TPP Taiwan Usulkan Hukuman Mati bagi Pengemudi Berulang di Bawah Pengaruh Narkoba yang Menyebabkan Kematian

Usulan yang bersaing menempatkan hukuman mati di pusat perdebatan

Anggota parlemen Partai Rakyat Taiwan (TPP) mengatakan pada 30 Oktober 2026 bahwa mereka akan mengusulkan hukuman mati bagi pelaku berulang yang mengemudi di bawah pengaruh narkoba hingga menyebabkan kematian. Pengumuman itu menambah tuntutan baru dalam perundingan mengenai Pasal 185-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, setelah anggota parlemen gagal mencapai kesepakatan soal pemidanaan dalam pembicaraan pada 28 Oktober.

Usulan TPP berfokus pada pelaku berulang. Usulan terpisah dari kaukus Kuomintang (KMT) akan memungkinkan hukuman mati, penjara seumur hidup atau hukuman penjara setidaknya 10 tahun bagi pengemudi di bawah pengaruh narkoba yang menyebabkan kematian, disertai kemungkinan denda hingga NT$3 juta. Ketentuan yang diusulkan itu tidak membatasi hukuman tersebut hanya untuk pelaku berulang.

Yuan Eksekutif, kabinet Taiwan, menyetujui amendemen berbeda pada 11 Juni. Versi tersebut menetapkan hukuman penjara lima hingga 12 tahun bagi pengemudi di bawah pengaruh narkoba yang menyebabkan kematian, dengan hukuman penjara seumur hidup atau setidaknya tujuh tahun bagi pelaku berulang yang menyebabkan kematian dalam kurun 10 tahun.

Anggota parlemen dari berbagai partai mendukung hukuman yang lebih berat, tetapi masih berbeda pendapat mengenai sejauh mana hukuman itu seharusnya diperberat. Kaukus Partai Progresif Demokratik (DPP) menyatakan mendukung hukuman yang lebih lama dan denda yang lebih tinggi, tetapi belum menentukan sikap mengenai hukuman mati. Perwakilannya menyerukan agar hukuman mencerminkan perbedaan antara membunuh seseorang dengan sengaja dan menyebabkan kematian karena kelalaian.

Perubahan yang diinginkan TPP

Hung Yu-hsiang, sekretaris kepala kaukus TPP, mengatakan partainya akan mengajukan amendemen Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Jumat, 30 Oktober. Ia menyebut usulan tersebut sebagai tanggapan atas kasus-kasus berulang ketika orang mengemudi setelah mengonsumsi narkoba dan melukai atau membunuh orang lain.

Hung mengatakan bahwa penambahan hukuman mati sebagai salah satu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku berulang yang menyebabkan kematian dimaksudkan untuk memperkuat efek jera. Efek jera berarti mencegah seseorang melakukan tindak pidana karena takut akan hukumannya. Ia mengatakan tujuannya bukan untuk membalas dendam.

Hung menyampaikan pesan kepada orang-orang yang mungkin mengemudi setelah mengonsumsi narkoba, agar mereka mempertimbangkan konsekuensinya:

Saat melakukan tindakan semacam ini, pikirkan baik-baik konsekuensinya.

Pengumuman TPP akan menjadikan hukuman mati sebagai hukuman yang dapat dijatuhkan, bukan hukuman wajib dalam setiap kasus yang memenuhi syarat. Dalam pengumumannya, partai tersebut tidak merinci seluruh jenis hukuman alternatif atau jangka waktu yang menentukan apakah tindak pidana sebelumnya dihitung sebagai pengulangan.

Hung juga menetapkan batas usulan tersebut: aturan itu akan mengatur kasus mengemudi di bawah pengaruh narkoba secara terpisah dan membiarkan ketentuan yang berlaku tentang mengemudi dalam keadaan mabuk tetap seperti semula. Pasal 185-3 mencakup keduanya, sehingga pilihan tersebut penting saat anggota parlemen memutuskan bagian mana dari undang-undang yang akan diamendemen.

Perbandingan tiga pendekatan pemidanaan

Pendekatan kabinet, TPP, dan KMT sama-sama bertujuan memperberat hukuman, tetapi berbeda dalam hal hukuman maksimum dan kondisi yang memicu penerapannya. Perbedaan itu akan menentukan terdakwa mana yang dapat menghadapi hukuman paling berat.

