Permintaan Domestik Mencakup Dua Pertiga Paparan Deforestasi dari Minyak Sawit Indonesia

Pasar minyak sawit terbesar Indonesia kini ada di dalam negeri

Indonesia mengonsumsi 24,6 juta ton minyak sawit di dalam negeri pada 2024, rekor yang setara dengan 53% produksi, dan permintaan tersebut terkait dengan 67% paparan deforestasi sektor ini. Jejak yang dikaitkan dengan pembelian domestik mencapai 629.000 hektare, dibandingkan dengan 71.400 hektare yang dikaitkan dengan India, tujuan ekspor terbesar Indonesia. Artinya, jejak domestik sekitar 8,8 kali lebih besar.

Temuan yang dipaparkan Trase dan mitranya di Indonesia, Auriga Nusantara, di Jakarta pada 13 Oktober 2026 itu mengalihkan perhatian kepada pembeli di dalam negeri produsen minyak sawit terbesar dunia. Standar ekspor dan komitmen perusahaan untuk melindungi hutan mencakup sebagian besar perdagangan internasional, tetapi pasar terbesar kini berada di Indonesia. Para peneliti menginginkan keterbukaan yang lebih baik mengenai pembeli dan lokasi sumber pasokan.

Analisis minyak sawit terbaru Trase mengkaji rantai pasok pada 2023 dan 2024, bersama data kehilangan hutan untuk 2025. Analisis itu mendapati produksi mencapai 47 juta ton pada 2024, sementara konversi hutan baru untuk perkebunan sawit tetap jauh di bawah tingkat historis, yakni sekitar 32.000 hektare.

Angka-angka tersebut menggambarkan hal yang berbeda. Angka 629.000 hektare yang dikaitkan dengan permintaan domestik merupakan ukuran paparan deforestasi, bukan luas hutan yang dibuka untuk memenuhi kebutuhan pembeli domestik pada 2024. Pendekatan risiko Trase menghubungkan produksi dan perdagangan saat ini dengan pembukaan hutan di masa lalu dalam cakupan perkebunan. Kehilangan hutan tahunan mengukur konversi baru selama tahun tertentu. Mencampuradukkan keduanya akan sangat melebih-lebihkan luas pembukaan hutan pada tahun tersebut.

Perbedaan ini juga menjelaskan ketegangan utama dalam temuan tersebut: Indonesia dapat memproduksi lebih banyak minyak sawit dengan deforestasi baru yang jauh lebih rendah dibandingkan masa lalu, sementara rantai pasoknya saat ini tetap memiliki jejak kehilangan hutan yang signifikan dan emisi berkelanjutan dari lahan gambut yang dikeringkan.

Kebijakan bahan bakar mendorong pergeseran ke pasar domestik

Porsi produksi minyak sawit Indonesia yang digunakan di dalam negeri meningkat dari 32% pada 2018 menjadi 40% pada 2020, lalu 44% pada 2022 dan 53% pada 2024. Itu merupakan kenaikan 21 poin persentase dalam enam tahun. Permintaan domestik mencakup konsumsi pangan dan pengolahan industri, bukan hanya minyak goreng.

Trase mengidentifikasi mandat biodiesel B35 dan Kewajiban Pasar Domestik sebagai faktor yang mendorong permintaan pada 2024. B35 mengacu pada solar yang mengandung 35% biodiesel. Kewajiban Pasar Domestik mewajibkan produsen mengalokasikan sebagian minyak sawit mereka ke pasar domestik sebelum mengekspor. Kebijakan ini bertujuan mendukung ketahanan energi dan pasokan dalam negeri, tetapi juga membuat keputusan pembelian di Indonesia semakin penting bagi perlindungan hutan.

