Korea Selatan Berencana Memindahkan 44 Lembaga Pemerintah dan 9.929 Pegawai Negeri ke Sejong pada 2031

Hampir 10.000 posisi pemerintahan akan dipindahkan ke Sejong

Korea Selatan berencana memindahkan 44 lembaga pemerintah pusat dan 9.929 posisi pegawai negeri dari wilayah metropolitan Seoul ke Sejong antara 2027 dan 2031. Langkah ini akan membawa urusan luar negeri, pertahanan, kebijakan keuangan, dan fungsi investigasi utama ke kota administratif tersebut. Kementerian Dalam Negeri dan Keselamatan mengumumkan rencana terperinci pada 13 Oktober, dengan membagi pemindahan antara lembaga yang dapat menggunakan kantor sewaan dan lembaga yang membutuhkan gedung baru.

Kelompok pertama terdiri atas 27 lembaga dengan 2.995 pegawai, yang dijadwalkan mulai menempati kantor sewaan pada 2027. Sebanyak 17 lembaga lainnya, dengan total 6.934 posisi, akan pindah setelah kantor khusus dibangun, dengan target penyelesaian pada 2031. Artinya, hampir 70% dari pemindahan tenaga kerja yang direncanakan bergantung pada pembangunan gedung, bukan ketersediaan ruang kantor yang sudah ada.

Pemerintah memperkirakan biaya pembangunan mencapai 3,1 triliun won. Perkiraan terpisah sebesar 89,7 miliar won mencakup kantor sementara dan bantuan relokasi pada 2027 saja, sementara biaya sewa tambahan diperkirakan timbul sebelum gedung permanen siap. Lima kementerian juga memerlukan perubahan undang-undang yang saat ini mengecualikan mereka dari relokasi.

Menteri Dalam Negeri Yun Ho-jung menyebut pemindahan ini sebagai strategi untuk mengurangi pemusatan di wilayah ibu kota dan meningkatkan koordinasi antarkementerian. Pemerintah meninjau 142 lembaga administratif di Seoul dan kawasan metropolitan sekitarnya sebelum menyusun rencana tersebut, menyusul pedoman relokasi yang diumumkan pada 3 September serta konsultasi dengan lembaga dan para ahli.

Usulan ini berskala besar, tetapi belum merupakan keputusan pemindahan final bagi setiap lembaga. Perubahan undang-undang, persetujuan anggaran, pemilihan kantor, dan konsultasi yang diwajibkan secara hukum masih harus dilakukan sebelum jadwal yang diumumkan dapat diterapkan. Lembaga yang terkait langsung dengan kepresidenan, sejumlah institusi publik, serta badan yang memberikan layanan kepada warga setempat ditangani secara terpisah.

Lembaga mana yang akan pindah lebih dulu?

Enam lembaga dijadwalkan pindah pada paruh pertama 2027: komisi komunikasi, Komisi Perlindungan Informasi Pribadi, Komisi Keselamatan dan Keamanan Nuklir, Komisi Hak Asasi Manusia Nasional, Komisi Pendidikan Nasional, dan Badan Warga Korea di Luar Negeri. Sumber berbahasa Inggris menggunakan nama yang berbeda untuk badan komunikasi tersebut, termasuk Korea Communications Commission dan Korea Media and Communications Commission.

Komisi Jasa Keuangan akan menyusul pada paruh kedua 2027, bersama 18 institusi lainnya, termasuk badan yang berafiliasi dengan kementerian dan komite penasihat. Kementerian Kehakiman serta Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga juga termasuk dalam kelompok 27 lembaga, tetapi jadwal mereka bergantung pada perubahan undang-undang relokasi.

Perbedaan ini penting saat membaca jadwal: enam lembaga pada paruh pertama dan 19 pada paruh kedua mencakup 25 institusi. Dua kementerian yang jadwalnya bergantung pada legislasi membuat jumlah kelompok awal yang direncanakan menjadi 27. Pencantuman mereka bukan berarti tanggal pemindahan sudah ditetapkan.

