Indonesia Siapkan Rp31,8 Triliun untuk Bantuan Beras, Subsidi Upah, dan Diskon Liburan

Dukungan bagi rumah tangga disertai ujian bagi pertumbuhan

Indonesia telah menyiapkan sekitar Rp31,8 triliun untuk bantuan dan insentif hingga akhir 2026, mencakup bantuan beras, subsidi upah, akses rekening bank, serta diskon transportasi Natal dan Tahun Baru. Paket ini bertujuan melindungi belanja rumah tangga, sementara sebagian kegiatan liburan dan biaya insentif pajak penerbangan akan berlanjut hingga 2027.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan langkah-langkah tersebut setelah rapat kabinet paripurna di Istana Kepresidenan di Jakarta pada Rabu, 21 Oktober 2026. Rencana itu mencakup bantuan beras sebanyak 10 kilogram selama periode bantuan tiga bulan dan kelanjutan dukungan upah bagi pekerja yang memenuhi syarat.

Rencana subsidi upah yang diumumkan pada 30 September memberi gambaran paling jelas tentang perkiraan biaya salah satu komponen: sekitar 13,3 juta pekerja akan menerima masing-masing Rp900.000, dengan total kebutuhan hampir Rp12 triliun. Jumlah itu setara dengan sekitar 38% dari paket senilai Rp31,8 triliun, jika rencana tersebut dijalankan sesuai skala yang diumumkan.

Airlangga mengatakan persiapan juga mencakup insentif liburan. Saat menjelaskan kesiapan dan pendanaan yang tersedia untuk paket itu, ia mengatakan:

Semua diskon Natal dan Tahun Baru juga sudah disiapkan. Nilai pendanaannya sekitar Rp31,8 triliun,

Pertanyaan ekonomi utamanya adalah seberapa besar belanja yang akan dihasilkan oleh langkah-langkah tersebut. Bantuan beras dan upah dapat membantu rumah tangga memenuhi kebutuhan sehari-hari. Biaya perjalanan yang lebih murah dapat mendukung operator transportasi dan usaha pariwisata, meski kontribusinya terhadap pertumbuhan sebagian bergantung pada apakah masyarakat melakukan pembelian yang seandainya tidak ada insentif akan mereka lewatkan.

Manfaat empat langkah tersebut

Pemerintah mengidentifikasi empat komponen: pembukaan rekening bank bagi masyarakat berusia 17 tahun, perpanjangan bantuan beras hingga akhir tahun, kelanjutan Bantuan Subsidi Upah atau BSU, serta diskon transportasi selama liburan. Nataru, singkatan yang digunakan di Indonesia untuk periode liburan, merupakan gabungan Natal dan Tahun Baru.

Setiap langkah menjangkau rumah tangga dengan cara berbeda. Bantuan beras menyediakan bahan pangan pokok secara langsung. BSU menambah dana dalam anggaran pekerja yang memenuhi syarat. Diskon transportasi mengurangi sebagian biaya perjalanan, sementara rekening bank memberi akses ke layanan keuangan, bukan pembayaran tunai tertentu.

Rencana bantuan beras menetapkan jumlah 10 kilogram dan durasi tiga bulan, tetapi pengumuman tersebut belum menjelaskan frekuensi penyalurannya. Rumah tangga masih memerlukan jadwal distribusi dan aturan alokasi untuk mengetahui jumlah bantuan yang akan diterima selama periode tersebut.

Airlangga mengaitkan paket ini dengan upaya menjaga daya beli, yaitu jumlah barang yang dapat dibeli rumah tangga dengan uang yang dimiliki. Bagi keluarga dengan anggaran terbatas, bantuan pangan dapat menyisakan lebih banyak uang untuk kebutuhan lain, sedangkan pembayaran upah dapat membantu menutupi pengeluaran yang tidak bisa dipenuhi hanya dengan beras.

Pekerja bisa menerima Rp900.000 sekaligus

Rencana BSU yang diumumkan setelah Airlangga bertemu Presiden Prabowo Subianto pada 30 September mencakup Oktober, November, dan Desember 2026. Alokasi yang diusulkan sebesar Rp300.000 per bulan, yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp900.000 kepada setiap pekerja yang memenuhi syarat.

Jika target 13,3 juta pekerja dikalikan Rp900.000, hasilnya Rp11,97 triliun, sesuai dengan perkiraan hampir Rp12 triliun. Dibandingkan dengan total paket Rp31,8 triliun, perhitungan itu menunjukkan besarnya potensi komponen subsidi upah. Pemerintah belum menerbitkan rincian lengkap alokasi untuk keempat langkah tersebut.

Aturan akhir mengenai persyaratan penerima dan mekanisme penyaluran BSU 2026 belum diumumkan. Keputusan tersebut akan menentukan pekerja mana yang menerima bantuan dan bagaimana uang itu disalurkan kepada mereka.

