Penolakan Permohonan Surat Perintah Polisi Korea Selatan Capai 34,1% di Tengah Tumpukan Kasus dan Kekosongan Jabatan dalam Reformasi Peradilan

Satu dari tiga permohonan surat perintah polisi dihentikan sebelum sampai ke pengadilan

Jaksa menolak 9.186 dari 26.961 permohonan surat perintah penangkapan yang diajukan polisi Korea Selatan pada Januari hingga Agustus 2026, dengan tingkat penolakan 34,1%, menurut data Kejaksaan. Angka itu menembus 30% untuk pertama kalinya, saat negara tersebut bersiap membongkar sistem kejaksaan yang selama 78 tahun menggabungkan kewenangan penyidikan dan penuntutan.

Kenaikan ini cukup besar: tingkat penolakan pada 2025 sebesar 26,8%, sehingga angka terbaru naik 7,3 poin persentase. Permohonan surat perintah penggeledahan dan penyitaan menunjukkan pola serupa. Jaksa menolak 19,1% permohonan selama delapan bulan pertama 2026, dibandingkan tingkat tahunan 10,7% hingga 13,7% pada 2021 sampai 2025.

Angka-angka ini menunjukkan penolakan oleh kejaksaan, bukan penolakan pengadilan. Polisi meminta jaksa mengajukan permohonan surat perintah, lalu jaksa memutuskan apakah permohonan itu akan disampaikan ke pengadilan. Karena itu, permohonan yang ditolak berhenti sebelum hakim mempertimbangkan apakah penahanan atau penggeledahan dapat dibenarkan.

Angka tersebut mencakup bulan-bulan sebelum perubahan kelembagaan pada 2 Oktober. Angka itu tidak dapat menunjukkan kinerja lembaga pengganti sejak mulai beroperasi. Namun, angka tersebut menandai titik tekanan yang tetap ada setelah reformasi: polisi memikul tanggung jawab penyidikan yang lebih besar, sementara jaksa tetap berwenang meminta surat perintah dan menilai apakah bukti dapat mendukung penuntutan.

Hubungan itu kini diuji bersamaan dengan tunggakan 186.307 perkara kejaksaan yang belum terselesaikan, posisi pimpinan yang kosong, dan sistem elektronik yang belum rampung. Tantangan langsungnya lebih besar daripada persaingan antar-lembaga. Persoalannya adalah apakah lembaga-lembaga dengan tanggung jawab yang baru dibagi dapat menangani perkara tanpa kehilangan bukti, mengulang pekerjaan, atau membuat korban tidak tahu siapa yang bertanggung jawab.

Tren meningkat, dengan penjelasan yang berbeda

Tingkat penolakan permohonan surat perintah penangkapan berada di kisaran 18% pada 2018 hingga 2020. Setelah pembagian ulang kewenangan penyidikan pada 2021, angkanya naik di atas 20%. Kebanyakan laporan menyebut angka 2021 sebesar 22,8%, meski satu laporan mencatat 22,9%. Angka berikutnya konsisten: 23,2% pada 2022, 25,0% pada 2023, 24,7% pada 2024, dan 26,8% pada 2025.

Tren itu memang meningkat, tetapi tidak terus-menerus. Penurunan kecil pada 2024 berbeda dengan kenaikan yang jauh lebih besar pada 2026. Tingkat terbaru sebesar 34,1% secara relatif sekitar 27% lebih tinggi daripada angka 2025. Untuk surat perintah penggeledahan dan penyitaan, angka 19,1% lebih tinggi 5,4 poin persentase dibandingkan tingkat tahunan tertinggi yang tercatat pada 2021 hingga 2025.

Penyidik polisi mengatakan jaksa semakin sering mengembalikan permohonan agar dilengkapi, termasuk dengan permintaan untuk menambahkan preseden pengadilan sebagai pendukung. Sebagian menyebut permohonan bahkan berulang kali dikembalikan dalam kasus sederhana. Seorang perwira polisi berpangkat superintendent menyebut beban kerja jaksa sebagai salah satu alasan keengganan meminta surat perintah penahanan: setelah polisi menyerahkan tersangka yang ditahan, jaksa harus mendakwa dalam waktu 10 hari.

