Taiwan Mencairkan 278 dari 279 Pos Anggaran Pertahanan yang Dibekukan hingga Juni 2025

Hampir seluruh anggaran yang dibekukan dicairkan hingga 27 Juni

Legislatif Taiwan telah mencairkan 278 dari 279 pos anggaran pertahanan yang dibekukan hingga 27 Juni 2025, dengan pendanaan untuk program kapal selam buatan dalam negeri sebagai satu-satunya pos yang belum terselesaikan. Pencairan itu menyusul perselisihan yang sempat membatasi belanja militer sebesar NT$90 miliar dan menekan jadwal pengadaan peralatan, pelatihan, serta konstruksi.

Legislatif Yuan membekukan dana tersebut pada Februari dan secara terpisah memangkas NT$8,4 miliar dari usulan belanja pertahanan. Hingga akhir Juni, tiga rapat Komite Luar Negeri dan Pertahanan Nasional telah menyetujui hampir semua pos yang dibekukan, menurut legislator Kuomintang (KMT) Chen Yeong-kang, anggota komite tersebut. Kelompok terakhir terdiri dari 40 pos.

Rincian dampak praktisnya tercantum dalam laporan anggaran 26 Mei Kementerian Pertahanan Nasional. Kementerian menyatakan dana operasional yang dibekukan digunakan untuk pemeliharaan peralatan, amunisi latihan, bahan bakar pesawat dan kapal, pengadaan senjata, serta kebutuhan dasar operasional satuan militer.

Karena itu, perselisihan tersebut menyangkut jumlah yang direncanakan Taiwan untuk dibelanjakan sekaligus waktu angkatan bersenjatanya dapat menggunakan dana itu. Pembekuan anggaran mempertahankan alokasi dalam anggaran, tetapi mensyaratkan langkah tambahan sebelum pejabat dapat membelanjakannya. Pemangkasan mengurangi alokasi itu sendiri.

Bagi perencana militer, perbedaan tersebut berdampak langsung. Dana yang dicairkan setelah peninjauan komite dapat mendukung pembelian yang telah direncanakan untuk tahun tersebut. Dana yang dihapus dari anggaran memerlukan keputusan pendanaan baru jika pemerintah ingin memulihkan belanja itu.

Permintaan kementerian kepada anggota legislatif

Laporan kementerian tertanggal 26 Mei mencatat agenda yang mencakup 120 permohonan pencairan dana yang dibekukan. Dalam agenda itu, 49 kasus dijadwalkan untuk dibahas: dua memerlukan pemaparan khusus dan 47 memerlukan laporan tertulis. Nilai total 49 kasus tersebut mencapai NT$84,53 miliar.

Kementerian menyebut pembatasan yang sangat luas atas belanja operasional: 30% dibekukan sampai kementerian melapor kepada anggota legislatif dan memperoleh izin untuk membelanjakan dana tersebut. Ketentuan itu menempatkan peninjauan komite di antara rencana yang telah disetujui militer dan kemampuannya untuk membiayai rencana tersebut.

Kementerian menyatakan tingkat realisasi belanja operasionalnya melampaui 95% dalam setiap tiga tahun sebelumnya, yakni dari 2022 hingga 2024. Tingkat realisasi berarti proporsi anggaran yang benar-benar dibelanjakan. Kementerian menggunakan angka-angka tersebut untuk mendukung permintaannya agar dapat mengakses dana yang dibekukan.

Hingga 23 Mei, tingkat realisasi pada 2025 tercatat sebesar 22%. Kementerian memperkirakan angka itu mencapai 30% pada pertengahan Juni, dengan memperhitungkan pembayaran dalam mata uang asing untuk pembelian senjata dan jadwal pengiriman. Alokasi belanja untuk paruh pertama tahun itu setara dengan 36% dari anggaran operasional tahunan.

Angka-angka tersebut menggambarkan jadwal pembayaran sekaligus perselisihan politik. Pembelian peralatan mungkin memerlukan dana saat pembayaran kontrak jatuh tempo atau barang dikirim, bukan dalam jumlah yang sama setiap bulan.

