Kamboja Protes Aktivitas Thailand di Kuil Perbatasan, Kedua Pihak Saling Bantah Soal Penggunaan Militer

Perselisihan kuil meluas melampaui kerusakan akibat perang

Kementerian Kebudayaan dan Seni Rupa Kamboja pada 22 Oktober 2026 menuntut penghentian aktivitas Thailand di kuil Tamone Thom, Ta Krabey, dan K'nar, serta menolak tuduhan bahwa Kamboja telah menggunakan monumen kuno sebagai pangkalan militer. Protesnya mencakup keberadaan pasukan Thailand, kegiatan penjinakan ranjau, jaringan listrik, serta pekerjaan konstruksi dan restorasi yang dilakukan tanpa persetujuan Kamboja.

Pernyataan itu merangkum sejumlah perselisihan: tanggung jawab atas kerusakan selama pertempuran pada Juli dan Desember 2025, kendali atas pekerjaan di situs warisan budaya perbatasan, serta pemulangan benda-benda arkeologi yang menurut Kamboja dibawa dari Kuil K'nar ke Thailand. Kementerian mendesak kedua negara menggunakan jalur perundingan yang telah tersedia, khususnya Komisi Perbatasan Bersama (JBC), untuk menangani persoalan perbatasan yang belum terselesaikan.

Juru bicara Angkatan Darat Thailand, Mayor Jenderal Winthai Suvaree, menolak tuduhan bahwa pasukan Thailand menyerang Kuil Preah Vihear secara melanggar hukum. Ia menuduh pasukan Kamboja menempatkan senjata dan peralatan militer di atau sekitar situs Warisan Dunia tersebut, serta mengatakan operasi Thailand menyasar ancaman langsung sebagai tindakan bela diri.

Tanggapan Kamboja tegas: kuil-kuilnya berfungsi untuk kepentingan budaya, sejarah, agama, konservasi, penelitian, pendidikan, dan pariwisata, bukan militer. Kementerian mengatakan tuduhan Thailand menyesatkan publik dan mengalihkan perhatian dari kehancuran yang disebabkan oleh angkatan bersenjata Thailand.

Perselisihan kini melampaui apa yang terjadi selama pertempuran. Thailand juga telah mendaftarkan 79 situs kuno tambahan dalam perlindungan warisan budayanya di dalam negeri, termasuk kuil-kuil perbatasan yang pendaftarannya diprotes Kamboja. Bagi kedua pemerintah, keputusan yang dinyatakan sebagai langkah konservasi kini menjadi bagian dari perdebatan yang lebih luas mengenai kedaulatan dan kewenangan.

Hal yang ingin dihentikan Kamboja

Pernyataan Kamboja pada 22 Oktober memprotes keberadaan pasukan Thailand yang berlanjut di kuil-kuil tersebut dan situs arkeologi lain di sepanjang perbatasan. Pernyataan itu juga mempersoalkan aktivitas otoritas sipil Thailand, sehingga cakupan protes melampaui pengerahan militer.

Kementerian menyebut operasi penjinakan ranjau, pembangunan infrastruktur, jaringan listrik, restorasi, konstruksi, dan intervensi lainnya. Keberatan utamanya adalah Thailand bertindak di lokasi yang dianggap Kamboja sebagai wilayahnya tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan Kamboja.

Penjinakan ranjau menghilangkan ancaman bahan peledak, sedangkan restorasi memperbaiki bangunan yang rusak. Keluhan Kamboja berkaitan dengan siapa yang berwenang mengizinkan dan melaksanakan pekerjaan tersebut. Bahkan kegiatan yang dimaksudkan untuk melestarikan monumen dapat menjadi persoalan politik ketika dua pemerintah berselisih mengenai kewenangan atas lokasinya.

Kementerian mengatakan proyek sepihak berisiko melemahkan upaya damai untuk menyelesaikan persoalan perbatasan yang belum tuntas. Kementerian meminta Thailand menghentikan kegiatan tersebut, menghormati kedaulatan dan integritas wilayah Kamboja, serta membawa persoalan yang belum terselesaikan ke perundingan bilateral.

