Kantor Orang Hilang Sri Lanka Mencatat Ribuan Penyelidikan, tetapi Keluarga Masih Mencari Jawaban

Ribuan penyelidikan, hanya 12 hasil penelusuran yang dilaporkan

Kantor Orang Hilang Sri Lanka melaporkan telah menyelesaikan 5.791 penyelidikan hingga 31 Desember 2023. Dalam laporan tahunan yang sama, unit penelusurannya menyatakan bahwa penyelidikan dengan bantuan polisi telah mengungkap informasi mengenai nasib 12 orang: enam berada di Sri Lanka, empat berada di luar negeri secara legal, satu berada di luar negeri tanpa status legal, dan satu diklasifikasikan tidak lagi hilang.

Angka-angka tersebut menggambarkan bagian-bagian berbeda dari sebuah lembaga yang memikul tanggung jawab jauh lebih besar. Basis datanya memuat 21.374 pengaduan fisik, dengan 14.988 catatan diklasifikasikan aktif setelah entri lainnya dikelompokkan sebagai personel militer yang hilang dalam tugas, duplikat, atau kasus di luar mandatnya. Keluarga di seluruh negeri masih mencari jawaban utama: apa yang terjadi pada orang yang menghilang?

Laporan tahunan 2023 kantor tersebut mendokumentasikan ribuan wawancara, rekomendasi bantuan keuangan, serta bantuan untuk memperoleh dokumen hukum. Laporan itu juga mencatat keterbatasan staf, kesulitan menghimpun kesaksian dari komisi-komisi terdahulu, dan kendala dalam membangun kepercayaan publik.

Bagi kerabat yang telah memberikan kesaksian kepada pejabat negara, tantangannya sangat nyata dan menyakitkan. Bukti yang disampaikan bertahun-tahun lalu harus ditemukan, dipertahankan, dan dihubungkan dengan penyelidikan, alih-alih membuat keluarga harus berulang kali menceritakan kehilangan mereka. Catatan kantor itu sendiri menunjukkan mengapa jumlah penyelidikan, pemberian bantuan, dan penelusuran orang hilang harus dipahami secara terpisah.

Pencarian yang melibatkan berbagai komunitas

Puluhan ribu orang menghilang selama pemberontakan Janatha Vimukthi Peramuna pada 1971 dan 1987 hingga 1989, serta selama perang saudara antara negara Sri Lanka dan Macan Pembebasan Tamil Eelam, yang berakhir pada 2009. Keluarga Sinhala di wilayah Selatan, keluarga Tamil yang terkonsentrasi di wilayah Utara dan Timur, serta keluarga Muslim semuanya mengalami penderitaan.

Seorang pensiunan pegawai negeri Muslim yang menyelidiki penghilangan orang, terutama warga Sinhala, pada 1980-an pernah mengenang kesaksian tentang jasad yang dipajang di atas tiang, para penyintas yang bersembunyi di bawah mayat, serta orang-orang yang luput ketika amunisi habis. Kini ia tinggal di luar negeri dalam kondisi fisik yang lemah, tetapi masih dihantui duka dan ketakutan para perempuan yang bersaksi.

International Truth and Justice Project, sebuah organisasi yang berbasis di luar Sri Lanka, telah berupaya melestarikan kenangannya dan mengumpulkan kembali catatan dari komisi-komisi presiden terdahulu. Pekerjaan itu mencakup pencarian laporan yang belum pernah didigitalisasi, pemindaian, dan pencocokan ribuan nama. Seorang peneliti Tamil mengerjakan sebagian besar tugas yang melelahkan ini terkait penghilangan warga Sinhala.

Sri Lanka memperingati Hari Peringatan Orang Hilang pada 27 Oktober, yang berakar pada kekerasan seputar pemberontakan JVP dan operasi penumpasan pemberontakan oleh negara. Pencarian jawaban menjangkau berbagai periode dan komunitas tersebut. Pada 2015, Kelompok Kerja PBB untuk Penghilangan Paksa atau Penghilangan Tidak Sukarela mencatat jumlah kasus tertunda terbesar kedua di Sri Lanka, setelah Irak.

Mandat pembentukan kantor

Penghilangan paksa terjadi ketika pejabat negara, atau orang yang bertindak dengan wewenang, dukungan, atau persetujuan negara, membawa seseorang pergi lalu menyembunyikan nasib atau keberadaannya, atau menolak mengakui bahwa mereka menahan orang tersebut. Orang itu ditempatkan di luar perlindungan hukum. Kewajiban negara mencakup penyelidikan, penetapan apa yang terjadi, membawa pihak yang bertanggung jawab ke pengadilan, dan memberikan pemulihan.