Menurut data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia yang dikutip dalam analisis Trase sebelumnya, lebih dari separuh konsumsi minyak sawit domestik pada 2022 digunakan untuk biodiesel dan oleokimia. Oleokimia adalah bahan kimia yang dibuat dari minyak dan lemak untuk produk seperti sabun dan deterjen. Analisis terbaru tidak menyajikan perincian setara untuk 2024, sehingga tidak menunjukkan berapa banyak paparan deforestasi domestik pada tahun tersebut yang secara khusus terkait dengan produksi bahan bakar.

Trase mencatat pengumuman pemerintah pada Juni 2026 untuk beralih ke B50, yang mengandung 50% biodiesel. Jadwal penerapan B50 selanjutnya menyebut pemberlakuan hukum pada 1 Juli, peluncuran pada 9 Juli, dan penerapan penuh yang dijadwalkan pada 1 Oktober. Semua itu merupakan tahapan terpisah, bukan tanggal yang saling bertentangan untuk satu peristiwa.

Penilaian terpisah yang dipimpin Yayasan Madani Berkelanjutan memperkirakan pasokan biodiesel dan bioetanol dapat mencapai 26,6 juta kiloliter pada 2030, sementara permintaan transportasi jalan raya mencapai 42 juta kiloliter. Kesenjangan proyeksi itu berkaitan dengan keseimbangan bahan bakar yang lebih luas, bukan perkiraan deforestasi akibat minyak sawit. Meski demikian, angka tersebut menunjukkan mengapa target ekspansi perlu dinilai berdasarkan batas pasokan.

Data yang dilacak dan rentang waktunya

Kumpulan data minyak sawit Trase mencakup 2018 hingga 2024 dan terakhir diperbarui pada 9 Oktober 2026. Pratinjaunya mencantumkan 2.362.886 catatan dan 34 kolom, termasuk tahun perdagangan, pabrik pengolahan, kilang, dan provinsi produksi. Data dan metodologi yang menyertainya tercatat sebagai versi 1.2.5.

Kronologi berikut memisahkan tahun yang diukur dari perkembangan kebijakan dan tanggal publikasi setelahnya:

• 2018: Penggunaan domestik mencapai 32% dari produksi minyak sawit Indonesia.
• 2022: Penggunaan domestik mencapai 44%, sementara deforestasi untuk perkebunan sawit industri sedikit meningkat dari titik terendah pada 2021.
• 2024: Konsumsi domestik mencapai 24,6 juta ton, dan deforestasi tahunan akibat perkebunan sawit sekitar 32.000 hektare.
• 2025: Deforestasi akibat perkebunan sawit di Papua meningkat menjadi lebih dari 7.300 hektare.
• Juni 2026: Pemerintah mengumumkan rencana penerapan B50.
• 9 Oktober 2026: Trase memperbarui kumpulan data rantai pasok.
• 13 Oktober 2026: Trase dan Auriga memaparkan temuan di Jakarta.

Penurunan pembukaan hutan nasional menyamarkan tekanan di Papua

Analisis terbaru menyebut deforestasi tahunan akibat perkebunan sawit pada 2024 sekitar 81% lebih rendah dibandingkan rata-rata 166.544 hektare pada 2008 hingga 2015. Penurunan ini signifikan meskipun produksi tetap tinggi. Namun, itu bukan berarti konversi hutan baru telah berhenti atau penurunan terjadi tanpa terputus.

Ada pula catatan terkait penyebutan 2024 sebagai titik terendah dalam sejarah. Penjelasan terbaru Trase menggunakan istilah itu untuk angka 32.000 hektare, tetapi pembahasannya juga menyebut 2021 sebagai titik terendah, yang kemudian diikuti kenaikan kecil. Analisis minyak sawit 2024 Trase mencatat kenaikan 18% deforestasi untuk perkebunan sawit industri pada 2022. Temuan yang konsisten adalah bahwa pembukaan hutan belakangan ini tetap mendekati tingkat terendah historis, bukan bahwa setiap tahun berturut-turut mencatat angka minimum baru.