Thailand menuduh senjata ditempatkan di Preah Vihear

Mayor Jenderal Winthai menuduh pasukan Kamboja mengerahkan artileri, pelontar granat, gudang amunisi, dan sistem antidrone di atau sekitar Preah Vihear. Angkatan Darat Thailand mengatakan posisi-posisi tersebut digunakan untuk menyerang pasukan Thailand dan masyarakat sipil.

Perbedaan antara kuil itu sendiri dan kawasan di sekitarnya penting untuk memahami tuduhan tersebut. Pernyataan Thailand menyebut keberadaan senjata baik di lokasi kuil maupun di posisi-posisi terdekat. Kamboja menolak tuduhan yang lebih luas bahwa kuil-kuil kunonya digunakan untuk kepentingan militer.

Winthai mengatakan pasukan Thailand menggunakan senjata presisi untuk menyerang sasaran militer yang menimbulkan ancaman langsung. Angkatan darat membantah memiliki kebijakan untuk sengaja menyerang warga sipil atau monumen kuno dan menyatakan tindakannya sesuai dengan hukum internasional.

Kolonel Ritcha Suksuwanon, wakil juru bicara Angkatan Darat Thailand, kembali melontarkan tuduhan penggunaan militer di Preah Vihear pada 21 Oktober. Kementerian Kamboja menanggapi keesokan harinya. Pertukaran pernyataan ini menunjukkan bahwa perdebatan mengenai pertempuran pada 2025 masih berlangsung lama setelah bentrokan berakhir.

Makna angka kerusakan

Pusat Aksi Ranjau Kamboja (CMAC) mengaitkan 1.599 peluru artileri yang ditembakkan ke Preah Vihear dengan pasukan Thailand dalam dua rangkaian pertempuran pada 2025. Datanya juga mencatat 501 arah tembakan. Keduanya merupakan pengukuran yang berbeda: satu menghitung jumlah peluru, sedangkan yang lain menunjukkan arah tembakan.

Kementerian Kebudayaan Kamboja mengingatkan bahwa Preah Vihear dan situs warisan budaya lainnya mengalami kerusakan luas selama bentrokan pada Juli dan Desember. Kementerian menyerukan pengekangan diri, pertanggungjawaban, dan kepatuhan terhadap konvensi internasional yang melindungi benda budaya.

Tim hubungan masyarakat Kamboja juga merujuk pada penilaian UNESCO yang disebut diterbitkan pada awal September 2026. Menurut uraian Kamboja, temuan itu mengidentifikasi kerusakan pada integritas, autentisitas, dan Nilai Universal Luar Biasa Preah Vihear, serta ancaman serius dan spesifik yang membutuhkan pekerjaan konservasi besar secara mendesak.

Angkatan Darat Thailand membantah penafsiran Kamboja atas penilaian yang disebutnya sebagai draf yang melibatkan Pusat Warisan Dunia dan Dewan Internasional untuk Monumen dan Situs (ICOMOS). Sebaliknya, Thailand mengaitkan kerusakan pada nilai warisan situs itu dengan dugaan penggunaan militer oleh Kamboja. Status akhir dan bunyi lengkap penilaian tersebut belum jelas dalam pertukaran pernyataan publik.

Mengapa istilah warisan budaya penting

Status Warisan Dunia Preah Vihear menjadikan kondisi bangunan bersejarahnya sebagai perhatian konservasi internasional. Istilah yang digunakan dalam penilaian kerusakan menggambarkan berbagai aspek yang dapat hilang ketika sebuah monumen terkena serangan.

Integritas berkaitan dengan apakah suatu situs warisan masih memiliki unsur-unsur yang diperlukan untuk menunjukkan arti pentingnya. Autentisitas berkaitan dengan keaslian ciri-ciri sejarahnya, seperti bahan dan desain asli. Nilai Universal Luar Biasa berarti arti penting budaya yang membuat suatu tempat istimewa, melampaui batas negara tempatnya berada.

Karena itu, bangunan yang rusak dapat menimbulkan persoalan yang lebih luas daripada sekadar masalah teknik. Perbaikan dapat membantu mempertahankan bangunan, sementara hilangnya batu asli juga dapat mengurangi bukti sejarah yang diteliti oleh peneliti, konservator, dan pengunjung.