Mandat OMP lebih luas, mencakup penghilangan yang terkait dengan konflik, kerusuhan politik, dan gangguan sipil, serta anggota angkatan bersenjata atau kepolisian yang dinyatakan hilang dalam tugas. Tanggung jawabnya meliputi menelusuri orang, melindungi kerabat dan saksi, menghimpun catatan, serta merekomendasikan bantuan.

Kampanye untuk membentuk lembaga ini berlangsung selama puluhan tahun. Berbagai catatan tentang kampanye tersebut menyebut pembentukannya pada 2017; laporan tahunan kantor itu menyebut lembaga tersebut resmi dibentuk dan mulai beroperasi pada 2018, berdasarkan undang-undang yang disahkan pada 2016. Tahapan utamanya adalah:

• 2016: Parlemen mengesahkan Undang-Undang Kantor Orang Hilang, No. 14 Tahun 2016.
• 2018: OMP mulai beroperasi sebagai lembaga permanen.
• Februari 2020: Kantor mulai meminta keluarga memverifikasi catatan sembari memeriksa duplikat secara internal.
• 26 November 2020: Kantor merilis daftar orang hilang ke kantor-kantornya.
• Februari 2022: Kantor menghentikan sementara penerimaan pengaduan agar dapat berfokus pada kasus yang sudah ada.
• 31 Desember 2023: Kantor melaporkan 5.791 penyelidikan yang telah diselesaikan pada tahap pertamanya.

Daftar publik dengan kesenjangan geografis yang besar

Daftar pengaduan yang dipublikasikan OMP menjelaskan bagaimana catatannya dihimpun. Catatan tersebut berasal dari pengaduan langsung, catatan yang dikumpulkan melalui Sekretariat Distrik dan diteruskan oleh Kementerian Integrasi dan Rekonsiliasi Nasional terdahulu, serta daftar angkatan bersenjata tentang personel yang hilang dalam tugas.

Pemberitahuan publikasi itu menyebutkan satu kekurangan penting: Batticaloa, distrik dengan jumlah pengaduan terbanyak, tidak disertakan dan akan dirilis kemudian. Pemberitahuan tersebut tidak mencantumkan tanggal rilis catatan itu. Karena itu, pembaca perlu mempertimbangkan batasan geografis ini saat menilai cakupan daftar tersebut.

Untuk entri warga sipil, daftar itu mencatat nomor referensi OMP, nama orang tersebut dalam bahasa Inggris dan Sinhala atau Tamil, tanggal penghilangan, serta distrik tempat orang itu terakhir tinggal. Entri militer memuat rincian tambahan seperti nomor dinas, pangkat, dan lokasi orang tersebut menghilang.

Kantor itu menyatakan bahwa daftar tersebut memuat sejumlah kasus yang perlu diklarifikasi untuk memastikan apakah kasus-kasus itu termasuk dalam mandatnya. Kantor itu juga menyebut informasi dari lembaga negara, komisi, dan organisasi lain terdahulu perlu disatukan ke dalam basis data. Tugas ini menghubungkan daftar publik secara langsung dengan kesaksian lama yang diharapkan keluarga akan disimpan oleh negara.

Makna angka-angka dalam basis data

OMP mencatat 21.374 pengaduan langsung pada Maret 2022 dan kembali melaporkan 21.374 pengaduan fisik pada akhir 2023. Dari jumlah itu, 6.386 entri dikelompokkan sebagai personel militer yang hilang dalam tugas, duplikat, atau kasus di luar mandatnya, sehingga tersisa 14.988 catatan aktif.

Entri sebanyak 6.386 itu mencakup tiga kategori berbeda. Personel militer yang hilang dalam tugas secara tegas termasuk dalam cakupan Undang-Undang OMP, sementara catatan duplikat dan pengaduan di luar mandat membutuhkan penanganan berbeda. Laporan tersebut tidak merinci jumlah entri dalam tiap kelompok.

Kantor itu membagi pekerjaan penyelidikannya berdasarkan periode, dengan mendahulukan kasus setelah 2000, disusul kasus dari 1980 hingga 2000, lalu kasus sebelum 1980. Mandat hukumnya mencakup orang hilang tanpa memandang kapan mereka menghilang, tetapi urutan ini menempatkan tahap penyelidikan pertama pada periode konflik yang lebih belakangan.

