Nelayan Phuket Gugat Persetujuan Marina Ao Kung Terkait Mangrove, Terumbu Karang, dan Akses Publik

Persetujuan marina di tengah sengketa lahan yang belum terselesaikan

Komunitas nelayan Muslim yang terdiri dari 41 keluarga di utara Phuket menggugat persetujuan lingkungan untuk Ao Kung Marina Cruise and Sports Port. Mereka menilai klaim atas lahan publik yang belum terselesaikan dan rencana kanal navigasi mengancam wilayah tangkap, hutan mangrove, serta akses ke pemakaman. Warga mengadukan hal ini kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Thailand pada 26 Juni 2026, setelah komite ahli lingkungan menyetujui analisis mengenai dampak lingkungan marina tersebut pada April.

Tanggal persetujuan berbeda-beda dalam sejumlah laporan: catatan tentang pernyataan komunitas pada 17 Mei menyebut 20 April 2026, sedangkan laporan pengaduan pada Juni menyebut 21 April. Keduanya menyatakan persetujuan diberikan oleh komite ahli di bawah Kantor Sumber Daya Alam dan Kebijakan serta Perencanaan Lingkungan. Perbedaan tanggal itu belum teratasi, tetapi keberatan utamanya sama: warga mengatakan persetujuan diberikan sebelum sengketa lahan dan lingkungan diselesaikan.

Ban Ao Kung, di subdistrik Pa Khlok, distrik Thalang, memiliki sejarah lebih dari 250 tahun. Kelompok konservasinya melindungi 584 rai hutan mangrove di dalam Suaka Hutan Nasional Hutan Mangrove Khlong Para dan lebih dari 547 rai terumbu karang, menurut catatan komunitas Ao Kung dari Assembly of the Poor yang diterbitkan La Via Campesina.

Luas tersebut setara dengan sekitar 93,4 hektare mangrove dan lebih dari 87,5 hektare terumbu karang. Satu rai adalah satuan luas tanah Thailand yang setara dengan 1.600 meter persegi. Bagi warga, sengketa ini bukan hanya menyangkut pemandangan atau keanekaragaman hayati: hutan dan teluk menyediakan pangan dan penghasilan, sekaligus menjadi sumber penghidupan alternatif ketika pekerjaan di sektor pariwisata menghilang atau cuaca buruk menghalangi mereka melaut.

Dua proyek dengan dampak lingkungan yang saling terkait

Pembangunan yang dipersoalkan mencakup marina yang diusulkan pihak swasta dan proyek kanal terpisah yang diusulkan Departemen Kelautan. Usulan terdahulu menyebut biaya marina sebesar 120 juta baht dan kapasitas hingga 72 yacht. Angka-angka itu merujuk pada usulan tersebut, bukan spesifikasi yang telah dipastikan untuk versi yang disetujui pada 2026.

Analisis mengenai dampak lingkungan untuk marina dan kompleks olahraga yang diajukan pada 2018 ditarik kembali setelah kelompok konservasi memprotes pembahasannya tentang terumbu karang dan habitat laut. Pada 2019, rencana itu kembali dalam bentuk dua proyek: marina dan usulan departemen untuk kanal sepanjang sekitar 1,2 kilometer dengan kedalaman dua meter. Departemen menyebut kanal itu diperlukan untuk transportasi perahu warga setempat.

Para pegiat konservasi berpendapat bahwa pemisahan kedua proyek mengaburkan keterkaitan praktis di antara keduanya. Marina memerlukan akses laut yang dapat dilayari, dan mereka meyakini kanal yang diusulkan pemerintah akan menyediakan akses tersebut. Assembly of the Poor menyatakan jalur pengerukan akan melintasi hamparan karang tanduk rusa dangkal seluas 62 rai dan hamparan karang kipas merah langka, yang diidentifikasi sebagai spesies Dichotella, seluas 12 hingga 16 rai.

Jika digabungkan, kawasan terumbu karang tersebut mencakup 74 hingga 78 rai, atau sekitar 11,8 hingga 12,5 hektare. Angka-angka ini merupakan gambaran para pegiat tentang jalur yang diusulkan, bukan perkiraan kerusakan yang telah diverifikasi secara independen. Mereka berkeberatan karena marina dan kanal semestinya dinilai berdasarkan dampak gabungannya, bukan diperlakukan sebagai pekerjaan yang tidak berkaitan.