Kamboja mengatakan pekerjaan konservasinya berfokus pada pencegahan kerusakan lebih lanjut, perlindungan struktur kuil, dan persiapan untuk perbaikan di masa mendatang. Tahapan ini mendahulukan stabilisasi segera sebelum proyek restorasi yang lebih besar, mencerminkan kekhawatiran kementerian bahwa kerusakan lebih lanjut dapat memperparah dampak yang sudah terjadi.

Kedua pihak mengacu pada hukum internasional

Kamboja menegaskan kembali komitmennya terhadap Konvensi Den Haag 1954 tentang Perlindungan Benda Budaya dalam Peristiwa Konflik Bersenjata dan Konvensi Warisan Dunia 1972. Konvensi pertama mengatur perlindungan selama perang; konvensi kedua menyediakan kerangka internasional untuk menjaga tempat-tempat yang diakui memiliki arti penting budaya atau alam yang luar biasa.

Thailand juga mengacu pada Konvensi Den Haag 1954. Winthai berpendapat bahwa penggunaan militer dapat memengaruhi perlindungan yang diberikan kepada benda budaya dan menuduh Kamboja mengompromikan status perlindungan kuil dengan menempatkan senjata di sana.

Angkatan Darat Thailand secara terpisah mengutip Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang mengakui hak membela diri setelah serangan bersenjata. Angkatan darat mengatakan operasinya diarahkan pada ancaman dari posisi militer Kamboja.

Bela diri dan perlindungan benda budaya menyangkut persoalan hukum yang berbeda. Pasal 51 berkaitan dengan penggunaan kekuatan oleh suatu negara sebagai tanggapan atas serangan, sementara aturan perlindungan situs budaya mengatur pelaksanaan operasi militer. Karena itu, perbedaan pendapat kedua pihak bertumpu pada klaim faktual spesifik mengenai senjata, sasaran, serangan, dan kerusakan, serta argumen hukum masing-masing negara.

Pendaftaran warisan budaya Thailand menambah perselisihan

Departemen Seni Rupa Thailand mengatakan Menteri Kebudayaan Sabeeda Thaiseth mengeluarkan 11 pengumuman untuk mendaftarkan 79 situs kuno tambahan. Pendaftaran tersebut dimuat dalam Lembaran Negara dan mulai berlaku pada 9 Mei. Situs-situs itu mencakup kuil, situs arkeologi, lukisan gua, dan reruntuhan dari era Khmer di wilayah utara, timur laut, dan selatan Thailand.

Sembilan situs didaftarkan di Provinsi Surin, termasuk Prasat Ta Muen dan Prasat Ta Kwai di dekat perbatasan Kamboja. Sembilan dari 79 situs berarti sekitar 11 persen dari seluruh situs yang baru didaftarkan. Kamboja memprotes pendaftaran situs-situs perbatasan tersebut dan mengaitkan langkah itu dengan kekhawatirannya mengenai kedaulatan.

Pengumuman itu juga mencakup lokasi-lokasi di Ubon Ratchathani, Nakhon Phanom, Mukdahan, Tak, Yala, Narathiwat, Ranong, Buri Ram, Si Sa Ket, dan Amnat Charoen. Skala program tersebut menunjukkan bahwa Thailand menempatkan pendaftaran yang dipersengketakan itu dalam kerangka prakarsa warisan budaya nasional yang lebih luas.

Sabeeda mengatakan pendaftaran akan memperkuat konservasi, restorasi, dan perlindungan dari perambahan atau perusakan. Departemen Seni Rupa mengalokasikan 20 juta baht untuk renovasi Prasat Ta Kwai selama dua tahun setelah situs itu rusak dalam konflik baru-baru ini. Keberatan Kamboja terhadap restorasi sepihak menempatkan belanja tersebut dalam perdebatan tentang siapa yang berwenang menyetujui pekerjaan di situs perbatasan yang dipersengketakan.