Sebanyak 17 institusi yang tersisa membutuhkan fasilitas yang sesuai untuk kegiatan investigasi, keamanan, pengawasan, atau pengendalian. Di antaranya adalah Kementerian Luar Negeri, Kementerian Unifikasi dan Kementerian Pertahanan Nasional, Dewan Audit dan Inspeksi, Badan Kepolisian Nasional, Badan Investigasi Kejahatan Berat, serta Kantor Investigasi Korupsi Pejabat Tinggi. Sembilan institusi afiliasi, termasuk Institut Nasional Sejarah Korea dan Akademi Diplomatik Nasional Korea, juga masuk kelompok ini.

Sejumlah sumber berbeda dalam menyebut badan kejaksaan yang tercantum dalam daftar: perincian pengumuman asli menyebut Public Prosecution Office, sementara beberapa laporan berbahasa Inggris menyebut Prosecution Service. Usulan relokasi ini sendiri tidak menetapkan perubahan kelembagaan yang mendasari perbedaan istilah tersebut.

Jadwal berlanjut hingga setelah 2031

Pemindahan lembaga merupakan bagian dari rangkaian proyek yang lebih panjang. Kantor kepresidenan di Sejong ditargetkan selesai pada 2029, sedangkan gedung Majelis Nasional di Sejong dijadwalkan pada 2033. Penyelesaian salah satu gedung tersebut tidak boleh disamakan dengan pemindahan penuh kepresidenan atau badan legislatif yang telah dipastikan.

• 2012: Kantor Perdana Menteri menjadi lembaga pemerintah pusat pertama yang pindah ke Sejong.
• 2012 hingga 2014: Relokasi besar sebelumnya memindahkan 43 lembaga dan 14.731 posisi, menurut sejumlah sumber.
• 3 September: Pemerintah mengumumkan pedoman untuk putaran relokasi kedua.
• 13 Oktober: Kementerian Dalam Negeri mengumumkan daftar lembaga dan jadwal bertahap secara terperinci.
• 2027: Tahap penggunaan kantor sewaan dijadwalkan dimulai, bersamaan dengan usulan pendanaan untuk pekerjaan desain awal.
• 2029: Kantor kepresidenan Sejong ditargetkan selesai.
• 2031: Lembaga yang membutuhkan kantor baru dijadwalkan menyelesaikan pemindahan.
• 2033: Gedung Majelis Nasional di Sejong ditargetkan selesai.

Tahap-tahap berikutnya berlangsung melewati masa jabatan Presiden Lee Jae-myung, yang berakhir pada Juni 2030. Saat ditanya mengenai kesinambungan proyek, pejabat pemerintah menyatakan niat untuk memulai pembangunan sebelum masa jabatan tersebut berakhir. Dimulainya pekerjaan konstruksi akan menjadi bentuk komitmen praktis, tetapi tidak menghilangkan kebutuhan akan anggaran dan keputusan pelaksanaan selanjutnya.

Perkiraan biaya pembangunan belum mencakup seluruh pengeluaran

Pengeluaran terbesar yang diumumkan adalah perkiraan 3,1 triliun won untuk kantor pemerintah baru. Angka ini mencakup gedung bagi institusi yang memerlukan fasilitas khusus dan kantor permanen kelak bagi lembaga yang awalnya menggunakan ruang sewaan. Pemerintah bermaksud memasukkan sekitar 28,6 miliar won untuk desain awal dalam anggaran 2027.

Perkiraan 89,7 miliar won untuk 2027 mencakup penyewaan, penyiapan, dan operasional kantor sementara, serta bantuan relokasi pegawai. Pejabat memperkirakan biaya sewa terkait akan berlanjut selama tiga hingga empat tahun lagi selagi gedung permanen diselesaikan.

Jika digabungkan, dua perkiraan utama tersebut berjumlah 3,1897 triliun won, belum termasuk biaya kantor sementara untuk tahun-tahun berikutnya. Hitungan itu bukan anggaran akhir proyek. Alokasi desain awal tidak seharusnya ditambahkan lagi sebagai pengeluaran terpisah tanpa kejelasan apakah biaya tersebut sudah termasuk dalam perkiraan pembangunan.

