Taliban Tahan 52 Perempuan dan Seorang Anak Perempuan Terkait Aturan Berpakaian, Kata PBB

Penahanan terverifikasi di Kabul dan Herat

Pihak berwenang Taliban menangkap atau menahan sedikitnya 52 perempuan dan seorang anak perempuan di Kabul dan Herat antara Juli dan September 2026 atas dugaan pelanggaran, termasuk mengenakan kerudung berwarna-warni atau riasan, memperlihatkan rambut, atau berada di tempat umum tanpa wali laki-laki, kata Misi Bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Afghanistan (UNAMA) pada 8 Oktober.

Para perempuan itu dibebaskan setelah beberapa jam, menurut misi tersebut. Perempuan lainnya menghadapi ancaman penangkapan. UNAMA memperingatkan bahwa jumlah kasus terverifikasi yang dicatatnya mungkin lebih rendah dari skala penegakan sebenarnya karena kekhawatiran akan keselamatan dan stigma sosial membuat sebagian insiden tidak dilaporkan.

Dalam pernyataan 8 Oktober, UNAMA menyatakan "sangat prihatin" atas penangkapan, penahanan, dan ancaman yang menyasar perempuan dan anak perempuan di sejumlah wilayah Afghanistan. Misi tersebut juga melaporkan pelecehan verbal, pemukulan, dan ancaman terhadap perempuan, termasuk para pemilik toko perempuan.

Temuan ini menyusul penangkapan di Herat pada Juni dan sebuah unjuk rasa yang menurut dugaan dihadapi dengan tembakan oleh pejabat. Peristiwa ini juga terjadi saat Afghanistan menampung hampir 6,5 juta orang yang pulang dari Iran dan Pakistan sejak 2023, banyak di antaranya menghadapi pengangguran, tempat tinggal yang tidak memadai, dan ketiadaan dokumen.

Taliban tidak segera menanggapi pernyataan terbaru UNAMA. Misi tersebut menyerukan agar pihak berwenang menghentikan penegakan aturan yang diskriminatif dan menghormati kewajiban Afghanistan berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional.

Apa yang memicu penahanan?

UNAMA menyebut sejumlah dugaan alasan penahanan: tidak mengenakan chador, rambut terlihat, mengenakan kerudung berwarna-warni atau riasan, serta berada di luar rumah tanpa mahram. Chador adalah pakaian yang menutupi tubuh, sedangkan mahram adalah wali atau pendamping laki-laki.

Daftar tersebut menunjukkan bahwa penegakan aturan tidak hanya menyangkut pakaian, tetapi juga apakah perempuan dapat bepergian di ruang publik secara mandiri. UNAMA tidak merinci berapa banyak perempuan yang ditahan untuk setiap dugaan pelanggaran, atau bagaimana 53 kasus terverifikasi itu terbagi antara Kabul dan Herat.

Misi tersebut menggambarkan insiden-insiden itu sebagai penangkapan atau penahanan, tanpa membedakan kedua kategori dalam penghitungannya. Pernyataannya tidak memerinci dakwaan resmi, proses pengadilan, atau keadaan persis dari setiap pembebasan. Karena itu, angka terverifikasi tersebut mendokumentasikan orang-orang yang menjadi sasaran penegakan aturan, bukan jumlah total penuntutan atau vonis yang diumumkan.

Pembebasan setelah beberapa jam membatasi kesimpulan yang dapat ditarik mengenai lamanya mereka ditahan. Namun, hal itu tidak menghapus kekhawatiran tentang alasan penahanan atau perlakuan yang dialami para perempuan sebelum diizinkan pergi.

Penahanan singkat dapat menimbulkan dampak berkepanjangan

UNAMA mengatakan praktik-praktik tersebut melanggar hak perempuan dan anak perempuan atas kebebasan bergerak, berekspresi, dan menentukan pilihan sendiri. Hak-hak itu mencakup kemampuan untuk bepergian, mengungkapkan pilihan pribadi, dan mengambil keputusan tentang hidup sendiri tanpa campur tangan yang tidak dapat dibenarkan.

