Jaringan Listrik ASEAN Hadapi Ujian Pendanaan saat Biaya Energi Naik dan Permintaan AI Melonjak

Enam proyek Indonesia mengungkap kesenjangan antara persetujuan dan realisasi

Singapura telah memberikan izin bersyarat kepada enam proyek untuk mengimpor listrik bersih dari Indonesia. Namun, ada persoalan mendasar terkait pendanaan yang menghambat persetujuan tersebut menjadi sambungan listrik yang beroperasi: eksportir Indonesia harus memperbarui izinnya setiap lima tahun. Bank yang mendanai pembangkit listrik dan kabel transmisi berbiaya tinggi membutuhkan kepastian bahwa proyek-proyek tersebut dapat terus menjual listrik cukup lama untuk melunasi pinjaman.

Kesenjangan antara ambisi politik dan kepastian aturan komersial kini menjadi ciri utama Jaringan Listrik ASEAN (ASEAN Power Grid/APG). Lebih dari 70% dari 514 pengambil keputusan bisnis di kawasan yang disurvei pada Juli 2026 mengatakan kemajuan yang berarti akan meningkatkan kemauan mereka untuk berinvestasi dan berekspansi di Asia Tenggara. Sementara itu, lembaga kajian energi Ember memperkirakan setiap tahun keterlambatan setelah 2035 akan merugikan kawasan ini sebesar US$2,6 miliar.

Badan Energi Internasional (IEA) menempatkan pendanaan sebagai inti tantangan tersebut dalam laporan pendanaan APG yang diterbitkan pada 10 Maret 2026. Laporan itu menyerukan peningkatan investasi besar-besaran dalam 15 tahun ke depan dan menyebut pendekatan pendanaan serta model bisnis gagal mengimbangi proyek interkoneksi yang kian ambisius dan kompleks.

Kenaikan tagihan energi, gangguan terkait perang AS-Iran, dan berkembangnya infrastruktur kecerdasan buatan telah meningkatkan tekanan untuk merealisasikan proyek. Pemerintah dituntut membuat listrik lebih bersih, terjangkau, dan aman secara bersamaan. Bagi rumah tangga, pabrik, dan pusat data, tolok ukur praktisnya adalah apakah kesepakatan regional menghasilkan pasokan listrik yang andal atau sekadar putaran baru persetujuan bersyarat.

Jaringan regional mulai terbentuk, satu koneksi demi satu koneksi

ASEAN merancang jaringan ini pada 1997 dalam cetak biru ASEAN Vision 2020. Pusat Energi ASEAN menjelaskan inisiatif tersebut dalam ikhtisar jaringan listrik sebagai upaya yang berkembang dari koneksi antara dua negara menjadi pengaturan yang melibatkan kelompok negara yang lebih kecil. Tujuannya adalah memperkuat ketahanan energi, daya tahan, dan konektivitas regional.

Pembaruan jaringan 2025 dari lembaga tersebut, yang diterbitkan pada 27 November 2025, membahas kapasitas interkoneksi, dampak, dan kemajuan perdagangan listrik. Pada 2025, sembilan dari 18 proyek interkoneksi prioritas telah beroperasi dengan kapasitas sekitar 10 gigawatt (GW). Sebanyak 13,7 GW lainnya direncanakan pada 2040.

Interkonektor adalah sambungan transmisi yang memungkinkan listrik mengalir di antara sistem kelistrikan yang terpisah. Satu gigawatt setara dengan 1.000 megawatt (MW). Koneksi antarsistem memungkinkan negara dengan surplus pembangkit menjual listrik kepada negara tetangga yang membutuhkan pasokan lebih banyak, sehingga setiap negara tidak harus membangun pembangkit yang cukup untuk menghadapi semua kemungkinan kekurangan listrik sendirian.

Sumber energi terbarukan ASEAN membuat pertukaran ini menarik. Laos dan Vietnam memiliki sumber daya tenaga air, Indonesia dan Filipina memiliki energi panas bumi, sedangkan Malaysia dan Thailand berpotensi mengembangkan tenaga surya. Berbagi sumber daya tersebut dapat membantu menyeimbangkan perubahan angin dan sinar matahari, asalkan jaringan transmisi dan aturan operasional mampu menangani aliran listriknya.

