Yameen Mengkritik Kesepakatan Rasmale', Sementara Eagle Hills Menjanjikan Lapangan Kerja dan Akses bagi Pelaku Usaha Lokal

Proyek Seluas 500 Hektare Disorot karena Persoalan Kepentingan Nasional

Mantan Presiden Maladewa Abdulla Yameen Abdul Gayoom mengkritik kesepakatan pemerintah terkait Rasmale' dengan Eagle Hills. Ia mempertanyakan jaminan dalam pengaturan yang dilaporkan berlaku selama 99 tahun untuk pengembangan seluas 500 hektare. Kritiknya muncul ketika Ketua Eagle Hills Mohamed Alabbar mempromosikan proyek yang diproyeksikan menarik investasi sebesar USD 20 miliar, membutuhkan 15.000 pekerja konstruksi, dan menampung setidaknya 1.500 toko.

Perdebatan kedua pihak menyangkut proyek yang sama, Maldives Waterfront and Marina, di lahan reklamasi dekat Male'. Yameen mengatakan pemerintah gagal menjelaskan manfaat dan risikonya. Alabbar mengatakan proyek tersebut akan membuka peluang bagi pelaku usaha Maladewa dan menyediakan rumah kedua bagi pembeli dari luar negeri, bukan tempat untuk menetap permanen.

Pembedaan ini penting karena perdebatan mencampuradukkan beberapa persoalan berbeda: penguasaan lahan, pembelian properti, hak tinggal, lapangan kerja lokal, dan pilihan pemerintah atas mitra komersial. Janji tentang cara proyek akan beroperasi tidak dengan sendirinya menjelaskan apa yang secara hukum diizinkan atau diwajibkan dalam kesepakatannya.

Berbicara dalam rapat umum di kantor Partai Front Nasional Rakyat (PNF), Yameen menyebut kesepakatan itu "tidak baik" dan sebuah "kejahatan." Pernyataan tersebut merupakan tuduhannya, bukan temuan pelanggaran yang telah terbukti. Ia juga mengklaim bahwa para pemimpin terdahulu dan pejabat hukum pemerintah "tidak berani" membahas kesepakatan itu.

Yameen Pertanyakan Sikap Diam Pemerintah soal Aspek Hukum

Yameen secara khusus mengkritik Kejaksaan Agung. Ia menuduh lembaga itu tidak memiliki kerangka hukum yang memadai untuk proyek tersebut dan mengatakan pejabat hukum negara "berhenti berbicara" tentangnya. Menurutnya, komitmen yang mencakup lahan luas dan jangka waktu mendekati satu abad harus dijelaskan secara terbuka dengan gamblang.

Ia memperingatkan bahwa pengaturan tersebut dapat memungkinkan warga asing menetap dengan cara yang merugikan kepentingan nasional. Ia juga berpendapat bahwa pengalokasian lahan pesisir yang luas tanpa perlindungan memadai dapat menimbulkan risiko bagi keamanan pesisir dan industri pariwisata. Pernyataan itu merupakan peringatan tentang kemungkinan dampak, bukan bukti bahwa dampak tersebut telah terjadi.

Yameen menempatkan proyek itu dalam perdebatan yang lebih luas mengenai sumber daya nasional. Menurutnya, manfaat ekonomi seharusnya diperoleh dengan memanfaatkan sumber daya tersebut sebaik-baiknya, bukan dengan menjual aset strategis seperti bandara internasional dan pelabuhan utama demi keuntungan. Penyebutan fasilitas-fasilitas itu merupakan bagian dari argumen yang lebih luas tersebut; hal itu tidak membuktikan bahwa kesepakatan Rasmale' mencakup salah satu aset itu.

Penandatanganan di Dubai Tidak Menentukan Hukum yang Berlaku

Kesepakatan tersebut dilaporkan ditandatangani di Dubai, meski lahan dan investasi yang direncanakan berada di Maladewa. Hal ini memicu tuduhan bahwa pengaturan tersebut dirancang agar hukum Maladewa tidak berlaku. Namun, lokasi upacara penandatanganan tidak menentukan hukum yang mengatur kontrak atau lembaga yang berwenang menangani sengketa.

Hal-hal tersebut bergantung pada isi kesepakatan dan persyaratan hukum yang relevan. Klausul hukum yang berlaku menentukan hukum yang digunakan untuk menafsirkan kewajiban kontraktual. Klausul penyelesaian sengketa mengatur di mana dan bagaimana perselisihan ditangani. Keduanya tidak dapat disimpulkan hanya dari kota tempat dokumen ditandatangani.