Biaya dapat berubah bergantung pada lokasi setiap lembaga, luas fasilitas, pengadaan lahan, dan desain akhir. Pemerintah harus membahas pengaturan pendanaan dengan Majelis Nasional, yang juga akan mempertimbangkan perubahan hukum yang diperlukan untuk sejumlah pemindahan.

Penggunaan kompleks pemerintahan di Seoul dan Gwacheon pada masa mendatang belum diputuskan. Sebuah kajian sedang menelaah pemanfaatannya dalam jangka menengah dan panjang. Salah satu kemungkinannya adalah menampung lembaga administratif lokal khusus dan institusi lain yang saat ini beroperasi di tempat lain di Seoul dan Provinsi Gyeonggi. Belum ada rencana penggunaan kembali yang diumumkan secara final.

Lima kementerian memerlukan perubahan undang-undang

Undang-undang yang mengatur pembangunan Sejong saat ini mengecualikan lima kementerian dari relokasi: Luar Negeri, Unifikasi, Pertahanan Nasional, Kehakiman, serta Kesetaraan Gender dan Keluarga. Pemindahan mereka memerlukan amendemen terhadap Undang-Undang Khusus tentang Pembangunan Kota Administratif Multifungsi, yang dalam sejumlah sumber juga disebut Undang-Undang Khusus tentang Pembangunan Kota Sejong.

Pengecualian tersebut mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi pada 2004 yang menolak undang-undang ibu kota administratif sebelumnya, serta pengaturan selanjutnya untuk membangun Sejong. Kedekatan dengan presiden, akses diplomatik, dan tanggung jawab keamanan turut membentuk keputusan mengenai institusi yang tetap berada di wilayah ibu kota.

Tiga amendemen terhadap undang-undang pembangunan Sejong sedang menunggu pembahasan di Majelis Nasional. Pemerintah ingin perubahan tersebut disahkan dalam masa sidang reguler parlemen, meski belum ada tanggal pemungutan suara yang dipastikan. Jadwal Kementerian Kehakiman dan Kementerian Kesetaraan Gender secara tegas bergantung pada proses tersebut.

Kementerian Dalam Negeri juga berencana berkonsultasi dengan lembaga terkait, menggelar dengar pendapat publik, dan menjalankan prosedur hukum lainnya sebelum merevisi serta mengumumkan rencana relokasi secara resmi. Wali Kota Sejong Cho Sang-ho secara terpisah menyerukan pengesahan Undang-Undang Khusus Ibu Kota Administratif dalam masa sidang reguler. Permintaannya berkaitan dengan landasan hukum yang lebih luas bagi status dan fungsi nasional Sejong, bukan sekadar penetapan tanggal pemindahan masing-masing kementerian.

Diplomasi dan pertahanan menghadapi keputusan koordinasi

Pencantuman Kementerian Luar Negeri, Kementerian Unifikasi, dan Kementerian Pertahanan menimbulkan persoalan praktis yang tidak dapat dijawab hanya dengan menghitung jumlah lembaga. Kementerian Luar Negeri bekerja erat dengan misi diplomatik yang terkonsentrasi di Seoul. Relokasinya tidak mengharuskan kedutaan asing pindah, dan belum ada keputusan kolektif seperti itu yang diumumkan.

Kementerian tersebut berencana berkomunikasi dengan misi asing setelah pengaturan relokasinya sendiri lebih konkret. Jika kedutaan tetap berada di Seoul, pejabat mungkin perlu bepergian antara kedua kota untuk menghadiri pertemuan. Misi yang memilih pindah pun membutuhkan waktu untuk mendapatkan lahan dan tempat.

Ketua Kepala Staf Gabungan tidak termasuk dalam rencana pemindahan yang diumumkan. Jika lembaga tersebut tetap di Seoul sementara Kementerian Pertahanan pindah ke Sejong, kebijakan pertahanan dan administrasi militer akan terpisah secara fisik dari komando operasional. Kekhawatiran mengenai koordinasi dan kesiapan telah disampaikan, tetapi pengumuman itu tidak menyatakan bahwa keduanya akan memburuk.

