Pola kekerasan yang tersembunyi
Pembunuhan Liza Shams bermula dari bertahun-tahun kekerasan di rumahnya. Beberapa pekan sebelum meninggal, perempuan Afghanistan berusia 33 tahun itu merekam pesan suara yang meminta kerabatnya mendoakannya dan menceritakan pemukulan oleh suaminya, termasuk saat ia sedang hamil. Ia mengatakan telah dikurung selama berhari-hari dan mengalami luka parah hingga nyaris tak bisa makan atau berbicara.
Daftar Isi
Pada 1 Februari, para tetangga mendengar jeritan. Ayah Liza menerima panggilan video dan melihat rahang putrinya patah. Saudari-saudarinya membawanya ke rumah sakit di Kabul, tempat ia meninggal sekitar satu jam setelah tiba. Rekam medis menyebutkan adanya beberapa patah tulang pada tulang pipi dan dinding sinus, disertai memar dan pembengkakan di wajah serta tubuhnya.
Meski mengalami luka-luka tersebut, laporan forensik menyebut racun tikus sebagai kemungkinan penyebab kematian. Autopsi tidak dilakukan. Mertua Liza dilaporkan bersikeras bahwa ia mengakhiri hidupnya sendiri, sementara ayahnya meyakini ia dibunuh. Di Afghanistan, keluarga dan tenaga kesehatan mengatakan kematian perempuan dalam situasi kekerasan kerap dicatat sebagai bunuh diri, sebuah klasifikasi yang dapat menghambat penyelidikan lebih lanjut.
Kasus Liza mencerminkan pola lebih luas yang didokumentasikan jurnalis Afghanistan yang bekerja secara rahasia. Investigasi mereka mencatat 231 kasus perempuan dan anak perempuan yang dibunuh di 10 provinsi sejak Taliban kembali berkuasa pada Agustus 2021. Angka tersebut tidak menggambarkan seluruh jumlah korban di tingkat nasional. Namun, angka itu menunjukkan bagaimana kekerasan dalam keluarga, penyelidikan yang lemah, dan ketakutan terhadap pihak berwenang dapat berpadu sehingga para pelaku tetap bebas.
Temuan investigasi
Kasus-kasus tersebut dihimpun dari 174 laporan media lokal dan 57 kasus yang diidentifikasi langsung oleh para jurnalis. Usia korban berkisar antara lima hingga 65 tahun. Dalam banyak kasus, keluarga atau saksi menyebut suami, ayah, saudara laki-laki, dan kerabat lainnya sebagai pelaku.
Dari 231 kematian tersebut, 53 secara resmi dicatat sebagai bunuh diri. Hanya 58 penangkapan yang tercatat, artinya penangkapan terjadi dalam sekitar seperempat kasus. Bahkan ketika tersangka ditahan, sebagian dibebaskan dalam hitungan hari. Provinsi dengan jumlah kasus tercatat tertinggi adalah Jawzjan, dengan 36 kasus, Herat dengan 32, Badakhshan dengan 28, dan Ghazni dengan 26.
Sebagian besar korban dibunuh di rumah, tempat kekerasan sulit diketahui orang luar. Sekitar 165 korban adalah ibu rumah tangga tanpa penghasilan sendiri atau kedudukan formal untuk mengajukan pengaduan. Ketergantungan pada kerabat laki-laki dapat membuat perempuan nyaris mustahil meninggalkan pernikahan yang penuh kekerasan, terutama ketika tempat penampungan, pengadilan, dan layanan kepolisian tidak tersedia.
Seorang tenaga kesehatan di Jawzjan mengatakan kepada para jurnalis bahwa banyak perempuan yang dibawa ke rumah sakit dan dicap sebagai korban bunuh diri memiliki tubuh penuh luka dan memar. Kesaksian semacam itu tidak dapat memastikan penyebab setiap kematian, tetapi menunjukkan adanya kesenjangan serius dalam pencatatan dan penyelidikan kekerasan terhadap perempuan.
Mengapa perlindungan melemah
Perempuan Afghanistan telah lama menghadapi kekerasan dalam rumah tangga yang meluas, bahkan sebelum Taliban mengambil alih kekuasaan. Indeks Gender Afghanistan UN Women melaporkan bahwa hampir 35 persen perempuan yang disurvei pada 2018 pernah mengalami kekerasan oleh pasangan selama setahun sebelumnya, dibandingkan dengan angka global sebesar 13 persen.
Setelah Agustus 2021, Taliban membubarkan Kementerian Urusan Perempuan, kantor kejaksaan khusus untuk kekerasan terhadap perempuan, dan jaringan tempat penampungan di negara itu. Sekitar 250 hakim perempuan dicopot dari jabatan mereka, sementara jaksa perempuan diperintahkan pulang. Perempuan juga kehilangan hak untuk bertindak langsung sebagai pihak dalam perkara hukum mereka sendiri, sehingga para ibu tak dapat mengajukan perkara atas nama putri mereka.
