Laboratorium Riset Publik Korea Selatan Berikan Kontrak Senilai 12 Miliar Won kepada Perusahaan Rintisan Peneliti, Pengawasan Kontrak Jadi Sorotan

336 kontrak pengeluaran riset publik menjadi sorotan

Institut riset yang didanai pemerintah Korea Selatan memberikan 336 kontrak senilai 12,064,750,000 won kepada perusahaan yang didirikan oleh para penelitinya antara 2022 hingga Juni 2026. Lebih dari separuhnya, yakni 182 kontrak, diberikan langsung kepada perusahaan terpilih tanpa tender kompetitif, menurut data National Research Council of Science and Technology (NST) yang disampaikan kepada para anggota parlemen.

Kontrak-kontrak tersebut menjadi sorotan dalam audit parlemen pada 20 Oktober 2026 di Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) di Daejeon. Anggota parlemen dari Partai Kekuatan Rakyat, Park Jeong-ha, yang merupakan anggota Komite Sains, TIK, Penyiaran dan Komunikasi Majelis Nasional, memperoleh data tersebut dari NST.

Kasus yang paling banyak diperiksa melibatkan tiga kontrak dengan nilai gabungan 45,43 juta won yang diberikan Korea Institute of Civil Engineering and Building Technology kepada perusahaan peralatan pemanas yang dipimpin salah satu penelitinya yang masih aktif. Ketiganya berasal dari proyek riset yang sama, dan masing-masing nilainya di bawah ambang batas 20 juta won yang mengizinkan pemberian kontrak langsung berdasarkan aturan yang berlaku.

Anggota parlemen juga memeriksa pengaduan pelanggaran riset yang membutuhkan ratusan hari untuk diproses serta tindakan disipliner terhadap pegawai yang berulang kali mengakses server gim selama jam kerja. Secara keseluruhan, kasus-kasus tersebut menyoroti keputusan pengadaan, tenggat investigasi, dan pengawasan tempat kerja di laboratorium yang didanai publik.

Perdebatan ini juga memunculkan kekhawatiran lain: bagaimana menjaga kerja sama bermanfaat antara laboratorium publik dan perusahaan sembari memperketat pengamanan. Dalam sidang yang sama, anggota parlemen membahas survei yang menunjukkan bahwa 61.2% peneliti di lembaga publik memperkirakan kerja sama dengan perusahaan akan menurun setelah penghapusan sistem pendanaan berbasis proyek yang dikenal sebagai PBS.

Kontrak langsung mencapai 54.2% dari seluruh kontrak

Data NST menunjukkan bahwa kontrak langsung mencakup 54.2% dari 336 kontrak dengan perusahaan yang didirikan oleh para peneliti lembaga. Nilai gabungannya sekitar 5.4 miliar won, dibandingkan sekitar 12.06 miliar won untuk seluruh kontrak dalam data tersebut.

Dengan demikian, nilai kontrak langsung mencapai sekitar 45% dari total nilai kontrak, meskipun jumlahnya lebih dari separuh seluruh kontrak. Perbedaan ini berarti nilai rata-rata kontrak langsung lebih kecil daripada kontrak lainnya.

Kontrak langsung memungkinkan lembaga memilih pemasok tanpa mengundang perusahaan untuk bersaing melalui proses tender. Pengadaan seperti ini diizinkan dalam kondisi tertentu, termasuk untuk sejumlah kontrak bernilai kecil. Kekhawatiran utama yang disampaikan dalam sidang adalah bagaimana lembaga mengelola pengadaan ketika pendiri pemasok juga bekerja di badan publik yang membayar tagihan.

Park menyerukan pemeriksaan di seluruh lembaga serta perubahan dalam pengelolaan kontrak dan perlindungan terhadap konflik kepentingan. Konflik kepentingan terjadi ketika tanggung jawab publik seseorang bertumpang tindih dengan kepentingan finansial pribadi, sehingga perlu ada pengungkapan dan pengambilan keputusan yang independen.

110 kontrak melibatkan peneliti yang masih terikat dengan lembaganya

Delapan lembaga mencatat 110 kontrak dengan perusahaan yang didirikan oleh peneliti yang masih memiliki hubungan kerja dengan institusi yang melakukan pengadaan. Hubungan tersebut mencakup status sebagai pegawai aktif, cuti, serta izin untuk memegang jabatan lain sembari bekerja di lembaga.

Electronics and Telecommunications Research Institute (ETRI) mencatat 83 dari kontrak tersebut, disusul Korea Atomic Energy Research Institute dengan 11 kontrak dan Korea Institute of Civil Engineering and Building Technology dengan lima kontrak. Dengan demikian, ETRI mencakup sekitar tiga perempat dari kelompok ini, berdasarkan 83 dari 110 kontrak.

