Nikel Harita Disorot atas Dugaan Pembayaran, Pencemaran Air, dan Pembangkit Listrik Batu Bara di Obi

Vonis kasus suap membuat pemasok nikel global menjadi sorotan

Seorang direktur dipenjara karena menyuap sebesar $60.000, sementara setidaknya $389.000 pembayaran lain direncanakan atau disetujui, dan hasil pengujian air minum melampaui batas hukum Indonesia. Hal-hal ini membuat operasi nikel Harita Group di Pulau Obi, Maluku Utara, menjadi sorotan. Dugaan tersebut mencakup berbagai aspek bisnis, mulai dari izin pertambangan dan pekerjaan bagi warga desa hingga air yang diminum keluarga.

Pada 2024, pengadilan di Ternate menjatuhkan hukuman satu tahun sepuluh bulan penjara kepada Stevi Thomas, mantan direktur hubungan eksternal di perusahaan nikel Harita yang tercatat di bursa, PT Trimegah Bangun Persada, karena menyuap Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba. Pembayaran itu dimaksudkan untuk mempermudah pengurusan izin dan rekomendasi teknis bagi perusahaan-perusahaan Harita.

Surel perusahaan, spreadsheet, dan memo internal yang bocor menguraikan jaringan lebih luas yang mencakup pembayaran yang direncanakan atau disetujui antara 2013 dan 2023. Penerimanya mencakup politikus, pejabat desa, pemuka agama, dan proyek militer. Belum dapat dipastikan apakah setiap pembayaran benar-benar dilakukan dan apa tujuan pasti sejumlah pembayaran.

Dalam beberapa tahun terakhir, Harita memasok hingga 8% nikel dunia. Operasinya menghubungkan sebuah pulau kecil di Indonesia dengan produsen yang membuat bahan untuk baterai kendaraan listrik, sehingga tindakan perusahaan tersebut relevan bagi pembeli jauh di luar Indonesia.

Harita mengatakan menghormati vonis terhadap Thomas dan telah bekerja sama dalam proses hukum. Grup tersebut dan para eksekutif yang terlibat tidak menanggapi permintaan komentar mengenai dugaan pembayaran yang lebih luas. Sebelumnya, Harita membantah dugaan pencemaran air dan menyatakan hasil pengujiannya memenuhi standar nasional.

Isi kasus suap

Jaksa menduga Thomas membayar Abdul Gani Kasuba sebesar $60.000 antara 11 Juni dan 24 November 2023. Persidangannya dimulai di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ternate pada 6 Maret 2024. Dakwaan menguraikan permintaan terkait penggunaan kawasan hutan, rencana pembangunan jembatan, dan perubahan rute jalan lingkar Obi.

Rekomendasi teknis merupakan penilaian resmi yang diperlukan sebelum sejumlah proyek dapat melanjutkan proses persetujuan. Dalam kasus ini, jaksa menguraikan rekomendasi yang mendukung permohonan penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan nikel dan infrastruktur terkait.

Dakwaan menyebut sembilan perusahaan Harita yang berada dalam tanggung jawab Thomas. Dakwaan itu juga menguraikan izin pertambangan di Obi seluas 4.247 hektare, yang berlaku sejak 8 Februari 2010 hingga 8 Februari 2030. Rincian tersebut menempatkan pembayaran itu dalam konteks operasi industri berskala besar, bukan sekadar satu permohonan izin.

Abdul Gani Kasuba menghadapi kasus korupsi yang jauh lebih luas. Dalam sidang pada 22 Agustus 2024, jaksa menuntut hukuman sembilan tahun penjara, denda 300 juta rupiah, dan uang pengganti sebesar 109,56 miliar rupiah ditambah $90.000. Jaksa Rony Yusuf mengatakan gubernur itu diduga menerima sekitar 100 miliar rupiah dalam bentuk suap dan gratifikasi antara 2019 dan 2023. Angka-angka tersebut merupakan tuntutan dan dugaan jaksa dalam sidang itu.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga memeriksa dugaan pembayaran yang melibatkan kepentingan pertambangan lain. Penyidik menguraikan dugaan suap sebesar 7 miliar rupiah yang terkait dengan proyek dan izin, termasuk usulan wilayah pertambangan yang melibatkan setidaknya 37 perusahaan pada 2021 hingga 2023. Direktur Utama Harita, Roy Arman Arfandy, dipanggil pada Januari 2024, dan penyidik Asep Guntur Rahayu mengatakan komisi itu tengah memeriksa kegiatan perizinan dan eksplorasi Harita.