Pengalihan hak melalui sewa juga berbeda dari pengalihan kepemilikan. Sewa pada umumnya memberikan hak untuk menggunakan properti dalam jangka waktu tertentu, sedangkan kepemilikan berkaitan dengan hak milik secara hukum. Izin tinggal merupakan perkara yang berbeda lagi. Sejumlah laporan menyebut pengaturan 99 tahun itu sebagai alokasi atau sewa lahan sekaligus mengaitkannya dengan program izin tinggal, sehingga hubungan pasti antara hak-hak tersebut belum jelas.

Dalam pernyataan tertanggal 8 Oktober 2026, Ibrahim Rizwan berpendapat bahwa Konstitusi melarang kepemilikan tanah Maladewa oleh warga asing dan menyerukan penghentian penjualan tanah yang melayani kepentingan yang ia sebut Zionis. Argumen konstitusionalnya tidak membuktikan bahwa pengaturan Rasmale' mengalihkan kepemilikan. Untuk memastikannya, perlu diketahui hak yang sebenarnya diberikan dalam kesepakatan, bukan menyamakan sewa, pembelian properti, dan izin tinggal.

Alabbar Sebut Rumah Kedua, Bukan Tempat Menetap Permanen

Alabbar telah menanggapi secara langsung kekhawatiran bahwa pembeli asing akan membangun kehidupan permanen di Maladewa melalui proyek tersebut. Berbicara kepada wartawan saat berkunjung ke negara itu, Ketua Eagle Hills tersebut menjelaskan tujuan proyeknya:

"Proyek di Maladewa ini menciptakan rumah kedua," kata Alabbar.

Penjelasan tersebut menggambarkan proyek itu sebagai destinasi bagi orang-orang yang tetap menjalani kehidupan utama mereka di tempat lain. Pernyataan itu menjawab kritik dari sisi tujuan komersial, tetapi tidak menjelaskan bagaimana izin tinggal akan berlaku, berapa lama pembeli dapat menetap, atau apakah pembatasannya dapat ditegakkan.

Alabbar juga mengatakan perusahaannya beroperasi di 20 negara dan menghormati hukum serta peraturan nasional. Untuk meminta publik percaya pada pengalamannya, ia mengatakan kepada wartawan:

"Jadi, saya ingin semua orang memercayai saya. Saya pernah melakukan ini sebelumnya," kata Alabbar.

Seruannya bertumpu pada rekam jejaknya menggarap proyek di tempat lain. Sementara itu, Yameen mempertanyakan apakah kesepakatan khusus ini melindungi kepentingan Maladewa. Keduanya mengacu pada tolok ukur yang berbeda: kemampuan pengembang untuk membangun dan kemampuan negara untuk mempertahankan kendali atas ketentuan proyek.

Perusahaan Mana yang Memiliki Rekam Jejak Tersebut?

Contoh-contoh yang disampaikan Alabbar juga mengharuskan adanya pembedaan antara Eagle Hills dan Emaar Properties. Ia memimpin kedua perusahaan, tetapi keduanya merupakan badan usaha yang terpisah. Emaar didirikan pada 1997 dan kemudian menjadi perusahaan publik dengan pemegang saham eksternal. Eagle Hills didaftarkan pada 2014 sebagai perusahaan swasta.

Beberapa proyek yang disebut Alabbar sebagai bukti pengalamannya terkait dengan Emaar, bukan hanya Eagle Hills. Maldives Waterfront and Marina disebut sebagai proyek yang melibatkan kedua perusahaan, sedangkan alokasi lahan oleh pemerintah dan kesepakatan yang menjadi pusat kontroversi melibatkan Eagle Hills.

Alabbar mengatakan telah mengelola proyek senilai USD 450 miliar sejak awal berdirinya Emaar dan menyebut rekam jejak bisnis selama 29 tahun. Itu merupakan gambaran Alabbar tentang rekam jejak pengembangan yang lebih luas, bukan nilai investasi Eagle Hills di Maladewa. Proyeksi investasi Rasmale' adalah USD 20 miliar.

Pembedaan perusahaan ini penting dalam menilai janji pelaksanaan proyek. Ketua yang sama dapat membawa pengalaman dari satu perusahaan ke perusahaan lain, tetapi hal itu tidak membuat keuangan, kepemilikan, atau tanggung jawab kontraktual keduanya menjadi sama. Pembagian kewajiban antara kedua perusahaan tetap penting untuk memahami siapa yang akan mendanai, membangun, dan mengoperasikan proyek tersebut.

