Taliban Pecat Sedikitnya 200 Mantan Jaksa Afghanistan, Perombakan Sistem Peradilan Makin Mendalam

Jaksa berpengalaman kehilangan jabatan saat orang-orang yang ditunjuk Taliban mengambil alih

Sedikitnya 200 jaksa yang bertugas di bawah pemerintahan Afghanistan sebelumnya telah diberhentikan dalam kurun sebulan, menurut sedikitnya enam jaksa aktif dan mantan jaksa, ketika otoritas Taliban mengganti staf yang tersisa dengan orang-orang yang berafiliasi dengan gerakan tersebut. Pemberhentian ini berdampak pada sebuah lembaga yang bertanggung jawab memantau fasilitas penahanan dan menegakkan perintah pemimpin Taliban Hibatullah Akhundzada.

Para jaksa mengatakan pemberhentian meningkat di Kabul dan provinsi-provinsi setelah Akhundzada mengeluarkan perintah lisan. Sebagian dari mereka yang diberhentikan tetap bekerja setelah Taliban kembali berkuasa pada Agustus 2021, di lembaga yang menggantikan Kantor Kejaksaan Agung.

Seorang jaksa menyebut laju pemberhentian mencapai 50 hingga 60 orang per pekan dan mengatakan sekitar 700 jaksa dari republik sebelumnya masih bertugas. Farooq Aleem, seorang mantan jaksa, menyebut angka yang lebih besar, yakni lebih dari 700 jaksa berpengalaman diberhentikan, tanpa merinci periode yang dihitungnya.

Otoritas Taliban tidak menanggapi permintaan komentar mengenai pemberhentian terbaru, dugaan perintah Akhundzada, ataupun kualifikasi dan proses pemilihan pengganti. Laporan terbaru itu tidak menyebutkan tanggal kalender untuk periode sebulan yang dimaksud.

Perubahan kepegawaian ini memperluas transformasi yang lebih mendasar: lembaga yang dahulu bertugas menyelidiki kejahatan dan mengajukan perkara kini menjadi direktorat yang berfokus menegakkan instruksi pemimpin Taliban. Bagi orang-orang yang mencari keadilan, perubahan ini berdampak pada siapa yang memeriksa bukti, siapa yang mengawasi kondisi penahanan, dan siapa yang dapat mempertanyakan tindakan pejabat.

Pemberitahuan pemberhentian disampaikan tanpa penjelasan tertulis

Seorang jaksa yang bekerja di lembaga pengganti itu mengatakan staf mengetahui bahwa mereka kehilangan pekerjaan ketika nama-nama mereka diumumkan di kantor. Ia mengatakan tidak menerima surat pemberitahuan ataupun gaji satu bulan.

Jaksa tersebut mengingat bagaimana ia dan beberapa rekannya diberi tahu bahwa masa kerja mereka akan berakhir:

Suatu hari, saya berada di kantor ketika, tanpa pemberitahuan tertulis resmi, nama saya dan nama beberapa jaksa lain diumumkan, lalu kami diberi tahu bahwa kami tidak boleh kembali bekerja mulai bulan berikutnya. Selain itu, gaji satu bulan kami tidak dibayarkan.

Jaksa lain menguraikan tahapan pemberhentian yang direncanakan, dimulai dari staf yang berasal dari republik sebelumnya dan berlanjut ke kategori pegawai lainnya. Kesaksiannya menunjukkan bahwa pemberhentian saat ini merupakan bagian dari peninjauan kepegawaian yang terus berlangsung.

Laporan terkait bertanggal 24 Oktober 2026 menggambarkan sebuah surat yang mencatat pemberhentian 11 jaksa di enam provinsi: Daikundi, Bamyan, Nangarhar, Kapisa, Nuristan, dan Maidan Wardak. Seorang mantan jaksa dalam laporan itu memperkirakan sebuah komite memberhentikan 40 hingga 50 mantan pegawai setiap pekan, dibandingkan dengan angka 50 hingga 60 jaksa yang disebutkan dalam laporan terbaru.

Perubahan Kantor Kejaksaan Agung

Rawadari, sebuah organisasi hak asasi manusia, mendokumentasikan perubahan kelembagaan ini dalam pernyataannya pada 24 Maret 2023. Organisasi itu mengatakan Akhundzada mengeluarkan dekret lisan untuk mengubah Kantor Kejaksaan Agung menjadi Direktorat Jenderal Pemantauan dan Tindak Lanjut Dekret dan Arahan.

