Hosono Dipertanyakan soal Empat Kantor Kontak Kampanye dan Berencana Merevisi Laporan Keuangan Pemilu

Enam lokasi sewaan memicu sorotan atas belanja kampanye

Goshi Hosono menghadapi pertanyaan mengenai apakah empat lokasi yang disebut sebagai kantor kontak digunakan untuk kampanye pemilu dalam pemilihan umum Dewan Perwakilan Jepang pada Oktober 2024. Laporan pengeluaran kampanyenya disebut mencantumkan pembayaran sewa untuk enam lokasi, sementara seorang pejabat pemilu Prefektur Shizuoka mengatakan bahwa aturan hanya mengizinkan satu kantor kampanye bagi kandidat dan satu bagi partai terdaftar.

Kantor Hosono membantah mengoperasikan kantor kampanye melebihi jumlah yang diizinkan undang-undang. Belakangan, kantor itu menyatakan bahwa biaya kantor-kantor kontak tersebut tercatat dalam laporan keuangan pemilu akibat kesalahan administratif dan akan dialihkan ke laporan organisasi pengelola dana politiknya.

Perselisihan utamanya berkaitan dengan kegiatan yang berlangsung di empat lokasi itu. Seorang anggota dewan lokal yang menjadi sukarelawan di salah satu kantor kontak menyebut adanya kampanye melalui telepon dengan menggunakan daftar nama. Kantor Hosono mengatakan tidak ada kegiatan kampanye pemilu di sana. Perbedaan ini penting karena aturan bergantung pada penggunaan lokasi, bukan semata-mata sebutannya.

Dugaan tersebut berkaitan dengan kampanye Hosono di daerah pemilihan kelima Shizuoka. Hal ini juga muncul bersamaan dengan laporan yang menyebut ia kembali ke kabinet sebagai menteri rekonstruksi pada 17 September 2026, di bawah Perdana Menteri Sanae Takaichi. Laporan itu menempatkan kontroversi ini pada periode yang lebih baru daripada belanja pemilu yang kini dipersoalkan.

Bagi pemilih, persoalan langsungnya cukup konkret: apakah para pekerja kampanye beroperasi sesuai batas jumlah kantor yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pemilihan Jabatan Publik, dan apakah uang yang dibelanjakan untuk lokasi-lokasi tersebut dicatat dalam laporan yang tepat.

Penggunaan enam alamat

Laporan pengeluaran pemilu Hosono disebut mencatat biaya sewa kantor kampanye kandidat di Mishima dan kantor kampanye cabang Partai Demokrat Liberal (LDP) di Fuji. Empat lokasi sewaan lainnya, termasuk di Gotemba dan Susono, tercatat sebagai kantor kontak.

Seorang pejabat administrasi pemilu Prefektur Shizuoka menjelaskan bahwa kandidat dan partai terdaftar masing-masing boleh memiliki satu kantor kampanye pemilu. Menurut penjelasan tersebut, kegiatan kampanye melalui telepon di lokasi tambahan akan melanggar pembatasan.

"Seorang kandidat diizinkan memiliki satu kantor kampanye pribadi dan satu kantor untuk partai terdaftar (LDP), sehingga totalnya dua," kata pejabat itu. "Kegiatan kampanye pemilu, seperti melakukan panggilan telepon, di lokasi lain dilarang." Penjelasan ini menguraikan pembatasan umum, tetapi tidak membuktikan kegiatan apa yang berlangsung di empat kantor kontak Hosono.

Kantor kontak dapat memiliki fungsi berbeda. Di daerah pemilihan yang luas secara geografis, para pendukung mungkin memerlukan tempat untuk bertukar informasi atau mengarahkan warga ke lokasi yang tepat. Apakah tempat seperti itu menjadi kantor kampanye tambahan bergantung pada kegiatan yang dilakukan di sana.

Seorang anggota dewan lokal yang menjadi sukarelawan di salah satu kantor kontak Hosono menyebut para perempuan dalam organisasi pendukung meminjam telepon dan menghubungi orang-orang sambil merujuk daftar nama. Anggota dewan itu juga mengingat Hosono pernah berkunjung sekali atau dua kali. Kesaksian tersebut menempatkan kegiatan di dalam lokasi sebagai inti perselisihan.

Hiroshi Kamiwaki, profesor di Universitas Kobe Gakuin yang meneliti keuangan politik, mengatakan pembatasan kantor kampanye bertujuan menjaga keadilan pemilu. Ia menilai lokasi yang disewa selama masa pemilu dan digunakan untuk kampanye melalui telepon dapat memenuhi definisi kantor pemilu, meskipun disebut kantor kontak.

