Korea Selatan Meninjau Aturan Lembur Khusus setelah Tingkat Penyakit Kerja Melampaui Rata-rata Nasional

Lima tahun dengan tingkat penyakit lebih tinggi memicu peninjauan izin lembur

Tempat kerja di Korea Selatan yang mendapat izin menggunakan lembur khusus mencatat rata-rata tingkat penyakit akibat kerja sebesar 0,20% pada 2021 hingga 2025, dibandingkan 0,12% di seluruh tempat kerja. Angka yang disampaikan Kementerian Ketenagakerjaan dan Tenaga Kerja kepada Seo Wang-jin, anggota parlemen dari Partai Inovasi Cho Kuk, menunjukkan bahwa tingkat di tempat kerja berizin sekitar 1,7 kali rata-rata nasional.

Perbedaan itu terlihat pada setiap tahun yang diteliti, meski menyempit tajam pada 2025. Dalam audit Majelis Nasional pada 13 Oktober 2026, Menteri Ketenagakerjaan dan Tenaga Kerja Kim Young-hoon mengatakan akan mempertimbangkan perubahan setelah Seo menuntut penyelidikan menyeluruh mengenai apakah jam kerja yang diperpanjang berkontribusi terhadap penyakit akibat kerja.

Persoalan ini mencakup izin untuk bekerja lebih lama sekaligus apa yang terjadi setelah izin diberikan. Seo mengatakan 2.185 tempat kerja menerima 7.111 izin lembur khusus pada 2025, dengan jumlah pekerja yang tercakup dalam izin-izin tersebut jika dijumlahkan mencapai lebih dari 380.000. Angka itu tidak menunjukkan jumlah pekerja unik yang terlibat, karena izin berulang dapat mencakup orang yang sama.

Hanya 15 tempat kerja berizin yang diperiksa pada tahun itu. Pemeriksaan terhadap tempat-tempat kerja tersebut, yang dipilih karena berulang kali menggunakan lembur khusus, menemukan 58 pelanggaran hukum, termasuk pelanggaran batas jam kerja.

Temuan itu juga masuk dalam perdebatan mengenai usulan pengecualian dari standar pekan kerja 52 jam bagi staf penelitian dan pengembangan bergaji tinggi di zona industri tertentu. Keputusan kompensasi terpisah yang melibatkan peneliti semikonduktor Samsung Electronics membuat perdebatan ini lebih konkret: pekerja tersebut meninggal pada 2023, dan kematiannya diakui sebagai penyakit akibat kerja pada Juli 2025.

Makna sebenarnya dari angka tahunan

Tingkat penyakit akibat kerja menghitung pekerja yang penyakitnya diakui sebagai penyakit akibat kerja per 100 orang yang tercakup dalam asuransi kompensasi kecelakaan industri. Dengan demikian, tingkat 0,20% setara dengan sekitar dua kasus yang diakui per 1.000 pekerja tertanggung, dibandingkan 1,2 per 1.000 pada tingkat 0,12%.

Perbandingan tahunan menunjukkan mengapa rata-rata lima tahun dan selisih tahunan terbesar tidak boleh disamakan:

• 2021: 0,23% di tempat kerja yang menggunakan lembur khusus, dibandingkan 0,11% di seluruh tempat kerja.
• 2022: 0,25%, dibandingkan 0,11%, atau sekitar 2,3 kali lebih tinggi.
• 2023: 0,21%, dibandingkan 0,11%.
• 2024: 0,17%, dibandingkan 0,13%.
• 2025: 0,16%, dibandingkan 0,15%.

Pernyataan Seo bahwa tingkat tersebut mencapai 2,3 kali lebih tinggi sesuai dengan angka 2022 yang dibulatkan. Angka itu tidak menggambarkan rata-rata untuk seluruh periode. Pada 2025, selisihnya hanya 0,01 poin persentase, dibandingkan 0,14 poin persentase pada 2022.