Lembaga pengganti itu juga disebut Direktorat Jenderal Pengawasan dan Penuntutan Dekret dan Perintah. Rawadari mengatakan perubahan tersebut mereduksi tugas kantor itu menjadi mengikuti instruksi pimpinan Taliban dan membatasi kewenangannya untuk memberantas kejahatan, menegakkan keadilan, serta mendukung hak-hak dasar.

Sejumlah kewenangan yang sebelumnya dijalankan Kantor Kejaksaan Agung dialihkan kepada pengadilan Taliban dan otoritas intelijen. Mantan pegawai mengatakan sedikitnya 4.000 orang kehilangan pekerjaan setelah dekret restrukturisasi. Angka itu merujuk pada perombakan kelembagaan sebelumnya, sedangkan angka terbaru, sedikitnya 200 orang, merujuk pada pemberhentian para jaksa yang tersisa selama sebulan.

Juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid mengatakan saat restrukturisasi berlangsung bahwa lembaga baru itu akan mempekerjakan mantan pegawai. Para jaksa saat itu mengatakan mereka tidak mendapat informasi mengenai pengaturan tersebut. Sebagian mantan jaksa yang tetap bekerja, disusul pemberhentian terbaru, menunjukkan bahwa perubahan kepegawaian berlangsung secara bertahap.

Seabad sejarah kelembagaan, lalu perubahan cepat

Asosiasi Jaksa Afghanistan menentang pembubaran tersebut dan menyebut Kantor Kejaksaan Agung sebagai lembaga netral yang didirikan pada 1921, pada masa pemerintahan Raja Amanullah Khan. Asosiasi itu memperingatkan bahwa penghapusan kantor tersebut akan menghapus nilai-nilai peradilan.

Tanggal-tanggal utama menggambarkan peralihan dari layanan penuntutan ke lembaga yang berpusat pada dekret pemimpin Taliban:

• 1921: Kantor Kejaksaan Agung didirikan pada masa Raja Amanullah Khan, menurut Asosiasi Jaksa Afghanistan.
• 15 Agustus 2021: Taliban kembali berkuasa dan mulai membongkar atau mengganti lembaga-lembaga republik sebelumnya.
• 24 Maret 2023: Rawadari menerbitkan pernyataan yang menguraikan dekret lisan untuk mengubah Kantor Kejaksaan Agung dan mengurangi tanggung jawabnya.
• 24 Oktober 2026: Sebuah laporan menguraikan pemberhentian yang berlanjut, komite peninjau kepegawaian, dan surat yang mencantumkan 11 jaksa yang diberhentikan di enam provinsi.

Pembongkaran fungsi penuntutan dalam praktik dimulai setelah pengambilalihan kekuasaan pada 2021. Pernyataan Rawadari mendokumentasikan restrukturisasi formal yang dilakukan kemudian, pada 2023. Kedua perkembangan itu menjelaskan mengapa berbagai laporan menempatkan pembubaran kantor tersebut pada tahap yang berbeda dalam masa pemerintahan Taliban.

Siapa yang memilih para pengganti?

Mantan jaksa mengatakan sebuah komite meninjau catatan masa kerja dan mengganti pegawai dengan anggota Taliban. Dalam laporan bertanggal 24 Oktober 2026, mereka menyebut ketua komite itu adalah Shah Mohammad Shahid, wakil direktur bidang keuangan dan administrasi di direktorat tersebut.

Mereka menyebut Ezatullah Haqqani, wakil direktur sipil, serta wakil direktur militer dan kepala urusan kepegawaian sebagai anggota komite lainnya. Mantan pegawai mengatakan peninjauan itu tidak hanya mencakup pemberhentian, tetapi juga pembatasan perekrutan di masa mendatang.

Sejumlah kandidat mengatakan mereka lulus ujian perekrutan, tetapi kemudian ditolak setelah riwayat kerja mereka di Kantor Kejaksaan Agung diketahui. Mereka mengatakan staf memberi tahu bahwa Akhundzada telah memerintahkan agar mantan jaksa tidak dipekerjakan.