Pembayaran menjangkau pemimpin desa dan proyek militer

Sebuah spreadsheet tahun 2013 mengalokasikan sekitar $2.300 untuk pemimpin Desa Kawasi, Arifin Saroa, dan setidaknya 11 orang lainnya. Sekitar $400 ditetapkan untuk Saroa. Sebagai perbandingan, gaji rata-rata bulanan di Indonesia sekitar $200, sehingga pembayaran yang diusulkan setara dengan kurang lebih dua bulan penghasilan rata-rata.

Rangkaian surel rahasia dari Juli 2014 mencantumkan insentif sekitar $13.500 untuk tokoh masyarakat, termasuk imam dan pendeta. Para manajer membahas pengaruh para penerima, termasuk seorang pemuka agama yang disebut membantu mencegah ancaman penghentian produksi.

Pembayaran terkait militer berjumlah sedikit di atas $200.000. Pos tunggal terbesar adalah sekitar $140.000 yang disetujui pada 2019 dari dana bantuan bencana untuk merenovasi gedung di sebuah akademi militer di Magelang, Jawa.

Harita juga membukukan enam penerbangan untuk Bupati Halmahera Selatan Bahrain Kasuba selama lima tahun, terkadang termasuk untuk istrinya. Harga tiket biasanya sekitar $140. Sebuah draf tahun 2017 mengusulkan untuk mempekerjakan Muhammad Kasuba sebagai konsultan dengan bayaran setidaknya $3.700 per bulan, tetapi belum diketahui apakah ia menandatangani perjanjian tersebut.

Dokumen-dokumen itu juga menguraikan dana yang diarahkan untuk komunikasi publik. Thomas menyetujui sekitar $6.000 untuk berita yang menguntungkan perusahaan di lebih dari 40 media antara Agustus 2022 dan Januari 2023.

Di Kawasi, pekerjaan dan lahan berada di bawah kendali seorang perantara berpengaruh

Warga Kawasi menyebut Saroa sebagai perantara yang mengendalikan akses ke pekerjaan dan kontrak pasokan. Empat warga mengatakan bahwa orang yang mencari pekerjaan di Harita atau peluang untuk memasok barang kepada perusahaan membutuhkan rekomendasinya.

Sebuah memo keamanan internal tahun 2020 menguraikan peran yang lebih mengkhawatirkan. Memo itu menyebut Saroa akan mengidentifikasi warga yang dicurigai mengorganisasi atau mengikuti protes agar perusahaan dapat menutup peluang kerja bagi mereka dan keluarga mereka.

Saroa memperoleh sekitar $304.000 dari penjualan lahan kepada Harita atau dari lahan pertanian yang kemudian dijual kepada perusahaan, terutama antara Januari 2020 dan Agustus 2022. Dua perusahaan yang diyakini miliknya juga menerima kontrak pemuatan di pelabuhan. Ia tidak dapat dimintai komentar.

Bagi keluarga yang tinggal di samping kompleks industri itu, akses ke pekerjaan dan kemampuan untuk mempersoalkan dampaknya saling berkaitan erat. Warga mengaku mengalami intimidasi saat menolak penjualan lahan. Sebagian besar warga Kawasi sejak itu telah pindah ke desa yang dibangun perusahaan, sementara warga yang bertahan menghadapi pemadaman listrik dan banjir ketika kolam pengendapan tambang meluap.

Catatan internal menguraikan jalan pintas dalam pengurusan izin

Harita mulai menambang di Obi pada 2010 dan mulai membangun smelter pertamanya pada 2015. Smelter mengolah bijih menjadi logam atau bahan antara untuk pemurnian lebih lanjut. Warga Kawasi menentang pembangunan itu dengan alasan bahwa mereka tidak diajak berkonsultasi secara semestinya dan meminta kajian analisis dampak lingkungan yang baru.