Keputusan lebih lanjut mungkin diperlukan mengenai Komando Angkatan Bersenjata dan Komando Komunikasi, Komando Operasi Siber, serta Komando Kontraintelijen Pertahanan. Pemindahan mereka, atau pengalihan fungsi tertentu, belum diputuskan. Kementerian Unifikasi juga menghadapi pertanyaan mengenai lokasi organisasi yang bertanggung jawab atas perundingan dengan Korea Utara.

Rapat Dewan Keamanan Nasional menimbulkan persoalan penjadwalan lainnya. Menteri luar negeri, unifikasi, dan pertahanan beserta staf senior mereka mengikuti konsultasi keamanan bersama pejabat kepresidenan. Karena itu, pengaturan relokasi mereka diperkirakan akan dikoordinasikan dengan proyek kantor kepresidenan Sejong. Sekretariat Kepresidenan, Kantor Keamanan Nasional, dan Dinas Keamanan Kepresidenan dikecualikan dari putaran ini dan akan dipertimbangkan secara terpisah.

Kebijakan keuangan pindah, tetapi pengawasan ditangani terpisah

Komisi Jasa Keuangan dijadwalkan meninggalkan Kompleks Pemerintahan Seoul dan menempati kantor sewaan di Sejong pada paruh kedua 2027. Unit Intelijen Keuangan Korea yang berafiliasi dengannya juga termasuk dalam rencana. Jumlah pegawai kedua badan tersebut dilaporkan masing-masing 340 dan 80 orang, atau total 420.

Layanan Pengawasan Keuangan tidak termasuk dalam putaran relokasi ini. Kemungkinan pemindahannya sedang ditinjau secara terpisah, sehingga ada perbedaan antara pemindahan badan kebijakan keuangan dan keputusan mengenai lokasi operasional lembaga pengawasan serta institusi keuangan lainnya.

Kekhawatiran berpusat pada akses ke bank, perusahaan asuransi, perusahaan pialang, dan asosiasi industri keuangan yang berkantor pusat di Seoul. Salah satu contoh yang dikemukakan dalam perdebatan itu adalah rapat darurat yang digelar komisi pada pukul 14.00 pada Minggu tanggal 4, menyusul serangan siber terhadap sektor keuangan. Para pimpinan industri menghadiri rapat tersebut meski baru menerima pemberitahuan pada sore sebelumnya.

Peristiwa itu menunjukkan nilai koordinasi yang cepat, tetapi tidak membuktikan bahwa respons setara mustahil dilakukan dari Sejong. Pemerintah berpendapat kebijakan keuangan juga memerlukan konsultasi dengan kementerian lain dan tidak harus tetap berada di Seoul. Pemerintah menjanjikan pengaturan terpisah untuk mempertahankan kapasitas respons pasar.

Pemindahan ini juga memicu spekulasi mengenai kemungkinan menghidupkan kembali usulan terdahulu yang ditangguhkan untuk membagi fungsi komisi antara kementerian keuangan dan Layanan Pengawasan Keuangan. Pengumuman relokasi tidak disertai keputusan merger. Harapan serikat pekerja mengenai kemungkinan pemindahan bank-bank kebijakan juga masih sebatas harapan, bukan relokasi yang telah dipastikan.

Sejong menyiapkan kantor dan dukungan bagi keluarga

Sejong telah mengidentifikasi kandidat ruang kantor swasta yang dapat menampung sekitar 2.600 orang dan membagikan informasinya kepada Kementerian Dalam Negeri. Dibandingkan dengan 2.995 posisi pada tahap awal, angka tersebut mencakup sekitar 87% dari kebutuhan yang disebutkan. Ini merupakan titik awal yang berguna, tetapi ruang kandidat tidak sama dengan kontrak sewa yang telah ditandatangani atau tempat yang siap ditempati.

Kota itu berencana memperluas satuan tugas dukungan relokasi di bawah wakil wali kota untuk urusan administrasi dan membentuk Divisi Dukungan Ibu Kota Administratif. Tanggung jawabnya mencakup pengaturan kantor, penyesuaian tempat tinggal pegawai, dan koordinasi dengan institusi pusat.