Misi tersebut juga memperingatkan bahwa penangkapan dan penahanan membuat perempuan dan anak perempuan menghadapi stigma sosial yang berat serta pengucilan lebih lanjut. Kekhawatiran itu membantu menjelaskan mengapa jumlah minimum terverifikasi belum tentu mencerminkan skala penegakan aturan secara menyeluruh: perempuan yang takut akan konsekuensi jika melaporkan insiden mungkin tidak pernah masuk dalam catatan.

Ancaman penangkapan tetap menjadi masalah tersendiri, meski penahanan tidak benar-benar terjadi. Seorang perempuan mungkin menghindari toko, tempat kerja, atau perjalanan karena takut dihentikan, meski pihak berwenang tidak pernah menahannya. UNAMA mencatat ancaman tersebut, tetapi tidak mengumumkan jumlah perempuan yang mengalaminya.

Penyebutan pemilik toko perempuan mengaitkan pelecehan yang dilaporkan dengan kemampuan perempuan untuk mencari nafkah. Misi tersebut tidak menghitung berapa banyak pemilik toko yang diancam atau dipukuli, maupun kerugian usaha yang mereka alami. Meski demikian, pernyataan itu mengidentifikasi perempuan yang menjalankan kegiatan usaha sehari-hari sebagai bagian dari mereka yang menghadapi intimidasi.

Penangkapan pada Juni memicu unjuk rasa mematikan

Temuan terbaru ini menyusul konfrontasi sebelumnya di Herat. Para pakar independen hak asasi manusia PBB mengatakan puluhan perempuan ditahan pada 6 dan 7 Juni 2026 atas dugaan pelanggaran perintah yang mengatur pakaian perempuan. Persyaratan yang dilaporkan mencakup mengenakan burka atau chador dengan masker wajah, serta larangan memakai parfum.

Pada 9 Juni, laki-laki, perempuan, dan anak-anak berkumpul untuk memprotes pembatasan dan penahanan tersebut. Dalam pernyataan tentang Herat, para pakar mengatakan bahwa pejabat diduga melepaskan tembakan dan memukuli para demonstran.

Laporan mengenai jumlah korban berbeda-beda. Laporan UNAMA sebelumnya menyebut sedikitnya seorang anak laki-laki tewas akibat tembakan di kawasan Jibreil, Herat, dan beberapa orang lainnya terluka. Para pakar independen melaporkan sedikitnya dua orang tewas, termasuk seorang anak laki-laki, dan lebih dari 20 orang terluka. Angka minimum yang berbeda itu tidak dapat dianggap sama, dan belum ada upaya untuk menyelaraskannya yang diumumkan.

Pelaporan mengenai temuan UNAMA pada Juni juga menyebut sedikitnya 30 perempuan ditangkap di Herat, sementara puluhan lainnya menerima peringatan lisan. Angka itu merujuk pada periode berbeda dari 52 perempuan dan seorang anak perempuan yang didokumentasikan antara Juli dan September. Angka tersebut tidak boleh digunakan untuk menghitung tren tanpa informasi yang sebanding mengenai pelaporan dan verifikasi.

Urutan peristiwa yang terdokumentasi adalah:

• 6 dan 7 Juni 2026: Puluhan perempuan dilaporkan ditahan di Herat atas dugaan pelanggaran aturan berpakaian.
• 9 Juni: Para demonstran memprotes pembatasan dan penahanan; pejabat diduga menggunakan senjata api dan melakukan pemukulan.
• Juli hingga September: UNAMA memverifikasi penangkapan atau penahanan sedikitnya 52 perempuan dan seorang anak perempuan di Kabul dan Herat.
• 8 Oktober: UNAMA menerbitkan temuan terbaru dan mendesak penghentian penegakan aturan yang diskriminatif.