Lapangan Kerja dan Toko Lokal Menjadi Dasar Argumen Ekonomi

Argumen Alabbar tentang manfaat bagi dalam negeri lebih spesifik daripada janji investasi secara umum. Ia memperkirakan pembangunan akan membutuhkan 15.000 pekerja dan mengatakan proyek yang selesai akan memiliki setidaknya 1.500 toko, dengan prioritas bagi pemilik usaha Maladewa. Ia juga mengatakan bahan bangunan sebaiknya dibeli dari pemasok Maladewa jika tersedia secara lokal.

Mengenai akses ke tempat usaha, Ketua Eagle Hills itu mengatakan:

Akan ada 1.500 pengusaha, dan kami akan memprioritaskan masyarakat lokal untuk mendapatkan toko-toko ini.

Prioritas tidak sama dengan jatah yang dijamin. Ketentuan bagi pelaku usaha untuk memperoleh tempat, termasuk persyaratan kelayakan, biaya sewa, skema pembayaran, dan porsi yang mungkin dikhususkan, belum dijelaskan dalam keterangan publik tentang proposal tersebut. Demikian pula, perkiraan jumlah pekerja konstruksi bukanlah jumlah pasti pekerjaan yang diperuntukkan bagi warga Maladewa.

Alabbar menawarkan kemungkinan skema pembiayaan bagi pelaku usaha yang kekurangan modal untuk mengembangkan bisnis. Eagle Hills dapat membangun tempat untuk toko atau restoran lokal, dengan pembayaran baru dimulai setelah usaha tersebut menghasilkan pendapatan. Skema ini dapat menurunkan biaya awal, meski manfaatnya bagi operator akan bergantung pada ketentuan pembayaran dan biaya lain yang akhirnya ditetapkan.

Sebagai perbandingan, Alabbar menyebut Marassi di pesisir Mediterania Mesir. Ia mengatakan sekitar 15.000 warga Mesir bekerja di sana dan pegawai, kontraktor, insinyur, serta stafnya merupakan warga lokal. Angka tenaga kerja di Mesir dan perkiraan pekerja konstruksi di Maladewa kebetulan sama, tetapi menggambarkan hal yang berbeda. Angka pertama merupakan keterangannya tentang lapangan kerja di proyek yang sudah beroperasi; angka kedua adalah perkiraan untuk tahap konstruksi.

Skalanya Besar, tetapi Angka-Angkanya Masih Proyeksi

Proyek seluas 500 hektare itu akan menempati lahan reklamasi seluas lima kilometer persegi. Konversi ini membantu menggambarkan skala fisiknya tanpa berasumsi tentang proporsinya terhadap keseluruhan Rasmale', karena luas total proyek yang lebih besar tidak disebutkan dalam angka-angka yang tengah dibahas.

Proyeksi ekonominya juga besar: investasi USD 20 miliar dan tambahan satu juta kedatangan wisatawan setiap tahun. Angka-angka ini merupakan perkiraan untuk proyek tersebut, bukan dana yang sudah diinvestasikan atau wisatawan yang sudah datang. Tidak ada jadwal pelaksanaan yang menyertai angka-angka itu untuk menunjukkan kapan seluruh investasi atau peningkatan kunjungan wisatawan tahunan akan tercapai.

Proyeksi tersebut juga berbeda dari target pembangunan yang lebih dekat. Alabbar mengatakan ia berharap pekerjaan nyata dapat dimulai dalam 12 bulan, bergantung pada kemampuan perusahaan untuk melaksanakannya. Ia tidak menyebutnya sebagai tanggal mulai yang pasti atau janji untuk menyelesaikan proyek dalam satu tahun.

Karena itu, angka tenaga kerja, ritel, dan pariwisata perlu dibaca secara terpisah. Lapangan kerja konstruksi berkaitan dengan pembangunan proyek. Toko berkaitan dengan kegiatan komersialnya. Tambahan wisatawan berkaitan dengan proyeksi dampaknya terhadap pariwisata. Menggabungkan semuanya sebagai satu klaim manfaat ekonomi yang pasti akan mengabaikan perbedaan tahap dan syarat yang berlaku.

Pernyataan soal Gaza Menambah Ketegangan Politik

Yameen juga menentang penguatan hubungan bisnis dengan pihak-pihak di Abu Dhabi yang ia tuduh terkait dengan tindakan Israel di Palestina. Ia mempertanyakan sikap diam para ulama dan berpendapat bahwa keuntungan komersial tidak seharusnya mengesampingkan persoalan tersebut. Tuduhannya tentang hubungan itu tidak dibuktikan oleh uraian proyek maupun pernyataan Alabbar mengenai manfaat ekonominya.