Proses peninjauan menuju penyelesaian

Urutan kejadian pada 2025 yang telah dikonfirmasi menunjukkan pembekuan berangsur menyempit dari pembatasan luas menjadi satu program yang masih tertunda:

• Februari: Anggota legislatif membekukan NT$90 miliar dari usulan belanja pertahanan dan secara terpisah memangkas NT$8,4 miliar.
• 23 Mei: Kementerian mencatat tingkat realisasi belanja operasional sebesar 22%.
• 26 Mei: Kementerian menyampaikan laporan untuk agenda yang mencakup 120 permohonan pencairan dana yang dibekukan.
• Hingga 27 Juni: Komite telah mencairkan 278 dari 279 pos yang dibekukan dalam tiga rapat.
• September: Chen Yeong-kang mengatakan sisa pendanaan kapal selam akan dicairkan setelah kapal selam pertama menyelesaikan uji laut.

Chen Yeong-kang menggambarkan proses peninjauan yang mengharuskan kementerian menyampaikan penjelasan tertulis atau lisan mengenai alasan setiap alokasi diperlukan. Permintaan pemangkasan belanja aktual dan negosiasi terkait hanya terjadi sesekali, termasuk dalam kasus pembelian pesawat nirawak oleh Angkatan Darat.

Legislator Partai Progresif Demokratik (DPP) Chen Kuan-Ting menjelaskan jalur lain dalam penyelesaian perselisihan tersebut. Ia mengatakan usulan pemangkasan yang berdampak pada Taman Dirgantara Minxiong, bagian dari rencana industri nirawak dalam negeri Taiwan, akhirnya diubah menjadi pembekuan. Menurutnya, pencairan alokasi itu memerlukan laporan.

Bagi lembaga pemerintah dan kontraktor, langkah pentingnya adalah persetujuan komite. Penyusunan laporan memenuhi sebagian persyaratan, sementara keputusan pencairan memungkinkan belanja dilanjutkan.

Ketentuan kapal selam masih berlaku

Pos terakhir yang dibekukan berkaitan dengan program pembangunan kapal selam dalam negeri Taiwan. Kantor Chen Yeong-kang mengatakan pencairannya dikaitkan dengan penyelesaian uji laut kapal selam pertama pada September. Uji laut menguji kinerja kapal dan peralatannya di laut sebelum kapal mulai bertugas.

Sebagian pendanaan kapal selam masih tersedia sebelum September agar CSBC Corporation, perusahaan pembuat kapal tersebut, dapat menandatangani kontrak yang diperlukan untuk kapal-kapal berikutnya. Legislator dari KMT dan DPP mengatakan penundaan alokasi yang tersisa telah dinegosiasikan dengan Kementerian Pertahanan.

Pengaturan tersebut mengaitkan akses ke dana itu dengan tahap tertentu dalam program kapal selam. Dengan demikian, pada 27 Juni pekerjaan komite terkait anggaran hampir tuntas, sementara pencairan terakhir dikaitkan dengan pencapaian tahap pengujian.

Mengapa persetujuan yang tertunda juga penting

Perselisihan terpisah mengenai anggaran pemerintah pusat melibatkan jadwal persetujuan yang jauh lebih panjang. Yuan Eksekutif mengajukan anggaran pada akhir Agustus tahun sebelumnya, tetapi Legislatif Yuan baru meloloskannya pada 14 Agustus, setelah penundaan yang disebut mencapai 351 hari. Tahun kalender untuk urutan kejadian tersebut tidak disebutkan.

Legislatif kemudian menunggu hingga 17 September untuk mengirim anggaran yang telah disetujui kepada Yuan Eksekutif, dan presiden menerbitkan perintah pengesahannya pada 18 September. Penundaan itu disebut sebagai persetujuan anggaran paling lambat yang pernah tercatat.

Belanja modal baru dan proyek-proyek yang baru ditambahkan tidak dapat dilaksanakan selama lebih dari delapan bulan. Setelah disetujui, banyak alokasi tetap disertai persyaratan laporan khusus atau tertulis serta persetujuan komite sebelum dana dapat dicairkan.