Pola geografisnya lebih mengkhawatirkan. Deforestasi tahunan akibat perkebunan sawit di Papua meningkat dari sekitar 3.600 hektare pada 2024 menjadi lebih dari 7.300 hektare pada 2025. Berdasarkan angka yang dibulatkan itu, kenaikannya sekitar 3.700 hektare atau lebih dari 100%. Kalimantan menyumbang 56% dari deforestasi sawit nasional pada 2025.

Penelitian sebelumnya menemukan bahwa empat provinsi di Kalimantan menyumbang 72% deforestasi sawit industri selama 2018 hingga 2022. Rata-rata regional itu tidak sepenuhnya sebanding dengan angka untuk satu tahun yang lebih baru, tetapi keduanya menunjukkan bahwa Kalimantan merupakan kawasan utama konversi hutan. Sumatra dan Kalimantan secara bersama-sama menyumbang hampir 96% produksi minyak sawit Indonesia.

Penilaian sebelumnya juga mengidentifikasi 2,4 juta hektare hutan utuh di dalam konsesi kelapa sawit. Temuan tersebut berasal dari penelitian terdahulu, bukan inventarisasi terbaru pada 2026. Hal itu menunjukkan mengapa rendahnya pembukaan hutan tahunan saja belum cukup untuk menjawab persoalan risiko di masa depan: lahan yang dialokasikan untuk sawit masih dapat memiliki tutupan hutan.

India memimpin pasar ekspor, Pakistan menyalip China

India tetap menjadi pasar minyak sawit luar negeri terbesar Indonesia pada 2024, dengan menerima 4,37 juta ton. Volume itu 21% lebih rendah dibandingkan 2023 dan 32% di bawah puncak pada 2018. Karena itu, dominasi permintaan domestik mencerminkan peningkatan konsumsi di dalam negeri sekaligus melemahnya pembelian di sejumlah pasar ekspor utama.

Pakistan menjadi tujuan terbesar kedua setelah pengiriman meningkat 20% menjadi 3,15 juta ton. China turun ke posisi ketiga setelah pengiriman merosot 44%, dari 4,47 juta ton pada 2023 menjadi 2,48 juta ton pada 2024. Trase mengaitkan penurunan di China dengan peralihan pembeli ke minyak kedelai domestik yang lebih murah, sedangkan keterbatasan kapasitas produksi domestik Pakistan menopang ketergantungannya pada impor.

Pengiriman ke Uni Eropa turun dari 3,78 juta ton pada 2018 menjadi 1,9 juta ton pada 2024, atau berkurang sekitar setengahnya. Trase mengaitkan penurunan itu terutama dengan Arahan Energi Terbarukan Uni Eropa, yang dikenal sebagai RED II, yang secara bertahap menghentikan penggunaan bahan bakar nabati berbasis minyak sawit karena kekhawatiran deforestasi, serta komitmen pengadaan perusahaan yang lebih ketat.

Analisis sebelumnya menemukan bahwa Indonesia, China, dan India secara bersama-sama menyumbang 75% paparan deforestasi minyak sawit Indonesia pada 2021 dan 2022. Paparan per ton dari pasokan mereka kira-kira dua kali lipat dibandingkan pengiriman ke Uni Eropa. Angka-angka terdahulu ini membantu menjelaskan mengapa upaya yang hanya berfokus pada impor Eropa tidak dapat menangani bagian terbesar dari jejak hutan sektor tersebut.

Empat kelompok mendominasi ekspor, tetapi catatan yang hilang bertambah

Royal Golden Eagle, Sinar Mas, Musim Mas, dan Wilmar secara bersama-sama menyumbang 52% volume ekspor minyak sawit Indonesia pada 2024. Royal Golden Eagle menjadi eksportir terbesar dengan pangsa 15,5%, setelah berada di peringkat keempat pada 2018.