• Amendemen kabinet menetapkan hukuman penjara lima hingga 12 tahun bagi pengemudi di bawah pengaruh narkoba yang menyebabkan kematian. Pelanggaran berulang yang menyebabkan kematian dalam kurun 10 tahun dapat dikenai hukuman penjara seumur hidup atau setidaknya tujuh tahun.
• Usulan TPP akan menambahkan hukuman mati bagi pelaku berulang yang mengemudi di bawah pengaruh narkoba hingga menyebabkan kematian.
• Usulan kaukus KMT akan memungkinkan hukuman mati, penjara seumur hidup atau setidaknya 10 tahun penjara untuk tindak pidana yang menyebabkan kematian dan memenuhi ketentuan tes narkoba yang ditetapkan, dengan kemungkinan denda hingga NT$3 juta.

Batas minimum hukuman penjara 10 tahun yang diusulkan KMT dua kali lebih lama daripada batas lima tahun dalam usulan kabinet untuk tindak pidana yang menyebabkan kematian di luar ketentuan kabinet mengenai pelanggaran berulang. Perbandingan ini menyangkut batas minimum hukuman yang diusulkan: kabinet secara terpisah menetapkan hukuman penjara seumur hidup untuk kasus berulang yang memenuhi syarat.

Fokus TPP pada pelanggaran berulang menjadikan tindak pidana sebelumnya sebagai unsur utama dalam usulannya. Sementara itu, rumusan KMT mengaitkan rentang hukuman berat dengan kadar narkoba dalam tubuh pengemudi dan kematian yang diakibatkannya.

Ambang batas tes narkoba menjadi bagian dari usulan KMT

Revisi Pasal 185-3 yang diusulkan kaukus KMT mengatur seseorang yang mengemudikan kendaraan bermotor dan memiliki zat narkoba atau zat psikotropika tertentu dalam urine atau darah dengan kadar setidaknya sebesar ambang batas yang ditetapkan Yuan Eksekutif. Jika tindakan itu menyebabkan kematian, rentang hukuman yang diusulkan akan berlaku.

Ambang batas kadar adalah jumlah zat yang terukur dalam sampel. Dalam usulan ini, daftar zat dan batas kadar yang ditetapkan kabinet akan menjadi standar pengujian yang dicantumkan dalam tindak pidana tersebut. Dengan demikian, usulan itu menetapkan unsur laboratorium yang spesifik di samping akibat berupa kematian.

Rumusan KMT menggabungkan beberapa unsur: mengemudikan kendaraan bermotor, memenuhi ambang batas narkoba yang ditetapkan, dan menyebabkan kematian. Bagi mereka yang mengikuti perdebatan, persoalan praktisnya karena itu lebih luas daripada hukuman maksimum. Kondisi yang menentukan siapa saja yang dapat dikenai hukuman tersebut juga menjadi bagian dari pilihan legislatif.

Denda yang diusulkan hingga NT$3 juta dapat dijatuhkan bersama hukuman lainnya. Angka itu merupakan batas maksimum, sehingga denda yang lebih kecil masih dapat dijatuhkan apabila diizinkan oleh undang-undang dan keputusan pengadilan.

Mengapa DPP menekankan persoalan niat

Chuang Jui-hsiung, sekretaris jenderal kaukus DPP, mengatakan partainya mendukung penambahan hukuman penjara dan denda. Berbicara di Yuan Legislatif bersama pejabat kaukus DPP Fan Yun pada 30 Oktober, ia mendesak partai-partai membahas hukuman mati secara rasional dan mengatakan kaukusnya belum menentukan sikap.

Chuang berpendapat bahwa menyebabkan kematian dengan sengaja dan karena kelalaian harus diperlakukan secara berbeda. Niat berarti dengan sengaja mewujudkan suatu akibat. Kelalaian berarti tidak melakukan kehati-hatian yang diperlukan untuk menghindari bahaya. Ia berpendapat bahwa beratnya hukuman harus sebanding dengan tanggung jawab pelaku atas apa yang terjadi.

Perbedaan itu mengajukan pertanyaan hukum utama kepada anggota parlemen: bagaimana aturan pemidanaan seharusnya mempertimbangkan keputusan seseorang untuk mengonsumsi narkoba lalu mengemudi, catatan pelanggaran sebelumnya, dan kondisi batin yang berkaitan dengan kematian tersebut? Chuang mengatakan kebijakan tanpa toleransi terhadap perilaku mengemudi yang berbahaya tidak serta-merta menentukan apakah hukuman mati harus tersedia sebagai salah satu hukuman.

Chuang juga menyinggung usulan anggota parlemen DPP Lee Kun-cheng yang akan memungkinkan hukuman mati. Dengan demikian, dukungan terhadap opsi tersebut juga datang dari luar partai-partai oposisi, sementara kaukus DPP belum menentukan sikap.

Chuang mengatakan TPP sebelumnya tidak mengadvokasi hukuman mati dan mengaku terkejut dengan sikap barunya. Kini perdebatan mencakup perbedaan di dalam partai maupun perselisihan antarkaukus.