Lebih dari 150 usulan pembekuan anggaran pertahanan masih menunggu peninjauan pada pekan-pekan awal masa sidang legislatif yang diceritakan dalam perselisihan tersebut. Tak satu pun telah lolos peninjauan, dan ketua komite belum menjadwalkan sidang untuk membahasnya. Dengan sisa waktu sedikit lebih dari dua bulan dalam tahun itu, lembaga-lembaga pemerintah menghadapi periode yang singkat untuk memperoleh izin dan melaksanakan rencana mereka.

Ketua komite dari KMT, Hsu Chiao-hsin, telah mengatur sidang mengenai rencana pemindahan Bandara Songshan dan penggunaan sumber daya Dewan Urusan Komunitas Perantauan. Ketua komite dari DPP, Wang Yi-chuan, menjadwalkan inspeksi selama dua hari dan laporan kerja Biro Keamanan Nasional. Hsu mengatakan ia menangani urusan luar negeri dan komunitas perantauan, sedangkan penjadwalan Kementerian Pertahanan menjadi tanggung jawab Wang.

Pelindung tubuh menunjukkan cakupan pengawasan

Pengajuan kementerian tertanggal 26 Mei tidak hanya berisi permintaan pencairan dana. Salah satu dari dua pemaparan khusus menjelaskan pengembangan, pengadaan, dan pengujian pelat pelindung tubuh baru bagi prajurit.

Biro Persenjataan mengatakan pengembangan dimulai pada September 2023 sebagai tanggapan terhadap ancaman peluru berinti baja kaliber 5,8 milimeter dari China. Pengembangan tersebut memadukan serat balistik dengan bahan keramik dan lapisan kedap air pelindung, berdasarkan penelitian bersama Universitas I-Shou dan Universitas Sains dan Teknologi Lunghwa.

Kontrak yang ditandatangani pada 15 Januari 2025 mencakup 160.000 set komponen keramik. Pemasok dalam negeri bertanggung jawab atas 60%, sedangkan pemasok asing memasok 40%. Kementerian melarang penggunaan bahan dari China daratan selama proses pengadaan.

Gudang Senjata ke-205 milik biro itu merencanakan kapasitas produksi tahunan sebesar 60.000 set. Dengan kapasitas tersebut, produksi 160.000 set akan memakan waktu sekitar dua tahun delapan bulan, dengan asumsi produksi berjalan terus-menerus pada kapasitas penuh dan komponen dikirim tepat waktu.

Kementerian juga menyatakan fasilitas pengujian di Dafu memperoleh akreditasi pada 8 Februari 2025 untuk melakukan pengujian berdasarkan spesifikasi ESAPI militer Amerika Serikat. Pelat yang telah selesai dibuat akan diuji sebelum dikirim kepada prajurit. Rincian tersebut memberi anggota legislatif aspek produksi dan kendali mutu yang konkret untuk ditinjau saat mempertimbangkan permohonan pencairan dana.

Masalah konstruksi memicu tuntutan perubahan

Pemaparan khusus kedua membahas konstruksi militer, termasuk barak, perumahan, gudang amunisi, hanggar pesawat, serta fasilitas yang diperlukan untuk senjata baru.

Dalam program peningkatan barak Hsing An, kementerian mencatat 103 proyek dengan biaya lebih dari NT$114,5 miliar. Hingga akhir 2024, sebanyak 83 proyek telah selesai, sementara 20 sisanya dijadwalkan rampung pada 2025 hingga 2029. Sebanyak 13 proyek tambahan dengan alokasi lebih dari NT$10,2 miliar direncanakan untuk periode 2026 hingga 2031.

Kementerian mengakui adanya masalah yang menyebabkan sejumlah proyek konstruksi tertunda. Anggaran proyek terkadang tidak mencerminkan biaya pembangunan terkini sehingga tender gagal atau lingkup proyek dikurangi. Perselisihan kontrak, kesulitan keuangan kontraktor, dan perekrutan pekerja asing secara ilegal juga menimbulkan masalah.