Pada 2016, seorang direktur senior menulis bahwa pembangunan berlangsung tanpa izin mendirikan bangunan karena hubungan dekat dengan pejabat setempat. Harita memperoleh izin pembangunan smelternya pada 15 November 2016.

Catatan perusahaan juga menguraikan seorang eksekutif yang menyusun rancangan keputusan pemerintah mengenai penyimpanan limbah berbahaya dan menghapus ketentuan yang mewajibkan inspeksi lapangan. Aryanto Nugroho, koordinator nasional organisasi transparansi Publish What You Pay Indonesia, mengatakan pengambilan keputusan pemerintah merupakan tanggung jawab publik.

Penyusunan rancangan keputusan pemerintah merupakan fungsi negara, bukan sesuatu yang diserahkan kepada pihak yang seharusnya diatur oleh keputusan itu.

Penilaian teknis tahun 2018 oleh konsultan teknik Hatch menyebut Harita telah menggunakan limbah berbahaya dalam pembangunan smelter tanpa izin pemerintah dan belum menyelesaikan kajian penting mengenai dampak lingkungan dan sosial. Kajian semacam itu menilai potensi kerusakan sebelum pembangunan berlangsung dan mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi masyarakat sekitar.

Pengujian air mengungkap masalah yang berlangsung lebih dari satu dekade

Pemantauan internal Harita mencatat konsentrasi kromium-6 sebesar 350 dan 130 bagian per miliar pada 2012, melampaui batas Indonesia sebesar 100 bagian per miliar untuk air limbah pertambangan. Korespondensi internal mengidentifikasi kegiatan pertambangan dan limpasan air sebagai sumber pencemaran yang mencapai Sungai Tugaraci.

Kromium terdapat secara alami di tanah, tetapi bentuk heksavalennya, yang umum disebut kromium-6, bersifat beracun dan dapat menyebabkan kanker. Pertambangan membuat batuan dan tanah terpapar udara dan air, yang dapat mempercepat proses pembentukan dan pelepasan zat tersebut. Bagian per miliar menunjukkan jumlah suatu zat yang terkandung dalam air.

Staf perusahaan mencatat pencemaran yang berdampak pada lahan pertanian masyarakat pada 2014, dan seorang manajer meminta pejabat untuk menunda pemberitahuan kepada warga. Sebuah kajian Harita pada 2018 memperingatkan bahwa pengembangan tambang dapat mengganggu Mata Air Kawasi, salah satu sumber utama air minum.

Dalam setiap pengujian selama 30 hari pada Agustus 2022, hasil pengujian di mata air itu melampaui ambang batas air minum yang ditetapkan Indonesia, yakni 50 bagian per miliar. Pengujian lain pada 2022 mencatat konsentrasi 19 kali lipat ambang tersebut. Pada Februari 2023, pengujian internal mencatat 173 bagian per miliar, sekitar 3,5 kali lipat ambang batas.

Warga mengatakan mereka tetap meminum air mata air karena tidak mampu membeli air kemasan. Nurhayati Jumadi, warga Kawasi, menggambarkan pilihan yang dihadapi keluarganya.

Rasa airnya sekarang berbeda dan terkadang ada gelembung. Air itu membuat perut kami sakit," katanya. "Tapi saya tidak mampu membeli air kemasan, jadi kami tetap minum air dari mata air.

Pernyataan publik Harita adalah bahwa kualitas air memenuhi standar nasional. Saat menyiapkan pencatatan sahamnya di bursa pada 2023, perusahaan juga memberi tahu bank bahwa airnya memenuhi ketentuan hukum. Namun, pengujian internal pada periode tersebut mencatat kadar kromium-6 yang berlebihan, sementara audit lingkungan menemukan masalah pengolahan, data yang tidak lengkap, dan pembacaan zat kimia yang melampaui standar air tanah. Pencatatan saham itu menghimpun dana sebesar $660 juta.

