Kemiskinan Afghanistan Memburuk saat Kepulangan Massal, Kekeringan, dan Pemangkasan Bantuan Membebani Keluarga

Hampir 29 juta orang tak mampu memenuhi kebutuhan dasar

Sekitar 28,9 juta warga Afghanistan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar pada 2025, meningkat dari 27,5 juta pada 2024, menurut Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP). Kenaikan sebanyak 1,4 juta orang ini terjadi ketika Afghanistan menampung jutaan warga yang kembali, sementara pendanaan kemanusiaan turun hampir 44 persen dan paparan kekeringan nyaris berlipat ganda.

Tinjauan Sosioekonomi Afghanistan UNDP pada Mei 2026 mendokumentasikan kondisi negara ketika pertumbuhan ekonomi yang terbatas hanya sedikit meringankan beban rumah tangga. Penilaian itu mencakup periode 2024 hingga akhir 2025 serta menggunakan data ekonomi, temuan PBB, dan survei rumah tangga yang dilakukan pada Juli dan Agustus 2025.

Pokok persoalannya bukan sekadar kemiskinan meluas sebagai persentase penduduk. Angka terperinci dalam laporan tersebut menunjukkan bahwa kerawanan pemenuhan kebutuhan hidup mencapai 74 persen pada 2025, dibandingkan 75 persen pada 2024, perubahan yang menurut UNDP pada dasarnya tidak berarti. Pertumbuhan penduduk membuat tingkat kemelaratan yang sama-sama tinggi itu berdampak pada jauh lebih banyak orang.

Kerawanan pemenuhan kebutuhan hidup mengukur kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan penting, termasuk pangan, air, layanan kesehatan, tempat tinggal, pemanas, dan pakaian. Cakupannya lebih luas daripada ambang kemiskinan yang hanya didasarkan pada pendapatan. Di antara rumah tangga yang dikategorikan rentan, intensitas deprivasi yang terukur tetap 53 persen, menunjukkan sedikit perbaikan dalam tingkat keparahan kesulitan.

Krisis juga berlanjut setelah periode penilaian laporan tersebut. Pembaruan PBB terpisah tertanggal 8 Oktober 2026 menyebutkan total warga yang kembali dari Iran dan Pakistan sejak 2023 hampir mencapai 6,5 juta, sekaligus mendokumentasikan pembatasan dan penangkapan lebih lanjut yang menimpa perempuan. Temuan terbaru itu tidak boleh disamakan dengan angka tinjauan untuk 2025, tetapi menunjukkan bahwa tekanan yang diidentifikasi dalam laporan terus berlanjut.

Pertumbuhan ekonomi tak membawa pemulihan bagi rumah tangga

Afghanistan mencatat pertumbuhan ekonomi selama dua tahun berturut-turut, tetapi periode fiskalnya penting untuk diperhatikan. Tinjauan tersebut mencatat pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) riil sebesar 1,9 persen pada FY2024/25, turun dari 2,3 persen pada FY2023/24. Perkiraan penurunan PDB riil per kapita sebesar 2,1 persen berlaku untuk FY2025/26, saat pertumbuhan penduduk diperkirakan mencapai 6,5 persen.

PDB mengukur nilai barang dan jasa yang diproduksi. PDB per kapita membagi hasil produksi tersebut dengan jumlah penduduk, sehingga total produksi dapat meningkat sementara jumlah produksi per penduduk menurun. Angka pertumbuhan dan penduduk di sini mencakup periode fiskal yang berbeda dan tidak boleh dianggap sebagai satu perhitungan.

UNDP menyatakan pendapatan tetap jauh di bawah tingkat 2020 dan Afghanistan termasuk negara termiskin berdasarkan PDB riil per kapita. Data rumah tangga juga menunjukkan mengapa angka pertumbuhan positif tidak banyak memberi harapan: kerawanan pemenuhan kebutuhan hidup di perdesaan mencapai 78 persen, dibandingkan 62 persen di perkotaan.

