Pengadilan Nepal Memerintahkan Pengembalian Rs153,8 Juta dalam Penipuan Pengungsi Bhutan, tetapi 53 Klaim Tidak Dikabulkan

Pengembalian dana diperintahkan, sejumlah persoalan besar belum tuntas

Pengadilan Distrik Kathmandu memerintahkan delapan terdakwa dalam penipuan pengungsi Bhutan palsu di Nepal untuk mengembalikan Rs153,797 juta kepada 59 orang. Tanggung jawab terbesar, Rs74,7 juta, dibebankan kepada Sandesh Sharma dari Dang. Mantan wakil perdana menteri Top Bahadur Rayamajhi harus mengembalikan Rs4 juta berdasarkan putusan yang memisahkan uang yang terutang kepada korban dari hukuman penjara dan denda pidana.

Putusan lengkap yang disusun Hakim Tej Bahadur Khadka menjelaskan bagaimana sebuah jaringan mengumpulkan uang dengan menjanjikan pengiriman warga Nepal ke Amerika Serikat menggunakan identitas palsu sebagai pengungsi Bhutan. Putusan itu menguraikan dokumen pemerintah yang diubah, prosedur pendaftaran fiktif, serta komunikasi antara para perantara dan pejabat senior.

Namun, putusan itu menyisakan dua persoalan besar. Dari 112 orang yang disebut dalam pengaduan polisi, 53 orang tidak mendapat ganti rugi. Pengadilan juga memastikan bahwa laporan satuan tugas pemerintah telah dipalsukan, tetapi belum mengungkap secara tuntas siapa saja yang bertanggung jawab atas akses dan perubahan dokumen tersebut.

Perintah ganti rugi itu tidak berarti para korban sudah menerima uangnya. Perintah tersebut menetapkan kewajiban pengembalian dana di tingkat pengadilan distrik, selain hukuman pidana. Putusan dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi, sementara proses terhadap delapan terdakwa yang masih buron ditangguhkan hingga mereka ditangkap.

Pembedaan itu penting dalam kasus yang menyeret mantan menteri, pejabat senior birokrasi Kementerian Dalam Negeri, serta orang-orang yang mengumpulkan pembayaran dari tetangga dan kenalan. Sejumlah terdakwa dinyatakan bersalah tanpa diperintahkan mengembalikan uang. Sementara itu, sejumlah orang yang menangani pembayaran dibebaskan karena pengadilan menilai mereka juga telah ditipu.

Janji keberangkatan berubah menjadi identitas palsu

Pengalaman Tejina Lamsal menunjukkan bagaimana skema itu mengubah janji migrasi menjadi rangkaian pembayaran. Pada 5 Februari 2021, ia membawa uang tunai Rs500.000 ke rumah tetangganya, Gajendra Budhathoki, di Tulsipur, Dang. Budhathoki berjanji mengurus dokumen dan mengirimnya ke Amerika Serikat dengan biaya total Rs4,5 juta.

Selanjutnya, ia diarahkan ke Sauraha, Chitwan, untuk menjalani wawancara. Menurut pengaduannya kepada polisi, Budhathoki menunggu di luar, sementara dua orang berpakaian seperti pegawai pemerintah duduk di dalam. Sebuah kendaraan dengan nomor registrasi pemerintah diparkir di dekat lokasi. Lamsal difoto, diambil sidik jarinya, dan diminta mengisi formulir.

Nama Lamsal dimasukkan ke dalam daftar pengungsi palsu sebagai Sharada Chaulagain. Ia mengatakan baru saat itu memahami bahwa pengaturan tersebut dimaksudkan untuk menampilkan dirinya sebagai pengungsi Bhutan yang memenuhi syarat untuk pemukiman kembali.

Meski demikian, ia terus membayar setelah mendapat jaminan bahwa prosesnya berjalan dan Budhathoki mengenal orang-orang berpengaruh di pemerintahan. Ia membayar lagi Rs1 juta pada 9 Juni 2022, lalu Rs2,5 juta pada 3 Oktober tahun itu. Setelah dikirim ke Birat Medical College di Morang untuk pemeriksaan dan bertemu Santosh Sharma di sana, ia membayar lagi Rs500.000 pada 17 Desember.

Total pembayaran tersebut mencapai Rs4,5 juta. Namun, pengadilan memerintahkan Sandesh Sharma mengembalikan Rs2 juta kepadanya. Lamsal tidak hadir untuk memberikan kesaksian, dan putusan membatasi kerugian yang dapat dipulihkannya pada jumlah yang dinilai terbukti berdasarkan pengaduannya. Kasusnya menunjukkan perbedaan antara kerugian yang diklaim dan jumlah yang diterima pengadilan sebagai terbukti.