Mengapa keberadaan kanal menjadi persoalan

Departemen Kelautan berpendapat bahwa kanal air yang sudah ada memungkinkan pengerukan dilakukan tanpa analisis lingkungan tambahan. Warga membantah dasar historis dan fisik klaim tersebut. Assembly of the Poor menyatakan interpretasi foto udara digunakan untuk mengidentifikasi kanal alami selebar 30 meter di area yang menurut komunitas merupakan hutan mangrove yang sudah lama ada.

Pradit Phuangket, pemimpin Kelompok Konservasi Mangrove Ban Ao Kung, menunjuk vegetasi tua sebagai bukti yang bertentangan dengan interpretasi tersebut. Ia mengatakan ada pohon dengan batang hampir dua meter di dalam area yang diklaim sebagai kanal. Ia juga berpendapat arus dan endapan sedimen akan mengharuskan pengerukan berulang, mungkin setiap tiga hingga empat bulan. Frekuensi itu merupakan perkiraannya, bukan jadwal pemeliharaan yang diterbitkan departemen.

Perbedaan hukum menjadi inti gugatan komunitas. Assembly of the Poor menjelaskan adanya pembatasan pembukaan kanal baru di kawasan mangrove untuk kepentingan swasta, disertai pengecualian untuk memelihara kanal alami yang telah mengalami pendangkalan. Warga menuding kategori pemeliharaan digunakan untuk membenarkan pembuatan akses di tempat yang sebelumnya tidak ada. Tuduhan itu belum dibuktikan melalui putusan pengadilan sebagaimana disebut dalam laporan.

Warga juga menuding kerusakan mangrove masih berlangsung, termasuk penebangan pohon lamphaen tua yang dianggap sebagai simbol sejarah komunitas. Pernyataan mereka pada Mei menyerukan perlindungan dan pemulihan. Tanggung jawab atas kerusakan tersebut dan kaitannya dengan pembangunan yang diusulkan belum dipastikan dalam proses yang dilaporkan.

Dokumen yang disunting dan jalur menuju laut

Pengaduan pada Juni menyoroti bagian-bagian analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang ditutupi balok hitam. AMDAL mengkaji kemungkinan dampak lingkungan suatu proyek serta langkah-langkah yang diusulkan untuk mencegah atau mengurangi kerusakan. Warga mengatakan bagian yang disembunyikan berkaitan dengan kepemilikan lahan, batas wilayah, dan pemanfaatannya, padahal informasi itulah yang perlu mereka periksa untuk menggugat proyek tersebut.

Laporan yang dikirim kepada komunitas menyebut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan rahasia dagang sebagai alasan penyuntingan. Kelompok konservasi berpendapat informasi yang mengatur penggunaan lahan publik yang disengketakan dan dampak lingkungan semestinya dapat diperiksa masyarakat. Persoalan hukumnya bukan sekadar apakah sebagian informasi dapat dilindungi, melainkan apakah penyuntingan khusus ini menghalangi pemeriksaan yang bermakna atas hak atas tanah dan dampak proyek.

Lahan yang diduga tumpang tindih itu memiliki tiga fungsi: akses ke pemakaman Muslim yang dikenal warga setempat sebagai kubor; akses ke pantai untuk menangkap ikan pesisir; serta kegiatan pemulihan dan pemantauan mangrove. Komunitas mengatakan akses ini sangat penting bagi perempuan dan keluarga berpenghasilan rendah yang tidak memiliki perahu dan bergantung pada sumber daya yang dapat mereka kumpulkan dari garis pantai.

Gugatan yang diajukan pemilik proyek terhadap para pemimpin komunitas pada Desember 2019 dilaporkan ditolak karena pemilik tidak dapat membuktikan hak atas lahan tersebut. Tanggal putusan dan nomor perkaranya tidak disebutkan. Penolakan itu sendiri tidak serta-merta menetapkan seluruh batas lahan atau menentukan legalitas keseluruhan usulan marina. Proses pencarian fakta terpisah yang dipimpin gubernur Phuket masih belum selesai ketika warga menggugat persetujuan tersebut.

Sengketa yang berlangsung selama satu dekade

Pengaduan terbaru ini menyusul bertahun-tahun revisi proyek, keberatan kelompok konservasi, dan peninjauan pemerintah. Komunitas menelusuri upaya perlindungan pesisirnya hingga 1992, termasuk tindakan menentang penangkapan ikan komersial ilegal, penebangan untuk arang, dan pembukaan mangrove untuk tambak udang.