Wali Kota Cho Sang-ho menyebut pemindahan ini sebagai peluang untuk mengatasi pembagian fungsi pemerintahan antara wilayah ibu kota dan Sejong. Ia juga berjanji memberikan bantuan kepada pegawai dan keluarga mereka.

Kami akan mendukung perpindahan lembaga serta penyesuaian pegawai dan keluarga mereka agar perubahan ini menghasilkan manfaat nyata.

Langkah yang diusulkan mencakup koordinasi dengan Korea Land & Housing Corporation dan penyedia hunian sewa swasta, penguatan koneksi antara bus rapid transit dan bus lokal, informasi mengenai sekolah dan layanan kesehatan, serta dukungan bagi pasangan melalui pertukaran personel. Kota tersebut juga berencana meningkatkan pengawasan terhadap transaksi properti yang tidak wajar dan kegiatan perantara ilegal.

Biaya pemindahan dan bantuan penyesuaian awal direncanakan, tetapi jumlah maupun periode pembayarannya belum diputuskan. Transportasi sementara sedang dipertimbangkan bagi pegawai yang belum dapat pindah segera karena pengaturan tempat tinggal atau masa sekolah anak. Lembaga juga diharapkan menyiapkan langkah untuk menjaga keberlangsungan layanan agar pengaduan masyarakat, perizinan, dan layanan publik lainnya tidak terhenti selama pemindahan.

Tekanan harga sewa dan toko kosong menunjukkan kondisi berbeda

Data perumahan Sejong menunjukkan perbedaan antara pasar pembelian dan penyewaan. Angka yang dikaitkan dengan Badan Real Estat Korea menunjukkan harga jual apartemen turun 0,93% sejak awal tahun pelaporan hingga pekan pertama Oktober, sedangkan harga secara nasional naik 2,89%. Harga sewa jeonse di Sejong naik 4,46% pada periode yang sama. Jeonse adalah skema sewa di Korea yang menggunakan uang deposit besar yang dapat dikembalikan, bukan uang sewa bulanan konvensional.

Contoh sewa lokal juga menunjukkan tekanan pada pembayaran bulanan. Sewa apartemen sekitar 25 pyeong dilaporkan naik dari 600.000 menjadi 750.000 won, atau 25%. Untuk apartemen sekitar 34 pyeong, sewa naik dari 900.000 menjadi 1,2 juta won, sekitar 33%. Angka tersebut merupakan contoh dari agen properti, bukan rata-rata seluruh kota. Satu pyeong kira-kira setara dengan 3,3 meter persegi.

Properti komersial menunjukkan kondisi berbeda. Tingkat kekosongan ruang ritel di Sejong mencapai 22,8% pada kuartal kedua, dibandingkan dengan rata-rata nasional 13,4%, selisih 9,4 poin persentase. Bertambahnya pegawai yang menyewa tempat tinggal tidak serta-merta meningkatkan belanja akhir pekan atau pengeluaran keluarga dalam jumlah yang setara.

Pola perjalanan membantu menjelaskan perbedaan tersebut. Perjalanan penumpang Korail antara stasiun Osong dan Daejeon dengan stasiun Seoul dan Yongsan naik dari 5,832 juta pada 2021 menjadi 10,842 juta pada tahun sebelumnya yang dilaporkan, atau meningkat 85,9%. Angka tersebut mencakup seluruh penumpang pada rute yang disebutkan, bukan hanya pegawai negeri.

Program khusus penyediaan perumahan bagi pegawai lembaga yang direlokasi dihapus pada 2021 dan belum ada keputusan untuk menghidupkannya kembali. Bus komuter Seoul-Sejong yang sebelumnya beroperasi juga dihentikan menyusul skandal Korea Land & Housing Corporation. Apakah keluarga akan menetap secara permanen, alih-alih pegawai hanya memiliki tempat tinggal pada hari kerja, tetap menjadi faktor utama bagi permintaan perumahan dan perdagangan lokal.

