Pembebasan Oh Se-hoon Menghidupkan Kembali Peluangnya dalam Pilpres 2030, Tim Penasihat Khusus Siapkan Banding

Wali kota Seoul menang banding dalam kasus yang mengancam masa depan politiknya

Pengadilan Tinggi Seoul membebaskan Wali Kota Oh Se-hoon pada 23 Oktober 2026, membatalkan putusan bersalah terkait dugaan pembayaran 33 juta won untuk jajak pendapat dan meredakan ancaman hukum terhadap peluangnya dalam pemilihan presiden Korea Selatan 2030. Tim penasihat khusus langsung mengumumkan rencana untuk mengajukan banding.

Divisi Pidana 7 pengadilan, yang dipimpin Hakim Koo Hoe-geun, menolak putusan sebelumnya bahwa Oh secara ilegal menerima dana politik sebelum pemilihan wali kota Seoul pada 7 April 2021. Mantan Wakil Wali Kota Seoul Kang Cheol-won dan pendukung Oh, Kim Han-jung, yang diadili bersamanya, juga dibebaskan.

Oh sebelumnya menghadapi denda 10 juta won dan perintah untuk menyita tambahan 21 juta won. Berdasarkan Undang-Undang Dana Politik, denda final sedikitnya 1 juta won karena menerima dana politik secara tidak patut akan membuatnya kehilangan jabatan dan melarangnya menduduki jabatan publik selama lima tahun. Itu akan membuatnya tidak dapat mengikuti pemilihan presiden berikutnya.

Karena itu, putusan tersebut membawa konsekuensi yang jauh melampaui tagihan jajak pendapat yang diperselisihkan. Oh kembali terpilih untuk masa jabatan kelimanya sebagai wali kota Seoul dengan selisih tipis pada Juni dan dianggap sebagai calon potensial presiden dari Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang konservatif, oposisi utama terhadap Partai Demokrat (DP) pimpinan Presiden Lee Jae Myung.

Pengadilan banding menyatakan jaksa tidak berhasil membuktikan tanpa keraguan yang beralasan bahwa Oh secara khusus memesan survei-survei tersebut dan setuju membayarnya. Pertimbangan pengadilan berpusat pada kredibilitas perantara politik Myung Tae-kyun, yang kesaksiannya menjadi penghubung langsung antara Oh dan dugaan pengaturan tersebut.

Rincian pembayaran jajak pendapat

Jaksa menuduh Oh menerima hasil jajak pendapat dari Myung sebanyak 10 kali sebelum pemilihan 2021 dan mengatur agar Kim menanggung biaya sebesar 33 juta won melalui Kang. Tiga survei dipublikasikan, sedangkan tujuh lainnya tidak.

Jajak pendapat mengukur preferensi publik dengan menanyai sampel orang. Bagi sebuah kampanye, hasilnya dapat membantu mengidentifikasi pesaing, menilai dukungan, dan menentukan fokus sumber daya. Sengketa hukum ini berkaitan dengan apakah Oh meminta layanan tersebut dan mengatur agar seorang pendukung membayarnya sebagai dana politik.

Pengadilan tingkat pertama, yang menjatuhkan putusan pada Juli, menerima tuduhan terkait lima dari 10 jajak pendapat, dengan total biaya 21 juta won. Pengadilan menjatuhkan denda 10 juta won dan perintah penyitaan tambahan. Dengan demikian, dakwaan jaksa senilai 33 juta won dan temuan pengadilan tingkat pertama senilai 21 juta won mencakup bagian berbeda dari kasus yang sama.

Majelis banding menerima bahwa sejumlah hasil jajak pendapat sampai ke kampanye Oh dan Kim melakukan beberapa pembayaran kepada pihak Myung. Namun, majelis menilai bukti tidak cukup untuk membuktikan dugaan pemesanan dan kesepakatan pembayaran yang melibatkan Oh. Untuk menjatuhkan putusan bersalah dalam perkara pidana, jaksa harus membuktikan unsur-unsur pokok dakwaan tanpa keraguan yang beralasan. Artinya, keraguan serius mengenai unsur tersebut harus diputuskan demi kepentingan terdakwa.