Minat bisnis kuat, tetapi tingkat keyakinan beragam

Kantar melakukan survei pada Juli di Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Hasilnya, yang dirilis pada 12 Oktober, mencakup 514 perusahaan. Sekitar 60% di antaranya merupakan perusahaan besar dan 40% usaha kecil dan menengah. Responden mencakup pemilik, eksekutif senior, serta pengambil keputusan yang bertanggung jawab atas strategi energi atau keberlanjutan.

Responden Indonesia paling optimistis mengenai manfaat investasi: 84% mengatakan kemajuan APG yang berarti akan meningkatkan kemauan mereka untuk berinvestasi dan berekspansi. Angka yang sama mencapai 70% di Filipina maupun Malaysia.

Ekspektasi terhadap realisasi proyek lebih beragam. Di Vietnam, 80% memperkirakan kemajuan berarti akan tercapai dalam tiga hingga lima tahun, dibandingkan 54% di Filipina dan Malaysia, selisih 26 poin persentase. Kalangan bisnis melihat alasan komersial yang kuat bagi jaringan ini, tetapi tetap berhati-hati mengenai seberapa cepat pemerintah akan menyelesaikan persoalan praktisnya.

Biaya energi membantu menjelaskan perhatian tersebut. Survei menemukan 79% responden mengalami kenaikan biaya energi sejak awal 2026, paling sering sebesar 10% hingga 29%. Sebanyak 53% menunda atau menurunkan prioritas rencana dekarbonisasi, sedangkan 26% mempercepatnya. Secara keseluruhan, 87% memantau perkembangan APG, termasuk 49% yang mengikutinya dengan sangat saksama.

Mengapa pemberi pinjaman membutuhkan lebih dari sekadar izin listrik

Persyaratan Indonesia untuk memperbarui izin setiap lima tahun menggambarkan maksud investor ketika menyebut proyek harus layak dibiayai. Proyek yang layak dibiayai memiliki izin, pelanggan, dan pendapatan yang cukup pasti untuk menarik pendanaan. Pembangkit listrik atau kabel bawah laut dapat beroperasi selama puluhan tahun, sehingga ketidakpastian terkait pembaruan izin berulang memengaruhi kesediaan bank untuk memberikan pinjaman sejak awal.

Proyek impor listrik dari Indonesia ke Singapura juga menghadapi kesenjangan terkait perjanjian perdagangan listrik antarpemerintah yang dapat ditegakkan serta pengakuan sertifikat energi terbarukan lintas negara. Sertifikat tersebut mencatat atribut energi terbarukan dari pembangkitan listrik, sehingga perusahaan dapat menghitung energi bersih yang mereka beli.

Pemerintah juga harus menyepakati akses ke jaringan transmisi, biaya penyaluran listrik, penetapan harga, serta tanggung jawab jika pasokan terputus. Penyaluran listrik negara lain melalui jaringan domestik sering disebut wheeling. Eksportir, perusahaan utilitas negara transit, dan pembeli perlu mengetahui siapa yang membayar layanan tersebut dan apa yang terjadi saat pasokan kurang.

Laporan IEA pada Maret menelaah persoalan ini dari sudut pandang investor: bagaimana interkonektor didanai dalam praktik dan apa yang perlu diubah untuk menarik lebih banyak jenis investor. Dalam Pertemuan Menteri Energi ASEAN ke-44 di Manila, para menteri menyerukan percepatan persiapan proyek dan aturan yang lebih jelas agar proyek mencapai penutupan finansial, yaitu tahap ketika perjanjian pendanaan rampung dan dana dapat dicairkan.

Rute Laos menunjukkan pentingnya negara transit

Proyek Integrasi Listrik Laos-Thailand-Malaysia-Singapura menunjukkan peluang perdagangan listrik lintas beberapa negara sekaligus kesulitan mempertahankan kelangsungannya. Listrik tenaga air yang dihasilkan di Laos mencapai Singapura melalui jaringan Thailand dan Malaysia, sehingga kedua negara transit tersebut berperan penting.

Proyek ini dimulai sebagai inisiatif percontohan pada 2014 dan mulai beroperasi pada 2022. Pembaruannya pada 2024 tersendat akibat perselisihan mengenai pengaturan transmisi melalui Thailand dan Malaysia, yang diselesaikan pada Januari 2026.