• 1992: Warga memulai kegiatan konservasi, pemulihan, dan pemantauan pesisir secara berkelanjutan bersama instansi pemerintah dan mitra lainnya.
• 2016: Usulan marina muncul di tingkat lokal saat Thailand berupaya menjadi pusat marina regional.
• 2018: AMDAL marina dan kompleks olahraga ditarik setelah muncul keberatan mengenai terumbu karang dan habitat laut.
• 2019: Usulan marina dan kanal terpisah dari Departemen Kelautan kembali diajukan. Pemilik proyek memulai gugatan terhadap para pemimpin komunitas pada Desember.
• 2021: Warga mengatakan upaya baru untuk mendorong pengerukan mengandalkan interpretasi foto udara oleh pihak swasta.
• 9 April 2024: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengesahkan resolusi yang memperingatkan risiko kerusakan lingkungan dan ancaman terhadap hak komunitas akibat pengerukan.
• April 2026: AMDAL marina disetujui komite ahli. Satu laporan menyebut 20 April, laporan lainnya 21 April.
• 17 Mei 2026: Kelompok konservasi menuntut pembatalan persetujuan dan proyek kanal.
• 26 Juni 2026: Warga menyampaikan pengaduan kepada komisi terkait AMDAL yang disunting.

Resolusi komisi pada April 2024 dilaporkan merekomendasikan pemulihan mangrove oleh Departemen Sumber Daya Kelautan dan Pesisir dengan partisipasi komunitas. Warga berpendapat rencana melanjutkan pengerukan bertentangan dengan rekomendasi itu. Pernyataan mereka pada Mei juga meminta penyelidikan melalui mekanisme penyelesaian masalah Assembly of the Poor yang ditandatangani Perdana Menteri Anutin Charnvirakul pada 14 Mei 2026.

Komisioner Hak Asasi Manusia Nasional Sayamon Kraiyurawong menerima pengaduan pada Juni dan mengatakan komisi akan meminta informasi dari gubernur provinsi serta melakukan penyelidikan di lokasi. Belum ada tanggal kunjungan, sidang lanjutan, atau keputusan akhir yang disebutkan.

Pemulihan terumbu karang membuat konservasi memiliki tolok ukur nyata

Pusat Biologi Kelautan Phuket menilai terumbu karang Ao Kung dalam kondisi sehat pada 2022, dibandingkan dengan kondisinya yang rusak parah pada 2003. Perubahan yang dilaporkan itu menjadi tolok ukur konkret bagi argumen warga bahwa upaya pemulihan telah membuahkan hasil yang patut dilindungi.

Pemulihan tersebut tidak berlangsung tanpa gangguan. Koloni Acropora pulchra, karang tanduk rusa yang hidup di perairan dangkal, mengalami kerugian besar pada akhir 2019. Ekolog kelautan mengaitkan kerusakan itu dengan surut ekstrem yang tidak biasa akibat Dipol Samudra Hindia, pola perubahan suhu laut di Samudra Hindia yang dapat memengaruhi cuaca dan kondisi laut di kawasan tersebut.

Upaya pemulihan komunitas mencakup penanaman mangrove, pembuatan terumbu buatan, dan kerja sama dengan para ahli untuk mempelajari satwa laut. Foto-foto karang yang diunggah nelayan Ood Sompit di Facebook membantu menarik perhatian lebih luas pada rencana pembangunan. Warga membantah klaim proyek sebelumnya bahwa tidak ada terumbu karang dalam jarak satu kilometer dari Teluk Ao Kung.

Perkiraan luas mangrove berbeda-beda di sejumlah laporan. Assembly of the Poor menyebut 584 rai yang dilindungi komunitas, sementara laporan terdahulu menyebut sekitar 3.000 rai di sepanjang garis pantai. Angka-angka tersebut mungkin menggunakan batas wilayah yang berbeda, sehingga tidak dapat dianggap merujuk pada cakupan yang sama. Komunitas juga melaporkan hasil tangkapan meningkat sekitar 30 persen berkat konservasi, tanpa menyebut periode pengukuran atau metode surveinya.

Saisanit Pongsuwan, profesor di Fakultas Sains dan Lingkungan Universitas Rajabhat Phuket, menempatkan Ao Kung dalam ekosistem Teluk Phang Nga yang lebih luas, yang mencakup lebih dari 160 kilometer persegi hutan mangrove. Ia berpendapat perubahan di Ao Kung dapat memengaruhi satwa laut dan rantai makanan di luar area proyek.