Dari 110 kontrak di delapan lembaga itu, 41 merupakan kontrak langsung, sekitar 37%. Konsentrasinya berbeda-beda di tiap lembaga: 10 dari 11 kontrak di lembaga riset energi atom dan empat dari lima kontrak di lembaga riset konstruksi diberikan tanpa tender kompetitif.

Hubungan kerja ini penting karena sebuah lembaga dapat mendukung bisnis milik peneliti sekaligus memutuskan apakah akan membeli produk atau jasanya. Kejelasan tanggung jawab dalam memilih pemasok, memeriksa hasil pekerjaan, dan menyetujui pembayaran menjadi sangat penting ketika rekan kerja berada di kedua sisi hubungan tersebut.

Tiga kontrak dari proyek riset yang sama

Kasus di lembaga riset konstruksi menyoroti tumpang tindih peran tersebut. Pada 2023, lembaga itu menyetujui perpanjangan izin bagi seorang peneliti senior yang masih aktif untuk tetap memegang jabatan kedua di perusahaan peralatan pemanas yang disebut sebagai Perusahaan E.

Antara September dan Desember 2025, lembaga tersebut memberikan tiga kontrak langsung kepada perusahaan itu untuk pekerjaan pipa, pemasangan peralatan pengukuran, dan pembuatan sebuah pengendali. Nilai gabungan kontrak tersebut 45.43 juta won. Nilai masing-masing tidak lebih dari 20 juta won.

Aturan yang berlaku mengizinkan kontrak senilai ambang batas tersebut atau lebih rendah untuk diberikan secara langsung. Karena ketiga pengadaan itu merupakan bagian dari proyek riset yang sama, pengaturan tersebut memicu kecurigaan bahwa pekerjaan dipecah menjadi kontrak-kontrak yang lebih kecil agar memenuhi ambang batas.

Pegawai yang mengajukan pengadaan serta mengawasi dan memeriksa pekerjaan berasal dari divisi riset yang sama dengan peneliti yang menjabat sebagai kepala eksekutif perusahaan tersebut. Perusahaan E juga menempati ruang kantor di fasilitas dukungan perusahaan rintisan milik lembaga.

Hal-hal tersebut menjelaskan mengapa pemeriksaan tidak hanya berfokus pada harga setiap pengadaan. Pimpinan pemasok, pejabat yang mengawasi pelaksanaan pekerjaan, dan lembaga yang menyediakan ruang kantor memiliki keterkaitan melalui tempat kerja yang sama.

Lembaga menyebut aturan yang berlaku dan menjanjikan perubahan

Lembaga riset konstruksi mengatakan kepada kantor Park bahwa pengungkapan kepentingan atau pengajuan pengunduran diri dari proses pengambilan keputusan tidak berlaku. Lembaga itu menyatakan kontrak telah mengikuti aturan yang berlaku di institusi dan tengah melakukan revisi untuk meningkatkan keadilan.

Dalam audit parlemen, presiden lembaga, Park Sun-kyu, menyebut nilai kontrak sekitar 45 juta won dan menjelaskan bahwa sejumlah pengadaan termasuk dalam ketentuan yang mengizinkan kontrak langsung bernilai kecil.

Park Jeong-ha mengatakan kewirausahaan peneliti perlu didorong, sementara keputusan kontrak harus tetap transparan dan teknologi diuji melalui persaingan yang adil. Anggota parlemen dari Partai Kekuatan Rakyat itu menjelaskan batasan yang ingin dipertahankan oleh lembaga:

Perusahaan rintisan milik peneliti tidak boleh menimbulkan konflik kepentingan atau kontroversi mengenai perlakuan istimewa dalam kontrak dengan lembaga asal mereka.

Belum ada pengumuman mengenai kesimpulan atas dugaan pemecahan kontrak, tanggal penyelesaian perubahan aturan lembaga, ataupun jadwal peninjauan yang lebih luas. Tanggapan langsung lembaga adalah membela kepatuhannya terhadap aturan yang berlaku, sembari mengakui perlunya revisi.

Pengaduan riset rata-rata diproses sekitar 300 hari

Data terpisah yang diperoleh anggota parlemen Partai Pembangunan Kembali Korea, Kim Sun-min, dari Kementerian Sains dan TIK menunjukkan bahwa sejak 2021 diterima 108 laporan dugaan pelanggaran riset atau penyalahgunaan dana riset.