Tonggak-tonggak utama menunjukkan bahwa koridor yang sudah terbentuk pun membutuhkan waktu lama untuk dikembangkan:

• 1997: ASEAN merancang jaringan regional dalam ASEAN Vision 2020.
• 2014: Inisiatif percontohan Laos-Thailand-Malaysia-Singapura dimulai.
• 2022: Perdagangan listrik melalui keempat negara mulai beroperasi.
• 2024: Pembaruan menghadapi perselisihan mengenai pengaturan transit.
• 2025: Kapasitas penyaluran meningkat dari 100 MW menjadi 200 MW.
• Januari 2026: Perselisihan transmisi diselesaikan.

Rencana sebelumnya membayangkan peningkatan perdagangan listrik awal sebesar 100 MW menjadi 300 MW; angka kapasitas yang lebih baru adalah 200 MW. Pengalaman koridor ini memberi tugas konkret bagi proyek-proyek mendatang: perjanjian harus mencakup setiap jaringan yang dilalui listrik, termasuk ketentuan pembaruannya.

Singapura menjadi ujian realisasi dalam waktu dekat

Singapura menargetkan impor sekitar 6 GW listrik rendah karbon pada 2035, naik dari target sebelumnya sebesar 4 GW. Keterbatasan lahan dan sumber energi terbarukan membuat impor menjadi bagian penting dalam mengurangi ketergantungan pada gas alam, yang memasok sekitar 95% pembangkitan listrik negara itu.

Daftar proyek telah berkembang di beberapa negara. Kesepakatan bersyarat yang diumumkan pada 2023 mencakup hingga 2.000 MW tenaga surya dari Indonesia, 1.200 MW tenaga angin lepas pantai dari Vietnam, serta 1.000 MW listrik dari Kamboja yang bersumber dari tenaga surya, angin, dan tenaga air pompa. Sistem tenaga air pompa menggunakan listrik untuk memompa air ke tempat yang lebih tinggi, lalu mengalirkannya melalui turbin saat listrik dibutuhkan.

Wood Mackenzie memperkirakan Singapura tidak akan mencapai target 6 GW meski telah memiliki persetujuan dan izin bersyarat. Pekerjaan yang masih harus dilakukan mencakup pendanaan, pembangunan pembangkit, infrastruktur transmisi, dan aturan komersial yang mengatur penyaluran listrik.

Ember memperkirakan penyelesaian interkonektor yang direncanakan dapat memungkinkan energi terbarukan memenuhi hampir separuh kebutuhan listrik Singapura pada 2035. Tanpa APG, pemodelannya menunjukkan Singapura perlu menambah 300 MW pembangkit berbahan bakar gas pada tahun tersebut.

Nevi Cahya Winofa, analis riset energi terbarukan dan ketenagalistrikan di Rystad Energy, menilai proyek impor Singapura sebagai peluang nyata untuk menunjukkan kemampuan merealisasikan proyek dan mendukung koridor lain, termasuk Proyek Integrasi Listrik Brunei-Indonesia-Malaysia-Filipina.

"Keberhasilan realisasi dapat membangun kepercayaan investor dan menjadi model bagi proyek lintas negara lainnya," katanya.

Pusat data Malaysia mengubah proyeksi menjadi tantangan bagi jaringan listrik

Malaysia menunjukkan betapa cepatnya permintaan baru dapat mengubah perencanaan kelistrikan. Hingga September 2025, sebanyak 49 pusat data telah menandatangani perjanjian pasokan listrik dengan Tenaga Nasional, dengan potensi permintaan puncak sekitar 7,1 GW. Konsumsi aktual telah mencapai sekitar 710 MW, dibandingkan 405 MW pada akhir 2024, naik sekitar 75%.

Pemerintah Malaysia memperkirakan permintaan pusat data dapat mencapai 12,9 GW pada 2030 dan 20,9 GW pada 2040. Penggunaan aktual sebesar 710 MW pada September 2025 sekitar sepersepuluh dari 7,1 GW yang tercakup dalam perjanjian pasokan. Artinya, perusahaan utilitas harus bersiap menghadapi potensi kenaikan besar seiring berkembangnya berbagai fasilitas.