Kontroversi terpisah muncul terkait tanggapan Alabbar atas pertanyaan mengenai pembangunan kembali Gaza dalam One Billion Summit 2026 di Dubai. Ia mengatakan tidak akan terlibat, dengan menyebut dirinya pengusaha, bukan penyedia bantuan amal. Ia berpendapat pihak yang menghancurkan Gaza seharusnya bertanggung jawab membangunnya kembali.

Pernyataan itu memicu kritik dan seruan agar pemerintah Presiden Mohamed Muizzu menjaga jarak dari pihak-pihak seperti Eagle Hills. Pernyataan tersebut juga kembali mendorong tuntutan agar kesepakatan Rasmale' diungkap. Namun, penolakan untuk terlibat dalam pembangunan kembali bukanlah bukti keterlibatan dalam penghancuran Gaza.

Pernyataan Rizwan pada Oktober mengambil sikap yang lebih konfrontatif. Ia menyerukan agar tentara dan polisi mengutamakan kesetiaan kepada bangsa dan warga negara di atas para pemimpin atau partai politik. Itu merupakan imbauannya kepada aparat keamanan, bukan sikap resmi yang diumumkan oleh salah satu institusi tersebut.

Sengketa Lama Kembali Mencuat Seiring Menguatnya Tuntutan Transparansi

Komentar politik tertanggal 10 Oktober 2026 membandingkan dukungan terhadap pengaturan lahan Rasmale' jangka panjang dengan protes sebelumnya atas tuduhan bahwa Atol Faafu akan dijual dan penyerahan Bandara Internasional Velana kepada GMR. Komentar itu juga menuduh adanya inkonsistensi antara penolakan terhadap keputusan batas maritim yang melibatkan Chagos dan dukungan terhadap proyek baru ini.

Perbandingan tersebut menyangkut konsistensi politik, bukan bukti bahwa transaksi-transaksi itu memiliki struktur hukum yang sama. Kritiknya adalah sikap terhadap keterlibatan asing dalam aset nasional tampak berubah bergantung pada siapa yang berkuasa. Komentar yang sama berpendapat bahwa prinsip-prinsip yang disuarakan melalui boikot terkait Palestina dikesampingkan dalam transaksi besar negara.

Peristiwa dan pernyataan bertanggal dapat dibedakan dari pengumuman yang tanggal pastinya belum diketahui:

• Awal 2026: Alabbar menjawab pertanyaan tentang pembangunan kembali Gaza dalam One Billion Summit di Dubai.
• 8 Oktober 2026: Rizwan mengeluarkan pernyataan tentang kepemilikan tanah oleh warga asing dan kewajiban tentara serta polisi.
• 10 Oktober 2026: Komentar politik membandingkan dukungan terhadap Rasmale' dengan sengketa terdahulu yang melibatkan Atol Faafu, bandara, dan Chagos.
• Tanggal tidak disebutkan: Alabbar menyatakan harapannya agar pekerjaan nyata di Maladewa dapat dimulai dalam 12 bulan, bergantung pada kemampuan perusahaan.

Tidak ada tanggal pasti penandatanganan, tanggal mulai konstruksi yang definitif, tenggat penyelesaian, atau jadwal sidang hukum yang telah dipastikan dalam keterangan publik tersebut. Persoalan utama yang belum terjawab adalah hak yang diberikan atas lahan dan izin tinggal, perlindungan hukum yang berlaku, tanggung jawab perusahaan, serta apakah janji bagi pelaku usaha lokal akan menjadi komitmen yang dapat ditegakkan. Pengungkapan ketentuan-ketentuan tersebut akan memungkinkan perdebatan melampaui jaminan dan tuduhan yang saling bersaing.

Poin Utama

• Yameen menuduh kesepakatan Rasmale' mengancam kepentingan nasional dan tidak disertai penjelasan hukum yang memadai kepada publik.
• Proyek tersebut disebut mencakup 500 hektare, dengan pengaturan yang dilaporkan berlaku selama 99 tahun.
• Alabbar mengatakan proyek itu ditujukan untuk menyediakan rumah kedua, bukan tempat untuk menetap permanen.
• Manfaat yang diproyeksikan mencakup investasi USD 20 miliar, 15.000 pekerja konstruksi, setidaknya 1.500 toko, dan tambahan satu juta kedatangan wisatawan setiap tahun.
• Pelaku usaha lokal dijanjikan prioritas, tetapi ketentuan rinci mengenai akses dan pembayaran belum dijelaskan.
• Eagle Hills dan Emaar merupakan perusahaan terpisah yang sama-sama dipimpin Alabbar.
• Pernyataan Alabbar tentang Gaza menambah kritik dan tuntutan agar kesepakatan tersebut diungkap.
• Harapan agar proyek dimulai dalam 12 bulan bersyarat, bukan tenggat konstruksi yang telah dipastikan.