Neraca perdagangan menambah sumber tekanan lainnya. Impor naik dari US$8,3 miliar pada 2023 menjadi US$13,1 miliar pada 2025, sementara ekspor turun dari US$1,9 miliar menjadi US$1,8 miliar. Defisit yang dihasilkan mencapai rekor US$11,3 miliar, sekitar 60 persen dari PDB nominal, dibandingkan US$6,4 miliar pada 2023.

Kesenjangan yang melebar ini mencerminkan pertumbuhan pembelian dari luar negeri yang jauh lebih cepat daripada pendapatan ekspor. Ketegangan perbatasan dengan Pakistan yang dimulai pada Oktober 2025 juga hampir sepenuhnya menghentikan arus perdagangan bilateral, menurut tinjauan tersebut. Hal ini mengganggu perdagangan ketika rumah tangga membutuhkan sumber pendapatan yang lebih andal.

Warga yang kembali menghadapi kemelaratan paling parah

Angka kepulangan dalam dokumen-dokumen UNDP berbeda. Tinjauan sosioekonomi mencatat 2,7 juta orang kembali dari Iran dan Pakistan pada 2025 dan 4,9 juta selama 2023 hingga 2025. Rilis UNDP pada 13 Mei 2026 tentang temuan tersebut menyebutkan 2,9 juta orang pada 2025 dan hampir 5 juta selama tiga tahun. Dokumen-dokumen itu tidak menjelaskan perbedaannya.

Warga yang baru kembali, yang dalam tinjauan didefinisikan sebagai orang yang tiba dalam enam bulan sebelumnya, menghadapi tingkat kerawanan pemenuhan kebutuhan hidup sebesar 92 persen, dibandingkan 74 persen secara nasional. Selisihnya 18 poin persentase. Hanya 3 persen rumah tangga warga yang baru kembali memiliki pekerjaan formal, dibandingkan 15 persen rumah tangga di komunitas setempat, sementara 78 persen mengandalkan pekerjaan lepas.

Angka rumah tangga terperinci ini lebih spesifik daripada uraian dalam rilis mengenai kondisi kerja di provinsi-provinsi yang menerima banyak warga yang kembali. Data tersebut menunjukkan bahwa penduduk sangat bergantung pada pekerjaan harian dan hanya sedikit yang memiliki akses ke upah tetap. UNDP menyatakan arus kedatangan itu meningkatkan persaingan mendapatkan pekerjaan dan menekan upah.

Akses ke layanan juga lebih terbatas. Sebanyak 32 persen rumah tangga warga yang baru kembali melaporkan ada anggota keluarga yang tidak bisa memperoleh layanan kesehatan. Angka kehadiran di sekolah mencapai 41 persen untuk anak laki-laki dan 25 persen untuk anak perempuan, di bawah angka nasional masing-masing sebesar 73 persen dan 42 persen.

Angka-angka tersebut berkembang dalam beberapa periode pelaporan:

• November 2025: laporan menyebut lebih dari 4,5 juta orang kembali sejak 2023 dan pertumbuhan penduduk sekitar 10 persen yang terkait dengan kepulangan tersebut.
• Akhir 2025: tinjauan sosioekonomi mencatat total 4,9 juta orang kembali, termasuk 2,7 juta pada tahun tersebut.
• 13 Mei 2026: rilis UNDP menggunakan perkiraan tahunan yang lebih tinggi, yaitu 2,9 juta orang kembali pada 2025.
• 8 Oktober 2026: pembaruan PBB mengutip temuan IOM yang mencakup hampir 6,5 juta orang kembali sejak 2023.

Laporan pada November juga menyebut sekitar 1,5 juta orang dipulangkan secara paksa pada tahun itu. Angka tersebut menggambarkan kategori dan waktu pelaporan yang berbeda dari total kepulangan tahunan berikutnya, sehingga tidak dapat dipertukarkan.