Seorang mantan jaksa dalam laporan terbaru itu juga mempertanyakan pelatihan para pengganti. Ia menuduh sebagian orang yang ditunjuk telah menjalani enam bulan pendidikan agama yang dianggap setara dengan kualifikasi magister, meski tidak memiliki pengetahuan profesional dan pengalaman yang dibutuhkan untuk pekerjaan kejaksaan. Uraian mengenai program tersebut dan kesetaraannya berasal dari jaksa itu.

Jaksa perlu menilai keterangan saksi, memeriksa dokumen, dan memutuskan apakah bukti mendukung suatu tuduhan. Penggantian staf berpengalaman mengubah kapasitas lembaga untuk menjalankan tugas-tugas tersebut, terutama ketika penunjukan bergantung pada afiliasi dan riwayat bekerja untuk pemerintahan sebelumnya menjadi alasan untuk mengecualikan seseorang.

Kasus korupsi muncul dalam laporan mengenai pemberhentian

Mantan jaksa mengaitkan pemberhentian dengan keluhan pejabat senior Taliban mengenai penyelidikan terhadap anggota gerakan tersebut. Mereka menuduh para pejabat intelijen dan peradilan mengatakan kepada Akhundzada di Kandahar bahwa jaksa dari pemerintahan sebelumnya mengarang perkara terhadap anggota Taliban.

Seorang jaksa yang diberhentikan menuduh Aminullah Obaid, yang disebut sebagai gubernur Kabul dan mantan gubernur Daikundi, mengalihkan bantuan Bulan Sabit Merah Afghanistan senilai 8,1 juta afghani. Jaksa itu mengatakan bantuan tersebut mencakup tepung, minyak goreng, tenda, dan selimut, serta penyidik telah menyiapkan berkas perkara dan mengirimkannya ke Kabul.

Laporan bertanggal 24 Oktober 2026 itu juga menuduh bahwa sedikitnya 50 ton gandum dan bantuan kemanusiaan yang diangkut dengan 20 truk, yang diperuntukkan bagi warga Daikundi, dialokasikan kepada teman dan kerabat Obaid di Kabul, Ghor, Maidan Wardak, Farah, dan Uruzgan. Semua itu tetap merupakan tuduhan yang disampaikan oleh mantan jaksa dan laporan mengenai penyaluran bantuan.

Pertentangan klaim tersebut berpusat pada tanggung jawab yang sama dan sensitif: memeriksa tuduhan terhadap orang-orang yang berkuasa. Mantan jaksa menggambarkan pemberhentian sebagai pembalasan atas penyelidikan korupsi; keluhan yang dikaitkan dengan pejabat Taliban menuduh para jaksa itu menggunakan jabatan mereka untuk menyerang gerakan tersebut.

Hakim kini menangani perkara tanpa jaksa penuntut umum

Abdul Malik Haqqani, wakil ketua Mahkamah Agung Taliban, menggambarkan sistem ketika hakim menangani seluruh tahapan perkara tanpa jaksa penuntut umum. Penjelasannya menempatkan tanggung jawab untuk memeriksa tuduhan dan menjatuhkan putusan di tangan pengadilan.

Haqqani menjelaskan posisi Taliban dalam wawancara televisi:

Hakim tidak dapat mendasarkan putusannya pada penyelidikan jaksa. Inilah prinsip-prinsip Syariah kami,

Jaksa biasanya menyelidiki dugaan tindak pidana dan menyajikan bukti untuk diperiksa pengadilan. Hakim kemudian memutus perkara. Pemisahan fungsi tersebut memungkinkan pengadilan menguji perkara yang diajukan kepadanya, alih-alih bertanggung jawab atas setiap tahap proses.

Farid Hamidi, mantan jaksa agung Afghanistan, menyebut pembubaran kantor tersebut sebagai pukulan telak bagi keadilan. Ia berpendapat bahwa upaya mempercepat putusan telah menggeser pemeriksaan perkara yang cermat.

Hamidi menyampaikan kekhawatirannya sebagai berikut:

Mereka mengorbankan keadilan demi kecepatan,

Hakim Taliban dilaporkan telah menyelesaikan lebih dari 200.000 perkara selama dua tahun pertama kekuasaan mereka, termasuk perkara yang tertunda di bawah pemerintahan sebelumnya. Warga Afghanistan yang frustrasi dengan lambatnya pengadilan sebelumnya menyambut baik putusan yang lebih cepat. Bagi terdakwa dan pengadu, persoalan praktis utamanya adalah apakah sidang yang cepat masih menyediakan cukup waktu untuk memeriksa bukti dan mendengar kedua belah pihak.