Jaksa memberikan penjelasan berbeda. Mereka menyoroti bukti dugaan tindak pidana yang tidak memadai, alasan yang kurang kuat untuk penyidikan paksa, kekhawatiran mengenai bukti yang diperoleh secara melawan hukum, serta pemeriksaan pengadilan yang lebih ketat. Mereka juga berpendapat bahwa setelah tidak lagi memiliki kewenangan seperti sebelumnya untuk menutup kekurangan penyidikan sendiri, mereka harus menilai pekerjaan polisi dengan lebih cermat sebelum meminta penahanan.

Jumlah penolakan itu tidak membuktikan satu pun dari penjelasan tersebut. Tidak ada perincian di sini mengenai alasan penolakan, jenis tindak pidana, permohonan berulang, atau perubahan mutu permohonan. Perbandingan ini juga menempatkan delapan bulan 2026 berhadapan dengan tahun-tahun sebelumnya yang mencakup periode penuh. Angka tersebut menunjukkan kenaikan tajam, tetapi tidak menjelaskan penyebabnya.

Perubahan pada 2 Oktober

Perombakan ini memisahkan penyidikan dari penuntutan. Kantor kejaksaan lama digantikan oleh lembaga penuntutan yang bertanggung jawab mengajukan dakwaan dan menangani perkara di pengadilan, serta badan terpisah yang ditugaskan menyidik tindak pidana berat tertentu. Polisi memikul tanggung jawab lebih besar atas penyidikan pidana biasa.

Kerangka hukumnya berasal dari amandemen Undang-Undang Organisasi Pemerintah yang disahkan Majelis Nasional pada September 2025. Perubahan pada aturan acara pidana dan penyidikan mengatur cara lembaga-lembaga tersebut bekerja sama. Partai Demokrat yang berkuasa menyebut pemisahan ini sebagai jawaban atas kritik lama bahwa jaksa memiliki kekuasaan berlebihan karena dapat menyidik perkara sekaligus memutuskan apakah akan menuntutnya.

Pemimpin fraksi Partai Demokrat Han Byung-do menggambarkan manfaat yang diharapkan bagi masyarakat pada 1 Oktober, sehari sebelum lembaga baru beroperasi:

Yang paling penting adalah memperkuat kemampuan penyidikan dan melindungi kepentingan publik.

Partai oposisi People Power mempertanyakan apakah pengawasan yang memadai terhadap penyidikan polisi dan kesiapan operasional yang cukup telah tersedia. Kekhawatiran itu berbeda dari penolakan terhadap pemisahan kewenangan: suatu lembaga dapat memiliki mandat hukum yang lebih sempit, tetapi tetap kekurangan personel atau sistem untuk menjalankannya.

Laporan berbahasa Inggris menggunakan nama berbeda untuk lembaga baru tersebut, termasuk Serious Crimes Investigation Agency dan Major Crimes Investigation Agency untuk lembaga penyidik. Laporan juga berbeda mengenai tujuh kategori tindak pidana yang menjadi kewenangannya. Satu laporan mencantumkan korupsi, keuangan, ekonomi, pertahanan, keamanan nasional, kejahatan siber, dan manipulasi hukum. Laporan lain mencantumkan korupsi, kejahatan ekonomi, pengadaan pertahanan, narkoba, pemberontakan dan agresi asing, kejahatan siber, serta manipulasi hukum. Uraian tersebut tidak boleh dianggap sebagai daftar yurisdiksi yang sama, terutama karena tanggung jawab atas perkara yang sebenarnya masih diperdebatkan.

Tanggal-tanggal penting dalam masa transisi

Pekan-pekan awal reformasi diwarnai sejumlah tenggat dan keputusan yang saling beririsan. Statistik surat perintah tersebut diumumkan setelah sistem baru mulai beroperasi, tetapi hanya mencakup periode hingga Agustus. Perkembangan setelahnya menunjukkan masalah lain: lembaga-lembaga itu sudah beroperasi secara hukum sebelum seluruh pengaturan praktisnya siap.