Rangkaian pertambangan, peringatan pencemaran, dan penuntutan

Perluasan operasi di Obi dan berbagai peringatan yang tercatat di internal Harita berlangsung selama bertahun-tahun. Kronologi ini menunjukkan bagaimana kekhawatiran lingkungan terus bertambah, sementara kapasitas pengolahan dan pembiayaan komersial meningkat.

• 2010: Harita mulai menambang nikel di Obi melalui PT Trimegah Bangun Persada.
• 2012: Pengujian internal mencatat kadar kromium-6 di atas batas air limbah.
• 2015 hingga 2016: Pembangunan smelter pertama dimulai, disusul penerbitan izin bangunan pada 15 November 2016.
• 2018: Sebuah kajian perusahaan memperingatkan risiko terhadap Mata Air Kawasi, sementara penilaian teknis mengidentifikasi masalah kajian lingkungan dan pengelolaan limbah.
• 2021: Harita dan mitranya dari China, Lygend, mengoperasikan pabrik pelindian asam bertekanan tinggi pertama di Indonesia.
• 2022: Pengujian pada Agustus mencatat kadar kromium-6 di atas ambang batas air minum selama 30 hari pemantauan di Mata Air Kawasi.
• 2023: Pencatatan saham Harita menghimpun $660 juta; jaksa kemudian menduga Thomas membayar $60.000 kepada gubernur antara Juni dan November.
• 2024: Thomas dijatuhi hukuman satu tahun sepuluh bulan penjara.

Pelindian asam bertekanan tinggi menggunakan asam, panas, dan tekanan untuk mengekstraksi nikel dan kobalt dari bijih. Proses ini memungkinkan bijih dengan kadar nikel lebih rendah diolah menjadi bahan yang cocok untuk diproses lebih lanjut menjadi bahan baku baterai, tetapi memerlukan pengelolaan bahan kimia, air limbah, dan limbah padat secara cermat.

Rantai pasok baterai melibatkan mitra China dan tenaga batu bara

Lygend, yang berbasis di Ningbo dan tercatat di bursa Hong Kong sejak 2022, membantu Harita membangun kilang bahan baterai. Catatan pembayaran yang bocor tidak memuat dugaan bahwa Lygend terlibat dalam pembayaran tersebut. Pedoman China tahun 2022 untuk proyek-proyek di luar negeri meminta perusahaan China berkonsultasi dengan masyarakat terdampak dan menghimpun pandangan mereka.

Produksi kendaraan listrik hanya salah satu penggunaan nikel Obi, yang juga memasok industri baja tahan karat. Dalam rantai pasok baterai, nikel melewati beberapa pengolah dan sering kali dicampur dengan bahan dari tambang lain sebelum sampai ke produsen mobil.

Mercedes-Benz mengonfirmasi bahwa kendaraan listriknya mengandung nikel dari Obi. Perusahaan mengatakan mengetahui persoalan pencemaran air yang teridentifikasi pada 2022 dan telah mengambil tindakan dengan hasil yang disebutnya baik, tetapi tidak memberikan perincian lebih lanjut. Produsen mobil lainnya menjelaskan pemeriksaan pemasok dan persyaratan pengadaan yang bertanggung jawab tanpa mengonfirmasi keterkaitan dengan Obi.

Batu bara memasok sebagian besar energi untuk operasi pengolahan di Obi. Kelompok iklim Market Forces memperkirakan Harita mengoperasikan sekitar 890 megawatt pembangkit listrik batu bara khusus di pulau itu, dengan tambahan kapasitas 1,2 gigawatt yang sedang dibangun. Kapasitas tambahan itu setara dengan 1.200 megawatt, lebih besar daripada kapasitas operasional yang disebut dalam perkiraan tersebut.

Market Forces memperkirakan emisi operasi itu mencapai 10,87 juta ton setara karbon dioksida pada 2024, hampir 1% dari emisi nasional Indonesia. Setara karbon dioksida menggabungkan berbagai gas rumah kaca ke dalam satu ukuran dampak pemanasannya.