Penyempitan selisih itu mencerminkan perubahan pada kedua kelompok: tingkat di tempat kerja berizin turun setelah 2022, sementara tingkat nasional naik. Angka tersebut tidak membuktikan apakah kondisi kerja membaik di tempat kerja yang sama, apakah komposisi pemberi kerja yang mendapat izin berubah, atau apakah keputusan kompensasi memengaruhi tren tersebut.

Statistik kecelakaan industri 2025 dari Kementerian Ketenagakerjaan dan Tenaga Kerja, yang diterbitkan pada 31 Maret 2026, menjelaskan aturan waktu yang penting. Kasus dihitung berdasarkan tanggal Layanan Kompensasi dan Kesejahteraan Pekerja Korea menyetujui kompensasi, bukan tanggal penyakit atau kecelakaan terjadi. Insiden pada Desember 2024 yang disetujui pada Desember 2025 akan masuk dalam statistik 2025.

Perbedaan itu membatasi upaya mengaitkan izin pada tahun tertentu secara langsung dengan penyakit yang tercatat pada tahun yang sama. Perbandingan tersebut menunjukkan pola yang perlu diselidiki, bukan bukti bahwa lembur khusus menyebabkan setiap penyakit yang diakui.

Bagaimana pengecualian darurat digunakan lebih luas

Berdasarkan Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan, standar pekan kerja adalah 40 jam, dengan lembur biasanya tidak lebih dari 12 jam. Lembur khusus memungkinkan pekerja bekerja melebihi batas lembur tersebut dalam keadaan luar biasa, dengan persetujuan menteri tenaga kerja dan persetujuan pekerja yang bersangkutan.

Keadaan yang memenuhi syarat mencakup pencegahan atau penanganan bencana, penyelamatan orang, penjagaan keselamatan, serta penanganan situasi mendadak. Pada Januari 2020, dasar pemberian izin diperluas hingga mencakup penelitian dan pengembangan serta lonjakan beban kerja sementara.

Analisis izin 2022 kementerian yang dirilis pada 31 Agustus tahun itu mencatat 2.116 tempat kerja berizin pada 2021 dan 2.208 hingga Juli 2022. Jumlah pada 2021 setara dengan 0,26% tempat kerja yang memiliki sedikitnya lima pekerja. Jumlah kasus izin pada paruh pertama 2022 meningkat 77,2% dibandingkan periode yang sama setahun sebelumnya.

Kementerian mengaitkan kenaikan tersebut dengan sejumlah tekanan yang terjadi bersamaan: penerapan penuh batas 52 jam bagi pemberi kerja dengan lima hingga 49 pekerja mulai Juli 2021, pemilihan presiden dan pemilihan daerah pada 2022, serta lonjakan infeksi COVID-19. Penanganan bencana dan kenaikan beban kerja mendadak menjadi alasan utama penggunaan sistem tersebut.

Dalam audit 2026, Seo menyebut lembur khusus memungkinkan pekan kerja hingga 64 jam. Artikel akademik Jam kerja dan regulasi yang diterbitkan pada 2023 menjelaskan batas umum lembur khusus sebesar 24 jam lembur per minggu, dengan syarat waktu istirahat yang ditentukan. Tabelnya juga mencantumkan tidak adanya batas untuk periode lembur khusus yang kurang dari dua minggu.

Uraian akademik tersebut menjelaskan aturan pada saat diterbitkan, bukan mengonfirmasi seluruh aturan yang berlaku pada 2026. Artikel itu juga membahas pekan kerja teoretis selama 64 hingga 69 jam dalam pengaturan waktu kerja yang berbeda. Pengaturan tersebut tidak boleh disamakan dengan izin lembur khusus.

Siapa yang menggunakan sistem ini dan perlindungan yang direncanakan

Rincian kementerian pada Juli 2022 mencakup 5.793 kasus izin, bukan 5.793 tempat kerja terpisah. Pemberi kerja dengan 50 hingga 299 pekerja mencakup 44,7% kasus, pemberi kerja dengan lima hingga 49 pekerja 37,0%, dan pemberi kerja dengan sedikitnya 300 pekerja 18,2%.