Siapa yang wajib mengembalikan uang?

Putusan membebankan kewajiban pengembalian kepada delapan terdakwa, bukan kepada setiap orang yang dinyatakan bersalah untuk semua klaim. Tanggung jawab Sharma sebesar Rs74,7 juta mencakup 38 orang, sebagian besar anak muda dari Dang yang membayar dengan harapan dapat pergi ke Amerika Serikat.

Jumlah utama pengembalian dana yang diuraikan dalam putusan adalah:

• Sandesh Sharma: Rs74,7 juta untuk 38 orang.
• Sanu Bhandari: Rs26 juta.
• Keshav Prasad Dulal: Rs15,8 juta.
• Indrajit Rai, penasihat keamanan Menteri Dalam Negeri saat itu, Ram Bahadur Thapa: Rs15 juta.
• Sagar Rai dari Morang: Rs12,9 juta.
• Top Bahadur Rayamajhi: Rs4 juta.
• Angtawa Sherpa, tokoh Kongres dan mantan anggota Majelis Konstituante: Rs2,7 juta untuk enam orang.
• Govinda Kumar Chaudhary: Rs2,5 juta.

Tanggung jawab Sharma saja mencakup sekitar 48,6 persen dari total Rs153,797 juta yang disebutkan. Jumlah perorangan di atas telah dibulatkan dan jika dijumlahkan tidak menghasilkan angka total yang persis.

Laporan berbeda mengenai kewajiban sebesar Rs2,7 juta. Satu laporan membebankannya kepada mantan Menteri Dalam Negeri Bal Krishna Khand, tetapi sekaligus menyatakan bahwa ia tidak memiliki kewajiban pengembalian dana. Uraian terperinci dan laporan lain membebankannya kepada Sherpa serta menyatakan Khand tidak wajib mengembalikan uang. Laporan yang tidak konsisten secara internal itu tidak seharusnya dianggap sebagai konfirmasi adanya perintah terpisah terhadap Khand.

Mengapa 53 pengadu tidak mendapat ganti rugi

Pengadilan menerima klaim pengembalian dana dari 59 dari 112 orang yang disebut dalam pengaduan polisi, sekitar 52,7 persen. Klaim 53 orang lainnya ditolak. Untuk 43 orang di antaranya, putusan mencatat bahwa mereka tidak memberikan keterangan tentang kejadian yang dialami maupun hadir di pengadilan untuk bersaksi.

Alasan penolakan sepuluh klaim lainnya tidak dijelaskan dalam laporan mengenai putusan tersebut. Pengecualian mereka tidak serta-merta berarti pengadilan menyimpulkan bahwa tidak terjadi penipuan. Artinya, dalam putusan ini pengadilan tidak menetapkan jumlah kerugian yang dapat dipulihkan bagi mereka.

Pengaduan Budhathoki menunjukkan betapa jauh klaim yang diterima pengadilan bisa lebih kecil. Menurut uraian terperinci, ia menyebut 61 orang termasuk dirinya, tetapi pengadilan hanya menetapkan kerugian yang dapat dipulihkan bagi 23 orang. Laporan berbeda mengenai jumlah dalam pengaduan itu: satu menyebut Budhathoki dan 61 orang lainnya, sehingga totalnya 62 orang, sedangkan laporan lain menyebut 61 orang termasuk dirinya.

Pengadilan juga memerintahkan agar biaya ganti rugi dipungut dari para terdakwa yang dinyatakan bersalah berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Korban Kejahatan dan disetorkan ke Dana Bantuan Korban. Kewajiban tersebut berbeda dari pengembalian jumlah tertentu kepada korban perorangan. Baik perintah pengembalian dana maupun setoran ke dana tersebut tidak membuktikan bahwa uangnya sudah dipungut.

Pengumpul uang juga bisa menjadi korban

Premraj Panthi mengatakan kepada pengadilan bahwa ia mengumpulkan Rs57,8 juta dari sekitar 50 kenalan dan menyerahkannya kepada jaringan tersebut. Ia mengatakan Rs21,2 juta telah dikembalikan, sehingga masih tersisa Rs36,6 juta yang belum dibayar.

Pengadilan membagi sisa kewajiban itu kepada tiga kelompok terdakwa: Rs4 juta dari Rayamajhi, Rs15 juta dari Indrajit Rai, serta Rs17,6 juta dari Dulal dan Bhandari. Pembagian ini menjelaskan penanganan klaim Panthi, bukan jumlah tambahan yang perlu ditambahkan ke angka ganti rugi utama.