Aturan dan batasan penggunaan kekuatan oleh polisi

Kementerian Amar Makruf dan Nahi Munkar menegakkan aturan Taliban tentang pakaian dan perilaku di tempat umum. Kerangka hukum yang berlaku adalah Undang-Undang tentang Amar Makruf dan Nahi Munkar, yang memberi petugas moralitas kewenangan penegakan aturan yang luas.

Sejak kembali berkuasa pada 2021, saat pasukan pimpinan Amerika Serikat ditarik mundur, Taliban memberlakukan pembatasan luas terhadap pendidikan, pekerjaan, dan pergerakan perempuan. Anak perempuan dan perempuan dilarang mengenyam pendidikan di atas tingkat sekolah dasar. Aturan berpakaian di tempat umum mencakup kerudung, pakaian panjang yang menutupi tubuh, dan penutup wajah.

Taliban menyatakan bahwa aturan mereka mencerminkan penafsiran mereka terhadap hukum Islam dan budaya Afghanistan. Keberatan PBB menyangkut pembatasan itu sendiri sekaligus penggunaan kewenangan koersif untuk menegakkannya.

Para pakar independen yang menyoroti kekerasan pada Juni mencakup Richard Bennett, pelapor khusus untuk hak asasi manusia di Afghanistan, dan Reem Alsalem, pelapor khusus tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Mereka menjelaskan batasan hukum bagi aparat penegak hukum:

Penggunaan kekuatan dalam penegakan hukum dibatasi secara ketat oleh hukum internasional," kata para pakar tersebut. "Penggunaan kekuatan hanya diperbolehkan jika sah, diperlukan, dan sebanding dengan ancaman terhadap petugas atau orang lain, serta mematuhi prinsip kehati-hatian, nondiskriminasi, dan akuntabilitas.

Para pakar mengakui adanya laporan bahwa sebagian demonstran melempar batu. Mereka mengatakan tindakan itu saja tidak memenuhi ambang batas ketat untuk penggunaan kekuatan mematikan. Mereka menyerukan penyelidikan independen, imparsial, dan transparan yang dapat memastikan apakah kekuatan mematikan diperlukan untuk melindungi nyawa serta mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab di sepanjang rantai komando.

Kewajiban hak asasi dan laporan surat perintah yang berbeda

Para pakar yang memberikan keterangan pada Juni mengatakan penahanan karena pelanggaran aturan berpakaian mungkin bersifat sewenang-wenang dan melanggar hukum karena tampaknya menghukum perempuan atas penggunaan hak kebebasan berekspresi dan hak untuk bebas dari diskriminasi berbasis gender. Penahanan sewenang-wenang adalah penahanan yang tidak memiliki dasar hukum memadai atau melanggar hak-hak mendasar, meskipun pihak berwenang berdalih menerapkan aturan dalam negeri.

Mereka merujuk pada kewajiban Afghanistan berdasarkan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Konvensi Menentang Penyiksaan, serta Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Menurut mereka, Taliban sebagai pihak berwenang yang memegang kendali harus mematuhi perjanjian yang telah diratifikasi Afghanistan.

Laporan terpisah menyebut adanya tindakan Mahkamah Pidana Internasional terhadap pejabat senior Taliban, tetapi berbeda mengenai waktu dan jumlah surat perintah. Satu laporan menyebut empat surat perintah diterbitkan pada awal pekan 8 Oktober. Laporan lain menyebut dua surat perintah tambahan dibuka untuk umum pada pekan itu, menyusul surat perintah yang sudah ada untuk pemimpin Taliban Hibatullah Akhundzada dan kepala Mahkamah Agung Abdulhakim Haqani.

