Kabinet menyetujui rencana belanja nasional sebesar KHR 39,7 triliun
Dewan Menteri Kamboja menyetujui rancangan anggaran pada 23 Oktober 2026, dengan menetapkan belanja nasional sebesar KHR 39.700 miliar dan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 4,8% pada 2027. Rencana tersebut juga mengalokasikan dana tambahan kepada pemerintah daerah untuk tanggung jawab di bidang kesehatan dan pendidikan, sehingga total paket pendanaan yang disebutkan mencapai KHR 7.955 miliar jika transfer bersyarat turut dihitung.
Daftar Isi
- Kabinet menyetujui rencana belanja nasional sebesar KHR 39,7 triliun
- Mengapa ada dua angka belanja
- Pendapatan tumbuh lebih cepat daripada belanja nasional
- Pendanaan daerah bertambah melalui transfer kesehatan dan pendidikan
- Proyeksi pertumbuhan menunjukkan percepatan pada 2027
- PDB per kapita diproyeksikan naik US$179
- Pabrik, jasa, dan pertanian menopang prospek ekonomi
- Keamanan dan layanan publik masuk dalam agenda kebijakan
- Poin-Poin Utama
Perdana Menteri Hun Manet memimpin rapat di Peace Palace, Phnom Penh. Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Keuangan 2027 terdiri dari enam bab dan 16 pasal, dengan prioritas mencakup kedaulatan nasional, integritas wilayah, kelangsungan operasional pemerintah, penghidupan rakyat, dan pertumbuhan ekonomi.
Pengumuman anggaran resmi pemerintah menetapkan belanja nasional sebesar 16,57% dari produk domestik bruto atau PDB, dan 3,2% lebih tinggi dibandingkan angka dalam Undang-Undang Pengelolaan Keuangan 2026. PDB mengukur nilai barang dan jasa yang diproduksi di seluruh perekonomian.
Pendapatan nasional diproyeksikan mencapai KHR 32.327 miliar, setara dengan 13,49% PDB dan meningkat 6,7% dibandingkan undang-undang tahun 2026. Dengan demikian, pendapatan diperkirakan tumbuh lebih cepat daripada belanja di tingkat nasional, meski rencana belanja tetap lebih besar daripada penerimaan yang diproyeksikan.
Persetujuan kabinet membawa usulan ini ke proses legislatif. Majelis Nasional harus mengadopsi rancangan tersebut, Senat harus meninjaunya, dan Raja Norodom Sihamoni harus memberikan pengesahan kerajaan sebelum rancangan itu menjadi undang-undang. Angka belanja tersebut masih berupa usulan hingga proses itu selesai.
Mengapa ada dua angka belanja
Pengumuman pemerintah menyebut KHR 39.700 miliar sebagai belanja nasional dan mencantumkan KHR 5.068 miliar secara terpisah untuk pemerintah daerah. Dengan kurs KHR 4.084 per dolar AS, angka nasional tersebut setara dengan sekitar US$9,72 miliar.
Angka belanja yang lebih luas, yang dikaitkan dengan pengumuman Dewan Menteri, adalah KHR 44.768 miliar dan disebut hampir 10% lebih tinggi dibandingkan 2026. Jumlah itu merupakan hasil penjumlahan aritmetis alokasi nasional KHR 39.700 miliar dan alokasi daerah KHR 5.068 miliar. Kenaikan 3,2% yang disebut pemerintah secara khusus berlaku untuk belanja nasional.
Pengumuman resmi itu juga menyebut alokasi daerah KHR 5.068 miliar setara dengan 11,9% dari total belanja negara. Persentase tersebut tampaknya menggunakan basis berbeda dari jumlah KHR 44.768 miliar: pembagian KHR 5.068 miliar dengan KHR 44.768 miliar menghasilkan sekitar 11,3%. Pengumuman itu tidak menjelaskan penyesuaian akuntansi yang mendasari porsi tersebut.
Bagi pembaca yang membandingkan tajuk anggaran, hal pentingnya adalah mencermati kategori yang melekat pada setiap angka. KHR 39.700 miliar merupakan rencana belanja nasional; KHR 5.068 miliar adalah alokasi daerah yang dicantumkan secara terpisah; dan KHR 7.955 miliar merupakan paket daerah setelah transfer kesehatan dan pendidikan tertentu diperhitungkan.
Pendapatan tumbuh lebih cepat daripada belanja nasional
Kamboja memperkirakan pendapatan nasional sebesar KHR 32.327 miliar pada 2027, sehingga terdapat selisih KHR 7.373 miliar dibandingkan rencana belanja nasional sebesar KHR 39.700 miliar. Kedua angka tersebut masing-masing setara dengan 13,49% dan 16,57% PDB, dengan selisih 3,08 poin persentase.
