatu pekerjaan. Tunjangan merupakan pembayaran terpisah yang dapat dikaitkan dengan tugas atau kebutuhan kerja tertentu. Dissanayake mengatakan tunjangan akan lebih diperhatikan dalam anggaran yang sedang disusun dan pada 2028, ketika tidak direncanakan kenaikan gaji pokok lebih lanjut.

Presiden mengaitkan tunjangan itu dengan upaya mempertahankan pegawai penting di sektor publik. Pernyataannya menunjukkan bahwa setelah tiga tahap kenaikan gaji pokok, perhatian akan beralih ke pembayaran yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan retensi pegawai.

Jadwal kenaikan gaji memberikan beberapa acuan konkret bagi pegawai:

• 2025: Tahap pertama program kenaikan gaji pokok, dengan biaya sekitar 110 miliar rupee.
• 2026: Tahap kedua, juga dengan biaya sekitar 110 miliar rupee.
• 23 Oktober 2026: Dissanayake mengumumkan keputusan menutup 34 lembaga dan membahas perekrutan, gaji, serta tunjangan.
• 2027: Tahap ketiga kenaikan gaji membutuhkan sekitar 110 miliar rupee, sehingga tambahan belanja gaji tahunan mencapai 330 miliar rupee dibandingkan dengan 2024.
• 2028: Tidak direncanakan kenaikan gaji pokok lebih lanjut; perhatian akan lebih diarahkan pada tunjangan.

Penguatan layanan publik tetap menjadi tujuan

Dissanayake mengatakan pemerintah tetap berkomitmen pada sistem administrasi negara yang kuat. Ia menggambarkan layanan publik sebagai mekanisme yang harus memastikan uang yang masuk ke kas negara menghasilkan manfaat bagi masyarakat di daerahnya.

Ia mengaitkan administrasi yang efektif dengan penyelesaian masalah pertanahan serta peningkatan akses ke fasilitas pertanian, pendidikan, dan layanan kesehatan. Contoh-contoh itu menjelaskan mengapa perdebatan mengenai kepegawaian tidak hanya menyangkut kantor pemerintah: kemampuan merekrut tenaga profesional yang tepat memengaruhi kapasitas negara dalam memberikan layanan.

Tujuan yang dinyatakan pemerintah menggabungkan pengurangan atau konsolidasi lembaga dengan peningkatan kapasitas profesional. Menutup organisasi mengurangi jumlah badan yang dijalankan negara; merekrut dan mempertahankan tenaga spesialis menjawab kebutuhan akan orang-orang yang mampu menjalankan layanan yang tersisa.

Karena itu, komentar presiden menggambarkan dua prioritas belanja yang bergerak ke arah berbeda. Biaya operasional lembaga menjadi sasaran pengurangan, sementara program kenaikan gaji meningkatkan biaya tahunan untuk mempekerjakan pegawai negeri.

Peralatan survei juga termasuk dalam rencana

Acara tersebut, yang disebut sebagai konferensi tahunan ke-100 perkumpulan itu, juga mencakup komitmen khusus bagi juru ukur pemerintah. Dissanayake menjanjikan dukungan untuk teknologi modern, pengembangan pegawai, dan perubahan pada peraturan layanan yang berlaku.

Pemerintah menyatakan siap mengalokasikan dana untuk peralatan survei modern setelah menilai kebutuhan teknologi di sektor tersebut. Pendekatan ini mengaitkan keputusan pembelian dengan kajian atas kebutuhan layanan.

Survei mengukur lahan dan membantu menetapkan batas-batasnya. Komitmen pengadaan peralatan itu sejalan dengan tujuan Dissanayake untuk meningkatkan kemampuan negara dalam menyelesaikan masalah pertanahan. Hal ini menjadi contoh konkret bidang yang akan mendapat investasi pemerintah, sementara biaya di bidang lain dikurangi.

Kerentanan ekonomi memengaruhi pilihan belanja

Dissanayake juga memperingatkan bahwa kemampuan Sri Lanka dalam menghadapi gejolak ekonomi masih tidak merata. Ia mengatakan negara itu memiliki sumber daya rupee yang cukup untuk menangani guncangan yang berasal dari dalam perekonomian domestik, tetapi kekuatan ekonominya belum memadai untuk menghadapi guncangan eksternal.

Guncangan domestik berawal dari dalam negeri, sedangkan guncangan eksternal berasal dari luar. Perbedaannya, menurut Dissanayake, terletak pada sumber daya yang tersedia untuk merespons gejolak dan batas ketahanan ekonomi.

Peringatan itu memberi konteks pada kebijakan penutupan, kenaikan gaji, dan tunjangan yang ditargetkan. Pemerintah berupaya mengurangi biaya berkelanjutan sembari membiayai tagihan gaji yang lebih besar dan mempertahankan tenaga profesional yang dibutuhkan untuk memberikan layanan. Komite penutupan kini harus mengubah keputusan terkait lembaga yang telah diumumkan menjadi proses yang dapat dilaksanakan.

Poin Utama

• Kementerian Keuangan telah memutuskan untuk menutup 34 lembaga negara, menurut Presiden Anura Kumara Dissanayake.
• Sebuah komite khusus akan mengkaji dan melaksanakan proses tersebut, sementara lembaga lain akan digabungkan.
• Lembaga yang terdampak, jadwal penutupan, dan perkiraan penghematan belum diumumkan.
• Dissanayake mengatakan tunjangan penutupan akan dibayarkan dan mengakui pelaksanaannya akan rumit.
• Tiga tahap kenaikan gaji diperkirakan menambah belanja gaji tahunan sebesar 330 miliar rupee pada 2027 dibandingkan dengan 2024.
• Tidak direncanakan kenaikan gaji pokok lebih lanjut pada 2028; perhatian akan lebih diarahkan pada tunjangan.
• Presiden mengaitkan restrukturisasi dengan perekrutan tenaga profesional, retensi pegawai, dan peningkatan layanan publik.