Larangan Afghanistan Memberikan Suara di PBB Memperuncing Perselisihan soal Tunggakan Iuran dan Siapa yang Menduduki Kursinya

Utang $900.000 dan perselisihan soal perwakilan

Tunggakan iuran Afghanistan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa telah terkait dengan perjuangan yang lebih besar mengenai siapa yang berbicara atas nama negara itu. Tunggakan yang tercatat sebesar $900.000 pada Mei 2024, dan dalam laporan-laporan berikutnya disebut telah melampaui jumlah tersebut, membuat Afghanistan kehilangan hak suara di Majelis Umum, sementara otoritas Taliban mensyaratkan pembayaran dengan penyerahan kursi negara itu di PBB.

Naseer Ahmad Faiq, kuasa usaha yang mengepalai misi Afghanistan untuk PBB, menyebut penangguhan hak suara tersebut sebagai konsekuensi teknis dari aturan keuangan PBB. Delegasinya masih berasal dari pemerintahan yang digulingkan ketika Taliban kembali berkuasa pada Agustus 2021. Taliban, yang menyebut pemerintahannya sebagai Imarah Islam, menguasai Afghanistan, tetapi belum berhasil mendapatkan tempat dalam delegasi tersebut.

Perselisihan ini menyangkut dua prosedur PBB yang berbeda. Yang pertama adalah apakah Afghanistan telah membayar cukup iuran yang ditetapkan agar dapat memberikan suara. Yang kedua adalah perwakilan mana yang diterima organisasi itu untuk berbicara atas nama Afghanistan. Pelunasan utang akan mengatasi pembatasan keuangan; tuntutan Taliban atas kursi tersebut harus melalui proses yang berbeda.

Bagi warga Afghanistan, dampak langsungnya nyata: negara mereka dapat berpartisipasi dalam pembahasan Majelis Umum, tetapi tidak dapat memberikan suara selama penangguhan berlaku. Afghanistan menjadi anggota PBB sejak 1946. Dalam majelis yang beranggotakan 193 negara, setiap negara memiliki satu suara, terlepas dari kekayaan, jumlah penduduk, atau kekuatan militernya.

Ketentuan pembayaran PBB

Pasal 19 Piagam PBB menetapkan ambang batas yang menyebabkan suatu negara kehilangan hak suara di Majelis Umum. Negara anggota terkena pembatasan ketika tunggakan iurannya sama dengan atau melebihi jumlah iuran yang harus dibayar untuk dua tahun penuh sebelumnya. Aturan ini ditentukan berdasarkan besarnya utang, bukan sekadar apakah pembayaran terlambat.

Faiq menjelaskan aturan tersebut saat menguraikan penangguhan hak suara Afghanistan pada Mei 2024:

"Ini adalah aturan teknis, dan lebih dari itu, aturan umum bagi semua negara anggota, sesuai Pasal 19 Piagam PBB, bahwa negara anggota yang menunggak iuran keuangan kepada organisasi tidak dapat memberikan suara di Majelis Umum PBB jika jumlah yang terutang sama dengan atau lebih besar daripada iuran untuk dua tahun sebelumnya," katanya.

Iuran tahunan Afghanistan disebut sekitar $200.000, ditambah sejumlah pembayaran kecil lainnya. Angka $900.000 yang tercatat pada Mei 2024 setara dengan sekitar empat setengah kali iuran tahunan tersebut. Jumlah yang perlu dibayar untuk memulihkan hak suara bergantung pada perhitungan tunggakan oleh PBB dan ambang batas dalam Pasal 19.

Piagam tersebut juga memungkinkan Majelis Umum mengizinkan suatu negara memberikan suara apabila majelis menerima bahwa kegagalan negara itu membayar disebabkan keadaan di luar kendalinya. Pengecualian ini memberi misi Afghanistan jalur lain yang mungkin ditempuh untuk memulihkan hak suaranya.

Mengapa Afghanistan meminta pengecualian

Faiq berpendapat bahwa ketidakmampuan misi itu untuk membayar harus dipertimbangkan dengan memperhatikan ketiadaan otoritas yang sah di dalam negeri. Delegasi tersebut mewakili Afghanistan di PBB, sementara otoritas yang menguasai negara itu berusaha menggantikannya, sehingga muncul persoalan praktis mengenai siapa yang seharusnya menyediakan dana.

Komite Iuran PBB mempertimbangkan persoalan terkait pembayaran negara anggota dan permohonan pengecualian. Pada Mei 2024, Faiq memperkirakan komite dapat mempertimbangkan keadaan Afghanistan, dengan keputusan yang mungkin dibuat pada Oktober dan pemulihan hak suara yang berpotensi dilakukan melalui resolusi Majelis Umum sebelum akhir tahun itu. Itu adalah perkiraan yang disampaikan pada 2024, bukan jadwal baru yang diumumkan.