• 29 September 2026: Aturan penyidikan yang direvisi diundangkan. Aturan itu memungkinkan polisi dan jaksa meminta konsultasi untuk menyelesaikan perbedaan pendapat atau kebutuhan kerja sama, dengan partisipasi yang diharapkan kecuali dalam keadaan khusus.
• 1 Oktober: Pelaksana tugas Kepala Kepolisian Kim Jong-cheol mengumpulkan sekitar 650 komandan penyidikan dan mengumumkan status tanggap darurat.
• 2 Oktober: Lembaga kejaksaan pengganti dan lembaga penyidikan tindak pidana berat mulai beroperasi.
• 4 Oktober: Angka tingkat penolakan surat perintah penangkapan sebesar 34,1% diumumkan.
• 6 Oktober: Polisi membuka penyidikan peretasan lembaga keuangan, sementara komite reformasi kepolisian mengumumkan 12 rekomendasi.
• 14 Oktober: Sidang konfirmasi calon kepala lembaga penyidikan Kim Ji-yong dijadwalkan.
• 30 Desember: Izin transisi bagi jaksa untuk menyidik langsung perkara yang sudah berjalan berakhir.
• Februari 2027: Dewan koordinasi yurisdiksi penyidikan diperkirakan mulai bekerja.

Urutan ini menyisakan jeda antara tenggat Desember untuk penyidikan perkara lama dan perkiraan dimulainya lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa yurisdiksi pada Februari. Sebelum dewan itu beroperasi, polisi dan lembaga penyidikan baru harus merundingkan tanggung jawab untuk setiap perkara.

Tunggakan bertambah sebelum pemindahan perkara dimulai

Jumlah perkara yang belum selesai di kantor kejaksaan mencapai 186.307 pada akhir September, naik dari 140.513 pada akhir Juni, menurut data kejaksaan. Itu berarti bertambah 45.794 perkara, atau sekitar 32,6%, dalam tiga bulan.

Kriteria klasifikasi dan daftar perkara yang akan dipindahkan telah disiapkan, tetapi laporan pada 9 Oktober menyebut penyerahan aktual belum dimulai. Perkara harus dialokasikan berdasarkan yurisdiksi dan apakah jaksa dapat menyelesaikannya sebelum masa tenggang berakhir pada 30 Desember. Pengamat memperkirakan setidaknya 100.000 perkara akan dialihkan ke polisi atau lembaga baru, tetapi angka itu merupakan perkiraan, bukan jumlah pemindahan yang telah dikonfirmasi.

Kesulitannya bersifat administratif sekaligus terkait penyidikan. Lembaga penerima belum memiliki sistem elektronik untuk pemindahan perkara yang berfungsi penuh. Lembaga itu berencana menggunakan fitur terbatas dari Sistem Informasi Peradilan Pidana Korea milik kepolisian, yang dikenal sebagai KICS, bersama berkas kertas. Dokumen yang sudah didigitalisasi mungkin perlu dicetak kembali jika pemindahan elektronik tidak dapat dilakukan.

Penundaan pemindahan tidak serta-merta berarti perkara hilang. Namun, hal itu membuat pelacakan berkas perkara, penyidik yang bertanggung jawab, status surat perintah, dan pemberitahuan pencarian orang harus dilakukan secara terpadu. Kim Beom-jun, kepala Public Policy Research Institute, mengusulkan proses pelacakan terpisah untuk pemindahan perkara sensitif dan pemeriksaan guna memastikan setiap serah terima sudah lengkap.

Ia juga mengusulkan pelaporan kepada publik setelah tiga dan enam bulan mengenai waktu penanganan, pemindahan tertunda, jumlah personel, penanganan surat perintah, dan perlindungan korban. Hal-hal ini merupakan rekomendasi, bukan komitmen pelaporan yang telah diumumkan. Manfaatnya adalah menunjukkan apakah transisi berjalan dengan baik, bukan sekadar mengganti papan nama kantor dan nama lembaga.