Anggaran pemerintah dapat membiayai belanja melalui pendapatan saat ini dan sumber pembiayaan lainnya. Penilaian menyeluruh atas kebutuhan pembiayaan memerlukan rincian mengenai pinjaman, hibah, saldo kas, dan transfer antartingkat pemerintahan. Angka utama pendapatan dan belanja menunjukkan besarnya kesenjangan belanja nasional kepada pembaca.
Pendapatan daerah diproyeksikan secara terpisah sebesar KHR 2.819 miliar, setara dengan 1,18% PDB dan disebut sebesar 8% dari total pendapatan negara. Dibandingkan dengan alokasi dasar belanja daerah sebesar KHR 5.068 miliar, terdapat selisih aritmetis KHR 2.249 miliar.
Target pendapatan nasional yang naik 6,7%, dibandingkan pertumbuhan belanja sebesar 3,2%, mencerminkan upaya pemerintah mempertahankan ruang fiskal sembari menjaga layanan dan merespons ketidakpastian. Kedua persentase tersebut membandingkan rencana dalam undang-undang anggaran berturut-turut, bukan uang yang benar-benar dikumpulkan atau dibelanjakan.
Pendanaan daerah bertambah melalui transfer kesehatan dan pendidikan
Pemerintah daerah akan menerima KHR 7.955 miliar setelah transfer bersyarat untuk tanggung jawab di bidang kesehatan dan pendidikan diperhitungkan, menurut pemerintah. Paket yang diperluas ini disebut setara dengan 18,7% belanja negara dan 3,32% PDB.
Penambahan dari alokasi dasar KHR 5.068 miliar mencapai KHR 2.887 miliar, atau sekitar 57%. Transfer ini mengaitkan dana dengan tanggung jawab layanan publik tertentu, bukan menyediakan dana tanpa pembatasan yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk tujuan apa pun.
Pendanaan kesehatan mencakup tanggung jawab yang dialihkan kepada pemerintah ibu kota dan provinsi melalui departemen kesehatan mereka. Pendanaan pendidikan mencakup kantor pendidikan kota, distrik, dan khan, serta pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan di luar sistem sekolah formal.
Pemerintah menyatakan pendanaan bersyarat tersebut akan ditransfer segera setelah undang-undang pengelolaan keuangan disetujui. Bagi warga, anggaran daerah ini relevan bagi pengelolaan sekolah dan layanan kesehatan, serta kegiatan rutin pemerintah daerah.
Proyeksi pertumbuhan menunjukkan percepatan pada 2027
Pemerintah Kamboja memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sekitar 4,0% pada 2026, lalu meningkat menjadi 4,8% pada 2027. Kenaikannya sebesar 0,8 poin persentase, yang berarti perekonomian diperkirakan tumbuh lebih cepat tahun depan.
Proyeksi Asian Development Bank pada September 2026 memperkirakan pertumbuhan sebesar 3,9% pada 2026 dan 4,7% pada 2027. Kedua proyeksi tersebut sama-sama menunjukkan kenaikan 0,8 poin persentase di antara kedua tahun, dengan perkiraan bank itu 0,1 poin persentase di bawah proyeksi pemerintah untuk masing-masing tahun.
Bank tersebut juga memperkirakan inflasi sebesar 4,7% pada 2026 dan 2,8% pada 2027, turun 1,9 poin persentase. Inflasi mengukur seberapa cepat harga naik. Angka yang lebih rendah berarti harga naik lebih lambat, sehingga sedikit meringankan anggaran rumah tangga dari laju kenaikan biaya.
Pertumbuhan dan inflasi memiliki arti yang berbeda. Pertumbuhan menggambarkan peningkatan produksi dan kegiatan ekonomi, sedangkan inflasi memengaruhi jumlah barang yang dapat dibeli orang dengan uang mereka. Secara bersama-sama, proyeksi tersebut menggambarkan perekonomian 2027 yang menghasilkan lebih banyak dengan kenaikan harga yang lebih lambat.
PDB per kapita diproyeksikan naik US$179
PDB per kapita diperkirakan naik dari sekitar US$3.098 pada 2026 menjadi US$3.277 pada 2027. Angka itu meningkat US$179, atau sekitar 5,8%, berdasarkan perhitungan dari angka pemerintah.
PDB per kapita membagi nilai output perekonomian dengan jumlah penduduk. Angka ini memberikan gambaran umum mengenai output ekonomi per orang, sementara taraf hidup rumah tangga lebih langsung ditentukan oleh pendapatan, harga, dan akses terhadap layanan publik.
Angka dalam dolar juga dapat bergerak berbeda dari tingkat pertumbuhan ekonomi karena kedua ukuran tersebut menggunakan perhitungan yang berbeda. PDB per kapita dalam dolar AS saat ini mencerminkan harga, jumlah penduduk, dan konversi mata uang, sedangkan pertumbuhan ekonomi mengukur perubahan produksi setelah memperhitungkan perubahan harga.