Pendapatan meningkat, tetapi keluarga tetap berutang

Rata-rata pendapatan bulanan rumah tangga naik dari 8.980 afghani pada 2024 menjadi 10.185 afghani pada 2025. UNDP memperkirakan kenaikan nominal sebesar 13 persen, atau 10 persen setelah disesuaikan dengan harga. Namun, rata-rata pengeluaran bulanan tetap lebih tinggi, yakni 10.752 afghani, sehingga keluarga tidak mampu menutup pengeluaran hanya dari pendapatan.

Utang dimiliki 81 persen rumah tangga pada 2025. Rata-rata utang naik dari 38.234 menjadi 42.505 afghani, sementara rasio utang terhadap pendapatan dalam laporan meningkat dari 45 persen menjadi 49 persen. Di antara warga yang baru kembali, 87 persen memiliki utang.

Komposisi anggaran rumah tangga juga berubah. Pangan menyerap 53 persen pengeluaran, naik dari 43 persen pada 2024. Belanja kesehatan turun dari 12 persen menjadi 8 persen. Di tengah meningkatnya kebutuhan medis yang tidak terpenuhi, penurunan itu tidak boleh ditafsirkan sebagai bukti bahwa keluarga membutuhkan lebih sedikit layanan kesehatan.

Temuan yang dilaporkan pada November 2025 menggambarkan sembilan dari 10 rumah tangga mengurangi porsi makan, menjual barang milik mereka, atau berutang. Tinjauan berikutnya mencatat 72 persen rumah tangga menggunakan strategi bertahan yang merugikan. Keduanya merupakan uraian dan pengukuran berbeda, bukan dasar yang andal untuk menyimpulkan bahwa kesulitan berkurang di antara kedua laporan tersebut.

Temuan November, yang didasarkan pada survei terhadap lebih dari 48.000 rumah tangga, juga mencatat tingkat utang warga yang kembali di atas 90 persen, dengan jumlah utang US$373 hingga US$900 dibandingkan rata-rata pendapatan bulanan US$100. Lebih dari separuh rumah tangga warga yang kembali tidak menggunakan layanan medis agar dapat membeli pangan. Bersama tinjauan berikutnya, angka-angka itu menunjukkan bagaimana utang dan pengurangan konsumsi menutup kesenjangan akibat pendapatan yang tidak menentu.

Pemangkasan bantuan berdampak pada klinik dan dukungan rumah tangga

Penurunan bantuan tidak merata. Pendanaan kemanusiaan turun dari US$1,62 miliar pada 2024 menjadi US$0,91 miliar pada 2025, berkurang 43,8 persen. Pendanaan untuk kebutuhan dasar meningkat 11,3 persen, dari US$1,59 miliar menjadi US$1,77 miliar. Meski demikian, total pendanaan gabungan turun dari US$3,21 miliar menjadi US$2,68 miliar, berkurang US$530 juta atau 16,5 persen.

Karena itu, peningkatan dukungan untuk pemulihan dan layanan dasar tidak mampu mengimbangi pengurangan bantuan darurat yang jauh lebih besar. Hanya 24 persen rumah tangga yang membutuhkan menerima bantuan kemanusiaan dalam 12 bulan sebelum survei, dibandingkan 34 persen pada 2024.

Mengutip perkiraan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), tinjauan tersebut menyatakan 445 fasilitas kesehatan menghentikan sementara operasional atau tutup akibat kekurangan dana, berdampak pada hampir 3,8 juta orang di 33 provinsi. Sebanyak 91 fasilitas kembali beroperasi setelah pendanaan dialihkan secara internal. Karena itu, jumlah penutupan tersebut tidak boleh dibaca sebagai jumlah fasilitas yang tetap tutup secara permanen.

Rumah tangga yang melaporkan kebutuhan layanan kesehatan yang tidak terpenuhi meningkat dari 16 persen menjadi 23 persen. Sebanyak 94 persen melaporkan sedikitnya satu anggota keluarga membutuhkan layanan kesehatan, dan lebih dari separuh rumah tangga yang memerlukan pengobatan mengatakan layanan yang dibutuhkan tidak tersedia.