Sistem dan pimpinan penyidikan belum tersedia

Lembaga penyidikan baru mulai beroperasi tanpa sistem elektronik penanganan perkara sendiri yang berfungsi. Orang-orang yang mengajukan pengaduan pada 2 Oktober menerima salinan berstempel, bukan tanda terima elektronik. Laporan pada pekan berikutnya menyebut penggunaan dokumen kertas untuk catatan dan surat perintah dapat berlanjut selama beberapa bulan atau lebih.

Persiapan fisik juga belum selesai. Renovasi kantor Seoul diperkirakan berlanjut hingga akhir 2026, dan sejumlah kantor regional belum memberikan komputer kepada staf. Pejabat mengatakan penyidikan penuh mungkin baru dimulai sebulan kemudian, bukan segera setelah lembaga itu dibuka.

Posisi pimpinan yang kosong menambah kendala. Di kantor Seoul, 11 dari 25 posisi kepala divisi masih kosong, setara 44%. Biro penyidikan antimonopoli, dengan jumlah personel resmi 122 orang, juga belum memiliki kepala biro. Kekosongan pimpinan penyidikan siber sangat relevan dengan kasus peretasan yang diperdebatkan.

Kim Beom-jun memperkirakan jumlah personel di lembaga-lembaga baru mencapai 68% dari jumlah yang ditetapkan. Angka itu merupakan penilaiannya dan tidak memberikan perincian berdasarkan lembaga atau spesialisasi penyidikan. Laporan lain menyebut lembaga penyidikan belum memiliki satu pun polisi dan belum memulai perekrutan perwira berpengalaman hingga pekan pertamanya.

Calon kepala Kim Ji-yong mendapat kritik dari para pendukung reformasi kejaksaan di partai berkuasa dan Kepala Kantor Gwangju Lim Eun-jung terkait kelayakannya. Ia berjanji membentuk tim untuk menangani kebutuhan personel, fasilitas, dan sistem, serta merekrut mantan jaksa, polisi, pengacara, akuntan, dan spesialis lain. Sidang konfirmasinya dijadwalkan pada 14 Oktober; laporan-laporan tersebut tidak memastikan hasilnya.

Kasus nyata mengungkap batas kewenangan yang diperdebatkan

Penyidikan peretasan yang dibuka Kantor Nasional Penyidikan Kepolisian pada 6 Oktober menjadi salah satu ujian awal bagi aturan yurisdiksi baru. Kasus itu melibatkan lembaga keuangan, tetapi penentuan pihak yang bertanggung jawab bergantung pada klasifikasi hukum sistem yang terdampak.

Laporan menggambarkan pertanyaan yang relevan dengan cara berbeda: apakah sistem tersebut termasuk infrastruktur keuangan elektronik atau masuk dalam infrastruktur penting nasional yang menjadi kewenangan lembaga baru. Polisi sementara menyimpulkan bahwa mereka dapat mempertahankan perkara itu dan meminta penafsiran hukum dari Komisi Jasa Keuangan. Laporan yang ada belum menyebutkan hasil kajian tersebut.

Sekalipun perkara itu harus dirujuk, kekosongan posisi pimpinan penyidikan siber di lembaga baru menimbulkan pertanyaan praktis tentang siapa yang akan mengarahkan penyidikan. Sengketa ini menunjukkan bagaimana tanggung jawab hukum dan kapasitas operasional dapat bergerak ke arah berbeda.

Tumpang tindih kedua menyangkut Rumah Sakit Won di Distrik Michuhol, Incheon, tempat empat pasien meninggal pada paruh pertama 2026. Pada 6 Oktober, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Korea mengajukan pengaduan pidana kepada lembaga baru terhadap direktur rumah sakit, dengan tuduhan antara lain menyebabkan kematian karena kelalaian dalam pekerjaan, penahanan melawan hukum, dan memerintahkan prosedur medis oleh pihak yang tidak berizin.