Malaysia juga menempati posisi strategis dalam perdagangan regional. Semenanjung Malaysia terhubung dengan Thailand dan Singapura, sementara Sarawak terhubung dengan Kalimantan Barat di Indonesia. Malaysia merupakan satu-satunya perekonomian ASEAN yang membentang di dua dari tiga subsistem utama APG. Energy Exchange Malaysia menyediakan titik awal untuk penjualan listrik terbarukan ke Singapura.

IEA memproyeksikan permintaan listrik pusat data di seluruh Asia Tenggara akan meningkat lebih dari dua kali lipat antara 2024 dan 2030. Pelanggan besar dapat membantu mendanai pembangkit baru dengan berkomitmen membeli listrik selama bertahun-tahun. Di Malaysia, proyek tenaga surya dengan output maksimum 29,99 MW ke jaringan mulai beroperasi secara komersial pada Juli 2026, didukung perjanjian jual beli listrik virtual antara operator pusat data AirTrunk dan pengembang ib vogt. Perjanjian semacam ini memberi dukungan finansial bagi pembangkitan tanpa memerlukan jalur listrik fisik khusus menuju pembeli.

Ann Margret Francisco, direktur Asia Pasifik di Global Wind Energy Council, mengatakan permintaan industri baru harus diimbangi kebijakan, infrastruktur, dan harga listrik yang dapat diterapkan.

"AI dan industri baru menambah permintaan yang seharusnya dipasok dari energi terbarukan. Namun, permintaan saja tidak dapat membangun proyek," kata Francisco.

Ekspor juga harus menguntungkan konsumen domestik

Laos menghadapi dilema dalam menyeimbangkan ekspor tenaga air dengan pemadaman listrik yang kerap berdampak pada penduduknya sendiri. Indonesia mengatakan pada September bahwa pihaknya akan menunda kesepakatan APG hingga ketentuannya menguntungkan kedua belah pihak. Pemerintah membutuhkan pengaturan yang membuat ekspor menarik secara komersial sekaligus menjaga pasokan domestik tetap andal dan terjangkau.

Standar lingkungan juga menjadi bagian dari kesepakatan tersebut. Pembangkit listrik tenaga air dapat mengganggu aliran sungai, sedangkan pengembangan tenaga surya skala besar dapat memicu persaingan penggunaan lahan. Courtney Weatherby, wakil direktur dan peneliti di Stimson Center, menyerukan sertifikasi energi terbarukan dan standar lingkungan bersama agar dampak tersebut turut diperhitungkan dalam pembelian listrik.

DNV memperkirakan perdagangan listrik multilateral dapat menghemat US$800 miliar bagi ASEAN hingga 2050 dan mengurangi jejak lahan proyek listrik sebesar 13%, sebagian berkat dihindarinya pembangunan pembangkit dan penyimpanan domestik yang tidak perlu. Penghematan tersebut bergantung pada pembangunan yang terkoordinasi antarnegara.

Presiden perdagangan dan pasokan Shell, Andrew Smith, mengatakan pada 9 Oktober bahwa perluasan jaringan dibutuhkan seiring meningkatnya elektrifikasi, sembari menekankan pentingnya keandalan dan kerja sama pemerintah. Shell juga memperkirakan permintaan global gas alam cair akan naik sekitar 65% pada 2050. Karena itu, pemerintah mempertimbangkan investasi listrik bersih sekaligus kebutuhan berkelanjutan akan impor bahan bakar dan pasokan cadangan.

Kesepakatan Manila kini perlu pendanaan dan tenggat waktu

Para menteri energi ASEAN di Manila memajukan kerangka perencanaan APG yang diperkuat, melaporkan bahwa pekerjaan gugus tugas sebagian besar telah rampung, serta mendukung langkah-langkah untuk mengoperasionalkan pengaturan pendanaan jaringan. Bank Pembangunan Asia dan Bank Dunia mengumumkan inisiatif pendanaan khusus pada 2025. Pembahasan kerangka pengembangan kabel listrik bawah laut dijadwalkan dipercepat pada 2027.

Kebutuhan investasi jauh melampaui kabel internasional. IEA memperkirakan interkoneksi lintas negara membutuhkan US$27 miliar hingga 2040. ASEAN Energy Outlook edisi kesembilan memperkirakan kebutuhan investasi untuk transisi energi regional yang terkoordinasi sekitar US$400 miliar per tahun, mencakup infrastruktur dan teknologi energi yang jauh lebih luas.