Sektor manufaktur mencakup 47,5% izin, disusul administrasi publik sebesar 18,2%, kesehatan dan kesejahteraan sosial 9%, serta transportasi dan pergudangan 4,9%. Angka-angka ini menunjukkan bahwa lembur khusus tidak terbatas pada penelitian semikonduktor atau pekerjaan teknologi maju lainnya.

Dari 1.673 tempat kerja yang mendapat izin berdasarkan dua dasar tertentu, yakni nomor tiga dan empat dalam aturan, 49,4% menggunakan sistem tersebut selama 29 hari atau kurang. Kementerian mengatakan panduan saat itu mengizinkan total periode berdasarkan kedua dasar tersebut hingga 90 hari per tahun.

Rencana perlindungan kesehatan paling sering mencakup istirahat 11 jam berturut-turut, yaitu 46,1% dari rencana yang tercatat. Sebanyak 29,9% lainnya memberikan waktu istirahat setara dengan durasi lembur khusus yang dijalani, sementara 24,1% membatasi lembur khusus kurang dari delapan jam per minggu. Semua itu merupakan perlindungan yang direncanakan, bukan bukti bahwa setiap waktu istirahat benar-benar diberikan.

Survei kementerian terhadap 200 tempat kerja yang mendapat izin pada 2021 menemukan bahwa 157 di antaranya, atau 78,5%, melaporkan kesulitan mematuhi batas jam kerja. Saat itu, Kepala Kebijakan Ketenagakerjaan Lee Jung-han membela penerapan sistem yang ketat dan menjanjikan dukungan yang disesuaikan bagi pemberi kerja yang terus menghadapi masalah, termasuk perekrutan, perubahan pengaturan sif, dan penggunaan pekerja asing.

Angka pemeriksaan mengandung ketidaksesuaian yang belum terjawab

Lima belas pemeriksaan pada 2025 mencakup sekitar 0,7% dari 2.185 tempat kerja berizin. Sebanyak 58 pelanggaran yang ditemukan di pemberi kerja yang berulang kali menggunakan sistem tersebut memperkuat alasan untuk melakukan tindak lanjut. Namun, angka ini tidak dapat digunakan untuk memperkirakan pelanggaran di seluruh pemberi kerja berizin karena tempat yang diperiksa dipilih secara khusus, bukan diambil sebagai sampel acak.

Kementerian berencana memeriksa 50 tempat kerja pada 2026. Jumlah itu lebih dari tiga kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi persentase cakupan yang disebutkan tidak sesuai dengan jumlah tempat kerja yang menyertainya.

Angka yang disebutkan untuk paruh pertama 2026 adalah 2.185 tempat kerja berizin hingga Juni, disertai klaim bahwa 50 pemeriksaan akan mencakup sekitar 3,5%. Pembagian 50 dengan 2.185 menghasilkan sekitar 2,3%, bukan 3,5%. Dasar penghitungan persentase 3,5% belum dijelaskan, sehingga angka itu tidak boleh dianggap sebagai tingkat cakupan yang terverifikasi.

Seo juga mengatakan tingkat persetujuan izin melampaui 90% setiap tahun dan berpendapat bahwa pemeriksaan sebagian besar hanya bersifat formal. Ia meminta persyaratan izin diperketat, waktu pemeriksaan diperpanjang, serta jam kerja dan kecelakaan industri terus dipantau setelah izin diberikan.

Menanggapi tuntutan tersebut, Menteri Ketenagakerjaan dan Tenaga Kerja Kim Young-hoon mengatakan akan mempertimbangkan usulan itu secara aktif. Ia juga berkomitmen memperkuat tindak lanjut ketika lembur khusus tidak dapat dihindari:

Bahkan ketika lembur khusus tidak dapat dihindari, kami akan memastikan langkah tindak lanjut dilakukan secara menyeluruh.

Komitmen tersebut adalah untuk meninjau perbaikan. Dalam keterangan audit, tidak diumumkan penyelidikan yang telah selesai, standar izin yang direvisi, ataupun tenggat penerapan.