Perjalanan amendemen hingga tahap ini

Pengumuman pada Oktober itu menyusul beberapa bulan proses legislasi. Kabinet telah menyetujui usulan pemidanaan yang lebih berat, dan sebuah komite legislatif telah meninjaunya sebelum perundingan terhenti karena perbedaan pendapat mengenai hukuman yang tepat.

• 11 Juni: Yuan Eksekutif menyetujui amendemen untuk memperberat hukuman bagi pengemudi di bawah pengaruh narkoba, termasuk hukuman terpisah untuk tindak pidana yang menyebabkan kematian dan pelanggaran berulang yang memenuhi syarat.
• 22 Juli: Komite Kehakiman dan Undang-Undang Organik serta Peraturan Yuan Legislatif meninjau usulan tersebut. Anggota parlemen mendukung hukuman yang lebih berat, tetapi berbeda pendapat mengenai pemidanaan.
• 28 Oktober: Perundingan berakhir tanpa kesepakatan.
• 30 Oktober: TPP mengumumkan rencana untuk mengusulkan hukuman mati sebagai salah satu hukuman bagi pelaku berulang yang mengemudi di bawah pengaruh narkoba hingga menyebabkan kematian. Kaukus KMT juga mengajukan rumusan yang memungkinkan hukuman mati, sementara perwakilan DPP menyerukan pembahasan lebih lanjut.

Keputusan kabinet pada Juni merupakan persetujuan cabang eksekutif atas usulan amendemen. Peninjauan komite dan perundingan selanjutnya merupakan tahapan untuk menentukan apa yang akan disahkan oleh parlemen. Ketentuan pemidanaan yang saling bersaing itu masih berupa usulan.

Konsekuensi bagi pengemudi dan keluarga korban

Pengemudi yang dituduh menyebabkan kecelakaan fatal setelah mengonsumsi narkoba dapat menghadapi rentang hukuman yang sangat berbeda, bergantung pada rumusan yang disahkan anggota parlemen. Dalam pendekatan kabinet, penentuan apakah pelanggaran berulang yang memenuhi syarat terjadi dalam kurun 10 tahun akan menentukan apakah rentang hukuman yang lebih berat dapat diterapkan. TPP juga menjadikan pelanggaran berulang sebagai unsur utama, sedangkan usulan KMT menggunakan ketentuan pengujian yang tercantum dalam rumusannya.

Keluarga korban akan melihat akibat kematian yang sama ditangani melalui struktur hukuman yang berbeda. Usulan kabinet mencakup hukuman penjara yang lama dan kemungkinan penjara seumur hidup bagi pelanggaran berulang yang memenuhi syarat. Usulan partai-partai oposisi akan menambahkan kemungkinan eksekusi, dengan TPP membatasi tuntutan itu untuk pelaku berulang.

Tujuan yang disampaikan Hung adalah mencegah kematian di masa depan dengan memperberat konsekuensi. Chuang mempermasalahkan cara menetapkan konsekuensi yang sebanding dengan tindak pidana. Untuk menyelesaikan perbedaan prioritas itu, diperlukan kesepakatan mengenai rumusan yang konkret, termasuk siapa yang memenuhi syarat untuk setiap hukuman, bukan sekadar kesepakatan tentang keinginan menciptakan jalan yang lebih aman.

Poin Utama

• TPP mengumumkan pada 30 Oktober bahwa partainya akan mengusulkan hukuman mati bagi pelaku berulang yang mengemudi di bawah pengaruh narkoba hingga menyebabkan kematian.
• Partai itu menyatakan usulannya tidak akan mengubah ketentuan yang berlaku mengenai mengemudi dalam keadaan mabuk.
• Amendemen kabinet pada 11 Juni mengusulkan hukuman lima hingga 12 tahun untuk kasus mengemudi di bawah pengaruh narkoba yang menyebabkan kematian, dengan hukuman penjara seumur hidup atau setidaknya tujuh tahun bagi pelanggaran berulang yang memenuhi syarat dalam kurun 10 tahun.
• Usulan KMT memungkinkan hukuman mati, penjara seumur hidup atau setidaknya 10 tahun, ditambah kemungkinan denda hingga NT$3 juta.
• Kaukus DPP mendukung hukuman yang lebih berat, tetapi belum menentukan sikap mengenai hukuman mati. Chuang Jui-hsiung menyerukan agar hukuman mencerminkan niat dan tanggung jawab.
• Perundingan pada 28 Oktober berakhir tanpa kesepakatan. Hukuman yang diusulkan belum menjadi undang-undang.