Eksklusi hukum ini membawa konsekuensi nyata. Di Provinsi Takhar, ibu dari seorang perempuan berusia 23 tahun yang diduga ditikam dan dibakar oleh suaminya mengatakan pengadilan setempat memerintahkannya untuk mengalihkan kewenangan hukum kepada sang suami. Perkara itu nyaris tak mengalami kemajuan.
Kitab hukum pidana Taliban juga menciptakan ketimpangan yang tajam antara kekerasan dalam rumah tangga dan upaya melarikan diri darinya. Suami yang memukuli istri hingga menimbulkan luka yang terlihat, seperti patah tulang atau luka terbuka, dapat dijatuhi hukuman maksimal 15 hari penjara. Istri yang pergi ke rumah keluarganya tanpa izin, serta kerabat yang menolak mengembalikannya, dapat menghadapi hukuman tiga bulan penjara.
Aturan itu dapat membuat keluarga yang berupaya mencari keselamatan justru menghadapi hukuman. Aturan tersebut juga memberi suami yang melakukan kekerasan alat yang ampuh untuk mencegah kerabat menampung perempuan yang melarikan diri.
Keluarga yang turun tangan bisa menjadi sasaran
Bahaya tidak berhenti pada perempuan yang mengalami kekerasan. Kerabat yang berusaha melindungi anak perempuan dan saudari mereka juga dapat menghadapi kekerasan, terutama jika terduga pelaku memiliki hubungan dengan Taliban.
Di Kandahar, seorang anak perempuan berusia 14 tahun dilaporkan dibunuh setelah dinikahkan dengan pria yang jauh lebih tua. Ia melarikan diri ke rumah ayahnya setelah mengalami kekerasan. Ketika suaminya datang untuk membawanya kembali pada Oktober 2024, ia menolak. Sang suami diduga menembak dan membunuhnya. Adik laki-lakinya berlari untuk menolong, tetapi juga ditembak. Ia meninggal sepekan kemudian. Taliban membuka penyelidikan, tetapi sang suami, yang bertugas bersama kelompok itu, tidak pernah ditangkap.
Di Provinsi Sar-e Pol, Sara yang berusia 16 tahun dan ibunya, Chaman, ditembak hingga tewas oleh seorang pejabat Taliban setempat yang memaksakan pertunangan dengan Sara. Chaman, seorang dokter yang menempuh pendidikan di Iran, menolak menyerahkan putrinya tanpa mahar yang telah disepakati. Pejabat itu diduga memukul Chaman dengan senapan sebelum menembak ibu dan anak tersebut. Ia kemudian ditangkap dan masih ditahan.
Kasus-kasus ini menunjukkan bagaimana kekuasaan dalam gerakan yang berkuasa dapat memengaruhi akses terhadap keadilan. Posisi tersangka, pengaruhnya di daerah, atau hubungannya dengan seorang komandan dapat menentukan apakah suatu kasus dibawa ke pengadilan. Keluarga kerap hanya memiliki sedikit perlindungan jika mereka menentang seorang pejabat atau memublikasikan dugaan kejahatan.
Pembatasan menciptakan iklim ketakutan yang lebih luas
Pembunuhan dalam rumah tangga terjadi dalam sistem pembatasan yang lebih luas atas mobilitas, pekerjaan, pendidikan, dan kehidupan publik perempuan. Anak perempuan masih dilarang bersekolah di tingkat menengah dan universitas. Perempuan menghadapi pembatasan pekerjaan, termasuk bekerja untuk organisasi bantuan. Aturan mengenai pakaian dan akses ke ruang publik ditegakkan oleh Kementerian Amar Makruf Nahi Mungkar.
Perserikatan Bangsa-Bangsa juga melaporkan adanya ancaman pembunuhan langsung terhadap perempuan Afghanistan yang bekerja untuk badan-badan PBB. Pejabat Taliban mengatakan personel mereka tidak bertanggung jawab dan penyelidikan sedang berlangsung, sementara juru bicara Kementerian Dalam Negeri menyangkal bahwa ancaman tersebut pernah dilontarkan. Perbedaan pernyataan ini menggambarkan sulitnya meminta pertanggungjawaban ketika pihak berwenang mengendalikan lembaga keamanan sekaligus akses terhadap informasi.
Pembatasan pendidikan dan pekerjaan membuat perempuan memiliki lebih sedikit cara untuk membangun kemandirian finansial atau mencari bantuan. Perempuan yang tak bisa bekerja, bepergian dengan bebas, atau berbicara di depan umum mungkin tidak memiliki jalan aman untuk keluar dari rumah tangga yang penuh kekerasan. Ketakutan juga dapat menghalangi tetangga, dokter, dan kerabat untuk melaporkan apa yang mereka ketahui.
Para jurnalis yang mendokumentasikan 231 kasus menghadapi ancaman saat berupaya menghubungi keluarga korban. Banyak kerabat menolak diwawancarai. Menurut ayah mereka, saudari-saudari Liza, yang membawanya ke rumah sakit, kemudian dipanggil oleh Taliban dan bersembunyi.
