Taiwan Tutup Kantor di Papua Nugini, Akhiri Bantuan dan Hentikan Pembelian LNG di Pasar Spot

Negosiasi berbulan-bulan berakhir dengan penarikan diri

Taiwan mengumumkan pada 6 November 2026 bahwa pihaknya akan menutup kantor perwakilannya di Port Moresby, menarik seluruh personel yang ditempatkan di sana, dan mengakhiri program bantuan di Papua Nugini setelah negosiasi selama berbulan-bulan mengenai tuntutan agar misi tersebut ditutup tidak membuahkan hasil. Keputusan itu juga mengonfirmasi penghentian pembelian gas alam cair Papua Nugini melalui pasar spot, yang berdampak pada hubungan komersial yang menurut Taiwan mencakup sekitar sepertiga ekspor LNG negara Pasifik tersebut.

Papua Nugini pertama kali mengumumkan penutupan segera kantor itu pada Juli, dengan alasan kebijakan Satu China. Taiwan menolak, mempertahankan operasional kantor tersebut, dan melanjutkan pembicaraan. Tuntutan baru agar staf pergi dalam tenggat waktu tertentu mengakhiri upaya tersebut.

Kementerian Luar Negeri Taiwan mengatakan pemerintah memutuskan untuk segera menarik diri setelah mempertimbangkan martabat nasional, otonomi diplomatik, dan kepentingan nasional. Juru bicara kementerian Hsiao Kuang-wei menyebut penutupan itu sebagai keputusan diplomatik Taiwan sendiri dan mengatakan sumber daya akan dialokasikan sesuai prioritas diplomatik serta hasil nyata kerja sama.

Dampaknya meluas hingga jauh di luar kantor itu sendiri. Bantuan pertanian, layanan medis, beasiswa, dan program pelatihan akan berakhir, sementara Taiwan mengalihkan pembelian gas ke pemasok lain. Papua Nugini kehilangan saluran kerja sama dengan mitra dagang penting, sementara Taiwan kehilangan kehadiran fisik di kawasan tempat hubungan internasionalnya sudah terbatas.

Perkembangan sengketa

Pengumuman pada Juli tidak langsung menutup kantor tersebut. Taiwan awalnya mengatakan akan melanjutkan kegiatan seperti biasa, melindungi kepentingannya, dan memberikan layanan yang diperlukan kepada warga negaranya. Para pejabat juga berupaya memperoleh dukungan dari negara-negara dengan posisi diplomatik serupa sembari berusaha membujuk Papua Nugini agar mempertimbangkan kembali keputusannya.

Rangkaian peristiwa ini menunjukkan bagaimana Taiwan beralih dari menolak penutupan menjadi mengakhiri pengaturan utama yang menopang operasional hubungan tersebut:

• Pada 2023, Papua Nugini menutup kantor dagangnya di Taiwan dan menggantinya dengan perwakilan yang lebih terbatas bernama Kantor Ekonomi PNG Taipei.
• Pada Juli 2026, Papua Nugini mengumumkan bahwa kantor perwakilan Taiwan harus segera ditutup.
• Pada 28 Juli, Taiwan mengatakan telah menghentikan pembelian LNG di pasar spot dalam waktu seminggu setelah menerima pemberitahuan penutupan, sementara bantuan dan operasional kantor tetap berlanjut.
• Pada September, perwakilan Taiwan yang baru ditunjuk, Chiu Chen-yu, mengucapkan sumpah melalui video setelah tiba di Papua Nugini.
• Pada 6 Oktober, Taiwan mengatakan misi tersebut masih beroperasi dan pertemuan rutin dengan para pejabat Papua Nugini terus berlangsung.
• Pada 6 November, Taiwan mengumumkan penarikan seluruh personel yang ditempatkan di sana serta penghentian program bantuan menyusul tuntutan baru agar mereka pergi.

Karena itu, keputusan November mengakhiri upaya selama beberapa bulan untuk mempertahankan misi melalui negosiasi. Taiwan tetap mempertahankan kehadiran staf dan kerja sama pembangunan bahkan setelah memberlakukan pembatasan awal atas pembelian gas.