Program sebelumnya, yang diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 5 Tahun 2025, mensyaratkan kewarganegaraan Indonesia, nomor induk kependudukan, dan kepesertaan aktif dalam BPJS Ketenagakerjaan. Program itu umumnya mencakup pekerja dengan upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan dan mengecualikan pegawai negeri sipil, personel militer, serta polisi. Pekerja yang belum pernah menerima bantuan Program Keluarga Harapan sebelum penyaluran BSU diprioritaskan. Persyaratan untuk 2026 masih menunggu aturan baru.

Dua rentang tanggal mengatur insentif penerbangan

Ketentuan waktu untuk insentif penerbangan lebih terperinci. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menandatangani Peraturan Menteri Keuangan No. 77 Tahun 2026 pada 12 Oktober, yang menetapkan pembayaran oleh pemerintah atas pajak pertambahan nilai untuk komponen tertentu pada penerbangan domestik berjadwal kelas ekonomi.

Penumpang harus memenuhi dua syarat sekaligus: tiket harus dibeli antara 20 Oktober 2026 dan 10 Januari 2027, dan penerbangan harus berlangsung antara 22 Desember 2026 dan 10 Januari 2027. Tanggal pembelian yang memenuhi syarat saja tidak cukup jika perjalanan berlangsung di luar rentang tanggal penerbangan.

Urutan pengumuman dan tenggat perjalanan adalah sebagai berikut:

• 30 September 2026: Airlangga mengumumkan usulan pembayaran BSU sebesar Rp900.000 bagi sekitar 13,3 juta pekerja.
• 12 Oktober 2026: Menteri Keuangan menandatangani peraturan pajak penerbangan.
• 20 Oktober 2026: Periode pembelian tiket yang memenuhi syarat dimulai.
• 21 Oktober 2026: Airlangga memaparkan paket Rp31,8 triliun setelah rapat kabinet.
• 22 Desember 2026: Periode penerbangan yang memenuhi syarat dimulai.
• 10 Januari 2027: Periode pembelian tiket dan penerbangan berakhir.

Karena itu, penumpang perlu memeriksa tanggal pembelian dan tanggal keberangkatan. Insentif berlaku untuk penerbangan domestik berjadwal kelas ekonomi, dengan dukungan pajak terbatas pada tarif dasar dan biaya tambahan bahan bakar.

Cara kerja penghematan pajak tiket

Pemerintah akan menanggung 100% pajak pertambahan nilai atas kedua komponen tarif tersebut. Biaya tambahan bahan bakar adalah pungutan ekstra yang berkaitan dengan biaya bahan bakar maskapai. Biaya lain dalam tiket tidak termasuk dalam cakupan dukungan pajak yang disebutkan.

Contoh yang menyertai peraturan tersebut menggunakan tarif dasar Rp790.000 dan biaya tambahan bahan bakar Rp121.600. Jika digabung, kedua komponen ini berjumlah Rp911.600. Pajak yang ditanggung pemerintah sebesar Rp100.276, setara dengan 11% dari jumlah gabungan tersebut.

Besarnya penghematan penumpang bergantung pada rincian tarif secara keseluruhan. Jumlah yang harus dibayar juga mencakup biaya di luar komponen yang mendapat dukungan serta perubahan pada harga dasar tiket.

Muhammad Rizal Taufikurahman, kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan di Institute for Development of Economics and Finance, mengatakan pemerintah harus memastikan harga akhir tiket benar-benar turun. Ia memperingatkan bahwa kenaikan tarif dasar atau biaya tambahan dapat mengurangi manfaat yang diterima penumpang.

Insentif penerbangan akan dibebankan pada tahun anggaran 2027, meski penjualan tiket yang memenuhi syarat dimulai pada Oktober 2026. Dengan demikian, awal pembelian oleh konsumen berbeda tahun dengan tahun anggaran yang menanggung biaya khusus ini.

Mengapa perjalanan yang lebih murah mungkin hanya sedikit mendorong pertumbuhan

Rizal memperkirakan stimulus transportasi akan mendukung kegiatan ekonomi, tetapi kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi sepanjang 2026 akan terbatas. Tolok ukur utamanya adalah apakah diskon tersebut mendorong konsumsi tambahan, yakni pembelian di luar yang memang akan dilakukan rumah tangga.

Pelancong yang sudah memutuskan untuk terbang mungkin hanya membayar lebih murah untuk perjalanan yang sama. Rumah tangga itu memperoleh penghematan, sedangkan tambahan kegiatan ekonomi bergantung pada apa yang dilakukan selanjutnya, termasuk apakah uang tersebut dibelanjakan untuk hal lain.

Pelancong lain mungkin memutuskan bahwa harga tiket yang lebih rendah membuat perjalanan yang sebelumnya tak terjangkau menjadi mungkin. Perjalanan itu dapat menghasilkan belanja baru bagi operator transportasi, hotel, restoran, toko, dan usaha kecil di tempat tujuan. Besarnya belanja tambahan inilah yang penting dalam perhitungan pertumbuhan.