Setelah mengecualikan empat pengaduan yang ditarik atau ditolak, rata-rata waktu pemrosesan atau waktu yang telah berlalu untuk 104 pengaduan sisanya sekitar 300 hari. Sebanyak dua puluh sembilan pengaduan telah berlangsung lebih dari setahun, setara dengan sekitar 28% dari kelompok tersebut.

Rata-rata tersebut mencakup kasus yang sudah selesai dan waktu yang telah berjalan untuk kasus yang masih ditangani. Bagi para peneliti yang menunggu keputusan, angka-angka itu menggambarkan proses yang dapat berlangsung selama hampir setahun atau lebih.

Satu dugaan penerimaan subsidi pemerintah secara tidak semestinya, yang ditangani yayasan promosi zona khusus riset dan pengembangan, membutuhkan 938 hari sejak laporan diajukan pada Februari 2022 hingga hasilnya diserahkan pada September 2024. Dugaan lain terkait pendaftaran palsu peneliti yang terlibat membutuhkan 621 hari hingga laporan hasil diterbitkan.

Pengaduan plagiarisme yang berada di bawah pengawasan National Research Foundation of Korea dan diselidiki Kyungpook National University telah menjalani peninjauan ulang selama empat tahun enam bulan sejak diajukan pada April 2022.

Aturan enam bulan mengizinkan perpanjangan tanpa batas akhir

Aturan Kementerian Sains dan TIK untuk sektor informasi, komunikasi dan penyiaran, serta pedoman etika riset Kementerian Pendidikan, umumnya mengharuskan kasus beralih dari awal penyelidikan pendahuluan ke keputusan dalam enam bulan.

Kedua aturan tersebut mengizinkan perpanjangan tanpa membatasi jumlah perpanjangan maupun total masa investigasi. Akibatnya, kasus dapat berlangsung jauh melampaui jangka waktu enam bulan yang ditetapkan.

Statistik pengaduan mengukur waktu sejak laporan diajukan, sedangkan aturan menghitung waktu sejak penyelidikan pendahuluan dimulai. Karena itu, pembaca perlu memperhatikan dua tahap: waktu sebelum penyelidikan resmi dimulai dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelidiki serta memutuskan kasus.

Kasus-kasus terlama menunjukkan betapa lamanya keputusan akhir dapat tertunda. Kasus subsidi membutuhkan lebih dari dua setengah tahun hingga laporan hasil diterbitkan, sementara pengaduan plagiarisme masih dalam peninjauan ulang setelah empat setengah tahun.

Kronologi kasus

Kontrak, pengaduan, dan kasus disipliner tersebut berlangsung selama beberapa tahun. Urutannya membantu menjelaskan mengapa sidang Oktober 2026 membahas keputusan individual sekaligus aturan yang mengaturnya.

• Sejak 2021: Pihak berwenang menerima 108 pengaduan terkait pelanggaran riset atau penyalahgunaan dana riset.
• Februari 2022: Dugaan penipuan subsidi pemerintah dilaporkan; laporan hasilnya diterbitkan pada September 2024, setelah 938 hari.
• April 2022: Pengaduan plagiarisme yang diselidiki Kyungpook National University diajukan.
• 2023: Lembaga riset konstruksi memperpanjang izin bagi penelitinya untuk memegang jabatan kedua di Perusahaan E.
• 2024: Lima pegawai National Security Research Institute yang berafiliasi dengan ETRI diketahui berulang kali mengakses server gim selama jam kerja.
• September hingga Desember 2025: Perusahaan E menerima tiga kontrak langsung senilai 45.43 juta won.
• Juni 2026: Pendataan kontrak NST ditutup, mencakup 336 kontrak sejak 2022.
• 20 Oktober 2026: Anggota parlemen memeriksa kontrak dan kekhawatiran terkait kerja sama bisnis dalam audit parlemen di Daejeon.

Kronologi tersebut menunjukkan bahwa tiga pengadaan dari Perusahaan E dilakukan setelah lembaga menyetujui peneliti itu untuk melanjutkan peran di luar lembaga. Kronologi itu juga menunjukkan bahwa sejumlah pengaduan masih ditangani setelah melewati beberapa siklus pengawasan tahunan.

Bermain gim saat bekerja berujung teguran

Disiplin di tempat kerja menambah kekhawatiran lain terkait pengawasan di laboratorium publik. Lima pegawai National Security Research Institute menerima teguran setelah berulang kali mengakses server gim selama jam kerja pada 2024.

Catatan waktu koneksi salah satu pegawai melebihi 90 jam. Lembaga awalnya menilai pengurangan gaji tepat bagi pegawai tersebut, tetapi mengurangi sanksi disipliner karena ia pernah menerima penghargaan.