Pendapat warga soal pekerjaan dan akses perahu berbeda-beda

Penolakan terhadap proyek ini cukup besar, tetapi catatan yang tersedia tidak menunjukkan bahwa seluruh warga setempat menolaknya. Dalam dengar pendapat publik pada 9 Februari yang dihadiri 180 warga Ao Kung, beberapa peserta mendukung kanal yang lebih dalam dan peluang kerja di sektor pariwisata. Tahun penyelenggaraan dengar pendapat itu tidak disebutkan dalam laporan.

Nelayan Somchai Sinprai mendukung akses yang lebih baik bagi kapal besar. Menjelaskan alasan ia mendukung kanal yang lebih dalam, ia mengatakan:

kapal-kapal besar akan lebih mudah melintas di sana jika ada kanal yang lebih dalam.

Charan Damnoenpol, petugas Departemen Kelautan, mengatakan metode pengerukan yang dipilih akan meminimalkan dampak terhadap mangrove. Pernyataan itu mencerminkan posisi departemen, tetapi tidak menyelesaikan sengketa mengenai sejarah kanal, batas lahan, atau dampaknya terhadap habitat terumbu karang.

Keberatan Pradit juga berakar pada kampanye terdahulu melalui Federasi Nelayan Skala Kecil Wilayah Selatan dan Assembly of the Poor. Ia mengenang bergabung dengan gerakan itu sekitar 1997 dan berkampanye untuk memperluas zona larangan melaut di pesisir bagi kapal pukat harimau dan kapal jaring tarik dari 1.500 menjadi 3.000 meter. Perluasan dua kali lipat itu bertujuan melindungi ekosistem dekat pantai, alat tangkap, dan mata pencaharian. Dalam pengaduannya saat ini, ia mengatakan pembangunan pariwisata mendapat akses ke ruang pesisir, sedangkan nelayan tradisional menghadapi pembatasan dan gangguan, termasuk jet ski di sekitar perahu mereka.

Penangkapan ikan sebagai sumber penghasilan, pangan, dan dukungan komunitas

Nusara Wongnui, ibu tunggal berusia 33 tahun, menjelaskan mengapa kembali ke teluk memberinya alternatif selain pekerjaan di sektor jasa. Setelah bekerja sebagai caddie golf dan di perusahaan transportasi Kerry, ia mengatakan harus menempuh perjalanan jauh dan menjalani sif hingga 14 atau 15 jam dengan upah 460 baht sehari. Ia kembali ke Ao Kung saat pandemi membuat pekerjaan di luar komunitas semakin tidak menentu.

Menjelaskan pentingnya kepulangan itu, Nusara mengatakan:

Ketika saya sudah tak sanggup lagi menjalani hidup di luar sana, saya kembali menangkap ikan. Ada makanan untuk disantap.

Dengan modal awal 20.000 baht, ia belajar menangkap gurita dari ibunya dan menyesuaikan perangkap kepiting berumpan pemberat yang dikenal warga setempat sebagai luk kung king. Ia mengatakan penangkapan ikan dapat menghasilkan 2.000 hingga 4.000 baht sehari, sekitar 4,3 hingga 8,7 kali upah 460 baht yang ia sebutkan saat bekerja di bidang transportasi. Perbandingan itu merujuk pada jumlah harian yang dilaporkan, bukan laba bersih terverifikasi atau penghasilan yang dijamin. Biaya penangkapan ikan, kondisi cuaca, dan hari tanpa hasil tangkapan tidak dirinci.

Usahanya berbagi penghasilan dengan warga yang memasang dan mengangkat alat tangkap, termasuk anak muda yang tidak melanjutkan pendidikan dan para ayah tunggal. Assembly of the Poor mengatakan para peserta menerima sedikitnya 400 baht sehari. Awak yang lebih muda dengan perahu lebih tangguh bekerja lebih jauh ke lepas pantai, sedangkan nelayan berusia 60 hingga 70 tahun menggunakan perairan terlindung yang lebih dekat dengan pintu masuk teluk dan pantai.

Hutan mangrove juga menyediakan kerang saat perahu tidak bisa berangkat dari pantai. Nusara mengatakan mangrove mengurangi kekuatan gelombang saat tsunami 2004. Pengalamannya menjelaskan mengapa warga menghargai hutan sebagai pelindung, meski tidak membuktikan seberapa besar kerusakan yang berhasil dicegah mangrove dibandingkan faktor setempat lainnya.

