Jepang Bergerak Menuju Sistem Registrasi Agen Asing, Pengacara Ingatkan Perlindungan Hak

Lobi asing menjadi sorotan utama dalam perdebatan intelijen Jepang

Pemerintah Jepang mulai mengkaji sistem registrasi agen asing pada 26 Oktober 2026, dengan mengajukan usulan yang mewajibkan individu dan organisasi yang melobi atas nama pemerintah asing untuk mengungkapkan aktivitas mereka. Usulan tersebut juga menyerukan sanksi atas campur tangan yang dilakukan dengan itikad buruk, sehingga memperluas cakupan hukuman pidana dalam perdebatan mengenai transparansi dan hak konstitusional.

Rencana itu dipaparkan dalam pertemuan kedua panel ahli tentang penguatan kemampuan intelijen Jepang, yang digelar di kantor perdana menteri. Pemerintah menargetkan pengajuan rancangan undang-undang terkait pada sidang reguler parlemen tahun 2027 dan tengah merumuskan rekomendasi mengenai registrasi menjelang penyusunan strategi intelijen nasional, yang dapat dirampungkan pada tahun fiskal berjalan hingga Maret 2027.

Halaman panel ahli Sekretariat Kabinet mencantumkan pertemuan 26 Oktober serta sidang sebelumnya pada 28 September. Disebutkan bahwa panel tersebut dibentuk untuk mengkaji langkah-langkah yang diperlukan guna memperkuat kemampuan intelijen serta melindungi keselamatan publik dan kepentingan nasional di tengah lingkungan internasional yang kompleks dan sulit.

Usulan itu memberi bentuk konkret pada rencana pemerintah untuk membuat undang-undang terkait pemberantasan spionase. Fokus langsungnya adalah pengaruh asing terhadap keputusan politik dan administratif, termasuk lobi yang dilakukan atas instruksi atau berdasarkan kontrak dengan pemerintah asing.

Bagi individu dan organisasi yang menjalankan kegiatan tersebut, perubahan praktisnya adalah kewajiban hukum untuk mendaftar. Keputusan utama yang kini harus diambil adalah siapa yang wajib mendaftar, kegiatan apa yang memicu kewajiban tersebut, dan perilaku seperti apa yang patut dikenai sanksi.

Apa yang akan diatur dalam sistem registrasi?

Sistem yang diusulkan akan mewajibkan individu dan organisasi yang melakukan lobi di Jepang atas instruksi atau berdasarkan kontrak dengan pemerintah asing untuk menyampaikan pengungkapan resmi. Tujuan yang dinyatakan pemerintah adalah membuat kegiatan tersebut lebih transparan.

Lobi berarti upaya memengaruhi keputusan publik, seperti undang-undang, peraturan, atau kebijakan pemerintah. Berdasarkan usulan tersebut, hubungan antara pihak yang menyampaikan lobi dan pemerintah asing yang berada di baliknya harus diungkapkan.

Paparan pada 26 Oktober menetapkan arah penyusunan undang-undang. Sejumlah detail masih harus diputuskan, termasuk batas kewajiban registrasi dan bentuk sanksinya. Pilihan-pilihan tersebut akan menentukan hubungan dan kegiatan mana yang tercakup dalam undang-undang serta kapan ketidakpatuhan menjadi perkara pidana.

Pemerintah memaparkan contoh sistem serupa di Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Penerapan sistem-sistem tersebut dimaksudkan sebagai bahan pertimbangan dalam pembahasan di Jepang, meski usulan itu belum menentukan fitur mana yang akan diadopsi Jepang.

Sistem registrasi berfokus pada identifikasi pihak yang bertindak untuk siapa. Membuat hubungan tersebut terlihat akan memberi pejabat dan publik lebih banyak informasi mengenai upaya memengaruhi keputusan pemerintah. Jangkauan praktis sistem itu akan bergantung pada definisi pembuat undang-undang tentang tindakan atas nama pemerintah asing.

Mengapa operasi pengaruh mendorong usulan ini

Seorang perwakilan Badan Kepolisian Nasional mengatakan kepada panel bahwa operasi pengaruh yang menyasar proses politik dan administratif semakin aktif dalam beberapa tahun terakhir dan menyatakan bahwa undang-undang perlu segera dibuat. Perwakilan tersebut juga mengangkat perlunya sanksi atas tindakan yang dilakukan dengan itikad buruk.

Kekhawatiran ini tidak hanya mencakup pencurian informasi rahasia yang lazim dikaitkan dengan spionase. Operasi pengaruh dapat mencakup penyembunyian hubungan dengan pihak asing sembari menyebarkan informasi palsu atau mendekati orang-orang yang dapat memengaruhi pemilu, opini publik, maupun keputusan kebijakan.