Uraian tersebut tidak boleh disederhanakan menjadi klaim bahwa empat surat perintah baru diterbitkan pada pekan itu. Keduanya mengaitkan tindakan pengadilan tersebut dengan dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa perampasan hak-hak perempuan dan anak perempuan. Identitas dua pejabat tambahan itu tidak disebutkan dalam laporan-laporan tersebut.

Surat perintah penangkapan bukanlah vonis. Taliban menolak tindakan pengadilan itu sebagai bermotif politik dan melanggar kedaulatan Afghanistan. Tanggapan tersebut terhadap Mahkamah Pidana Internasional berbeda dari tidak adanya tanggapan segera atas pernyataan UNAMA pada 8 Oktober.

Hampir 6,5 juta orang yang pulang menghadapi tekanan untuk membangun kembali hidup

Bersamaan dengan temuan penangkapan, Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) menerbitkan temuan mengenai warga Afghanistan yang pulang dari Iran dan Pakistan. Hampir 6,5 juta orang telah pulang sejak 2023, menurut laporan PBB pada Oktober, yang memuat Ikhtisar Ketahanan Orang yang Pulang dari IOM.

Ikhtisar tersebut mengkaji rumah tangga orang yang pulang tanpa dokumen dan individu yang telah berada di Afghanistan sedikitnya delapan bulan setelah tiba. Karena itu, temuan tersebut relevan untuk menilai apakah mereka dapat membangun kembali kehidupan setelah masa awal kepulangan, bukan hanya untuk melihat kebutuhan mendesak di perbatasan.

Mihyung Park, kepala misi IOM di Afghanistan, menggambarkan besarnya tantangan tersebut:

"Afghanistan menerima orang-orang yang pulang dalam jumlah dan laju yang membutuhkan dukungan berkelanjutan setelah mereka tiba," kata Mihyung Park.

Di antara populasi yang dinilai, 82 persen pulang sebagai bagian dari rumah tangga, dengan rata-rata ukuran rumah tangga 6,1 orang. Anak-anak di bawah usia 18 tahun mencakup 58 persen. Temuan tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan keluarga akan tempat tinggal, pendidikan, dan layanan penting.

Statistik orang yang pulang ini terpisah dari jumlah penahanan yang dicatat UNAMA. Data tersebut tidak menunjukkan berapa banyak orang yang pulang dihentikan karena aturan berpakaian, atau apakah ada perempuan yang ditahan baru-baru ini pulang dari Iran atau Pakistan.

Pekerjaan, tempat tinggal, dan dokumen masih langka

Di antara orang yang pulang berusia 14 tahun ke atas yang dinilai, 53 persen belum menyelesaikan pendidikan, separuh tidak memiliki pengalaman khusus, dan 69 persen tidak bekerja selama 30 hari sebelum wawancara. Angka ketenagakerjaan itu mengukur pekerjaan baru-baru ini, bukan pengucilan permanen dari pekerjaan, tetapi menunjukkan banyaknya orang yang berusaha membangun kembali hidup tanpa penghasilan terkini.

Kondisi tempat tinggal juga sulit. Sebanyak 77 persen orang yang dinilai tinggal di tempat penampungan sementara, sementara 51 persen tidak memiliki ruang tinggal yang memadai. Kedua angka itu mengukur hal yang berbeda: jenis akomodasi saja tidak menunjukkan apakah rumah tangga memiliki ruang yang cukup.

Hanya 21 persen responden rumah tangga yang mengatakan semua anggota rumah tangga memiliki dokumen. Secara terpisah, 43 persen tidak memiliki dokumen yang dibutuhkan untuk mengakses layanan terkait. Persentase ini tidak boleh dianggap sebagai dua hal yang berlawanan karena kelengkapan dokumen seluruh anggota rumah tangga dan kepemilikan dokumen untuk layanan tertentu merupakan tolok ukur yang berbeda.