Hosono membantah ada kampanye dan menjanjikan koreksi

Kantor Hosono awalnya menanggapi pada tengah hari 20 Oktober dengan menyatakan bahwa kantor-kantor pemilunya didirikan sesuai hukum. Kantor itu membantah membuka kantor melebihi jumlah yang diizinkan atau menggunakan lokasi lain sebagai kantor pemilu. Para pendukung memang meminta kantor kontak, katanya, tetapi tidak ada kegiatan kampanye pemilu di sana.

Kemudian, kantor tersebut mengumumkan bahwa biaya terkait kantor-kantor kontak akan dikoreksi dalam laporan keuangan pemilu untuk 2024 dan 2026. Kantor itu menyebut pencantuman biaya tersebut sebagai kesalahan administratif dan mengatakan pengeluaran itu akan dilaporkan sebagai pengeluaran organisasi pengelola dana politiknya.

Kantor Hosono mengatakan koreksi akan dilakukan pada 21 Oktober. Tanggapannya memuat komitmen berikut:

報告書は修正いたします

Dalam bahasa Inggris, pernyataan itu berarti laporan-laporan tersebut akan dikoreksi. Perubahan yang dijanjikan menyangkut organisasi yang mencatat pengeluaran: kampanye pemilu atau organisasi yang mengelola dana politik Hosono.

Persoalan hukum substantifnya tetap terletak pada penggunaan lokasi tersebut. Jika tempat-tempat itu mendukung kegiatan politik biasa, kategori pencatatan yang berbeda mungkin tepat. Jika para pekerja meminta dukungan suara di sana selama pemilu, aturan tentang kantor kampanye menjadi pokok persoalan. Status koreksi yang dijanjikan serta ada tidaknya penyelidikan resmi atau putusan hukum belum dapat dipastikan.

Informasi yang tersedia melalui sistem pengungkapan resmi

Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang menerbitkan laporan rutin pendapatan dan pengeluaran dana politik untuk tahun kalender 2024 pada 28 November 2025. Halaman pengungkapan dana politik kementerian tersebut mengelompokkan dokumen berdasarkan kategori organisasi politik.

Kategori itu mencakup kantor pusat partai, cabang partai, organisasi yang terkait dengan anggota parlemen, organisasi pengelola dana politik, serta kelompok politik lainnya. Laporan organisasi yang terkait dengan anggota parlemen disusun menurut urutan abjad nama kandidat dalam bahasa Jepang.

Pengelompokan ini penting dalam kasus Hosono karena kantornya mengusulkan pemindahan biaya di antara dua jenis laporan. Laporan pengeluaran pemilu mencatat uang yang terkait dengan kampanye tertentu. Laporan tahunan dana politik mencatat pemasukan dan pengeluaran organisasi politik selama tahun pelaporan.

Karena itu, pembaca yang menelusuri pembayaran kantor kontak perlu memeriksa laporan pemilu terkait beserta laporan organisasi yang menerima pengalihan biaya tersebut. Halaman publikasi kementerian menyediakan akses ke pengungkapan keuangan politik tahunan; rincian biaya sewa dan perubahan yang dijanjikan perlu diperiksa dalam dokumen masing-masing.

Tanggal publikasi juga perlu dicermati. Rilis resmi tersebut mencakup kegiatan pada 2024 dan diterbitkan pada November 2025. Janji Hosono untuk mengubah laporan disebut mencakup 2024 dan 2026. Keduanya merupakan periode pelaporan yang berbeda, sementara tanggapan terbaru itu juga merujuk pada pemilu sebelumnya.

Perjalanan politik lintas partai

Hosono pertama kali terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan pada 2000 sebagai kandidat Partai Demokrat. Ia kemudian menjabat sebagai penasihat perdana menteri dan menteri lingkungan hidup, membangun profil nasional sebelum berpindah afiliasi politik.

Pada 2017, ia meninggalkan organisasi penerus Partai Demokrat dan membantu mendirikan Partai Harapan bersama sejumlah tokoh, termasuk Gubernur Tokyo Yuriko Koike. Ia kemudian menjadi politikus independen sebelum bergabung dengan Partai Demokrat Liberal pada 2021.

Dengan demikian, pemilu Oktober 2024 merupakan kontestasi pertamanya untuk Dewan Perwakilan sebagai anggota LDP. Laporan yang kini menjadi sorotan berkaitan dengan kampanye tersebut di daerah pemilihan kelima Shizuoka.

Pelantikannya sebagai menteri rekonstruksi pada 17 September 2026, menurut laporan, menandai kembalinya ia ke kabinet setelah sekitar 14 tahun. Kembalinya ia ke panggung politik menjelaskan perhatian terhadap dugaan pengeluaran tersebut: perselisihan mengenai kegiatan kampanye lokal kini menyangkut seorang politikus yang disebut mengemban tanggung jawab nasional untuk rekonstruksi.