Usulan registrasi pemerintah menyasar hubungan tersembunyi di balik kegiatan semacam itu. Sederhananya, persoalannya adalah apakah orang yang menyampaikan argumen politik atau berusaha menjangkau para pengambil keputusan juga menjalankan instruksi dari pemerintah asing.

Sejumlah peserta panel berpendapat bahwa ketiadaan undang-undang untuk menangani operasi pengaruh itu sendiri merupakan risiko. Peserta lain menyampaikan kehati-hatian terkait penerapan hukuman pidana. Dengan demikian, pembahasan mencakup dua pertanyaan: informasi apa yang harus diungkapkan dan kapan negara seharusnya menggunakan hukum pidana.

Sanksi pidana menjadi persoalan utama yang belum diputuskan

Usulan yang dipaparkan pada 26 Oktober menggabungkan kewajiban registrasi bagi kegiatan lobi atas nama pemerintah asing dengan sanksi atas campur tangan yang dilakukan dengan itikad buruk. Intervensi Badan Kepolisian Nasional menjadikan hukuman sebagai bagian utama pembahasan sejak awal.

Jenis tindak pidana dan sanksinya belum ditetapkan secara terperinci. Para pembuat undang-undang perlu memutuskan bagaimana kewajiban registrasi terkait dengan campur tangan yang dilarang dan bagaimana undang-undang mendefinisikan perilaku yang hendak dikenai sanksi.

Bagi organisasi yang memiliki kontrak dengan pemerintah asing, definisi tersebut akan berdampak langsung. Organisasi itu perlu mengetahui kegiatan mana yang wajib dilaporkan dan informasi apa yang harus diungkapkan. Pihak yang menegakkan undang-undang memerlukan standar yang jelas untuk menentukan kapan kewajiban telah dilanggar.

Kehati-hatian yang disampaikan sejumlah anggota panel penting karena kewajiban pengungkapan dan tindak pidana membawa konsekuensi berbeda. Registrasi menciptakan kewajiban untuk memberikan informasi. Hukuman pidana dapat membuat seseorang menghadapi penuntutan, sehingga rumusan kewajiban dan tindak pidana akan sangat menentukan.

Tugas pemerintah berikutnya adalah mengubah arah kebijakan yang masih umum menjadi aturan yang dapat dibahas di parlemen. Rekomendasi panel diharapkan membantu merumuskan aturan tersebut sebelum rancangan undang-undang yang direncanakan diajukan pada 2027.

Pengacara minta uji kebutuhan dan perlindungan hak

Federasi Asosiasi Pengacara Jepang telah menyerukan kehati-hatian beberapa bulan sebelum pertemuan Oktober. Pada 20 Februari 2026, federasi tersebut menetapkan pendapat mengenai usulan undang-undang intelijen dan sistem registrasi agen asing, lalu menyerahkannya kepada pimpinan pemerintah dan parlemen serta kepala Badan Kepolisian Nasional pada 24 Februari.

Pendapat Februari federasi tersebut menyebutkan bahwa undang-undang yang sudah ada, termasuk Undang-Undang Pasukan Bela Diri, mungkin telah memberi kemampuan tertentu untuk menangani perilaku yang dimaksud. Federasi menyerukan pembahasan yang cermat mengenai perlu tidaknya sistem registrasi baru dan kemungkinan sistem itu melanggar hak-hak konstitusional yang penting.

Federasi itu juga menyoroti perluasan lembaga intelijen secara lebih luas. Federasi menyerukan pembatasan ketat terhadap kewenangan pengawasan dan penggunaannya, disertai pengawasan oleh pihak ketiga yang independen. Federasi meminta agar undang-undang yang akan memperkuat atau menata ulang lembaga intelijen dicermati dengan saksama karena berpotensi memengaruhi hak-hak warga.

Sikap para pengacara menempatkan kebutuhan akan kewenangan baru berdampingan dengan argumen keamanan pemerintah. Pemerintah menilai perlu ada respons terhadap campur tangan asing; federasi meminta para pembuat undang-undang mengkaji cakupan undang-undang yang ada dan risiko dari penambahan kewenangan.

Perbedaan posisi tersebut membuat perdebatan legislasi ini melampaui pertanyaan apakah lobi asing harus diungkapkan. Perdebatan juga menyangkut cara mengendalikan kewenangan intelijen, siapa yang mengawasi penggunaannya, dan bagaimana perlindungan konstitusional dipertahankan seiring berkembangnya lembaga-lembaga terkait.