Perkembangan perselisihan

Pernyataan terbaru menghubungkan pertempuran pada 2025 dengan penilaian konservasi, keputusan warisan budaya dalam negeri, dan tuduhan militer yang kembali dilontarkan. Tanggal-tanggal utamanya adalah:

• Juli 2025: Bentrokan bersenjata merusak Preah Vihear dan situs budaya lainnya, menurut Kementerian Kebudayaan Kamboja.
• Desember 2025: Pertempuran lanjutan menyebabkan kerusakan tambahan pada warisan budaya, kata kementerian tersebut.
• 9 Mei: Pendaftaran 79 situs kuno tambahan oleh Thailand mulai berlaku.
• Awal September 2026: Kamboja mengatakan penilaian UNESCO mendokumentasikan kerusakan serius pada Preah Vihear.
• 21 Oktober 2026: Wakil juru bicara Angkatan Darat Thailand, Kolonel Ritcha Suksuwanon, kembali melontarkan tuduhan penggunaan militer di kuil tersebut.
• 22 Oktober 2026: Kementerian Kebudayaan Kamboja menolak tuduhan tersebut dan memprotes aktivitas Thailand di situs warisan budaya perbatasan.

Urutan kejadian ini menjelaskan mengapa perselisihan saat ini mencakup tanggung jawab atas kehancuran masa lalu sekaligus kewenangan atas pekerjaan konservasi saat ini. Kamboja menuntut pertanggungjawaban atas kerusakan sekaligus meminta Thailand menghentikan proyek yang dianggapnya tidak mendapat izin.

Benda-benda K'nar dan peran perundingan perbatasan

Kamboja kembali menuntut pemulangan benda-benda arkeologi yang menurutnya diambil dari Kuil K'nar dan dibawa ke Thailand. Klaim itu menambahkan warisan budaya bergerak ke dalam perselisihan yang selama ini berpusat pada kuil, wilayah, dan pembangunan.

Benda-benda arkeologi penting antara lain karena keterkaitannya dengan tempat benda itu ditemukan atau digunakan. Memindahkannya dapat memisahkan bukti fisik dari konteks yang membantu menjelaskan sejarahnya. Tuntutan Kamboja mengupayakan pemulangan benda-benda tersebut sekaligus pengakuan atas kewenangannya atas situs itu.

Kementerian menyebut Komisi Perbatasan Bersama sebagai jalur untuk menyelesaikan persoalan yang belum tuntas secara damai. Mekanisme bilateral memungkinkan kedua negara membahas perselisihan perbatasan secara langsung, alih-alih mengambil tindakan sepihak yang saling bersaing di kuil-kuil tersebut.

Kamboja menyebut monumen-monumen itu sebagai bagian dari identitas nasionalnya sekaligus warisan bersama umat manusia. Hasil yang dimintanya mencakup beberapa langkah konkret: menghentikan aktivitas yang dipersengketakan, mengembalikan benda-benda dari K'nar, menghormati aturan perlindungan budaya, dan berunding untuk menyelesaikan persoalan perbatasan yang belum tuntas.

Poin-Poin Utama

• Pernyataan Kamboja pada 22 Oktober 2026 menolak tuduhan bahwa kuil-kuil kunonya digunakan sebagai pangkalan militer.
• Kementerian memprotes keberadaan pasukan Thailand, penjinakan ranjau, konstruksi, jaringan listrik, dan restorasi di situs warisan budaya perbatasan tanpa persetujuan Kamboja.
• Thailand menuduh adanya pengerahan senjata di atau sekitar Preah Vihear dan mengatakan operasinya merupakan tindakan bela diri.
• CMAC mengaitkan 1.599 peluru artileri dan 501 arah tembakan di Preah Vihear dengan pasukan Thailand selama dua rangkaian pertempuran pada 2025.
• Kamboja mengutip penilaian kerusakan UNESCO; Thailand membantah penafsiran Kamboja dan menyebut penilaian tersebut sebagai draf.
• Thailand mendaftarkan 79 situs kuno tambahan dan mengalokasikan 20 juta baht untuk renovasi Prasat Ta Kwai selama dua tahun.
• Kamboja menuntut pemulangan benda-benda dari Kuil K'nar dan mendesak perundingan damai melalui Komisi Perbatasan Bersama.