Di antara eksportir menengah, KPN Corp naik dari posisi ke-15 pada 2018 ke posisi ketujuh pada 2024. Permata Hijau bergerak ke arah sebaliknya, turun dari posisi kelima ke posisi ke-12. Pergeseran ini penting karena transparansi sumber pasokan perlu mencakup lebih dari sekadar daftar kelompok perusahaan terbesar yang tidak banyak berubah.

Pada saat yang sama, porsi volume ekspor yang diklasifikasikan Trase sebagai tidak diketahui naik dari kurang dari 1% pada 2018 menjadi hampir 17% pada 2024. Trase mengaitkan kesenjangan ini dengan hilangnya catatan pengiriman dalam data perdagangan. Klasifikasi tidak diketahui bukan bukti bahwa pengiriman berasal dari lahan yang dibuka secara ilegal, tetapi membatasi kemampuan untuk menghubungkan perdagangan dengan pemasok dan paparan lingkungan.

Peneliti Trase Adelina Chandra menyerukan pelaporan yang lebih baik mengenai pembeli domestik dan akses publik ke lokasi sumber pasokan mereka. Dengan konsumsi domestik yang kini melampaui separuh produksi, pengungkapan yang terutama dirancang untuk ekspor membuat bagian besar pasar lebih sulit ditelusuri.

Investigasi terpisah tentang pelabelan keliru minyak sawit menyoroti dugaan bahwa eksportir menyamarkan minyak sawit sebagai limbah pabrik untuk menghindari pajak yang lebih tinggi. Investigasi itu tidak menjelaskan hilangnya catatan pengiriman yang ditemukan Trase, dan pembeli Eropa tidak dituduh mengetahui skema tersebut. Kasus itu menggambarkan persoalan verifikasi yang berbeda: mengetahui kategori yang dinyatakan untuk suatu produk belum tentu cukup untuk memastikan apa yang bergerak melalui rantai pasok.

Komitmen perlindungan hutan mencakup perdagangan, tetapi belum membuktikan manfaat tambahan

Perusahaan dengan komitmen resmi untuk menghindari deforestasi mencakup hampir 93% ekspor minyak sawit Indonesia yang tercatat pada 2024. Penelitian sebelumnya menempatkan cakupan tersebut di atas 85%. Persentase ini mengacu pada perdagangan yang diamati atau tercatat, sebuah catatan penting karena porsi yang tidak diketahui terus bertambah.

Bukti terkait kinerja perlu ditafsirkan dengan cermat. Dalam penilaian SEI 2022, risiko deforestasi per ton pada eksportir yang memiliki komitmen semacam itu tercatat 70% dari risiko pada pesaing mereka. Robert Heilmayr dari University of California Santa Barbara, yang memimpin penelitian Trase, menyampaikan hasil tersebut saat peluncurannya.

"Ini adalah bukti jelas pertama mengenai hubungan antara komitmen nol deforestasi (ZDC) dan risiko deforestasi yang lebih rendah dalam rantai pasok minyak sawit," kata Dr Robert Heilmayr.

Analisis berikutnya menemukan intensitas deforestasi tahunan yang serupa pada eksportir dengan dan tanpa komitmen: masing-masing 0,27 dan 0,23 hektare per 1.000 ton. Penjelasan terbaru Trase juga melaporkan bahwa konsesi yang terkait dengan komitmen mempertahankan deforestasi tahunan di bawah 1% selama 2018 hingga 2020, tetapi tidak menunjukkan penurunan tambahan dibandingkan konsesi tanpa komitmen.

Temuan-temuan tersebut mengukur hal yang berbeda, pada periode dan dengan unit analisis yang berbeda. Jejak pembukaan hutan di masa lalu yang lebih rendah tidak sama dengan tingkat pembukaan tahunan yang lebih rendah, dan tak satu pun dari kedua perbandingan itu dengan sendirinya membuktikan apa yang akan terjadi tanpa komitmen tersebut. Trase juga membuka kemungkinan bahwa komitmen memengaruhi praktik di luar perusahaan peserta, dampak yang berada di luar cakupan perbandingan.