Lembaga menyatakan telah memotong jatah cuti tahunan dan gaji sesuai waktu koneksi serta memperkuat pemblokiran situs web yang tidak berkaitan dengan pekerjaan. Langkah-langkah tersebut menyertai pemberian teguran.

Kasus itu menyoroti baik sanksi yang dijatuhkan maupun penggunaan penghargaan sebelumnya untuk menguranginya. Kasus tersebut juga menempatkan pengawasan sehari-hari sejajar dengan persoalan yang lebih luas mengenai pengeluaran dan investigasi etika riset.

Menjaga kerja sama bisnis di tengah perubahan pendanaan

Sidang itu juga membahas kekhawatiran bahwa penghapusan PBS dapat mengurangi kerja sama antara laboratorium publik dan perusahaan yang lebih kecil. PBS mengaitkan pendanaan riset dengan proyek individual; perdebatan reformasi berfokus pada bagaimana peneliti dapat memperoleh stabilitas pendanaan yang lebih baik sambil tetap mengerjakan proyek bersama perusahaan.

Anggota parlemen dari Partai Demokrat, Han Jun-ho, mengutip survei Juni 2026 oleh Korea Industrial Technology Association yang menunjukkan bahwa 61.2% peneliti lembaga memperkirakan kerja sama bisnis akan menurun setelah PBS dihapuskan. Di antara perusahaan yang pernah bekerja sama dengan lembaga publik, 77.2% mengatakan riset bersama telah membantu kegiatan riset dan pengembangan mereka.

Kedua angka itu menggambarkan kelompok yang berbeda: peneliti yang memperkirakan perubahan dan perusahaan yang menilai kerja sama sebelumnya. Secara bersama-sama, angka tersebut menjelaskan kekhawatiran bahwa reformasi pendanaan yang dimaksudkan untuk memberi laboratorium stabilitas lebih besar justru dapat melemahkan layanan yang telah dihargai perusahaan.

Han mendesak lembaga untuk mempertahankan proyek jangka pendek berskala kecil bagi usaha kecil dan menengah, memperdalam kerja sama dengan mitra yang sudah ada, serta membuka peluang bagi lebih banyak perusahaan daerah. Ia mencontohkan divisi riset tenggara Korea Institute of Machinery and Materials, tempat jumlah proyek bersama meningkat lima kali lipat, dari enam pada 2023 menjadi 30 pada 2025.

Presiden Korea Institute of Industrial Technology, Son Woong-hee, mengakui kekhawatiran bahwa kerja sama dengan perusahaan dapat menyusut dan menyerukan pengaturan pendanaan yang mempertimbangkan kebutuhan lembaga yang erat kaitannya dengan lingkungan industri.

Ketersediaan tenaga peneliti menambah tekanan lainnya. Data NST yang dibahas awal Oktober menunjukkan 155 peneliti mengundurkan diri secara sukarela pada 2025, termasuk 137 orang berusia 30-an dan 40-an, seiring peneliti yang lebih muda meninggalkan lembaga untuk berkarier di bidang lain, sering kali di dunia akademis.

Tugas konkret yang dihadapi lembaga-lembaga tersebut adalah memastikan pemilihan pemasok lebih independen dan pengaduan ditangani lebih cepat, sembari mempertahankan staf dan hubungan bisnis yang dibutuhkan untuk melaksanakan riset. Dalam sidang itu, anggota parlemen mendorong pengawasan lebih ketat atas pengadaan yang melibatkan perusahaan milik peneliti, sekaligus mempertahankan akses perusahaan kecil ke laboratorium publik.

Poin Utama

• Institut riset publik memberikan 336 kontrak senilai sekitar 12.06 miliar won kepada perusahaan yang didirikan oleh peneliti mereka antara 2022 hingga Juni 2026.
• Kontrak langsung mencapai 182 kontrak, atau 54.2%, dengan nilai gabungan sekitar 5.4 miliar won.
• Tiga kontrak dari lembaga riset konstruksi senilai 45.43 juta won menjadi sorotan karena terkait proyek yang sama dan masing-masing nilainya di bawah ambang batas kontrak langsung.
• Dari 104 pengaduan pelanggaran riset dan pendanaan, rata-rata waktu pemrosesan atau waktu yang telah berlalu sekitar 300 hari; 29 berlangsung lebih dari setahun.
• Aturan investigasi umumnya menetapkan enam bulan, tetapi mengizinkan perpanjangan tanpa batas jumlah maupun durasi keseluruhan.
• Anggota parlemen juga berupaya melindungi kerja sama bisnis di tengah perubahan pendanaan riset, dengan mengutip bukti survei bahwa perusahaan menghargai riset bersama.