Pernyataan Papua Nugini dan Taiwan

Menteri Luar Negeri Papua Nugini Justin Tkatchenko menggambarkan penghapusan kantor Taiwan sebagai langkah untuk memperkuat kepercayaan dengan Beijing dan menegaskan kembali kebijakan Satu China pemerintahnya. Dalam pernyataan awal mengenai penutupan tersebut, ia menggambarkan keberadaan Taiwan dengan istilah berikut:

tidak lagi diakui atau dibutuhkan

Taiwan mempersoalkan keputusan maupun prosesnya. Lin Chao-hung, direktur jenderal Departemen Urusan Asia Timur dan Pasifik di kementerian luar negeri Taiwan, mengatakan pada Juli bahwa Tkatchenko mengeluarkan surat tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan Taiwan dan melewati proses pengambilan keputusan normal di jajaran pegawai negeri. Sebaliknya, Tkatchenko mengatakan departemen luar negeri Papua Nugini telah berkomunikasi dengan kantor Taipei sebelum pengumuman tersebut.

Kementerian luar negeri Taiwan menyebut tekanan dari Beijing sebagai penyebabnya. Dalam pernyataan yang mengumumkan penarikan diri, kementerian tersebut mengatakan tindakan Papua Nugini:

mencerminkan penggunaan tekanan politik dan pengaruh ekonomi oleh China secara berkelanjutan untuk mencampuri keputusan diplomatik negara lain dan menekan ruang internasional Taiwan

China menyambut baik pengumuman penutupan sebelumnya, sementara Washington menyatakan keprihatinan. Kementerian luar negeri Papua Nugini maupun China tidak segera menanggapi permintaan komentar mengenai keputusan Taiwan pada November. Tenggat keberangkatan dan pengaturan untuk menuntaskan penarikan diri tersebut tidak diumumkan kepada publik.

Pentingnya kantor perwakilan tanpa hubungan diplomatik resmi

Papua Nugini sempat menjalin hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan pada 1999. Misi di Port Moresby kemudian menjadi sarana untuk menjalankan kerja sama ekonomi, perdagangan, dan kerja sama praktis lainnya tanpa hubungan berupa pertukaran kedutaan yang diakui secara resmi antara kedua negara.

Taiwan memiliki hubungan diplomatik resmi dengan hanya 12 negara, termasuk tiga negara kepulauan Pasifik: Palau, Tuvalu, dan Kepulauan Marshall. Taiwan juga memiliki kantor perwakilan di Fiji. Hilangnya kantor di Port Moresby mengurangi jumlah lokasi di Pasifik tempat Taiwan dapat menempatkan staf untuk mengelola kerja sama dan membantu warga negaranya.

Beijing mengklaim Taiwan sebagai wilayahnya dan menentang pengaturan yang memberinya kedudukan sebagai negara terpisah. Pemerintah Taiwan menolak klaim tersebut. Saat mengumumkan penutupan, kementerian luar negerinya kembali menegaskan bahwa Taiwan berdaulat dan merdeka, tidak berada di bawah Republik Rakyat China, dan rakyatnya berhak menentukan masa depan mereka.

Sengketa ini juga menyangkut pilihan mitra Papua Nugini. Taipei mengatakan negara-negara seharusnya bebas bekerja sama dengan Taiwan tanpa tekanan dari pihak ketiga. Sebaliknya, Port Moresby menempatkan kebijakan Satu China sebagai alasan utama penghapusan misi tersebut.

Program pertanian, medis, dan pendidikan akan berakhir

Penarikan diri Taiwan melampaui penutupan kantor administratif. Kementerian luar negeri mengatakan pihaknya akan mengakhiri kerja sama teknis dan bantuan, termasuk misi teknis dan medis, beasiswa, serta program pengembangan keterampilan profesional.

Perubahan ini membalikkan posisi Taiwan pada Juli. Saat itu, Lin mengatakan bantuan pertanian, rujukan medis, dan beasiswa tetap berjalan untuk menunjukkan kesediaan Taiwan bekerja sama. Ia juga memperingatkan bahwa program-program tersebut akan ditinjau berdasarkan tanggapan Papua Nugini selanjutnya.