Ram Sharan KC dari Tokha, Kathmandu, juga mengumpulkan pembayaran dari kelompok beranggotakan 34 orang dan menyetorkan uang ke rekening Bhandari. Ia menggadaikan hartanya dan menyerahkan uang tunai Rs15 juta kepada Dulal.

Pengadilan membebaskan KC karena menyimpulkan bahwa Dulal dan Bhandari telah menipunya. Tanggung jawab pengembalian dana yang semula dituntut darinya dialihkan kepada kedua orang tersebut. Putusan membandingkan posisinya dengan Panthi, Ram Kumar Regmi, Budhathoki, dan Bhesh Raj Sharma Lamsal, yang mengumpulkan uang dari orang lain sebelum meneruskannya kepada jaringan tersebut.

Pembedaan ini menjadi dasar penting dalam menilai tanggung jawab setiap orang. Menangani pembayaran orang lain saja tidak membuktikan bahwa pengumpulnya dengan sengaja ikut serta dalam skema kriminal tersebut.

Laporan yang membuat janji itu tampak resmi

Skema tersebut mendapatkan kesan berwenang dari kegiatan pemerintah yang sebenarnya mengenai pengungsi Bhutan yang masih berada di Nepal. Program pemukiman kembali yang diluncurkan pada 2007 telah membantu lebih dari 100.000 pengungsi pindah ke delapan negara, termasuk Amerika Serikat. UNHCR mengakhiri program tersebut pada Desember 2016, dan Program Pangan Dunia menghentikan bantuannya pada Januari 2019.

Karena sekitar 6.500 pengungsi masih tinggal di kamp-kamp di Jhapa dan Morang, Kabinet mengarahkan Kementerian Dalam Negeri untuk menyusun kebijakan dan rencana aksi. Pada 13 Juni 2019, Menteri Dalam Negeri saat itu, Ram Bahadur Thapa, membentuk satuan tugas yang dipimpin sekretaris gabungan Bal Krishna Panthi. Satuan tugas itu diminta mempertimbangkan masa depan para pengungsi yang tersisa dan meninjau klaim dari orang-orang yang tidak tercatat saat pendaftaran.

Satuan tugas menyerahkan laporannya pada 18 Oktober 2019. Laporan itu merekomendasikan pendaftaran hanya bagi 429 orang yang kasusnya telah diperiksa bersama oleh UNHCR dan unit koordinasi pengungsi. Mereka disebut tidak tercatat dalam sensus, artinya terlewat dalam pendataan pendaftaran. Laporan tersebut tidak menemukan bukti bahwa 581 keluarga lain yang mengklaim terlewat saat pendaftaran merupakan pengungsi asli, dan merekomendasikan agar tidak menerima permohonan tambahan.

Versi laporan yang dipalsukan membalik dampak praktis pembatasan tersebut. Lampiran 9(a) dan 9(b) disisipkan, sehingga 875 orang dari 581 keluarga ditampilkan sebagai pihak yang memenuhi syarat untuk mendaftar. Calon migran diminta menggunakan nama fiktif yang sesuai dengan daftar yang telah diubah dan diberi identitas palsu.

Panthi mengatakan kepada pengadilan bahwa laporan aslinya memiliki sembilan lampiran, sedangkan versi palsunya memiliki sepuluh. Ia menunjukkan perbedaan jenis huruf, format, dan susunan kata, termasuk perubahan pada bagian rekomendasi untuk mengakhiri pendaftaran terlambat. Dokumen asli tersimpan dalam arsip Kabinet, sedangkan versi palsu berada di Kementerian Dalam Negeri.

Pendaftaran dan pemukiman kembali merupakan dua hal yang berbeda. Pekerjaan satuan tugas yang sesungguhnya berkaitan dengan status dan pengelolaan orang-orang yang masih tinggal di Nepal setelah program pemukiman kembali berakhir. Laporan itu tidak menetapkan jalur baru bagi warga Nepal untuk pergi ke Amerika Serikat.