Upaya pertanggungjawaban internasional
Sistem peradilan domestik Afghanistan hanya menyediakan sedikit jalur yang dapat diandalkan bagi para korban. Lembaga internasional mulai mengkaji perlakuan terhadap perempuan sebagai bagian dari pola penganiayaan yang lebih luas.
Pada Januari 2025, jaksa Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) meminta surat perintah penangkapan untuk Pemimpin Tertinggi Taliban Haibatullah Akhundzada dan Ketua Mahkamah Agung Abdul Hakim Haqqani. Dakwaan yang diminta terkait kejahatan terhadap kemanusiaan berupa penganiayaan atas dasar gender. Jaksa mengatakan terdapat alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa kebijakan Taliban telah merampas hak-hak perempuan dan anak perempuan, termasuk hak atas pendidikan, mobilitas, kebebasan berekspresi, kehidupan keluarga, dan otonomi pribadi.
Human Rights Watch mengatakan perkara tersebut dapat membuka jalan menuju pertanggungjawaban ketika pengadilan Afghanistan gagal bertindak. Penyelidikan ICC mencakup dugaan kejahatan di Afghanistan sejak 1 Mei 2003. ICC juga dapat menyelidiki kejahatan yang dilakukan pihak lain dalam konflik tersebut, meski pengadilan itu mendapat kritik dari para korban dan kelompok hak asasi terkait penetapan prioritasnya.
Proses ICC terpisah dari kasus-kasus pembunuhan individu yang dicatat oleh para jurnalis Afghanistan. Proses tersebut tidak secara otomatis menentukan siapa yang membunuh seorang perempuan tertentu. Arti pentingnya terletak pada penyelidikan apakah para pemimpin senior membantu menciptakan atau mempertahankan kebijakan yang tergolong penganiayaan meluas.
Namun, tekanan internasional tidak dapat menggantikan perlindungan di tingkat lokal. Perempuan membutuhkan tempat penampungan yang aman, penyelidik independen, akses ke pengadilan, dan kemampuan mengajukan perkara atas nama mereka sendiri. Keluarga juga membutuhkan perlindungan dari pembalasan ketika melaporkan kekerasan.
Hal-hal yang tak tercermin dalam angka
Kasus-kasus dalam investigasi ini hanya mencakup 10 dari 34 provinsi Afghanistan. Banyak kematian tidak pernah dilaporkan kepada polisi, tidak pernah dibawa ke rumah sakit, dan tidak pernah muncul dalam catatan publik. Sebagian keluarga mungkin menerima penetapan bunuh diri karena menggugatnya dapat membuat mereka menghadapi ancaman, tekanan sosial, atau pembalasan.
Ketiadaan data nasional resmi membuat angka tahunan yang dapat diandalkan mustahil dihitung, begitu pula pembuktian bahwa kasus meningkat secara nasional hanya berdasarkan sampel ini. Namun, bukti yang ada menunjukkan pola berulang: perempuan dibunuh di rumah, luka-lukanya dipertanyakan atau diklasifikasikan ulang, sedikit penangkapan, dan perlindungan terbatas bagi kerabat yang mencari bantuan.
Ayah Liza mengunggah rekaman suara, video dari rumah sakit, dan dokumen medis putrinya di media sosial untuk mendesak penyelidikan. Dalam salah satu pesannya, Liza mengatakan ia merasa sesak dan takut anak-anaknya akan tumbuh besar dengan menyaksikan orang tua mereka bertengkar. Kata-katanya menggambarkan lebih dari satu insiden kekerasan. Kata-kata itu merekam kehidupan ketika kekerasan berulang menjadi bagian dari keseharian rumah tangga.
Ayahnya mengatakan bahwa berbicara di depan umum telah membahayakan keluarganya. Ia meyakini Taliban tidak ingin kasus-kasus semacam ini dibicarakan secara terbuka. Bagi keluarga-keluarga di seluruh Afghanistan, diam mungkin memberi rasa aman sementara, sedangkan angkat bicara dapat mendatangkan pemanggilan, ancaman, atau kekerasan lebih lanjut.
Intinya
- Jurnalis mendokumentasikan 231 pembunuhan perempuan dan anak perempuan Afghanistan di 10 provinsi sejak Agustus 2021.
- Lima puluh tiga kematian secara resmi dicatat sebagai bunuh diri, meski ada dugaan kekerasan atau bukti lain yang mengindikasikan tindak pidana.
- Hanya 58 penangkapan yang tercatat, dan tersangka sering kali segera dibebaskan.
- Taliban membubarkan lembaga-lembaga penting, serta mencopot hakim, jaksa, dan menghapus tempat penampungan yang sebelumnya menangani kekerasan terhadap perempuan.
- Jaksa internasional mengupayakan dakwaan penganiayaan berbasis gender terhadap para pemimpin senior Taliban.
- Kasus-kasus yang terdokumentasi hanya memberikan gambaran sebagian, sementara kemungkinan banyak kematian tidak tercatat secara resmi.