Laporan 2023 menyebut pencocokan laporan komisi terdahulu dengan catatan kesaksian menyita banyak waktu kerja. Laporan itu memperkirakan seorang pekerja sosial terlatih dapat memproses paling banyak 15 berkas per hari. Bagi keluarga yang terdampak pemberontakan terdahulu, tugas yang belum tuntas ini menyangkut bukti yang mungkin sudah berusia beberapa dekade.

Jumlah penyelidikan meningkat, sementara pencatatan perlu diperjelas

Laporan tahunan 2022 OMP mencatat total kumulatif 2.647 penyelidikan hingga akhir tahun itu, termasuk 2.110 yang diselesaikan selama 2022. Laporan 2023 mencatat total kumulatif 5.791 dan menyebut 2.832 penyelidikan dilakukan selama 2023.

Angka-angka yang dipublikasikan menyisakan ketidaksesuaian dalam pencatatan: penambahan 2.832 pada total kumulatif sebelumnya, yaitu 2.647, menghasilkan 5.479, bukan 5.791. Laporan 2023 juga mencantumkan dua angka berbeda untuk penyelidikan Tahap 1 yang tersisa: 1.221 pada satu bagian dan 1.150 pada bagian lainnya. Laporan tersebut tidak menjelaskan perbedaan ini.

Panel penyelidikan biasanya terdiri atas tiga tenaga profesional. Mereka mengumpulkan informasi dari kerabat tentang orang yang hilang dan keadaan penghilangannya, serta meminta seorang saksi tambahan yang diwawancarai secara terpisah. Panel kemudian merekomendasikan langkah-langkah yang dapat mencakup dokumen hukum, dukungan keuangan, perumahan, atau penyelidikan lanjutan.

Unit penelusuran melaporkan bahwa hingga akhir 2023, sebanyak 931 pengaduan telah direkomendasikan untuk penyelidikan lanjutan, dan tindakan telah diambil atas 338 di antaranya. Laporan mengenai 50 orang hilang telah diteruskan ke Departemen Investigasi Kriminal. Selain 12 orang yang nasibnya dikatakan telah mereka klarifikasi, unit itu mencatat empat berkas yang ditahan karena proses pengadilan masih berlangsung.

Bantuan keuangan dan pencarian kebenaran

Laporan 2023 mencantumkan rekomendasi pembayaran bantuan pemulihan keluarga bagi 2.252 keluarga, dukungan untuk memperoleh dokumen hukum bagi 1.565 keluarga, penelusuran atau penyelidikan lanjutan bagi 587 keluarga, dan dukungan keluarga bagi 257 keluarga. Ini adalah rekomendasi yang dicatat oleh panel penyelidikan; pembayaran dan dokumen diberikan kepada keluarga melalui pihak berwenang terkait.

Surat Keterangan Tidak Hadir memberikan pengakuan resmi bahwa seseorang hilang dan dapat membantu kerabat mengurus urusan administratif selagi nasib orang tersebut belum diketahui. Laporan itu juga mencatat rujukan untuk memperoleh Surat Keterangan Kematian. Bantuan keuangan menangani dampak langsung lainnya: hilangnya seseorang dapat membuat keluarga kehilangan pencari nafkah utama, sementara kerabat mengeluarkan biaya untuk melakukan pencarian.

Pernyataan Amnesty International pada November 2020 menyebut tunjangan hidup bulanan sebesar LKR 6.000 hanya diberikan kepada sejumlah kecil keluarga sebelum pemerintah yang berkuasa saat itu menghentikan pembayaran. Amnesty menyerukan agar pendanaan dilanjutkan dan bantuan tersebut diperluas.

David Griffiths, yang saat itu menjabat direktur Kantor Sekretaris Jenderal Amnesty International, menggambarkan kerugian finansial yang dihadapi para kerabat:

Hilangnya pencari nafkah utama sering kali dapat membuat sebuah keluarga mengalami kehancuran finansial.

Tunjangan bulanan terdahulu dan rekomendasi pembayaran pemulihan yang lebih baru berasal dari periode pelaporan yang berbeda. Angka 2023 berkaitan dengan bantuan yang diusulkan, sedangkan pernyataan 2020 menggambarkan tunjangan yang telah mulai diberikan lalu dihentikan.