Kematian peneliti Samsung menghubungkan jam kerja dengan keputusan kompensasi

Seorang peneliti semikonduktor Samsung Electronics berusia 40-an, yang telah bekerja di bidang penelitian dan pengembangan selama 17 tahun, meninggal akibat stroke pada 2023 setelah dibawa ke rumah sakit menyusul henti jantung saat beristirahat sepulang kerja. Pemeriksaan kesehatan pada 2019 dan 2021 menilai risiko kardiovaskular dan serebrovaskularnya berada di bawah rata-rata pria seusianya.

Catatan kerjanya menunjukkan 60 jam kerja pada pekan sebelum sakit dan rata-rata 54 jam 43 menit per minggu selama satu bulan sebelumnya. Komite penilai penyakit akibat kerja mengakui kematiannya sebagai penyakit akibat kerja pada Juli 2025 dengan mempertimbangkan jam kerja, beban kerja, dan tekanan pekerjaan.

Kasus tersebut perlu dibedakan dari klaim lain yang diakui, yang melibatkan seorang peneliti Samsung dengan rata-rata jam kerja 58 jam 41 menit per minggu selama sebulan sebelum meninggal. Pada 2021 hingga 2024, tiga pekerja penelitian dan pengembangan Samsung mengajukan permohonan pengakuan atas penyakit kardiovaskular atau serebrovaskular, dan satu klaim diakui dalam periode tersebut.

Klaim terpisah terkait peneliti mendiang Kim Chi-yeop, yang meninggal karena bunuh diri setelah sekitar setahun bekerja di perusahaan, diajukan keluarganya pada Mei dan masih ditinjau saat kasus tersebut diberitakan. Belum ada keputusan akhir.

Cho Seung-gyu, konsultan ketenagakerjaan di Banollim, organisasi yang mendukung kesehatan dan hak pekerja semikonduktor, mengatakan staf penelitian menghadapi tekanan berat untuk menyelesaikan hasil dalam jangka waktu tertentu. Ia mengaitkan persaingan industri yang makin ketat dengan jam kerja yang lebih panjang dan beban kerja yang lebih berat. Keputusan kompensasi individu itu memberi bukti mengenai kondisi para pekerja tersebut, tetapi tidak membuktikan bahwa mereka bekerja dengan izin lembur khusus.

Mengapa catatan kompensasi perlu ditafsirkan dengan cermat

Korea Selatan mengakui penyakit kardiovaskular dan serebrovaskular yang terkait dengan jam kerja panjang sebagai penyakit akibat kerja. Penyakit ini mencakup gangguan yang memengaruhi jantung dan pembuluh darah di otak, seperti penyakit jantung iskemik dan stroke.

Tinjauan akademik 2019 berjudul Kerja berlebihan dan kebijakan nasional, oleh Inah Kim dan para koleganya, mengkaji 4.898 klaim kompensasi dari 2013 hingga 2016. Tingkat persetujuan mencapai 66,7% di antara pemohon yang rata-rata bekerja lebih dari 60 jam per minggu selama 12 minggu sebelum diagnosis, dibandingkan 32,6% di antara mereka yang rata-rata bekerja 52 hingga 59,9 jam.

Persentase tersebut mengukur kemungkinan klaim disetujui di antara orang-orang yang mengajukan klaim. Angka itu tidak berarti 66,7% dari seluruh pekerja yang bekerja lebih dari 60 jam mengalami penyakit. Perbedaan ini penting karena kriteria pengakuan itu sendiri mempertimbangkan jam kerja.

Tinjauan tersebut menjelaskan perubahan yang diterapkan pada Desember 2017, yang memberi perhatian lebih besar pada faktor beban kerja, termasuk jadwal yang tidak dapat diprediksi, kerja sif, hari libur yang tidak memadai, pekerjaan fisik berat, dan tekanan psikologis tinggi. Jam kerja malam juga diberi bobot tambahan, dengan penambahan 30% dalam penghitungan terkait.