Bagi rumah tangga Kamboja, tujuan penghidupan yang disebutkan dalam anggaran itu berkaitan dengan beberapa bagian rencana yang berbeda: kegiatan ekonomi yang lebih kuat, kelangsungan layanan publik, dan kemampuan pemerintah untuk merespons ketika kondisi memburuk.
Pabrik, jasa, dan pertanian menopang prospek ekonomi
Industri merupakan salah satu dari tiga penopang utama proyeksi pertumbuhan pemerintah. Pengumuman resmi menyebut garmen, manufaktur non-garmen, produksi makanan dan minuman, serta manufaktur tembakau. Ekspor alas kaki dan barang perjalanan juga termasuk faktor yang diperkirakan mendorong pertumbuhan.
Sektor jasa diperkirakan mendapat dorongan dari perhotelan dan jasa makanan, perdagangan grosir dan eceran, transportasi dan pergudangan, teknologi informasi, serta telekomunikasi. Pariwisata menghubungkan beberapa kegiatan tersebut melalui belanja untuk akomodasi, makanan, belanja, dan perjalanan.
Pertanian menjadi penopang utama ketiga, dengan produksi tanaman, peternakan, dan perikanan disebut dalam proyeksi pemerintah. Dengan demikian, proyeksi tersebut bertumpu pada kegiatan di pabrik, layanan konsumen dan bisnis, serta produksi di pedesaan.
Daftar sektor pemerintah menjelaskan sumber pertumbuhan yang diperkirakan, tetapi pengumumannya tidak memberikan angka pertumbuhan atau alokasi belanja untuk masing-masing industri. Proyeksi 4,8% merupakan perkiraan untuk perekonomian secara keseluruhan.
Keamanan dan layanan publik masuk dalam agenda kebijakan
Rancangan anggaran menempatkan perlindungan kedaulatan nasional dan integritas wilayah berdampingan dengan kelangsungan operasional lembaga negara serta pemeliharaan stabilitas sosial dan ekonomi. Rancangan itu juga mendukung enam program kebijakan prioritas dan lima langkah utama, yang disebut dalam pengumuman tanpa merinci jumlah pendanaan masing-masing.
Kabinet membahas anggaran bersama penilaian kondisi ekonomi selama sembilan bulan pertama 2026 dan revisi Kerangka Fiskal Jangka Menengah. Kerangka tersebut merupakan alat perencanaan yang menghubungkan keputusan pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama beberapa tahun.
Para menteri juga membahas rancangan undang-undang penyelesaian anggaran negara 2025, yang mencatat pelaksanaan anggaran tahun itu, serta rancangan undang-undang untuk menyetujui protokol kedua yang mengubah Perjanjian Perdagangan Barang ASEAN. Dengan demikian, rapat tersebut mencakup belanja masa lalu, kondisi ekonomi saat ini, rencana anggaran mendatang, dan aturan perdagangan regional.
Tanggal dan langkah berikutnya yang utama adalah:
- 2025: Tahun anggaran yang tercakup dalam rancangan undang-undang penyelesaian anggaran negara yang dibahas dalam rapat.
- September 2026: Asian Development Bank memproyeksikan pertumbuhan Kamboja sebesar 3,9% pada 2026 dan 4,7% pada 2027.
- 23 Oktober 2026: Hun Manet memimpin rapat kabinet yang menyetujui rancangan anggaran 2027.
- Langkah legislatif berikutnya: Adopsi oleh Majelis Nasional, peninjauan Senat, dan pengesahan kerajaan.
- Setelah undang-undang pengelolaan keuangan disetujui: Pemerintah menyatakan pendanaan bersyarat untuk kesehatan dan pendidikan akan ditransfer kepada pemerintah daerah.
Tidak ada jadwal parlemen yang diberikan. Keputusan berikutnya akan menentukan kapan rancangan tersebut menjadi undang-undang dan kapan transfer layanan daerah terkait dapat dimulai.
Poin-Poin Utama
- Kabinet menyetujui rancangan anggaran 2027 pada 23 Oktober 2026.
- Belanja nasional direncanakan sebesar KHR 39.700 miliar, naik 3,2% dari undang-undang anggaran 2026.
- Pendapatan nasional diproyeksikan sebesar KHR 32.327 miliar, naik 6,7%.
- Pendanaan daerah mencapai KHR 7.955 miliar setelah transfer bersyarat untuk kesehatan dan pendidikan diperhitungkan.
- Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 4,8% pada 2027; Asian Development Bank memproyeksikan 4,7%.
- PDB per kapita diproyeksikan naik dari US$3.098 menjadi US$3.277.
- Adopsi oleh Majelis Nasional, peninjauan Senat, dan pengesahan kerajaan masih diperlukan.