Emisi gambut berlanjut meski pembukaan hutan melambat

Penurunan permukaan gambut yang terkait dengan perkebunan sawit melepaskan hampir 148 juta ton setara karbon dioksida pada 2024. Bersama kebakaran gambut, hal itu menyumbang hampir 85% dari emisi sektor yang dinilai Trase. Setara karbon dioksida menyatakan dampak pemanasan dari berbagai gas rumah kaca dalam satuan yang sama.

Gambut terbentuk dari akumulasi bahan organik di lahan basah. Pengeringan untuk budidaya membuat bahan tersebut terpapar proses penguraian, yang melepaskan karbon dan menyebabkan permukaan tanah turun. Gambut yang kering juga lebih rentan terbakar. Proses-proses ini dapat berlanjut lama setelah konversi lahan awal, sehingga penurunan deforestasi baru tidak otomatis diikuti penurunan emisi yang sebanding.

Trase memperkirakan rata-rata emisi tahunan yang dinilai mencapai 215 juta ton setara karbon dioksida selama 2015 hingga 2024, mencakup konversi lahan, penurunan permukaan gambut, dan kebakaran gambut. Komponen konversi lahan turun 58% selama periode tersebut. Angka-angka ini bukan perhitungan lengkap seluruh tahapan, mulai dari input pertanian hingga pemurnian, transportasi, dan penggunaan akhir.

Penilaian emisi 2024 Stockholm Environment Institute melaporkan rata-rata lebih awal sebesar 220 juta ton per tahun untuk produksi industri selama 2015 hingga 2022, dengan penurunan permukaan gambut dan kebakaran menyumbang hampir 92%. Angka terbaru sebesar 85% mengacu pada 2024, bukan rata-rata historis yang sama, sehingga kedua persentase itu tidak seharusnya diperlakukan sebagai ukuran langsung peningkatan kinerja.

Luas areal produktif sawit di lahan gambut meningkat dari sekitar 1,28 juta hektare pada 2015 menjadi 1,64 juta hektare pada 2024, atau sekitar 28%. Luas akumulatif ini menjelaskan mengapa mencegah konversi baru di lahan gambut dan mengelola lahan yang sudah dikeringkan merupakan dua tugas iklim yang berbeda.

Risiko kebakaran dan dukungan bagi petani menunjukkan masih banyak pekerjaan

Analisis terbaru Trase mengutip data MapBiomas Fire Monthly yang mencatat 677.743 hektare terbakar antara Januari dan Agustus 2026. Angka itu menggambarkan luas lahan terbakar di Indonesia, bukan lahan yang terbukti terbakar akibat perkebunan sawit. Meski demikian, Direktur Eksekutif Auriga Timer Manurung mengatakan pemetaan MapBiomas Indonesia menunjukkan konsesi sawit mencatat kebakaran terbanyak di antara konsesi sektor ekstraktif.

Trase juga memaparkan operasi darurat di darat dan udara di enam provinsi selama Agustus 2026 serta lebih dari 60 hari berturut-turut tanpa hujan di Kalimantan Selatan, berdasarkan catatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Rekomendasinya mencakup penguatan penegakan perlindungan hutan dan gambut, pembasahan kembali, serta restorasi.

Bagi petani, tantangannya berbeda, tetapi saling berkaitan. Pekebun kecil mengelola 32% perkebunan kelapa sawit dan menghasilkan 35% minyak sawit Indonesia. Peremajaan pohon yang sudah tua dapat meningkatkan produksi di lahan yang ada, tetapi petani menghadapi ketidakpastian hak atas tanah, keterlacakan yang lemah, dan masa tanpa pendapatan panen selama pohon sawit baru tumbuh.

Program Peremajaan Sawit Rakyat, yang dikenal sebagai PSR, menggandakan hibahnya menjadi Rp 60 juta per hektare pada 2024. Namun, program itu hanya menjangkau 41% dari target 120.000 hektare pada tahun tersebut dan 31% pada 2025. Jika persentase yang dilaporkan itu diterapkan pada target, luasnya masing-masing sekitar 49.200 hektare dan 37.200 hektare.