Park menjelaskan hal-hal yang menurut IOM diperlukan untuk pemulihan jangka panjang:

Temuan ini menunjukkan bahwa banyak orang yang pulang berniat untuk tinggal dan membangun kembali kehidupan mereka, tetapi kemampuan mereka untuk melakukannya bergantung pada akses ke mata pencaharian, tempat tinggal yang aman, dokumen, dan layanan penting, serta dukungan bagi masyarakat yang menerima mereka.

IOM menyerukan bantuan berkelanjutan bagi orang-orang yang pulang dan masyarakat yang menerima mereka, termasuk peluang kerja, tempat tinggal, dukungan pengurusan dokumen, dan layanan dasar. Pendekatannya berfokus pada tempat orang menetap, bukan membatasi bantuan hanya pada saat mereka tiba.

Hal-hal yang belum dipastikan

Kedua temuan PBB mengungkap ketegangan praktis. Orang-orang yang pulang membutuhkan akses ke pekerjaan dan layanan, sementara pembatasan terhadap pergerakan dan keberadaan perempuan di ruang publik menghambat kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan yang sama. Data tersebut tidak mengukur dampak langsung penegakan aturan berpakaian terhadap rumah tangga yang pulang, sehingga keterkaitan itu tidak dapat dinyatakan sebagai kerugian finansial atau jumlah layanan yang tidak terakses.

UNAMA belum menerbitkan jumlah lengkap ancaman, rincian penahanan terbaru berdasarkan kota, atau riwayat kasus perorangan. Jumlah korban pada Juni juga masih berbeda-beda antar laporan. Tidak ada temuan dari penyelidikan independen yang diminta para pakar hak asasi manusia yang disebutkan.

Para pakar menyerukan pembebasan para tahanan, perlindungan dari perlakuan buruk, akses perawatan medis bagi mereka yang terluka, serta penghentian penggeledahan rumah warga. Pernyataan UNAMA pada Oktober meminta penghentian penegakan aturan yang diskriminatif. Tidak satu pun pernyataan menetapkan tenggat kepatuhan atau mengumumkan tanggal sidang.

Perbedaan langsungnya terletak antara pembebasan dan perubahan dalam penegakan aturan. UNAMA mengatakan para perempuan dibebaskan setelah beberapa jam, tetapi juga mendokumentasikan ancaman dan pelecehan. Karena itu, tuntutannya lebih luas daripada sekadar mengakhiri penahanan perorangan: UNAMA meminta penghentian praktik yang menghukum perempuan dan anak perempuan karena pilihan pakaian dan pergerakan mereka di ruang publik.

Poin Utama

• UNAMA memverifikasi sedikitnya 52 perempuan dan seorang anak perempuan ditangkap atau ditahan di Kabul dan Herat antara Juli dan September 2026.
• Dugaan pelanggaran mencakup rambut yang terlihat, kerudung berwarna-warni, riasan, tidak mengenakan chador, dan berada di luar rumah tanpa wali laki-laki.
• Para perempuan dibebaskan setelah beberapa jam; UNAMA memperingatkan bahwa rasa takut dan stigma mungkin membuat kasus tambahan tidak terungkap.
• Unjuk rasa di Herat pada Juni terjadi setelah penahanan sebelumnya. Laporan berbeda, mulai dari sedikitnya satu korban tewas hingga sedikitnya dua korban tewas.
• Pejabat PBB dan para pakar independen menyerukan penghentian penegakan aturan yang diskriminatif serta pertanggungjawaban atas dugaan pelanggaran.
• Laporan berbeda mengenai apakah empat surat perintah Mahkamah Pidana Internasional baru diterbitkan atau dua surat perintah dibuka untuk umum bersama dua surat perintah yang telah ada.
• Hampir 6,5 juta warga Afghanistan telah pulang dari Iran dan Pakistan sejak 2023. IOM mendokumentasikan kekurangan besar dalam pekerjaan, tempat tinggal, dan dokumen yang dibutuhkan untuk mengakses layanan.