Usulan perubahan kementerian mencakup penugasan proyek konstruksi militer biasa senilai lebih dari NT$200 juta kepada unit teknik khusus Biro Persenjataan mulai 2026, dengan tetap memberikan pengecualian untuk pekerjaan militer yang mendesak atau khusus.

Kontrak yang direvisi juga menetapkan denda NT$100.000 hingga NT$300.000 untuk perekrutan pekerja asing secara ilegal, dengan sanksi yang meningkat bagi pelanggaran berulang. Catatan kinerja kontraktor dan keselamatan kerja akan menjadi bagian dari penilaian pengadaan.

Pemaparan tentang konstruksi menunjukkan alasan anggota legislatif meminta penjelasan bersamaan dengan permohonan kementerian agar akses ke dana dipercepat. Izin belanja, perkiraan biaya yang realistis, dan pengelolaan kontraktor yang efektif sama-sama memengaruhi apakah fasilitas dapat diselesaikan sesuai jadwal.

Kesepakatan politik dan kesenjangan belanja yang lebih besar

Anggota legislatif tetap berbeda pendapat mengenai alasan pembekuan, meskipun sepakat mencairkan hampir seluruh dana. Anggota komite dari DPP, Chen Kuan-Ting, mengatakan penanganan pencairan oleh komite berubah drastis dalam dua hingga tiga bulan sebelumnya, yang menurutnya disebabkan tekanan politik dari kampanye pemakzulan.

Legislator Partai Rakyat Taiwan (TPP) sekaligus anggota komite, Lin Yi-chun, menolak klaim bahwa partai-partai oposisi berusaha menghambat belanja militer. Ia mengatakan:

Situasinya tidak seperti yang digambarkan Partai Progresif Demokratik (DPP). Faktanya, legislator Kuomintang (KMT) dan Partai Rakyat Taiwan (TPP) sama-sama sepakat mencairkan anggaran tersebut. Tidak ada upaya untuk menghalangi anggaran pertahanan.

Keputusan pencairan menyelesaikan sebagian besar pembatasan langsung, sementara perdebatan pendanaan yang lebih luas berlanjut. Angka yang disampaikan Chen Yeong-kang menunjukkan belanja pertahanan pada 2025 mencapai 2,38% dari produk domestik bruto (PDB), yakni nilai barang dan jasa yang dihasilkan perekonomian. Presiden Lai Ching-te telah menjanjikan target sebesar 3%.

Kesenjangannya mencapai 0,62 poin persentase dari PDB. Dengan perkiraan PDB yang sama, mencapai 3% akan membutuhkan belanja sekitar 26% lebih tinggi daripada jumlah yang setara dengan 2,38%. Mencairkan dana yang sudah tercantum dalam anggaran dan menambahkan pendanaan yang cukup untuk memenuhi target lebih tinggi merupakan dua keputusan terpisah.

Usulan anggaran khusus akan melibatkan kembali anggota legislatif dalam proses tersebut karena juga memerlukan persetujuan legislatif. Bagi satuan militer, manfaat langsung hingga akhir Juni adalah akses ke hampir semua alokasi yang sebelumnya dibekukan. Bagi pemerintah, tugas yang tersisa adalah memperoleh kesepakatan mengenai seberapa besar tambahan belanja Taiwan.

Poin Utama

• Hingga 27 Juni 2025, anggota legislatif telah mencairkan 278 dari 279 pos anggaran pertahanan yang dibekukan.
• Keputusan pada Februari membekukan NT$90 miliar dan secara terpisah memangkas NT$8,4 miliar.
• Kementerian mengatakan dana operasional yang dibatasi digunakan untuk pemeliharaan, amunisi, bahan bakar, pengadaan, dan operasi dasar militer.
• Pos terakhir yang dibekukan berkaitan dengan program kapal selam dalam negeri, dengan pencairan dikaitkan dengan uji laut yang diperkirakan berlangsung pada September.
• Peninjauan anggaran mencakup pemeriksaan terperinci atas produksi pelindung tubuh dan masalah konstruksi militer.
• Belanja pertahanan dilaporkan mencapai 2,38% dari PDB, di bawah target 3% yang dijanjikan Presiden Lai Ching-te.