Perjalanan usulan hingga tahap ini

Inisiatif saat ini berawal dari komitmen politik yang dibuat saat Partai Demokrat Liberal dan Partai Inovasi Jepang membentuk koalisi pada Oktober 2025, di awal pemerintahan Takaichi. Kesepakatan mereka mencakup program kebijakan intelijen yang menyerukan pembentukan lembaga dan undang-undang baru.

Kesepakatan itu mengusulkan pembentukan dewan intelijen nasional, biro intelijen nasional, dan badan intelijen luar negeri. Kesepakatan tersebut juga menyerukan penyusunan dan pengesahan segera undang-undang dasar serta undang-undang registrasi agen asing sebagai bagian dari legislasi intelijen dan pencegahan spionase.

Tahapan utama dan target yang direncanakan adalah:

• Oktober 2025: Kesepakatan koalisi menyerukan pembentukan lembaga intelijen dan penyusunan undang-undang baru, termasuk undang-undang registrasi agen asing.
• 20 Februari 2026: Federasi Asosiasi Pengacara Jepang menetapkan pendapat yang menyerukan pengkajian cermat atas usulan tersebut.
• 24 Februari 2026: Federasi menyerahkan pendapatnya kepada pimpinan pemerintah, parlemen, dan kepolisian.
• 28 September 2026: Panel ahli menggelar pertemuan pertamanya.
• 26 Oktober 2026: Pertemuan kedua membahas arah pemerintah terkait sistem registrasi dan sanksi atas campur tangan yang dilakukan dengan itikad buruk.
• Tahun fiskal yang berakhir pada Maret 2027: Pemerintah mempertimbangkan untuk merampungkan strategi intelijen nasional dalam periode ini.
• Sidang reguler parlemen pada 2027: Pemerintah menargetkan pengajuan rancangan undang-undang terkait.

Rangkaian tersebut menunjukkan bagaimana janji koalisi berkembang menjadi pembahasan kebijakan yang terperinci. Pertemuan Oktober menandai saat pemerintah menyampaikan secara terbuka arah konkret untuk bagian pertama dari rencana legislasi pemberantasan spionase.

Apa yang berubah bagi pihak yang berhubungan dengan pemerintah?

Jika usulan itu menjadi undang-undang, individu dan organisasi yang melobi di Jepang atas instruksi atau berdasarkan kontrak dengan pemerintah asing akan menghadapi kewajiban baru untuk mematuhi aturan. Hal pertama yang perlu mereka pastikan adalah apakah kegiatan mereka tercakup dalam kewajiban registrasi.

Pejabat pemerintah yang menerima lobi tersebut akan memiliki sistem pengungkapan resmi yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi hubungan dengan pemerintah asing di baliknya. Manfaat informasi itu akan bergantung pada aturan akhir mengenai hal-hal yang harus diungkapkan dan cara kerja sistem tersebut.

Karena itu, keputusan parlemen mengenai cakupan sistem akan menentukan manfaat keamanan sekaligus beban bagi pihak yang diwajibkan mendaftar. Definisi yang jelas mengenai kegiatan yang tercakup akan memberi tahu pihak terkait kapan mereka harus mengajukan laporan dan memberi otoritas standar bersama untuk menegakkan aturan.

Program intelijen yang lebih luas menambah dimensi lain. Koalisi telah mengusulkan pembentukan organisasi baru, sementara federasi pengacara menyerukan pengendalian ketat dan pengawasan independen. Registrasi, reformasi kelembagaan, dan pengawasan akan menjadi bagian dari pilihan kebijakan ke depan, meski pemerintah memulainya dengan usulan tentang lobi asing.

Poin Utama

• Jepang memaparkan rencana sistem registrasi agen asing dalam pertemuan panel ahli pada 26 Oktober 2026.
• Usulan tersebut akan mewajibkan registrasi bagi kegiatan lobi di Jepang yang dilakukan atas instruksi atau berdasarkan kontrak dengan pemerintah asing.
• Pemerintah juga mengusulkan sanksi atas campur tangan yang dilakukan dengan itikad buruk; jenis tindak pidana, sanksi, dan cakupan registrasi belum diputuskan.
• Anggota panel menyoroti risiko keamanan akibat ketiadaan undang-undang sekaligus kekhawatiran mengenai hukuman pidana.
• Federasi Asosiasi Pengacara Jepang menyerukan pengkajian kebutuhan, hak konstitusional, dan undang-undang yang sudah ada, serta pengawasan independen atas kewenangan intelijen.
• Pemerintah menargetkan pengajuan rancangan undang-undang terkait pada sidang reguler parlemen tahun 2027.