Target tahunan diturunkan menjadi 50.000 hektare pada 2026, dengan 20.229 hektare diremajakan hingga Agustus, sekitar 40,5% dari target yang lebih kecil tersebut. Kepemilikan yang tidak terdokumentasi, tumpang tindih dengan kawasan hutan yang ditetapkan secara hukum, dan hilangnya pendapatan selama peremajaan masih menjadi hambatan. Kampanye penyitaan perkebunan yang lebih luas membuat status lahan sangat penting, meskipun Trase tidak menghitung dampaknya terhadap partisipasi dalam PSR.

Cakupan akuntabilitas yang lebih kuat

Temuan ini menunjukkan tiga prioritas yang saling berkaitan: meningkatkan keterlacakan sumber pasokan domestik, melindungi hutan yang tersisa, dan mengurangi emisi dari lahan gambut yang telah dibudidayakan. Kemajuan pada satu aspek tidak menggantikan aspek lainnya. Komitmen ekspor tidak mencakup pembelian domestik yang tidak diungkapkan, sementara rendahnya pembukaan hutan baru tidak menghentikan emisi dari lahan yang dikeringkan bertahun-tahun lalu.

Dampak ekonominya besar. Trase menyebut kontribusi sektor ini sekitar 4,5% terhadap PDB Indonesia, pendapatan ekspor sebesar US$27,8 miliar pada 2024, serta lebih dari 16,5 juta lapangan kerja langsung dan tidak langsung. Karena itu, peningkatan akuntabilitas juga melibatkan petani dan industri domestik, selain pedagang internasional.

Sejumlah keputusan dan pengukuran masih belum tuntas. Analisis tersebut tidak menyajikan peta lengkap pembeli domestik, perincian paparan deforestasi pada 2024 antara pangan dan bahan bakar, ataupun perkiraan tambahan jejak hutan akibat B50. Analisis itu membahas perdebatan mengenai revisi UU Kehutanan dan undang-undang tentang masyarakat adat tanpa menyebut tanggal pemungutan suara. Angka kebakaran dan peremajaan hingga Agustus 2026 merupakan data parsial sepanjang tahun, bukan hasil akhir.

Bagi pekebun kecil, keterlacakan yang lebih baik harus disertai pengakuan hak atas tanah yang mudah diakses dan dukungan praktis untuk peremajaan. Jika tidak, persyaratan yang lebih ketat, termasuk yang tercantum dalam Regulasi Deforestasi Uni Eropa, berisiko mengecualikan petani yang tidak dapat mendokumentasikan lahan dan jalur pasokan mereka, sekalipun mereka meningkatkan produksi di perkebunan yang sudah ada.

Poin Utama

• Konsumsi domestik mencapai 24,6 juta ton, atau 53% dari produksi minyak sawit Indonesia, pada 2024.
• Pembelian domestik mencakup 67% paparan deforestasi, sekitar 8,8 kali jejak yang dikaitkan dengan India.
• Paparan yang dikaitkan dengan pembukaan hutan di masa lalu berbeda dari sekitar 32.000 hektare yang baru dibuka untuk perkebunan sawit pada 2024.
• Deforestasi akibat perkebunan sawit di Papua meningkat lebih dari dua kali lipat pada 2025, sementara Kalimantan menyumbang 56% pembukaan hutan nasional.
• Empat kelompok perusahaan menangani 52% ekspor, sementara hampir 17% volume ekspor diklasifikasikan sebagai tidak diketahui.
• Penurunan permukaan gambut dan kebakaran menghasilkan hampir 85% emisi sektor yang dinilai pada 2024.
• Program peremajaan pekebun kecil tidak mencapai target meski hibah meningkat, sementara dokumentasi lahan dan hilangnya pendapatan tetap menjadi hambatan.