Pada 2017, sebanyak 589 kasus kardiovaskular atau serebrovaskular dan 104 kasus gangguan mental atau bunuh diri menerima kompensasi sebagai penyakit akibat kerja. Di antara 59 kasus bunuh diri yang mendapat kompensasi pada 2016 dan 2017, tinjauan tersebut mengaitkan 61% dengan kerja berlebihan, termasuk jam kerja panjang, tanggung jawab yang bertambah, atau beban kerja yang meningkat.

Rata-rata jam kerja mingguan turun dari 50,7 pada 2006 menjadi 44,4 pada 2017, berkurang 6,3 jam. Namun, pekerja di tempat kerja dengan kurang dari lima pekerja masih rata-rata bekerja 47,0 jam pada 2017. Artikel akademik 2023 juga menemukan bahwa 6% pekerja bergaji bekerja lebih dari 52 jam per minggu pada 2020, naik menjadi 11,6% di pemberi kerja dengan kurang dari lima pekerja.

Kematian dan kerja malam menyingkap masalah tindak lanjut yang lebih luas

Penyakit mencakup 76,7% kematian akibat kerja yang tercatat di tempat kerja pengguna lembur khusus pada 2025, dibandingkan 61,2% di seluruh tempat kerja, selisih 15,5 poin persentase. Selisih yang sama masing-masing mencapai 14,8 poin pada 2021, 10,5 pada 2022, 19,5 pada 2023, dan 9,7 pada 2024.

Angka ini adalah proporsi kematian yang dikaitkan dengan penyakit, bukan tingkat kematian per pekerja. Proporsi yang lebih tinggi saja tidak membuktikan bahwa pekerja di tempat kerja berizin menghadapi risiko absolut kematian yang lebih tinggi. Penyakit kardiovaskular dan serebrovaskular menempati urutan pertama atau kedua sebagai penyebab kematian akibat penyakit di kelompok berizin selama periode tersebut.

Temuan terpisah mengenai kerja malam menunjukkan bagaimana perlindungan medis dapat gagal setelah pemeriksaan kesehatan. Investigasi otoritas ketenagakerjaan pada 2020 menemukan bahwa pusat logistik Coupang tidak menyediakan pemeriksaan kesehatan khusus yang diwajibkan kepada 167 pekerja malam, termasuk mendiang Jang Deok-jun. Kegagalan tersebut berujung pada denda 10 juta won.

Dari 2020 hingga Agustus 2026, sekitar 3.200 tempat kerja terdeteksi tidak menyediakan pemeriksaan khusus, dengan total denda sekitar 3,6 miliar won, atau sekitar 1,1 juta won per tempat kerja. Angka-angka ini berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan khusus secara lebih luas dan tidak boleh disajikan sebagai hasil pemeriksaan terhadap pemberi kerja pengguna lembur khusus.

Jumlah pekerja malam yang diperiksa naik dari 1,01 juta pada 2016 menjadi 1,28 juta pada 2024. Jumlah pekerja yang hasil pemeriksaannya menunjukkan temuan penyakit meningkat dari sekitar 120.000 menjadi sekitar 300.000. Laporan menyebut kenaikan ini sebesar 2,4 kali; angka yang dibulatkan tersebut menghasilkan sekitar 2,5 kali.

Dari pekerja dengan temuan penyakit, 92% tetap bekerja malam sambil menjalani perawatan, dan hanya 0,3% yang dipindahkan ke kerja siang atau dikurangi jam kerjanya. Bahkan di antara pekerja berisiko tertinggi yang menurut dokter seharusnya tidak melanjutkan pekerjaan saat ini, 72% tetap bekerja sif malam. Dari 140 tempat kerja yang tidak menjalankan langkah tindak lanjut, sembilan menghadapi penyelidikan pidana.

Perubahan yang diminta dan hal-hal yang belum diputuskan

Seo menginginkan penyelidikan terhadap setiap tempat kerja yang mendapat izin lembur khusus selama lima tahun terakhir, disusul pemeriksaan keselamatan dan kesehatan kerja jika kasus penyakit sering terjadi. Ia juga meminta kementerian menelaah jam kerja aktual, kategori penyakit, dan paparan berbahaya, lalu menggunakan temuan tersebut untuk merevisi standar perizinan dan perlindungan kesehatan.