Penjelasan Afghanistan atas kegagalannya membayar dinilai tidak memadai pada tahap tersebut. Komoro, Ekuador, dan Somalia, yang juga menunggak iuran, mendapat pengecualian setelah menjelaskan ketidakmampuan mereka untuk membayar. Afghanistan dan Venezuela kehilangan hak suara. Sao Tome dan Principe juga tercantum dalam daftar negara dengan tunggakan iuran.

Kasus-kasus tersebut menunjukkan pentingnya pengecualian: negara yang memiliki tunggakan dapat mempertahankan hak suaranya jika Majelis Umum menerima alasan yang disampaikan. Misi Afghanistan mengupayakan hasil yang sama sembari terus berpartisipasi dalam pembahasan.

Bagaimana perselisihan ini berkembang

Agustus 2021 menjadi titik balik politik, ketika Taliban mengambil alih kekuasaan dan pemerintahan sebelumnya runtuh. Waktu terjadinya tunggakan tagihan tidak begitu jelas. Laporan awal mengenai tunggakan menyebut iuran tidak dibayar sejak sebelum Taliban mengambil alih kekuasaan; laporan-laporan berikutnya menyebut pemerintahan sebelumnya telah membayar sebelum 2021 dan mengaitkan utang yang masih berjalan dengan pergantian kekuasaan.

Tahapan utama yang dilaporkan adalah:

• 1946: Afghanistan menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.
• Agustus 2021: Taliban kembali berkuasa, sementara perwakilan Afghanistan di PBB tetap dipegang para diplomat dari pemerintahan sebelumnya.
• 17 Mei 2024: Faiq secara terbuka menyebut penangguhan hak suara sebagai persoalan teknis yang diatur oleh ketentuan pembayaran PBB.
• Mei 2024: Tunggakan tercatat sebesar $900.000, dan Faiq membahas upaya meminta pengecualian melalui Komite Iuran.
• Laporan-laporan berikutnya: Penangguhan disebut berlanjut selama tiga tahun, lalu memasuki tahun keempat berturut-turut, dengan utang melampaui $900.000.

Tidak ada tanggal pasti pemulihan hak suara ataupun hasil akhir yang dikonfirmasi dari peninjauan yang diusulkan pada 2024. Keterangan berikutnya bahwa penangguhan berlanjut hingga tahun keempat berturut-turut menunjukkan perselisihan itu berlanjut setelah upaya awal untuk mendapatkan pengecualian.

Siapa yang dapat mengklaim kursi Afghanistan?

Otoritas Taliban mengatakan kursi Afghanistan di PBB harus diserahkan kepada perwakilan yang mereka tunjuk sebagai bagian dari kedaulatan nasional. Posisi mereka bertumpu pada kendali atas negara itu. Namun, misi yang ada saat ini tetap menduduki tempat Afghanistan di PBB.

Komite Kredensial merupakan jalur resmi PBB untuk memeriksa siapa yang berwenang mewakili negara anggota. Kredensial adalah dokumen yang mengidentifikasi delegasi dan kewenangannya untuk berbicara. Hasil kerja komite menjadi bahan pertimbangan Majelis Umum dalam memutuskan penerimaan perwakilan.

Afghanistan tetap menjadi anggota PBB selama perselisihan ini berlangsung. Kursi yang diperebutkan adalah perwakilan nasionalnya di organisasi tersebut, termasuk di Majelis Umum, tempat semua negara anggota diwakili. Pengakuan diplomatik oleh masing-masing negara dan penerimaan kredensial suatu delegasi merupakan persoalan politik yang berkaitan, tetapi diputuskan melalui proses berbeda.

Analis politik Idris Mohammadi Zazi membingkai persoalan ini sebagai masalah perwakilan penduduk Afghanistan, bukan penguasaan kantor-kantor pemerintahan:

Pemegang sah kursi Afghanistan di Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah rakyat Afghanistan, seseorang yang mewakili dan membela semua kelompok etnis di negara itu.

Mengapa pengakuan masih diperselisihkan

Seruan untuk membentuk pemerintahan inklusif dan menghormati hak asasi manusia menjadi alasan utama penolakan internasional terhadap upaya Taliban untuk mendapatkan perwakilan. Pembatasan pendidikan bagi anak perempuan dan pekerjaan bagi perempuan tetap menjadi perhatian utama, di samping tuntutan terkait terorisme dan perdagangan narkoba.

