Kamboja Siapkan Pengadilan Niaga untuk Tangani Sengketa Bisnis dan Kekhawatiran Investor

Pengadilan Khusus dalam Tahap Persiapan Hukum

Kementerian Kehakiman Kamboja sedang menyiapkan undang-undang untuk pengadilan niaga khusus. Langkah ini melanjutkan kerja komite penyelenggara yang dibentuk pada 21 Januari 2021 berdasarkan peraturan yang ditandatangani Menteri Kehakiman Koeut Rith. Pengadilan yang diusulkan itu akan menyediakan forum khusus untuk sengketa bisnis dalam sistem peradilan yang saat ini menangani perkara niaga melalui pengadilan yang sudah ada.

Kementerian membantah kritik Duta Besar Kanada bahwa pengadilan Kamboja tidak efektif dalam menyelesaikan sengketa bisnis. Dalam tanggapannya, kementerian merujuk pada persiapan pengadilan niaga, sebuah inisiatif yang didukung bantuan teknis dari Bank Pembangunan Asia (ADB) serta kalangan usaha yang menginginkan putusan lebih cepat dan dapat diprediksi.

Pekerjaan ini tidak sebatas membentuk lembaga baru. Pejabat dan praktisi hukum telah membahas jenis sengketa yang akan ditangani, prosedur yang akan diterapkan, serta pengalaman yang perlu dimiliki para hakimnya. Penerbitan putusan, pemangkasan waktu proses, dan kemungkinan penggunaan bahasa asing juga telah dibahas sebagai fitur yang dapat diterapkan.

Laporan terdahulu mengenai proses penyusunan rancangan undang-undang menyebut akhir 2023 sebagai kemungkinan waktu pembukaan pengadilan di Phnom Penh. Perkembangan yang diuraikan di sini tidak mencantumkan tanggal pembukaan yang telah dipastikan ataupun naskah final yang telah disahkan. Dengan demikian, status yang ditegaskan dalam pernyataan terbaru kementerian adalah persiapan legislasi.

Persiapan Kementerian dan ADB

Sekretaris Negara Kementerian Kehakiman Chiv Songhak memimpin pembahasan dengan perwakilan ADB Fiona Connell dan Justice Anselmo Reyes mengenai rancangan undang-undang yang mengatur fungsi dan prosedur standar pengadilan niaga. Aturan tersebut akan menentukan tanggung jawab pengadilan sekaligus alur perkara, mulai dari pendaftaran hingga putusan.

Chin Malin, juru bicara kementerian sekaligus sekretaris negara, menjelaskan perkembangan pekerjaan setelah pertemuan itu:

Dengan bantuan ADB, kami sedang berada pada tahap penyusunan undang-undang,

Kementerian juga telah membentuk komite terpisah untuk pengadilan niaga dan pengadilan ketenagakerjaan. Malin mengaitkan kedua proyek itu dengan reformasi peradilan dan mengatakan bahwa pengadilan khusus akan memungkinkan penanganan yang lebih terarah atas sengketa yang kini ditangani sistem yang sudah ada.

Persiapan mencakup kerangka prosedural, hukum, dan operasional. Pengadilan memerlukan aturan untuk mengajukan gugatan, memberi tahu pihak lain, menyampaikan bukti, dan mengajukan keberatan atas putusan. Perincian tersebut akan menentukan seberapa bermanfaat lembaga baru itu bagi perusahaan yang berupaya memperoleh kembali uang atau menyelesaikan perselisihan.

Laporan lain mengenai inisiatif ini menyebut nota kesepahaman yang ditandatangani kementerian dan ADB pada Februari, disusul rampungnya rancangan undang-undang pada November. Rancangan yang telah selesai tetap harus melalui tahapan yang diperlukan sebelum pengadilan dapat beroperasi.

Usulan dengan Sejarah Panjang

Jay Cohen, mitra di firma hukum Tilleke & Gibbins di Kamboja, menelusuri pembahasan pengadilan niaga setidaknya hingga 2003, ketika Kamboja menyatakan niat untuk membentuknya sehubungan dengan rencana bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Rancangan Undang-Undang Pengadilan Niaga kemudian disusun pada 2007, tetapi inisiatif tersebut kehilangan momentum.

Tonggak utama berikut menunjukkan lamanya usulan ini dibahas:

• 2003: Kamboja mempertimbangkan pembentukan pengadilan niaga sehubungan dengan aksesi ke WTO, menurut Cohen.
• 2007: Rancangan Undang-Undang Pengadilan Niaga dirilis.
• 21 Januari 2021: Menteri Kehakiman Koeut Rith menandatangani peraturan pembentukan Komite Penyelenggara Pengadilan Niaga.
• Akhir 2023: Laporan terdahulu menyebut waktu ini sebagai target pembukaan yang mungkin untuk pengadilan pertama di Phnom Penh.