Pendekatan itu akan mengatasi keterbatasan utama perbandingan saat ini: angka penyakit di tempat kerja tidak memisahkan dampak jam kerja panjang dari perbedaan industri, tuntutan pekerjaan, atau paparan lainnya. Mencocokkan jam kerja dan penyakit pada tingkat pekerja akan memberikan dasar yang lebih berguna untuk menentukan perlindungan mana yang tidak berjalan.

Perdebatan ini berkembang melalui sejumlah peristiwa kebijakan dan kompensasi yang berbeda:

• Januari 2020: Dasar pemberian izin diperluas hingga mencakup penelitian dan pengembangan serta lonjakan beban kerja sementara.
• 31 Agustus 2022: Kementerian menerbitkan analisis mengenai peningkatan penggunaan sistem dan perlindungan kesehatan yang direncanakan.
• Juli 2025: Kematian peneliti Samsung pada 2023 diakui sebagai penyakit akibat kerja.
• 31 Maret 2026: Kementerian menerbitkan statistik kecelakaan industri tahunan 2025.
• 13 Oktober 2026: Seo meminta penyelidikan dan pemantauan yang lebih ketat dalam audit Majelis Nasional, dan Kim setuju mempertimbangkan perbaikan.

Mengenai rancangan undang-undang zona khusus mega, Kim mengatakan produktivitas dan perlindungan kesehatan pekerja harus diseimbangkan, serta pengecualian dari batas 52 jam perlu dipertimbangkan secara cermat. Pemerintah sedang menggelar dialog antara pekerja, pemberi kerja, dan pemerintah mengenai ketentuan ketenagakerjaan yang diusulkan.

Laporan menyebut sasaran legislatif yang berbeda: pengajuan rancangan undang-undang pada Oktober dan pengesahan sebelum akhir 2026. Keduanya merupakan tahap yang berbeda, bukan konfirmasi bahwa pengecualian telah menjadi undang-undang. Belum ada naskah final, tanggal pemungutan suara, ataupun tenggat penyelidikan lembur khusus yang diumumkan.

Dalam audit tersebut, Kim juga membuat perbandingan dengan OECD yang dilaporkan menyebut jam kerja di Korea lebih rendah daripada rata-rata OECD. Pernyataan itu bertentangan dengan uraian artikel akademik 2023 yang menyebut jam kerja tahunan Korea lebih panjang daripada negara-negara OECD lainnya. Tanpa tahun dan ukuran yang jelas untuk perbandingan menteri, kedua pernyataan tersebut tidak dapat dijadikan dasar kesimpulan numerik yang andal.

Poin Utama

• Tempat kerja pengguna lembur khusus mencatat rata-rata tingkat penyakit akibat kerja 0,20% pada 2021 hingga 2025, dibandingkan 0,12% secara nasional.
• Rasio tahunan tertinggi mencapai sekitar 2,3 kali pada 2022; selisihnya menyempit menjadi 0,01 poin persentase pada 2025.
• Hanya 15 dari 2.185 tempat kerja berizin yang diperiksa pada 2025, dan ditemukan 58 pelanggaran.
• Rencana 50 pemeriksaan setara dengan sekitar 2,3% dari jumlah tempat kerja pada paruh pertama 2026 yang disebutkan, bukan 3,5% seperti yang dilaporkan.
• Kematian seorang peneliti Samsung diakui sebagai penyakit akibat kerja pada Juli 2025 setelah catatan menunjukkan ia bekerja 60 jam pada pekan sebelumnya.
• Kim Young-hoon setuju mempertimbangkan perlindungan yang lebih ketat, tetapi belum ada reformasi final atau tenggat penyelidikan yang diumumkan.
• Usulan pengecualian bagi staf penelitian masih dibahas dan terpisah dari sistem lembur khusus yang berlaku saat ini.