Pemerintah belum menunjukkan dampak terhadap jumlah penduduk

Tambahan 9.929 posisi setara dengan sekitar 67,4% dari 14.731 posisi yang tercatat dalam relokasi sebelumnya. Jika kedua angka dijumlahkan, hasilnya 24.660, tetapi angka itu bukan jumlah pegawai saat ini: keduanya merujuk pada tingkat kepegawaian pada waktu yang berbeda.

Laporan juga berbeda mengenai jumlah organisasi yang telah direlokasi. Sejumlah sumber menyebut 43, yang berarti jumlahnya menjadi 87 setelah putaran baru. Sumber lain menyebut total 44 relokasi yang telah selesai, dengan mengutip Badan Nasional Pembangunan Kota Administratif. Tanpa daftar institusi yang telah diselaraskan, angka-angka tersebut tidak seharusnya dianggap dapat dipertukarkan.

Alasan utama pemerintah adalah mengurangi pemusatan di wilayah metropolitan sekaligus meningkatkan koordinasi kebijakan. Namun, pemerintah mengakui belum menemukan data jelas yang menunjukkan penurunan signifikan pemusatan di wilayah Seoul akibat relokasi pertama. Porsi wilayah ibu kota dari jumlah penduduk nasional naik dari 49,4% pada 2012 menjadi 51% pada tahun sebelumnya yang dilaporkan, meningkat 1,6 poin persentase.

Kenaikan tersebut tidak membuktikan apa yang akan terjadi tanpa Sejong, tetapi angka populasi itu membuatnya tidak tepat untuk disajikan sebagai bukti sederhana bahwa penyebaran penduduk berhasil. Kim Ha-gyun, kepala Kantor Pengelolaan Gedung Pemerintah Kementerian Dalam Negeri, mengakui kekurangan data tersebut saat ditanya tentang dampak ekonomi.

Kami belum dapat menemukan data yang jelas mengenai hal itu.

Kim mengatakan pemerintah akan meninjau analisis yang ada dan memberikan penjelasan terpisah kemudian. Pejabat juga menyatakan pembangunan Sejong telah sekitar 60% selesai dan berpendapat relokasi sebaiknya dinilai bersama pemindahan institusi publik regional serta strategi pemerintah yang bertumpu pada lima kawasan regional luas dan tiga provinsi otonom khusus.

Pengumuman terpisah mengenai relokasi institusi publik sedang disiapkan untuk kuartal keempat. Hal itu tidak boleh disamakan dengan rencana pemindahan lembaga administratif ini. Museum Sains Nasional Gwacheon, Layanan Pengelolaan Radio Pusat, Pusat Gugak Nasional, dan Perpustakaan Nasional Korea dikecualikan karena memberikan layanan langsung kepada warga. Kemungkinan pemindahan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi belum dibahas secara substantif dan memerlukan pembahasan parlemen tersendiri.

Poin Utama

• Rencana ini mencakup 44 lembaga dan 9.929 posisi pegawai negeri, dengan pemindahan dijadwalkan berlangsung dari 2027 hingga 2031.
• Dua puluh tujuh lembaga awalnya akan menggunakan kantor sewaan; 17 lainnya membutuhkan gedung baru dan fasilitas khusus.
• Biaya pembangunan diperkirakan mencapai 3,1 triliun won, ditambah kebutuhan 89,7 miliar won untuk kantor sementara dan bantuan relokasi pada 2027.
• Lima kementerian memerlukan amendemen undang-undang yang saat ini mengecualikan mereka dari relokasi.
• Ketua Kepala Staf Gabungan dan Layanan Pengawasan Keuangan tidak termasuk dalam putaran ini.
• Jumlah bantuan bagi pegawai, sejumlah pengaturan kantor, serta penggunaan kembali kompleks di Seoul dan Gwacheon belum diputuskan.
• Pemerintah berjanji melakukan analisis lebih lanjut setelah mengakui belum memiliki bukti jelas mengenai dampak ekonomi dan populasi dari relokasi sebelumnya.
• Kantor kepresidenan Sejong dan gedung Majelis Nasional masing-masing ditargetkan selesai pada 2029 dan 2033.