Polisi Incheon telah menyelidiki kasus itu setelah menerima pengaduan keluarga yang ditinggalkan para korban dan menggeledah rumah sakit pada hari yang sama. Semua itu merupakan dugaan yang sedang diselidiki, bukan temuan bersalah. Karena pengaduan telah disampaikan kepada dua lembaga, pihak berwenang harus memutuskan cara mengoordinasikan pekerjaan dan menghindari pemeriksaan berulang yang tidak perlu.

Korban menghadapi serah terima penyidikan berulang

Dampak reformasi tidak terbatas pada surat perintah. Ketika polisi memutuskan untuk tidak melimpahkan perkara untuk dituntut, jaksa dapat meninjau berkas dan meminta penyidikan ulang. Polisi dapat menyelidiki kembali dan mempertahankan keputusan awal, sehingga muncul permintaan lain atau pemindahan ke badan penyidik berbeda.

Peninjauan semacam itu pernah mengubah hasil perkara. Data Badan Kepolisian Nasional yang disampaikan kepada anggota parlemen Partai People Power Kang Myoung-gu menunjukkan bahwa polisi membatalkan keputusan awal dalam 8.808 dari 40.001 perkara setelah permintaan penyidikan ulang pada 2023 hingga 2025, atau 22%. Angka itu menunjukkan bahwa peninjauan terkadang memperbaiki keputusan sebelumnya, bukan bahwa setiap keputusan yang tidak berubah berarti keliru.

Penyidikan tambahan juga diminta dalam 110.623 dari 752.560 perkara yang dilimpahkan polisi pada 2025, atau 14,7%, dibandingkan tingkat 11,9% yang dilaporkan pada 2021. Permintaan ini menyangkut perkara yang telah dilimpahkan dan tidak boleh digabungkan dengan angka terpisah mengenai peninjauan keputusan untuk tidak melimpahkan perkara.

Dalam pengaturan baru, jaksa dapat meminta penyidikan ulang dan melakukan pemeriksaan fakta, tetapi biasanya tidak dapat melakukan penyidikan tambahan sendiri. Keterangan dan materi yang diperoleh melalui pemeriksaan fakta itu tidak dapat digunakan sebagai bukti di persidangan. Izin transisi terbatas untuk perkara yang sudah ada hanya berlaku hingga 30 Desember.

Koo Bon-jin, pengacara dan mantan jaksa di divisi pidana, menjelaskan perubahan terkait pembuktian:

Korban terkadang mengubah keterangannya setelah mencapai kesepakatan damai,

Sebelumnya, keterangan yang diberikan kepada jaksa dapat digunakan sebagai bukti jika orang yang memberikannya menyatakan bahwa keterangan itu benar. Dalam sistem baru, keterangan tersebut tidak dapat digunakan sebagai bukti, sekalipun orang itu membenarkannya.

Jika bukti yang dapat diterima tetap diperlukan, lembaga penyidik harus memperolehnya. Karena itu, mutu komunikasi antarlembaga menjadi faktor utama bagi kecepatan dan kekuatan suatu perkara.

Penyidik umumnya memiliki waktu tiga bulan untuk menyelesaikan penyidikan ulang yang diminta, sedangkan korban memiliki waktu tiga bulan setelah menerima pemberitahuan untuk menyanggah keputusan polisi yang tidak melimpahkan perkara. Satu laporan menghitung bahwa proses melalui tahapan peninjauan dan penyidikan berturut-turut dapat memakan waktu 11 bulan. Itu merupakan salah satu kemungkinan alur, bukan durasi minimum yang berlaku umum atau rata-rata terukur. Rata-rata 6,9 bulan pada 2025 yang dikutip dalam laporan itu dihitung sejak penyidikan hingga putusan awal pengadilan, sehingga kedua ukuran tersebut tidak dapat dibandingkan secara langsung.