Jarak antara pembahasan pada 2003 dan target 2023 sekitar 20 tahun. Komite penyelenggara dan pekerjaan penyusunan rancangan berikutnya memberi struktur kelembagaan bagi usulan yang telah lama dibahas itu, sementara fokus kementerian saat ini tetap pada persiapan legislasi.

Sengketa Apa yang Akan Ditangani?

Juru bicara Kementerian Kehakiman menggambarkan pengadilan yang diusulkan sebagai forum untuk semua sengketa bisnis, terpisah dari pengadilan pidana. Malin juga mengatakan bahwa sengketa niaga dan ketenagakerjaan saat ini ditangani pengadilan perdata, yang umumnya memeriksa perselisihan mengenai hak, kewajiban, dan ganti rugi.

Presiden Asosiasi Logistik Kamboja Sin Chanthy mengatakan konflik perdagangan selama ini ditangani melalui pengadilan pidana, yang menurutnya hakim-hakimnya tidak selalu memahami urusan bisnis dan perdagangan. Kedua penjelasan tersebut menyoroti persoalan praktis bagi kalangan usaha: perselisihan niaga selama ini ditangani lembaga yang sudah ada tanpa forum khusus untuk perkara niaga.

Proses perdata biasanya menyangkut pemulihan hak, seperti pembayaran uang yang terutang. Proses pidana berkaitan dengan dugaan tindak pidana dan kemungkinan hukuman. Sengketa bisnis dapat mencakup persoalan kontrak sekaligus dugaan perbuatan pidana, sehingga aturan yang jelas mengenai kewenangan pengadilan akan sangat berguna.

Direktur negara ADB untuk Kamboja Jyotsana Varma mengangkat persoalan cakupan kewenangan pengadilan yang diusulkan dalam simposium pengadilan niaga di Phnom Penh pada 29 November. Persoalan itu dikenal sebagai yurisdiksi, yakni batas hukum yang menentukan perkara apa saja yang dapat diperiksa pengadilan. Ia juga mempertanyakan apakah para pihak sebaiknya dapat memilih antara pengadilan niaga dan pengadilan lain.

Alasan Kalangan Usaha Menginginkan Hakim Khusus

Sin Chanthy mendukung usulan pengadilan tersebut karena staf khusus dapat membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang perdagangan dan bisnis. Bagi perusahaan, hal ini dapat mengurangi waktu yang dihabiskan untuk menjelaskan praktik niaga sehari-hari dan memungkinkan perhatian lebih besar pada fakta serta kewajiban hukum yang menjadi inti sengketa.

Lim Heng, wakil presiden Kamar Dagang Kamboja (CCC), mengatakan Presiden CCC Kith Meng mengusulkan pembentukan pengadilan itu untuk membangun kepercayaan investor. Ia mengatakan perusahaan yang beroperasi di Kamboja kerap membawa sengketa niaga ke pengadilan di Singapura atau Prancis.

Lim Heng menjelaskan kondisi yang menurutnya akan membangun kepercayaan kalangan usaha:

Begitu kita memiliki pengadilan yang ditunjuk untuk menangani sengketa niaga ... secara adil, transparan, dan cepat tanpa korupsi, kita akan mendapatkan kepercayaan investor dan pelaku usaha lokal maupun asing, sehingga kita dapat mendatangkan lebih banyak investasi,

Pakar hukum Sok Sam Oeun mengatakan bahwa mungkin diperlukan undang-undang bisnis tersendiri dan kode prosedur yang dirancang khusus untuk pengadilan tersebut. Poin yang disampaikannya berkaitan dengan aturan yang akan diterapkan hakim dan proses yang harus diikuti para pihak. Keduanya berpengaruh terhadap waktu dan biaya pengajuan gugatan.

Pengadilan niaga dan ketenagakerjaan yang diusulkan juga diharapkan dapat mengurangi penumpukan perkara di pengadilan yang ada. Pengalihan perkara terkait ke lembaga khusus dapat memberi sengketa tersebut penanganan yang lebih terarah sekaligus mengurangi beragam perkara yang ditangani hakim lain.

Putusan yang Dipublikasikan Dapat Mempermudah Pemahaman Hukum

Cohen menyebut transparansi, kepastian, dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa sebagai kekhawatiran lama investor. Ia mengatakan putusan pengadilan Kamboja tidak rutin dipublikasikan, sehingga kalangan usaha memiliki akses terbatas terhadap penjelasan tentang cara hakim menafsirkan hukum.

Putusan yang dipublikasikan menjelaskan keputusan pengadilan dan alasannya. Bagi perusahaan yang sedang mempertimbangkan suatu kontrak, putusan terdahulu dapat membantu memperjelas penerapan aturan hukum terhadap perselisihan serupa. Pengacara juga dapat menggunakan putusan tersebut untuk memberi saran kepada klien mengenai kewajiban dan risiko litigasi.

Cohen menyebut publikasi putusan sebagai salah satu harapannya terhadap lembaga yang diusulkan:

diharapkan pengadilan niaga akan memublikasikan putusannya agar masyarakat dapat memahami bagaimana pengadilan Kamboja menafsirkan hukum Kamboja.