Pemalsuan terbukti, akses terhadap dokumen belum terungkap

Pengadilan menyatakan Dulal, Bhandari, dan pemimpin pengungsi Bhutan Teknath Rizal bersalah atas pemalsuan. Rayamajhi, Khand, mantan sekretaris dalam negeri Tek Narayan Pandey, Indrajit Rai, dan pejabat pemerintah lainnya dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Majelis Hakim Tej Bahadur Khadka menjelaskan dasar bukti dokumen untuk putusan pemalsuan itu sebagai berikut:

"Telah terbukti bahwa tindak pidana pemalsuan dilakukan karena laporan palsu tersebut mengubah dan menambahkan isi laporan asli, dan bukti juga ditemukan bahwa kartu identitas palsu yang menyebut orang-orang sebagai pengungsi Bhutan telah diterbitkan," demikian bunyi putusan tersebut.

Temuan itu belum mengungkap bagaimana dokumen resmi tersebut diperoleh dan diubah. Tiga orang yang dinyatakan bersalah atas pemalsuan tidak memiliki hubungan kelembagaan langsung dengan kantor-kantor pemerintah yang menyimpan laporan tersebut. Putusan tidak menetapkan secara lengkap rangkaian akses, perubahan, dan penggantian dokumen.

Untuk Pandey, jaksa gagal membuktikan kapan, di mana, dan bagaimana ia mengambil laporan tersebut dari kementerian lalu memalsukannya. Pemeriksaan forensik terhadap telepon Khand tidak menemukan bukti yang secara langsung menghubungkannya dengan pemalsuan. Keterbatasan itu berkaitan dengan dakwaan pemalsuan, bukan tanggung jawab mereka atas skema yang lebih luas.

Pesan dan keputusan kebijakan mendukung putusan bersalah lainnya

Pengadilan menilai percakapan Viber dan WhatsApp antara Pandey dan Dulal sebagai bukti penting. Pengadilan menyimpulkan bahwa sekretaris dalam negeri itu terus berhubungan dengan perantara tersebut dan mendukung skema melalui usulan yang dibawa ke Kabinet serta perpanjangan tenggat waktu komite.

Persetujuan Khand atas usulan perpanjangan tenggat dan perubahan mandat komite mendukung kesimpulan bahwa ia membantu skema tersebut di tingkat kebijakan pemerintah. Pengadilan tidak menemukan bukti bahwa ia secara pribadi menerima hasil kejahatan, tetapi menyatakannya bersalah sebagai kaki tangan dalam penipuan, kejahatan terorganisasi, dan tindak pidana terhadap negara.

Khand dijatuhi hukuman dua tahun penjara dan denda Rs20.000. Pandey dijatuhi hukuman empat tahun dan denda Rs40.000 untuk tiga kategori tindak pidana yang sama. Rizal dijatuhi hukuman dua tahun dan denda Rs20.000 atas pemalsuan serta perannya sebagai kaki tangan dalam tindak pidana lainnya. Menurut uraian terperinci putusan, ketiganya tidak diperintahkan mengembalikan uang kepada korban.

Rayamajhi dan terdakwa utama lainnya dijatuhi hukuman empat tahun penjara dan denda Rs40.000. Pengadilan menerapkan Pasal 43 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Muluki 2074 untuk memperlakukan sejumlah tindak pidana yang timbul dari kejadian yang sama sebagai satu tindak pidana terpadu. Sebagaimana diuraikan dalam laporan putusan, penerapannya menambahkan setengah hukuman untuk tindak pidana lain ke hukuman terberat, alih-alih menumpuk seluruh hukuman begitu saja.

Pengadilan membedakan jaringan terkoordinasi itu dari penipuan biasa yang dilakukan perorangan. Pengadilan juga menemukan adanya tindak pidana terhadap negara karena penggunaan identitas pengungsi palsu mencederai martabat warga Nepal dan reputasi internasional Nepal, termasuk hubungannya dengan badan-badan PBB dan negara-negara donor.

Perjalanan perkara hingga putusan

Proses perkara berlangsung melalui penyelidikan, sengketa penahanan, penetapan kesalahan, dan penjatuhan hukuman. Sejumlah tanggal dan jumlah berbeda dalam berbagai laporan, sehingga tahapan tersebut tidak seharusnya diringkas menjadi satu kronologi yang dianggap pasti.