Pengawasan penahanan dan risiko bagi mantan staf

Direktorat pengganti itu masih memiliki tanggung jawab yang berdampak langsung terhadap orang-orang dalam tahanan. Tugasnya mencakup pemantauan fasilitas penahanan dan pelaksanaan dekret Akhundzada. Uraian tugasnya juga mencakup penerbitan surat penangkapan berdasarkan perintah pemimpin tersebut, pemindahan tahanan dari luar negeri, ekstradisi tersangka, serta penyusunan atau perubahan dokumen Taliban.

Rawadari memperingatkan pada Maret 2023 bahwa penangkapan sewenang-wenang, penyelidikan yang tidak tuntas, penundaan perkara, dan penahanan tanpa batas waktu melemahkan akses terhadap keadilan. Organisasi itu juga mengatakan konstitusi telah dibubarkan dan undang-undang, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ditangguhkan, sehingga perlindungan hukum tertulis bagi orang-orang yang berurusan dengan pihak berwenang semakin terbatas.

Mantan jaksa menghadapi bahaya pribadi selain kehilangan pekerjaan. Badan hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa melaporkan bahwa aksi balas dendam oleh para tahanan yang dibebaskan pada 2021 telah mengakibatkan pembunuhan lebih dari selusin mantan jaksa. Banyak mantan jaksa sebelumnya menyusun perkara terhadap pemberontak Taliban.

Karena itu, pemberhentian staf yang tersisa berdampak pada pendapatan rumah tangga sekaligus keamanan pribadi. Jaksa yang kehilangan gaji juga dapat kehilangan posisi kelembagaannya, sementara masih menghadapi permusuhan yang berkaitan dengan perkara-perkara terdahulu.

Perempuan dan kelompok rentan kehilangan lembaga khusus

Rawadari menempatkan perubahan pada Kantor Kejaksaan Agung dalam konteks pembongkaran lembaga yang lebih luas setelah 15 Agustus 2021. Organisasi itu menyebut Komisi Hak Asasi Manusia Independen Afghanistan, badan-badan pemilu, dan Kementerian Urusan Perempuan sebagai lembaga yang dibubarkan.

Organisasi tersebut juga menyoroti penghapusan pengadilan khusus dan unit kejaksaan yang menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Unit-unit itu memberi tanggung jawab kepada pejabat tertentu untuk menyelidiki dan menangani pengaduan semacam itu.

Perempuan juga dikecualikan dari pekerjaan di bidang peradilan di bawah Taliban, sehingga tidak ada hakim perempuan untuk memeriksa sengketa yang melibatkan penggugat dan terdakwa perempuan. Penghapusan unit khusus dan staf peradilan perempuan mengubah jalur yang dapat ditempuh perempuan untuk mengajukan pengaduan dan memperoleh pemeriksaan perkara.

Pemberhentian terbaru melanjutkan perubahan kelembagaan tersebut. Jaksa yang tersisa dari republik sebelumnya diberhentikan dari organisasi yang tugasnya sudah berpusat pada perintah pemimpin Taliban, sementara pengadilan menjalankan kewenangan yang sebelumnya dibagi dengan layanan kejaksaan.

Poin-Poin Utama

• Sedikitnya 200 jaksa dari pemerintahan sebelumnya diberhentikan dalam kurun sebulan, menurut jaksa aktif dan mantan jaksa.
• Para pegawai mengatakan orang-orang yang berafiliasi dengan Taliban menggantikan staf yang diberhentikan setelah perintah lisan yang dikaitkan dengan Hibatullah Akhundzada.
• Rawadari mendokumentasikan restrukturisasi formal Kantor Kejaksaan Agung pada Maret 2023.
• Mantan pegawai sebelumnya mengatakan sedikitnya 4.000 orang kehilangan pekerjaan selama restrukturisasi yang lebih luas.
• Direktorat pengganti memantau dekret dan fasilitas penahanan, sementara pengadilan Taliban beroperasi tanpa jaksa penuntut umum.
• Otoritas Taliban tidak menanggapi pertanyaan mengenai pemberhentian terbaru, dugaan perintah, atau penunjukan pengganti.