Laporan itu secara terpisah mencatat kenaikan deprivasi dalam ketersediaan layanan kesehatan dari 15 persen menjadi 27 persen. Indikator ini berbeda dari ukuran kebutuhan layanan kesehatan yang tidak terpenuhi. Keduanya menunjukkan memburuknya akses, tetapi tidak boleh digabung menjadi satu persentase.

Masalahnya bukan hanya biaya pengobatan. Rumah tangga menyebut obat atau layanan tidak tersedia, pemberian obat yang keliru, waktu tunggu yang lama, dan kekurangan tenaga terlatih. Sebanyak 14 persen menyebut ketiadaan tenaga kesehatan perempuan sebagai hambatan utama, yang mengaitkan krisis kesehatan dengan pembatasan terhadap pekerjaan perempuan.

Kekeringan mengikis akses air dan mata pencaharian

Paparan kekeringan meningkat dari 34 persen pada 2024 menjadi 64 persen pada 2025, naik 30 poin persentase. Dataran Tinggi Tengah menjadi wilayah yang sangat terdampak, dengan 92 persen rumah tangga melaporkan dampak kekeringan. Secara nasional, 68 persen rumah tangga mengalami setidaknya satu peristiwa merugikan, naik dari 47 persen.

Hanya 44 persen rumah tangga melaporkan kecukupan air minum, dibandingkan 59 persen pada 2024. Ini adalah ukuran kecukupan air, bukan bukti bahwa 44 persen rumah tangga memiliki air yang memenuhi semua standar keamanan. Laporan tentang titik air yang mengering atau tidak berfungsi meningkat dari 10 persen menjadi 31 persen, sementara 26 persen rumah tangga menyatakan khawatir tentang kualitas air.

Dampak ekonomi meluas hingga produksi rumah tangga. Keterlibatan dalam pertanian, peternakan, dan kegiatan produksi sendiri lainnya turun dari 57 persen menjadi 45 persen. Proporsi rumah tangga dengan konsumsi pangan buruk meningkat dari 17 persen menjadi 20 persen, sementara yang konsumsinya berada di ambang batas naik dari 53 persen menjadi 58 persen.

Kerawanan pangan sempat membaik pada awal 2025 sebelum kembali memburuk. Proyeksi yang dikutip UNDP memperkirakan 36 persen penduduk menghadapi tingkat krisis atau lebih buruk pada November 2025 hingga Maret 2026, dibandingkan 32 persen pada periode sebelumnya yang bersesuaian. Angka itu merupakan proyeksi, bukan hasil terkonfirmasi untuk keseluruhan periode.

Laporan terdahulu pada November juga menyebut gempa bumi, banjir, dan kekeringan menghancurkan 8.000 rumah. Kerugian ini menambah kekurangan tempat tinggal terjangkau dan layanan di komunitas yang sudah menerima warga yang kembali.

Krisis air Kabul menambah beban perkotaan yang mahal

Penilaian terpisah oleh Prosper Global, sebelumnya bernama Mercy Corps, menggambarkan penurunan muka air tanah di Kabul sebesar 25 hingga 30 meter selama satu dekade. Pengambilan air melampaui pengisian ulang alami sekitar 44 juta meter kubik per tahun, sehingga akuifer tertekan oleh pertumbuhan penduduk, pengeboran besar-besaran, dan kekeringan.

Penilaian tersebut memperingatkan bahwa akuifer dapat mengering pada 2030 jika tren saat ini berlanjut. Laporan itu mengutip proyeksi UNICEF bahwa keruntuhan seperti itu dapat memaksa sekitar 3 juta penduduk mengungsi, kira-kira separuh dari perkiraan populasi Kabul yang berjumlah 6 juta jiwa. Ini merupakan peringatan bersyarat, bukan tanggal pasti atau perkiraan pengungsian yang telah dipastikan.