Perlindungan dan partisipasi tetap menjadi hal utama

Keluarga dan pengacara yang menangani kasus penghilangan menghadapi ancaman. Amnesty International menyebut pada 2020 bahwa pengacara hak asasi manusia Kumaravadivel Guruparan terpaksa meninggalkan jabatannya di Universitas Jaffna setelah militer menekan pihak universitas. Ia mewakili keluarga 24 pemuda Tamil yang dibawa ke tahanan militer pada 1996.

Pengacara Achala Senevirathna, yang mewakili kerabat 11 pemuda yang diduga dihilangkan oleh perwira Angkatan Laut Sri Lanka pada 2008 dan 2009, menerima ancaman, termasuk ancaman pemerkosaan dan pembunuhan. Amnesty menyatakan saat itu bahwa pihak berwenang tidak mengambil tindakan meski ia telah mengajukan pengaduan.

Laporan tahunan OMP menggambarkan adanya protes di sejumlah lokasi penyelidikan yang menurut kantor itu bertujuan menghalangi pengadu berpartisipasi. Kantor itu mengaitkan protes tersebut dengan kesalahpahaman mengenai kompensasi serta tuntutan akan keadilan atau keterlibatan internasional. Kantor itu juga menyebut pembangunan kepercayaan publik sebagai tantangan besar.

Partisipasi penting dalam penyelidikan yang melibatkan jasad manusia, juga dalam wawancara. Dalam perkara di Pengadilan Tinggi Vavuniya, OMP mendukung hak keluarga untuk berpartisipasi dan didampingi pengacara dalam pemeriksaan oleh hakim magistrat terhadap jasad. Kantor itu menyatakan bahwa kerabat dapat memberikan informasi penting bagi penyidik.

Keterbatasan praktis dalam pencarian

OMP melaporkan memiliki lima kantor regional dari rencana jaringan yang mencakup 12 kantor, termasuk kantor di Kilinochchi. Catatan kepegawaian tahun 2022 menyebut jumlah posisi yang disetujui sebanyak 255, tetapi hanya ada 24 staf tetap dan empat staf kontrak. Laporan tahun berikutnya masih menyebut kekurangan yang berdampak pada penyelidikan dan dukungan bagi keluarga.

Kantor itu juga menyatakan bahwa amendemen pada 2017 yang menghapus pasal 11(a) dari undang-undang pembentukannya menimbulkan kendala bagi independensinya, khususnya kemampuannya untuk membuat perjanjian dengan orang atau organisasi yang dibutuhkan demi menjalankan mandatnya. Pergantian pimpinan dan masalah perekrutan menambah kendala tersebut.

Penerimaan pengaduan dihentikan pada Februari 2022 agar staf dapat berfokus pada kasus yang sudah ada. Laporan 2023 mengulangi riwayat tersebut tanpa menyebut tanggal umum pembukaan kembali. Rencana untuk menuntaskan penyelidikan Tahap 1 yang tersisa pada tahun berikutnya merupakan target yang dinyatakan saat itu.

Bagi keluarga, kemajuan mencakup beberapa kebutuhan nyata sekaligus: akses ke kantor, perlindungan saat memberikan bukti, bantuan untuk bertahan hidup tanpa penghasilan kerabat, dan penyelidikan yang menggunakan informasi baru serta kesaksian yang sudah dicatat. Laporan OMP mendokumentasikan pekerjaan administratif di setiap bidang tersebut, di samping jumlah hasil penelusuran yang dilaporkan jauh lebih kecil.

Poin-Poin Utama

• OMP melaporkan 5.791 penyelidikan yang telah diselesaikan hingga akhir 2023 dan 14.988 catatan aktif dalam basis datanya.
• Unit penelusurannya melaporkan informasi mengenai nasib 12 orang dan tindakan atas 338 pengaduan yang direkomendasikan untuk penyelidikan lanjutan.
• Daftar pengaduan yang dipublikasikan pada awalnya tidak mencakup Batticaloa, yang disebut sebagai distrik dengan jumlah pengaduan terbanyak.
• Kantor itu memprioritaskan kasus setelah 2000, sementara catatan komisi-komisi terdahulu masih perlu dihimpun.
• Rekomendasi mencakup bantuan keuangan dan dokumen hukum, dengan rujukan kepada pihak berwenang lain untuk penyalurannya.
• Kekurangan staf, ancaman terhadap orang-orang yang menangani kasus, masalah kepercayaan publik, dan ketidakkonsistenan dalam angka yang dipublikasikan mempersulit pencarian jawaban.