ASEAN juga menghadapi target terukur yang kian dekat pada 2030. Energi terbarukan memasok 14,1% dari total energi primer pada 2024, dibandingkan target 30%, dan mencakup 33,7% dari kapasitas listrik terpasang, dibandingkan target 45%. Kapasitas terpasang mengukur output maksimum yang dapat dihasilkan peralatan; energi primer mencakup energi sebelum diubah menjadi listrik atau bentuk lain yang dapat digunakan.

Para pejabat bekerja dengan beberapa jangka waktu. Perkiraan kerugian tahunan Ember akibat keterlambatan menggunakan 2035 sebagai tolok ukur, sementara perencanaan jaringan yang lebih luas mengarah ke 2045. Para menteri telah membahas percepatan realisasi, tetapi belum mengumumkan satu tanggal penyelesaian yang dipercepat. Filipina dijadwalkan menjadi tuan rumah KTT ASEAN ke-49 pada 16 hingga 18 November 2026, yang memberi para pemimpin kesempatan berikutnya untuk memajukan komitmen.

India tengah menjajaki koneksi tambahan: koridor yang diusulkan sepanjang 3.000 kilometer untuk menyalurkan 2.000 MW dari Imphal ke Singapura melalui Myanmar, Thailand, dan Malaysia. Pembahasan juga mencakup potensi interkoneksi Filipina-Indonesia. Setiap rute yang diusulkan memperluas pasar potensial sekaligus menambah pemerintah dan jaringan yang harus menyepakati ketentuan penyaluran.

Kesepakatan yang lebih kecil dapat membangun pasar yang lebih besar

Mike Ng, kepala keberlanjutan grup OCBC, memandang kesepakatan antara dua negara sebagai langkah menuju sistem regional, alih-alih menunggu semua anggota bergerak bersama.

"Dengan mengulangi proses ini, proyek demi proyek, koridor demi koridor, saya pribadi percaya APG akan terbentuk secara alami," kata Ng.

Pendekatan tersebut menuntut proyek-proyek awal menetapkan aturan yang dapat digunakan kembali untuk izin, biaya transit, sertifikat, dan gangguan pasokan. Informasi yang lebih baik juga diperlukan. Monalisa Dimalanta, mantan regulator energi Filipina, menyerukan portal data nasional untuk melengkapi ASEAN Energy Database System, sehingga investor dan masyarakat dapat memahami permintaan, pasokan, dan perkembangan proyek.

Dimalanta, mantan ketua Komisi Regulasi Energi Filipina dan Dewan Energi Terbarukan Nasional, menjelaskan tugas mendesak tersebut secara praktis.

"Jaringan Listrik ASEAN harus beralih dari garis-garis di peta menjadi proyek yang dapat didanai dan dibangun," katanya.

Kawasan ini telah memiliki sambungan yang beroperasi, pembeli yang berminat, dan sumber daya energi terbarukan yang besar. Kemajuan berikutnya bergantung pada upaya mengubah berbagai elemen tersebut menjadi kontrak jangka panjang dan infrastruktur yang rampung, sembari memastikan konsumen domestik memperoleh akses andal terhadap listrik yang diproduksi negara mereka.

Poin Utama

• Lebih dari 70% dari 514 perusahaan yang disurvei mengatakan kemajuan APG akan meningkatkan kemauan mereka untuk berinvestasi dan berekspansi.
• Pembaruan izin ekspor Indonesia setiap lima tahun menjadi persoalan pendanaan bagi impor listrik bersih Singapura.
• Sembilan dari 18 proyek interkoneksi prioritas telah beroperasi pada 2025, dengan kapasitas sekitar 10 GW.
• Singapura menargetkan impor 6 GW listrik rendah karbon pada 2035, tetapi Wood Mackenzie memperkirakan target itu tidak akan tercapai.
• Ember memperkirakan setiap tahun keterlambatan setelah 2035 menimbulkan kerugian regional tahunan sebesar US$2,6 miliar.
• Tonggak berikutnya mencakup KTT ASEAN pada November 2026 dan kelanjutan pembahasan kerangka kabel bawah laut pada 2027.