Bagi orang-orang yang terlibat dalam program tersebut, pengumuman November mengubah sengketa diplomatik menjadi perubahan nyata. Kerja sama medis memerlukan pengaturan bagi pasien dan penyedia layanan, beasiswa melibatkan mahasiswa dan institusi, sementara proyek teknis bergantung pada staf dan mitra lokal. Kementerian mengatakan pihaknya akan menangani proyek yang sedang berjalan secara semestinya serta melindungi keselamatan dan hak pihak-pihak yang terdampak.

Taiwan tidak mengumumkan jadwal penghentian setiap program kepada publik maupun menjelaskan bagaimana penerima beasiswa dan pasien yang sedang ditangani akan diakomodasi. Komitmennya untuk mengelola kewajiban yang masih berjalan akan menentukan dampak penarikan diri terhadap orang-orang yang saat ini menerima dukungan.

Arti penghentian pembelian LNG di pasar spot

Gas alam cair, atau LNG, adalah gas alam yang didinginkan hingga menjadi cair agar kapal dapat mengangkutnya dalam jumlah besar. Pembeli dapat memperolehnya melalui kontrak yang berlaku selama bertahun-tahun atau melalui pasar spot, tempat kargo dibeli satu per satu untuk dikirim dalam jangka waktu yang lebih singkat.

Pembatasan yang diumumkan Taiwan berlaku untuk pasar spot: Taiwan telah menghentikan pembelian LNG Papua Nugini melalui jalur tersebut dan tidak akan menandatangani kontrak pembelian spot baru dengan negara itu. Pengumuman November menegaskan kembali langkah yang sudah diambil pada Juli.

Dalam keterangannya pada November, kementerian luar negeri menyebut sekitar 500.000 ton metrik sebagai volume spot yang semula direncanakan untuk paruh pertama 2026; dalam pengarahan pada 28 Juli, Lin menyebut 500.000 ton sebagai jumlah yang telah dibeli pada periode tersebut, dengan mengutip data Kementerian Urusan Ekonomi dan CPC Corporation, perusahaan energi milik negara Taiwan. Kedua keterangan itu tidak menjelaskan secara pasti jumlah yang telah terealisasi.

Lin juga menyebut kontrak tahunan dengan ExxonMobil untuk 1,2 juta ton metrik, yang pasokannya tidak hanya berasal dari Papua Nugini. Langkah yang diumumkan Taiwan menyangkut pembelian spot baru, sedangkan pengaturan dengan ExxonMobil termasuk kategori pengadaan yang berbeda. Kementerian tidak mengumumkan pembatalan kontrak tahunan tersebut.

Seberapa besar tekanan ekonomi yang ditimbulkan keputusan terkait gas?

Taiwan adalah mitra dagang terbesar kelima Papua Nugini. Ekspor Papua Nugini ke Taiwan bernilai lebih dari $2 miliar per tahun dan sebagian besar terdiri atas LNG. Kementerian luar negeri Taiwan mengatakan pembelian Taiwan mencakup sekitar sepertiga dari total ekspor LNG Papua Nugini.

Porsi tersebut menjelaskan mengapa Taipei memilih pengadaan energi sebagai respons awal. Kehilangan pembelian dari pelanggan penting dapat memaksa eksportir mencari pembeli alternatif, menegosiasikan penjualan baru, dan menyesuaikan pengaturan pengiriman. Pendapatan devisa adalah uang yang diperoleh dalam mata uang asing dari penjualan ke luar negeri, yang membantu negara membayar impor dan kewajiban internasional lainnya.

Kementerian mengatakan perubahan pembelian itu akan berdampak besar terhadap ekspor gas dan pendapatan devisa Papua Nugini. Kementerian tidak memberikan perkiraan kehilangan pendapatan. Dampak keuangannya akan bergantung pada jumlah gas yang dialihkan ke pelanggan lain dan harga yang diperoleh.

Kedua angka tersebut menggambarkan bagian hubungan yang berbeda: sekitar sepertiga mengacu pada porsi Taiwan dalam ekspor LNG Papua Nugini, sedangkan 500.000 ton secara khusus berkaitan dengan pembelian spot pada paruh pertama 2026. Perubahan komersial langsungnya adalah hilangnya Taiwan sebagai pembeli kargo spot baru dari Papua Nugini.