Pariwisata mewah dan kebijakan karbon menjadi sorotan warga

Assembly of the Poor mengaitkan sengketa Ao Kung dengan laporan Grup Bank Dunia tahun 2026 berjudul Building Thailand's Future Today. Dalam catatannya, organisasi itu menyebut nilai jasa ekosistem hutan dan pesisir mencapai US$33,3 miliar per tahun, setara dengan 6,1 persen PDB Thailand, serta hilangnya 32 persen kawasan hutan Phuket antara 2001 dan 2020. Jasa ekosistem adalah manfaat yang disediakan alam, termasuk pangan, perlindungan pesisir, dan habitat.

Organisasi itu juga menggambarkan laporan tersebut mendorong pergeseran dari mengejar jumlah pengunjung menuju wisata kesehatan dan pariwisata mewah yang berorientasi pada belanja lebih tinggi. Mereka berpendapat strategi ini dapat mendorong proyek yang menggusur mata pencaharian yang seharusnya dilindungi oleh konservasi. Angka dan uraian kebijakan tersebut disampaikan melalui penafsiran organisasi itu atas laporan tersebut; hal itu tidak membuktikan bahwa Bank Dunia mendukung marina Ao Kung.

Catatan yang sama menyebut laporan tersebut menemukan bahwa lebih dari 80 persen pekerjaan di sektor pariwisata dan jasa Thailand bersifat informal, bergaji rendah, dan memiliki produktivitas rendah. Secara terpisah, Saisanit mengatakan lebih dari 90 persen rumah tangga Phuket bekerja di sektor pariwisata dan pulau itu menerima lebih dari 10 juta pengunjung per tahun sebelum pandemi. Angka-angka tersebut mencakup kelompok yang berbeda, tetapi secara bersama menjelaskan kekhawatiran warga bahwa sumber pendapatan lain akan digantikan oleh ketergantungan yang lebih besar pada pariwisata.

Pradit juga mengkritik kebijakan kredit karbon yang melibatkan mangrove. Karbon biru merujuk pada karbon yang tersimpan dalam ekosistem pesisir; kredit karbon dapat merepresentasikan pengurangan atau penyerapan emisi yang terukur. Keberatannya menyangkut siapa yang mengendalikan ekosistem tersebut dan apakah klaim lingkungan perusahaan melindungi akses warga. Dalam sengketa yang dilaporkan, tidak disebutkan adanya kontrak kredit karbon Ao Kung, pembeli, atau perintah yang membatasi akses.

Pradit, yang berbicara sebagai pemimpin konservasi komunitas, menyerukan agar warga terus mengelola lingkungan setempat:

Jika kita merawat hutan kita sendiri, memanfaatkannya sendiri, dan melestarikannya sendiri, itu akan lebih berkelanjutan.

Keputusan yang harus diambil dalam waktu dekat bersifat konkret: apakah persetujuan AMDAL akan ditinjau kembali, informasi lahan yang disengketakan akan dibuka, klaim akses publik akan diselesaikan, dan pengerukan akan dilanjutkan atau dibatalkan. Warga meminta proyek dibatalkan dan kawasan dipulihkan. Komisi telah berjanji melakukan penyelidikan lebih lanjut, tetapi belum ada hasil akhir atau tanggal dimulainya pembangunan.

Hal yang Perlu Diketahui

• Warga Ao Kung menggugat AMDAL marina yang telah disunting kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada 26 Juni 2026.
• Laporan berbeda soal apakah persetujuan lingkungan diberikan pada 20 atau 21 April 2026.
• Sengketa ini mengaitkan marina swasta dengan usulan kanal terpisah dari Departemen Kelautan yang panjangnya sekitar 1,2 kilometer.
• Warga menuding proyek tumpang tindih dengan jalur publik menuju wilayah tangkap, pemakaman Muslim, dan kawasan konservasi mangrove.
• Menurut Assembly of the Poor, komunitas melindungi 584 rai mangrove dan lebih dari 547 rai terumbu karang.
• Beberapa warga mendukung akses yang lebih dalam bagi perahu dan peluang kerja di sektor pariwisata; para pegiat konservasi meminta proyek dibatalkan dan kawasan dipulihkan.
• Peninjauan lahan dan penyelidikan hak asasi manusia belum menghasilkan keputusan akhir atau tanggal sidang berikutnya.