Tanggal-tanggal di balik kontroversi

Sejumlah tahun berbeda muncul dalam laporan ini, mencakup perpindahan partai Hosono, belanja pemilu, dan pelantikannya di kabinet. Memisahkan tanggal-tanggal tersebut membantu memperjelas urutannya.

• 2000: Hosono pertama kali terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan sebagai kandidat Partai Demokrat.
• 2017: Ia meninggalkan organisasi penerus Partai Demokrat dan membantu mendirikan Partai Harapan.
• 2021: Ia bergabung dengan Partai Demokrat Liberal setelah menjadi politikus independen selama beberapa waktu.
• Oktober 2024: Ia mengikuti pemilu Dewan Perwakilan sebagai anggota LDP. Laporan kampanyenya disebut mencantumkan biaya sewa enam lokasi.
• 28 November 2025: Kementerian Dalam Negeri menerbitkan laporan rutin dana politik yang mencakup 2024.
• 17 September 2026: Laporan mengenai kembalinya ia ke kabinet menyebut tanggal tersebut sebagai hari pelantikannya menjadi menteri rekonstruksi.
• 17 Oktober, setelah pelantikan tersebut: Hosono mengirim pesan video alih-alih menghadiri kuliah di Mishima dan menghadiri konvensi kesiapsiagaan bencana di Kurayoshi, Prefektur Tottori.
• 20 dan 21 Oktober: Kantornya mengumumkan koreksi atas laporan keuangan pemilu 2024 dan 2026, dengan janji untuk melakukannya pada hari berikutnya.

Tanggal tanggapan pada Oktober berada dalam rentang laporan tentang kembalinya ia ke jabatan menteri. Namun, pemilu yang menjadi pokok dugaan terperinci tersebut berlangsung pada Oktober 2024.

Tugas nasional dan akuntabilitas lokal

Ketidakhadiran Hosono dalam kuliah di Mishima pada 17 Oktober menjadi contoh nyata ketegangan antara tugas nasional dan harapan konstituen. Para peserta menerima pesan video yang menyebut bahwa ia belum kembali ke Mishima sejak masuk kabinet pada 17 September dan ingin pulang.

Pada hari yang sama, ia menghadiri Konvensi Nasional untuk Mendorong Pengurangan Risiko Bencana di Kurayoshi. Seorang pendukung lokal terkemuka mengatakan Takaichi telah memintanya untuk berkonsentrasi bekerja di kediaman resmi perdana menteri, parlemen, serta dalam kunjungan pemeriksaan rekonstruksi, alih-alih kembali ke Mishima. Penjelasan itu disampaikan oleh sang pendukung.

Warga di daerah pemilihan tetap berkepentingan langsung terhadap cara organisasi politik lokalnya beroperasi. Empat kantor kontak yang dipersoalkan merupakan bagian dari infrastruktur lokal tersebut, dan tanggapan terhadap dugaan itu bergantung pada catatan serta laporan mengenai kegiatan yang berlangsung di sana.

Tuduhan lebih luas yang terkait dengan Hosono juga menyebut 50 juta yen yang diduga tidak dilaporkan dan pesta penggalangan dana dengan total 200 juta yen. Rincian transaksi, tanggal, dan temuan yang mendukung klaim tersebut tidak diuraikan secara terperinci. Persoalan kantor ini menyajikan isu yang paling konkret: enam lokasi sewaan, empat kantor kontak, keterangan seorang sukarelawan tentang kampanye melalui telepon, serta pengumuman perubahan pada laporan keuangan.

Intinya

• Laporan keuangan pemilu Hosono pada Oktober 2024 disebut mencantumkan pembayaran sewa untuk enam lokasi, termasuk empat kantor kontak.
• Seorang pejabat pemilu Shizuoka mengatakan pengaturan kantor kampanye yang diizinkan adalah satu kantor bagi kandidat dan satu bagi partai terdaftar.
• Seorang anggota dewan lokal menyebut adanya kampanye melalui telepon di salah satu kantor kontak. Kantor Hosono membantah kegiatan kampanye pemilu berlangsung di sana.
• Kantor Hosono berjanji mengoreksi laporan keuangan pemilu 2024 dan 2026 serta mencatat biaya kantor kontak sebagai pengeluaran organisasi pengelola dana politiknya.
• Kementerian Dalam Negeri menerbitkan laporan tahunan dana politik yang mencakup 2024 pada 28 November 2025.
• Persoalan utamanya adalah bagaimana empat lokasi itu sebenarnya digunakan dan bagaimana biaya sewanya semestinya dicatat.