Taiwan menyatakan pasokan alternatif telah diperoleh

Kementerian luar negeri Taiwan mengatakan telah menyelesaikan penilaian atas kebutuhan dan pasokan gas domestik, menyesuaikan pengaturan pembelian, dan menemukan sumber alternatif. Kementerian menyatakan pasokan energi akan tetap stabil dan mencukupi meskipun pembelian spot dari Papua Nugini dihentikan.

Menurut Lin, CPC telah meyakinkan para pejabat pada Juli bahwa pasokan aman sebelum pembatasan pembelian diberlakukan. Ia mengatakan kargo spot dapat dibeli dari negara lain. Pemasok pengganti maupun biaya perubahan tersebut tidak diungkapkan.

Taiwan juga sedang mengupayakan pengaturan pasokan dengan jangka waktu yang jauh lebih panjang. Rencana pembelian LNG Alaska Taiwan, yang diumumkan pada Oktober, mencakup 6 juta ton metrik per tahun dan kemungkinan investasi hingga $4,4 miliar. Kementerian Urusan Ekonomi Taiwan mengatakan pengiriman dapat dimulai paling cepat pada 2032, sementara ketentuan komersial, peninjauan, dan persetujuan masih diperlukan.

Pembelian pengganti untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan kemungkinan pengiriman dari Alaska mulai 2032 menyasar periode yang berbeda. Jaminan langsung Taiwan bertumpu pada perubahan pengadaan yang menurutnya telah diatur, sedangkan rencana Alaska akan menambah sumber pasokan lain di kemudian hari jika negosiasi dan pengembangan proyek berlanjut.

Australia dan China membentuk pertimbangan yang lebih luas

Hubungan Papua Nugini dengan Australia menjadi bagian lain dari latar diplomatik ini. Perjanjian Pukpuk mengharuskan kedua negara saling membela jika terjadi serangan militer. Direktur riset Lowy Institute Mihai Sora menafsirkan keputusan terhadap kantor Taiwan sebagai upaya meyakinkan Beijing, sementara Papua Nugini memperdalam kerja sama keamanan dengan Australia.

Sora mengatakan Papua Nugini ingin menunjukkan bahwa negara itu menghargai hubungan perdagangan dan ekonomi dengan China serta tetap memiliki pilihan kebijakan luar negeri sendiri. Penilaiannya membantu menjelaskan mengapa Port Moresby mungkin memberikan konsesi yang diminta Beijing sembari mendekat ke Canberra dalam bidang pertahanan.

Tkatchenko juga pernah secara terbuka mengkritik uji coba rudal China di Pasifik, tak lama sebelum pengumuman penutupan sebelumnya. Karena itu, hubungan Papua Nugini dengan China mencakup perbedaan pendapat terbuka mengenai keamanan sekaligus upaya memperkuat kepercayaan politik.

Respons Taiwan kini menggabungkan penarikan diri, penghentian bantuan, dan perubahan pembelian energi. Kementerian luar negerinya mengatakan sumber daya diplomatik yang terbatas akan dialihkan kepada sekutu yang sudah ada, negara-negara yang memiliki pandangan serupa dengan Taiwan, serta tempat lain yang memungkinkan kerja sama menghasilkan manfaat nyata. Dampak langsungnya adalah berkurangnya kehadiran Taiwan di Papua Nugini dan menyusutnya saluran yang menghubungkan kedua perekonomian dan masyarakatnya.

Poin Utama

• Taiwan mengumumkan pada 6 November 2026 bahwa pihaknya akan menutup kantor di Port Moresby dan menarik seluruh personel yang ditempatkan di sana.
• Papua Nugini pertama kali menuntut penutupan pada Juli, tetapi kantor tersebut tetap beroperasi selama negosiasi berbulan-bulan.
• Taiwan akan mengakhiri misi teknis dan medis, beasiswa, serta bantuan lainnya, sembari mengatur penanganan proyek yang masih berjalan.
• Pembelian LNG di pasar spot dihentikan pada Juli, dan Taiwan mengatakan tidak akan menandatangani kontrak pembelian spot baru dengan Papua Nugini.
• Taiwan mengatakan pembeliannya mencakup sekitar sepertiga ekspor LNG Papua Nugini dan pasokan gas alternatif telah diperoleh.
• Taipei menyalahkan tekanan China; Papua Nugini menyebut kebijakan Satu China sebagai alasannya.