• Mei 2022: Skema tersebut terungkap ke publik dan penyelidikan polisi dimulai.
• 24 Mei 2023: Sejumlah laporan menyebut penuntutan awal berlangsung pada tanggal ini, meski jumlah terdakwanya berbeda, yakni 30 atau 31 orang. Uraian terperinci justru menyebut perkara diajukan secara bertahap terhadap 31 orang pada 13 Agustus 2024.
• Juni 2023: Pengadilan distrik memerintahkan 16 dari 18 terdakwa yang ditangkap untuk ditahan dan memberikan jaminan kepada dua orang. Laporan menyebut perintah itu dikeluarkan pada 15 atau 16 Juni.
• 14 Desember 2023: Putusan Pengadilan Tinggi Patan mengizinkan pembebasan Khand dengan jaminan Rs3 juta. Ia dibebaskan keesokan harinya.
• 25 April 2024: Hakim Mahkamah Agung Kumar Regmi dan Tek Narayan Dhungana mempertahankan penahanan terhadap tujuh dari sepuluh pemohon, sekaligus mengizinkan Angtawa Sherpa dan Govinda Chaudhary mendapat jaminan serta membebaskan Shamsher Miya dengan syarat hadir secara rutin di pengadilan.
• Putusan dan penjatuhan hukuman: Satu laporan menyebut putusan bersalah dijatuhkan pada 23 Asar 2083 dalam kalender Nepal. Laporan lain menyebut penjatuhan hukuman dijadwalkan pada 13 Juli dan menguraikan hukuman yang dijatuhkan pada 30 Asar, yang dalam uraian terperinci disebut bertepatan dengan 14 Juli.

Uraian sebelumnya tentang penahanan menyebut dugaan kerugian Rs288,17 juta dan 115 korban, sementara uraian terperinci mengenai putusan menyebut sekitar Rs290 juta dan 112 pengadu. Angka-angka tersebut merupakan data yang dilaporkan secara berbeda dan tidak dapat dipertukarkan. Jumlah ganti rugi akhir sebesar Rs153,797 juta juga tidak berarti bahwa semua kerugian lain yang dituduhkan terbukti tidak terjadi.

Tujuh orang dibebaskan, delapan perkara masih tertunda

Uraian terperinci mengenai putusan menyebut 16 terdakwa dinyatakan bersalah, tujuh dibebaskan, dan perkara delapan orang ditangguhkan, sehingga jumlahnya mencakup 31 terdakwa. Selain tokoh-tokoh utama, Shamsher Miya, Narendra KC, Hari Bhakta Maharjan, dan Niranjan Kumar Kharel dinyatakan bersalah sebagai kaki tangan dalam penipuan terorganisasi. Bechan Jha dinyatakan bersalah atas penipuan.

Tujuh orang yang dibebaskan adalah Ram Sharan KC, Tanka Kumar Gurung, Sandeep Rayamajhi, Laxmi Maharjan, Keshav Tuladhar, Ashish Budhathoki, dan Pratik Thapa. Sandeep adalah putra Rayamajhi, sedangkan Pratik adalah putra mantan Menteri Dalam Negeri Ram Bahadur Thapa.

Proses terhadap Ashok Pokharel, Dhiren Rai, Deepa Humagain, Niraj Rai, Rajesh Aryal, Mohanraj Rai, Binita Sawaden Limbu, dan Sunil Budhathoki masih ditangguhkan. Perkara mereka akan dilanjutkan setelah mereka ditangkap. Putusan pengadilan distrik juga dapat diajukan banding, tetapi laporan mengenai putusan lengkap tidak menyebut tanggal sidang atau tenggat waktu pengajuan banding.

Dengan demikian, persoalan yang belum tuntas sudah jelas: penagihan pengembalian dana yang diperintahkan, kelanjutan proses terhadap terdakwa yang tidak hadir, kemungkinan banding, serta belum lengkapnya penjelasan tentang bagaimana laporan resmi diakses dan dipalsukan. Putusan bersalah dan perintah pengembalian dana menyelesaikan sebagian perkara, tetapi belum menuntaskan semuanya.

Poin Utama

• Delapan terdakwa diperintahkan mengembalikan Rs153,797 juta kepada 59 orang.
• Sandesh Sharma menanggung kewajiban terbesar, Rs74,7 juta untuk 38 orang.
• Lima puluh tiga dari 112 pengadu tidak mendapat ganti rugi; 43 orang tidak menyerahkan keterangan tentang kejadian atau memberikan kesaksian.
• Laporan palsu itu menambahkan lampiran yang menampilkan 875 orang dari 581 keluarga sebagai pihak yang memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai pengungsi.
• Khand, Pandey, dan Rizal dijatuhi hukuman penjara dan denda tanpa kewajiban pengembalian dana secara perorangan.
• Tujuh terdakwa dibebaskan, sementara proses terhadap delapan terdakwa yang tidak hadir masih ditangguhkan.
• Putusan tersebut tidak memastikan bahwa korban telah dibayar, dan banding ke Pengadilan Tinggi masih dimungkinkan.