Thomas Ruttig, salah satu pendiri Afghanistan Analysts Network, mengaitkan penolakan terhadap upaya Taliban dengan sikap yang disampaikan negara-negara anggota PBB:

"Secara keseluruhan, dan berdasarkan kumpulan resolusi PBB serta seruan berulang negara-negara anggota agar dibentuk pemerintahan inklusif dan hak asasi manusia dihormati, terutama hak perempuan dan anak perempuan, dapat disimpulkan bahwa negara-negara menolak upaya Imarah [Imarah Islam Afghanistan, nama yang digunakan Taliban untuk negara itu] untuk diakui dan diterima di Perserikatan Bangsa-Bangsa karena mereka tidak menganggap Imarah itu sah," kata Thomas Ruttig.

Otoritas Taliban menyebut komposisi pemerintahan mereka dan persoalan hak asasi manusia sebagai urusan internal. Mereka juga mengatakan wilayah Afghanistan tidak akan digunakan untuk mengancam negara lain. Sikap tersebut menyisakan perbedaan pendapat yang besar mengenai perubahan yang diharapkan pemerintah-pemerintah internasional sebelum menerima perwakilan mereka.

Mantan diplomat Aziz Ma'arij juga mengaitkan perselisihan mengenai kursi tersebut dengan pembatasan pendidikan bagi anak perempuan dan pekerjaan bagi perempuan. Menurut penilaiannya, situasi ini akan berlanjut hingga persoalan-persoalan tersebut diselesaikan. Itu merupakan penilaian politik, sedangkan pembatasan hak suara mengikuti aturan keuangan terpisah dalam Pasal 19.

Tawaran pembayaran belum menyelesaikan perselisihan

Tawaran Taliban untuk melunasi tunggakan disertai syarat: kursi Afghanistan diserahkan kepada pemerintahan mereka. Dengan demikian, pembayaran keuangan dikaitkan dengan keputusan yang menyangkut kredensial, perwakilan, dan sikap negara-negara anggota PBB.

Mantan wakil presiden Amrullah Saleh menawarkan sumber dana lain pada Mei 2024. Ia mengatakan siap menanggung utang yang belum dibayar dan iuran untuk tiga tahun berikutnya. Dengan perkiraan iuran tahunan sebesar $200.000, tiga tahun berikutnya berjumlah sekitar $600.000, di luar tunggakan yang ada.

Prosedur pembayaran belum terselesaikan, termasuk apakah seseorang dapat melunasi iuran negara tersebut. Sementara itu, analis politik Gul Mohammad Din Mohammadi menyerukan agar para pejabat saat ini dihapus dari daftar hitam dan aset Afghanistan yang dibekukan dibebaskan, sekaligus meminta Taliban bersikap fleksibel terhadap tuntutan internasional yang sejalan dengan penafsiran mereka atas Syariah dan nilai-nilai Afghanistan.

Hal yang masih dapat dilakukan Afghanistan di PBB

Delegasi Afghanistan dapat terus berbicara dan berpartisipasi meski tidak dapat memberikan suara. Faiq secara langsung menjelaskan peran yang tetap dapat dijalankan itu:

"Afghanistan masih dapat berpartisipasi, masih dapat berbicara di meja perundingan".

Hilangnya hak suara tetap berdampak penting. Pemungutan suara di Majelis Umum mencatat sikap negara-negara terhadap resolusi dan keputusan lainnya. Diplomat Afghanistan dapat menyampaikan sikap melalui pidato, tetapi penangguhan itu mencegah mereka memberikan suara negara tersebut dalam hasil resmi.

Jalur praktis yang tersedia tetap berupa pembayaran yang cukup untuk memenuhi ketentuan PBB atau izin untuk memberikan suara berdasarkan pengecualian bagi keadaan di luar kendali negara tersebut. Penerimaan delegasi Taliban membutuhkan tindakan melalui proses kredensial. Karena itu, kewajiban keuangan Afghanistan dan persaingan mengenai perwakilannya tetap saling terkait dalam perundingan, tetapi membutuhkan keputusan terpisah di PBB.

Poin-Poin Utama

• Tunggakan iuran Afghanistan kepada PBB tercatat sebesar $900.000 pada Mei 2024 dan dalam laporan-laporan berikutnya disebut telah melampaui jumlah tersebut.
• Pasal 19 membatasi hak suara di Majelis Umum ketika tunggakan mencapai jumlah iuran yang harus dibayar untuk dua tahun penuh sebelumnya.
• Majelis Umum dapat memberikan pengecualian apabila kegagalan membayar disebabkan keadaan di luar kendali suatu negara.
• Delegasi Faiq masih menjalankan tugas, sementara Taliban berupaya agar perwakilan mereka diterima.
• Taliban mensyaratkan pembayaran dengan penyerahan kursi Afghanistan di PBB.
• Laporan-laporan berikutnya menyebut penangguhan hak suara berlanjut hingga tahun keempat berturut-turut.
• Afghanistan masih dapat berpartisipasi dalam pembahasan PBB selama hak suaranya di Majelis Umum ditangguhkan.