Hanya sekitar 20 persen rumah tangga yang tersambung ke sumber air perpipaan terpusat, dengan pasokan tersedia selama beberapa jam saja pada dua atau tiga hari per minggu. Penilaian tersebut memperkirakan rata-rata akses harian sekitar 20 liter per penduduk, dibandingkan batas minimum yang direkomendasikan sebesar 80 liter.

Biaya air menghabiskan 15 hingga 30 persen pendapatan rumah tangga, dibandingkan sekitar 5 persen sebelum 2021. Sekitar 68 persen rumah tangga memiliki utang terkait air, dan penilaian tersebut memperkirakan hingga 80 persen air tanah tercemar. Temuan di kota ini memberi gambaran konkret bagaimana kelangkaan air menjadi ancaman kesehatan sekaligus perangkap kemiskinan.

OCHA memperkirakan 16 juta warga Afghanistan membutuhkan bantuan air dan sanitasi pada 2026. Angka pendanaan yang dikutip untuk awal 2025 menunjukkan hanya US$8,4 juta diterima dari US$264 juta yang dibutuhkan untuk proyek-proyek yang direncanakan, atau sekitar 3,2 persen. Gambaran pendanaan pada periode sebelumnya itu tidak boleh dianggap sebagai penilaian lengkap atas pendanaan 2026.

Proyek pasokan air berskala besar masih belum pasti. Bendungan Shahtoot direncanakan menyediakan air minum bagi lebih dari 2 juta orang, tetapi konstruksinya belum dimulai hingga Maret 2025. Karena itu, perkiraan penyelesaian pada 2027 bukan jadwal penyaluran yang telah dipastikan. Usulan saluran pipa dari Sungai Panjshir telah menyelesaikan survei dan perancangan, tetapi masih membutuhkan persetujuan akhir dan investor.

Pembatasan terhadap perempuan memperburuk kerawanan ekonomi

UNDP menyatakan hampir 100 dekret yang diterbitkan sejak 2021 masih berlaku pada 2025, membatasi pekerjaan, pendidikan, dan pergerakan perempuan. Kehadiran anak perempuan di sekolah mencapai 42 persen, dibandingkan 73 persen untuk anak laki-laki, sementara pendidikan di atas tingkat sekolah dasar tetap dilarang bagi anak perempuan.

Temuan sebelumnya mencatat partisipasi perempuan dalam angkatan kerja sebesar 6 persen. Ukuran tersebut tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan angka pekerjaan laki-laki dewasa sebesar 85 persen dalam tinjauan, karena partisipasi angkatan kerja mencakup orang yang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Meski demikian, kedua temuan menunjukkan bahwa rumah tangga kehilangan potensi pendapatan karena perempuan tersisih.

Dokumentasi menjadi hambatan lainnya. Hanya 38 persen rumah tangga melaporkan semua anggota perempuan memiliki identitas yang masih berlaku, sementara 18 persen melaporkan tidak satu pun memilikinya. Konsultasi yang dikutip UNDP menemukan bahwa 56 persen perempuan meninggalkan rumah kurang dari sekali sehari dan 21 persen kurang dari sekali seminggu.

Pembaruan PBB mengenai hak-hak perempuan tertanggal 8 Oktober 2026 menguraikan penegakan lebih lanjut. UNAMA memverifikasi penangkapan atau penahanan sedikitnya 52 perempuan dan seorang anak perempuan di Herat dan Kabul antara Juli dan September 2026 atas dugaan pelanggaran aturan berpakaian atau berada di tempat umum tanpa mahram, yakni wali laki-laki.

Misi tersebut menyatakan para perempuan dibebaskan setelah beberapa jam, tetapi juga menyebut adanya pelecehan verbal, pemukulan, dan ancaman. Misi itu memperingatkan bahwa rasa takut dan stigma kemungkinan mencegah kasus lain dilaporkan. Pembatasan seperti ini tidak hanya memengaruhi kebebasan bergerak, tetapi juga membatasi akses ke pekerjaan, toko, layanan kesehatan, dan layanan penting.