Rizal juga menyoroti singkatnya durasi stimulus liburan. Sebagian belanja terkait perjalanan Natal dan Tahun Baru akan terjadi pada Januari 2027, sehingga sebagian manfaatnya masuk dalam angka ekonomi tahun berikutnya. Periode penerbangan berlangsung hingga 10 Januari, sehingga kegiatan program ini melintasi dua tahun kalender.

Rumah tangga menanggung biaya di luar tarif perjalanan

Keluarga yang sebagian besar pendapatannya digunakan untuk kebutuhan pokok mungkin tidak leluasa memanfaatkan diskon perjalanan. Harga tiket yang lebih murah tetap menyisakan biaya penginapan, makanan, transportasi lokal, dan pengeluaran lainnya.

Rizal mengatakan pemulihan daya beli yang lebih luas membutuhkan peningkatan pendapatan riil, lapangan kerja produktif, dan pengendalian biaya hidup. Pendapatan riil berarti daya beli penghasilan setelah memperhitungkan perubahan harga. Kenaikan gaji tidak banyak membantu jika biaya kebutuhan meningkat sama cepatnya.

Karena itu, berbagai komponen paket tersebut memenuhi kebutuhan rumah tangga yang berbeda. Bantuan beras secara langsung memenuhi kebutuhan pangan, sementara BSU menyediakan uang tunai bagi pekerja yang memenuhi syarat. Diskon liburan bermanfaat bagi mereka yang mampu dan bersedia bepergian selama periode yang memenuhi syarat.

Usaha kecil berpotensi mendapat manfaat jika pengunjung berbelanja lebih banyak di tempat tujuan. Rizal menyarankan pengukuran konsumsi rumah tangga tambahan, penjualan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta pendapatan pekerja. Indikator tersebut akan menunjukkan apakah dukungan publik menghasilkan tambahan usaha dan pendapatan.

Penilaian makroekonomi yang kuat berhadapan dengan tekanan rumah tangga

Airlangga menyampaikan kepada Presiden Prabowo bahwa kondisi makroekonomi Indonesia tetap relatif kuat, dengan mengutip pertumbuhan, inflasi, dan indikator lainnya. Ia juga memperingatkan bahwa ketidakpastian geopolitik akan berlanjut hingga tahun berikutnya, sementara pemerintah berupaya mendorong pertumbuhan mulai akhir 2026.

Pertumbuhan dan inflasi menggambarkan bagian ekonomi yang berbeda. Pertumbuhan mengukur peningkatan output ekonomi, sedangkan inflasi mengukur seberapa cepat harga naik. Kinerja nasional yang relatif kuat dapat tetap disertai kebutuhan rumah tangga akan bantuan untuk membeli makanan atau kebutuhan pokok lainnya.

Paket ini menyatukan berbagai perhatian tersebut: bantuan langsung untuk anggaran rumah tangga dan insentif yang ditujukan untuk mendorong belanja selama musim perjalanan yang ramai. Hasilnya akan bergantung pada siapa yang menerima bantuan, seberapa cepat pembayaran dan beras disalurkan, serta apakah penghematan tarif yang diumumkan benar-benar dinikmati penumpang.

Tahapan praktis berikutnya adalah penerbitan aturan penerima dan mekanisme pembayaran BSU, rincian distribusi beras, serta dimulainya penerbangan yang memenuhi syarat pada 22 Desember. Bagi pemerintah, ujian berikutnya adalah apakah belanja tersebut menghasilkan konsumsi tambahan dan pendapatan lebih tinggi, di samping manfaat langsung yang diterima penerima bantuan.

Poin Utama

• Indonesia telah menyiapkan sekitar Rp31,8 triliun untuk bantuan dan insentif liburan hingga akhir 2026.
• Langkah-langkah tersebut mencakup akses rekening bank bagi masyarakat berusia 17 tahun, bantuan beras, subsidi upah, dan diskon transportasi.
• Program BSU yang diusulkan akan memberikan masing-masing Rp900.000 kepada sekitar 13,3 juta pekerja, dengan biaya hampir Rp12 triliun.
• Aturan akhir mengenai penerima BSU dan jadwal distribusi beras masih menunggu pengumuman.
• Insentif pajak penerbangan mensyaratkan pembelian pada 20 Oktober 2026 hingga 10 Januari 2027, serta penerbangan pada 22 Desember hingga 10 Januari.
• Pemerintah menanggung pajak atas tarif dasar dan biaya tambahan bahan bakar untuk penerbangan domestik kelas ekonomi yang memenuhi syarat, dengan biayanya dibebankan pada anggaran 2027.
• Rizal menyarankan agar stimulus dinilai berdasarkan konsumsi tambahan, penjualan usaha kecil, dan pendapatan pekerja.