Pengawasan terhadap polisi belum tuntas

Pelaksana tugas Kepala Kepolisian Kim Jong-cheol menanggapi transisi dengan mengumpulkan sekitar 650 komandan di markas besar kepolisian di Seoul pada 1 Oktober. Ia mengatakan publik mengamati apakah polisi memiliki kapasitas yang memadai dan menggunakan kewenangannya secara adil serta terkendali, lalu mengumumkan:

Saya menetapkan perubahan ke status tanggap darurat sampai sistem baru benar-benar diterapkan di lapangan.

Polisi mengatakan kepala kantor polisi akan memeriksa setiap hari kasus-kasus utama dan perkara yang disorot jaksa, dengan peninjauan lanjutan oleh lembaga tingkat provinsi dan metropolitan serta Kantor Nasional Penyidikan. Pelanggaran serius, termasuk manipulasi perkara atau penyuapan, biasanya akan berujung pada pemecatan atau pencopotan jabatan. Unit khusus yang dibentuk pada September akan melacak permintaan penyidikan tambahan dari jaksa.

Komite Reformasi Penyidikan Kepolisian untuk Memulihkan Kepercayaan Publik menambahkan 12 rekomendasi pada 6 Oktober. Komite mengusulkan perekrutan sedikitnya 100 perwira dengan kualifikasi pengacara setiap tahun selama lima tahun dan penempatan dua hingga empat tenaga ahli hukum tambahan di setiap kantor polisi. Komite juga meminta agar penyelidikan kasus tanpa izin wajib dilaporkan, pelanggaran kewajiban itu dikenai tindakan disipliner, dan instruksi penyidikan dari atasan didokumentasikan secara elektronik.

Rekomendasi lain mencakup pemindahan perkara yang melibatkan kerabat perwira ke lembaga lain, akses daring terhadap status perkara, serta panel peninjauan penyidikan berdasarkan undang-undang yang seluruh anggotanya berasal dari luar kepolisian. Badan Kepolisian Nasional mengatakan akan menindaklanjuti rekomendasi secara aktif dan menyerahkan rencana pelaksanaan beserta jadwalnya. Tanggapan itu tidak membuktikan bahwa langkah-langkah tersebut sudah berjalan.

Pengawasan eksternal juga belum tuntas. Usulan perubahan terhadap Komisi Kepolisian Nasional akan memberinya wewenang meminta laporan, mengajukan permintaan tindakan disipliner, dan memiliki sekretariat administrasi sendiri. Rencana rotasi personel menghadapi penolakan karena dikhawatirkan menghilangkan keahlian dan pengetahuan lokal, sementara pembicaraan dengan dewan pekerja kepolisian terhenti.

Kepolisian sedang menjalankan perubahan ini di bawah kepala pelaksana tugas ketiga sejak mantan kepala komisaris jenderal Cho Ji-ho dicopot dari tugas pada Desember 2024 terkait perannya dalam deklarasi darurat militer 3 Desember. Ujiannya jelas: peninjauan yang lebih kuat harus mampu menemukan penyidikan yang lemah tanpa menimbulkan penundaan yang bisa dihindari, sementara kewenangan polisi yang lebih luas membutuhkan pengawasan yang benar-benar berjalan.

Poin-Poin Utama

• Jaksa menolak 34,1% permohonan surat perintah penangkapan dari polisi pada Januari hingga Agustus 2026, naik dari 26,8% pada 2025.
• Angka tersebut merujuk pada permohonan yang dihentikan jaksa sebelum ditinjau pengadilan dan mendahului perombakan kelembagaan pada 2 Oktober.
• Tunggakan perkara kejaksaan mencapai 186.307 pada akhir September, sekitar 32,6% lebih tinggi daripada pada Juni.
• Lembaga penyidikan baru mulai beroperasi dengan sistem yang belum lengkap, kekurangan personel, dan posisi pimpinan yang kosong.
• Kewenangan penyidikan perkara lama berakhir pada 30 Desember, sementara dewan koordinasi yurisdiksi diperkirakan mulai bekerja pada Februari 2027.
• Reformasi pengawasan polisi dan rekomendasi penambahan tenaga hukum masih berada pada tahap perencanaan dan pelaksanaan yang berbeda-beda.