Ia juga memperkirakan jadwal sidang dan penerbitan putusan akhir yang lebih singkat, kemungkinan pembatasan alasan untuk mengajukan banding, serta hakim Kamboja dengan pengalaman niaga yang luas. Proses banding yang lebih terbatas akan membatasi alasan yang dapat digunakan pihak untuk meminta pengadilan yang lebih tinggi meninjau putusan.

Pengajuan dokumen dalam bahasa asing dan bahkan sidang dalam bahasa Inggris termasuk kemungkinan yang dibahas Cohen. Hal-hal tersebut merupakan perkiraan mengenai rancangan pengadilan yang mungkin diterapkan; ketentuan terperinci dalam rancangan undang-undangnya belum dirilis saat ia menyampaikan hal itu.

Biaya Membawa Sengketa ke Luar Negeri

Cohen mengenang bahwa ketika tiba di Kamboja pada 2009, beberapa perusahaan memiliki kontrak yang mewajibkan arbitrase di luar negeri, tetapi menganggap prosesnya terlalu mahal untuk ditempuh, sekalipun mereka menilai klaimnya kuat dan sederhana. Singapura dan Hong Kong termasuk tempat yang menjadi pilihan, katanya.

Arbitrase adalah proses ketika para pihak meminta pengambil keputusan yang disepakati, bukan pengadilan biasa, untuk menyelesaikan sengketa. Perusahaan kerap mencantumkan arbitrase dalam kontrak, termasuk lokasi prosesnya.

Proses di luar negeri dapat menimbulkan biaya hukum dan pengeluaran lain yang besar dibandingkan jumlah yang ingin diperoleh kembali oleh perusahaan. Sebuah perusahaan mungkin memiliki jalur kontraktual untuk memperoleh putusan, tetapi memutuskan bahwa menempuh jalur itu tidak masuk akal secara finansial.

Cohen mengatakan bahwa jika pengadilan niaga Kamboja mencapai tujuannya dalam hal transparansi dan efisiensi, kemungkinan lebih banyak sengketa yang melibatkan investor asing akan dibawa ke hadapan hakim di Kamboja. Perusahaan lokal juga akan memiliki forum khusus di dalam negeri, sehingga kebutuhan untuk mencari penyelesaian di luar negeri berpotensi berkurang.

Pilihan forum menjadi penting setelah investasi dilakukan. Perusahaan membutuhkan cara yang praktis untuk menegakkan perjanjian, menagih uang yang terutang, dan menyelesaikan perselisihan dengan mitra niaga. Pengadilan yang diusulkan itu menangani aspek tersebut dalam kegiatan bisnis.

ADB Berfokus pada Putusan yang Andal

Varma mengatakan dalam simposium di Phnom Penh bahwa Kamboja dapat memanfaatkan pengalaman dari yurisdiksi lain selama puluhan tahun dalam membentuk dan menjalankan pengadilan niaga. Ia mengatakan ADB memberikan bantuan teknis untuk mendukung peran lembaga peradilan dalam menciptakan iklim usaha yang sehat.

Varma menjelaskan kebutuhan kalangan usaha terhadap sistem penyelesaian sengketa:

Kalangan usaha juga membutuhkan sistem penyelesaian sengketa yang andal, efisien, dan transparan.

Pertanyaan yang diajukannya tidak hanya menyangkut perkara yang akan ditangani pengadilan. Ia juga membahas cara agar hakim dapat memahami persoalan bisnis yang mendasari sengketa serta mengelola perkara secara efisien tanpa mengabaikan keadilan bagi semua pihak.

Karena itu, usulan Kamboja mencakup beberapa keputusan yang saling terkait: siapa yang dapat mengajukan perkara, hakim mana yang akan menanganinya, seberapa cepat proses berlangsung, dan seberapa terbuka alasan putusan dijelaskan. Bagi kalangan usaha, manfaat pengadilan baru ini akan bergantung pada bagaimana aturan-aturan tersebut berjalan bersama ketika sengketa nyata diajukan ke hadapan hakim.

Poin Utama

• Kementerian Kehakiman Kamboja mengatakan sebuah komite sedang menyiapkan legislasi untuk pengadilan niaga khusus.
• Komite Penyelenggara Pengadilan Niaga dibentuk berdasarkan peraturan yang ditandatangani pada 21 Januari 2021.
• ADB memberikan bantuan teknis, termasuk dukungan untuk penyusunan fungsi dan prosedur pengadilan.
• Perwakilan kalangan usaha menginginkan hakim khusus, putusan yang lebih cepat, transparansi, dan proses yang bebas korupsi.
• Putusan yang dipublikasikan, pembatasan alasan banding, dan proses berbahasa asing telah dibahas sebagai kemungkinan fitur pengadilan.
• Target pembukaan yang disebut sebelumnya adalah akhir 2023; pernyataan terbaru yang diuraikan di sini membahas persiapan legislasi.