Pemulihan harus mencakup lebih dari bantuan saat kedatangan

Temuan IOM berikutnya menyebutkan 77 persen warga yang kembali dan disurvei tinggal di tempat penampungan sementara, sementara 51 persen kekurangan ruang tinggal yang memadai. Sebanyak 43 persen tidak memiliki dokumen yang diperlukan untuk mengakses layanan terkait. Di antara responden berusia 14 tahun ke atas, 69 persen tidak bekerja dalam 30 hari sebelumnya.

Laporan terdahulu menemukan harga sewa di wilayah terdampak naik tiga kali lipat dan 18 persen warga yang kembali mengalami perpindahan lagi dalam setahun terakhir. Di distrik Injil dan Guzara, banyak yang tinggal di tenda atau bangunan yang rusak. Temuan ini menunjukkan mengapa bantuan di perbatasan saja tidak dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi keluarga yang kembali.

Mihyung Park, kepala misi IOM di Afghanistan, menjelaskan perlunya dukungan berkelanjutan dalam pembaruan Oktober 2026:

Temuan ini menunjukkan bahwa banyak warga yang kembali berniat menetap dan membangun kembali kehidupan mereka, tetapi kemampuan untuk melakukannya bergantung pada akses terhadap mata pencaharian, tempat tinggal yang aman, dokumentasi, dan layanan penting, serta dukungan bagi komunitas yang menerima mereka.

Prioritas yang disampaikan rumah tangga memperkuat pendekatan tersebut. Dalam tinjauan 2025, 69 persen menyebut pangan sebagai prioritas, 57 persen menyebut pekerjaan dan dukungan mata pencaharian, dan 46 persen menyebut air minum. Permintaan dukungan mata pencaharian meningkat 17 poin persentase dibandingkan 2024, lebih besar daripada kenaikan permintaan pangan.

Stephen Rodriques, perwakilan tetap UNDP di Afghanistan, mengatakan dalam rilis Mei 2026:

Investasi pada pekerjaan, layanan, dan pasar lokal akan membantu memperkuat ekonomi rumah tangga dan sangat penting untuk memberi masyarakat kesempatan nyata membangun kembali kehidupan mereka serta kembali mengendalikan masa depan.

Kanni Wignaraja, asisten sekretaris jenderal PBB sekaligus direktur regional UNDP untuk Asia dan Pasifik, juga mengaitkan pembangunan manusia dasar dengan stabilitas di Afghanistan dan di sepanjang perbatasannya. Persoalan yang belum terselesaikan sangat nyata: pendanaan layanan penting, pekerjaan dengan upah yang cukup untuk menopang rumah tangga, pasokan air yang andal, dan kemampuan perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi. Penilaian yang dikutip tidak menetapkan tanggal pasti untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut.

Poin Utama

• Sekitar 28,9 juta warga Afghanistan menghadapi kerawanan pemenuhan kebutuhan hidup pada 2025, naik 1,4 juta dari 2024.
• Tingkat kerawanan warga yang baru kembali mencapai 92 persen, dibandingkan 74 persen secara nasional.
• Dokumen UNDP mencatat angka kepulangan pada 2025 yang berbeda, yakni 2,7 juta dan 2,9 juta.
• Pendanaan kemanusiaan turun 43,8 persen, sementara total pendanaan kemanusiaan dan kebutuhan dasar turun 16,5 persen.
• Paparan kekeringan meningkat menjadi 64 persen, sementara akses terhadap air minum yang cukup turun menjadi 44 persen.
• Utang dimiliki 81 persen rumah tangga, sementara kebutuhan layanan kesehatan yang tidak terpenuhi meningkat menjadi 23 persen.
• Temuan PBB berikutnya mencatat hampir 6,5 juta kepulangan secara kumulatif dan penangkapan perempuan lebih lanjut pada 2026.