Pada 2022, kontraktor China Tianjin Electric Power Construction memperoleh kontrak untuk empat unit pembangkit batu bara berkapasitas masing-masing 380 megawatt bagi proyek Harita dan Lygend. Kesepakatan itu menyusul janji Presiden Xi Jinping pada 2021 bahwa China akan berhenti membangun pembangkit listrik batu bara baru di luar negeri.

Akuntabilitas kini tak hanya menyangkut satu eksekutif

Pertumbuhan Harita berjalan seiring dengan peningkatan tajam perdagangan nikel di Maluku Utara. Ekspor nikel provinsi itu mencapai $1,42 miliar pada paruh pertama 2024, naik dari $770,8 juta pada periode yang sama 2023, atau meningkat sekitar 84%. Sebagian besar ekspor tersebut ditujukan ke China. Provinsi itu juga menarik investasi asing sekitar $1 miliar pada kuartal pertama 2024.

Pertumbuhan ekonomi berdampingan dengan persoalan kesehatan yang serius. Sebuah kajian tahun 2024 oleh Centre for Research on Energy and Clean Air dan lembaga riset Indonesia CELIOS memperkirakan setidaknya 3.800 kematian setiap tahun akibat dampak kesehatan yang terkait dengan pengolahan nikel di Indonesia. Perkiraan itu mencakup seluruh industri, bukan hanya Obi.

Laode M. Syarif, mantan komisioner KPK dan pengajar hukum lingkungan di Mahkamah Agung Indonesia, mengatakan bukti pencemaran menjadi dasar untuk mengambil tindakan terhadap perusahaan maupun para eksekutif. Ia menyerukan penegakan hukum berdasarkan undang-undang pertambangan.

"Pemerintah harus bertindak, baik melalui penegakan hukum perdata, administratif, maupun pidana berdasarkan undang-undang pertambangan Indonesia," katanya.

Catatan publik yang diuraikan dalam berbagai investigasi menunjukkan Thomas telah divonis, tetapi Harita belum dituntut secara korporasi terkait pembayaran yang dilakukannya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nasional Indonesia yang baru, berlaku sejak 2 Januari 2026, mengatur pertanggungjawaban korporasi apabila suatu tindak pidana menguntungkan perusahaan atau mencerminkan kebijakannya. Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan tertentu mengharuskan penyidik dan pengadilan menilai hukum serta bukti yang relevan.

Harita merujuk pada penilaian yang sedang berlangsung oleh Initiative for Responsible Mining Assurance. Direktur eksekutifnya, Aimee Boulanger, menjelaskan tujuan proses tersebut.

Kami tidak hadir untuk memberikan bintang hijau," katanya. "Kami hadir untuk mengubah ekspektasi industri.

Bagi keluarga di Kawasi, prioritas praktisnya adalah air minum yang aman, perlindungan dari banjir, dan kebebasan menyampaikan keluhan tanpa kehilangan akses terhadap pekerjaan. Bagi regulator dan pembeli nikel, catatan tersebut menempatkan keputusan perizinan, pengujian lingkungan, dan pengawasan perusahaan sebagai inti persoalan.

Poin-Poin Utama

• Mantan direktur Harita Stevi Thomas dijatuhi hukuman satu tahun sepuluh bulan penjara karena membayar suap sebesar $60.000 kepada Gubernur Maluku Utara.
• Catatan yang bocor menguraikan setidaknya $389.000 pembayaran lain yang direncanakan atau disetujui antara 2013 dan 2023; penyaluran sebagian dana belum terkonfirmasi.
• Pengujian internal mencatat kadar kromium-6 yang melampaui ambang batas hukum dalam air limbah dan mata air minum Kawasi.
• Harita membantah dugaan pencemaran air dan menyatakan telah bekerja sama dalam proses hukum terkait Thomas.
• Nikel Obi masuk ke rantai pasok baterai internasional, sementara industri pengolahan di pulau itu sangat bergantung pada batu bara.
• Penilaian pertambangan yang bertanggung jawab dan desakan agar perusahaan dimintai pertanggungjawaban memperluas sorotan, tidak hanya kepada eksekutif yang telah divonis.