Alasan pengadilan meragukan kesaksian Myung

Myung mengklaim Oh meneleponnya empat kali pada 22 Januari 2021 untuk meminta survei yang menunjukkan dirinya unggul atas pesaingnya, Na Kyung-won. Pengadilan banding menilai keterangannya tidak konsisten dan bertentangan dengan sejumlah keadaan di sekitarnya.

Dukungan Oh di kalangan masyarakat umum lebih kuat daripada dukungannya di kalangan anggota partai dalam kontestasi 2021. Majelis menerima argumennya bahwa posisi elektoralnya tidak memberinya alasan untuk meminta survei yang menguntungkan seperti yang digambarkan Myung.

Kang Hye-kyung, yang bekerja di perusahaan jajak pendapat milik Myung, juga bersaksi bahwa sebuah survei yang menempatkan Oh di posisi pertama diubah sehingga Na unggul, diduga atas instruksi Myung. Keterangannya menggambarkan manipulasi yang merugikan Oh, bukan upaya menghasilkan hasil yang menguntungkan baginya.

Para hakim mempertimbangkan pernyataan Myung sendiri bahwa survei pertama dilakukan untuk Kim Jong-in, yang saat itu menjabat pemimpin sementara PPP, bukan atas pesanan Oh. Mereka juga memeriksa bukti memburuknya hubungan antara Myung dan kubu Oh sejak Februari 2021 serta kekecewaan Myung karena merasa kurang mendapat pengakuan setelah pemilihan.

Majelis menyatakan Myung mulai melontarkan tuduhan terperinci mengenai dana politik Oh pada Desember 2024, ketika Oh mengumumkan rencana untuk menuntutnya. Menurut majelis, keterangannya menjadi makin spesifik seiring penyidik mengajukan bukti, sehingga menambah keraguan terhadap kredibilitasnya.

Rekaman dan pesan mengubah penilaian

Rekaman telepon bertanggal 6 Maret 2021 menjadi bagian penting lain dalam banding tersebut. Percakapan antara Myung dan Kim mengindikasikan bahwa Kang, bukan Oh secara pribadi, yang memperkenalkan mereka.

Majelis menggunakan rekaman itu saat menilai klaim Myung bahwa Oh menghubungi Kim secara langsung untuk meminta pembayaran biaya jajak pendapat. Dalam percakapan tersebut, Kim mengatakan ia bertemu Myung setelah mendapat kabar dari Kang dan tidak menerima penjelasan langsung dari wali kota.

Para hakim juga memeriksa hubungan Oh dan Kim. Meski Kim telah mendukung Oh sejak memasang spanduk secara sukarela saat referendum Seoul 2011 mengenai makan siang sekolah gratis, ia tidak memiliki peran atau jabatan resmi dalam kampanye 2021.

Catatan komunikasi menunjukkan bahwa Oh dan Kim bertukar lima pesan teks pada 1 Januari hingga 15 April 2021. Setelah Kim bergabung dengan Telegram pada Februari, 16 dari 18 pesan mereka di layanan tersebut dikirim oleh Kim. Majelis menilai hubungan mereka tidak cukup dekat untuk mendukung keterangan jaksa bahwa Oh meminta dana politik ilegal secara langsung.

Rincian tersebut membantu menjelaskan mengapa banding menghasilkan putusan berbeda dari persidangan pertama. Para hakim menilai kesaksian yang diperselisihkan dengan membandingkannya dengan percakapan yang direkam, peran dalam kampanye, dan pola komunikasi, bukan menganggap lamanya Kim mendukung Oh sebagai ukuran kedekatan mereka.

Jaksa mengatakan bukti lain diabaikan

Tim penasihat khusus yang dipimpin Min Joong-ki menggugat cara pengadilan menilai bukti. Asisten penasihat khusus Park No-soo mengatakan jaksa mengandalkan lebih dari sekadar kesaksian Myung dan berpendapat majelis terlalu berfokus pada kredibilitasnya.

Park merujuk pada percakapan ketika seorang ketua tim kampanye menyebut jajak pendapat yang diperselisihkan itu dipesan oleh kampanye dan mengatakan hasil yang tidak menguntungkan telah memicu kegemparan. Ia juga menunjuk percakapan tentang bagaimana Kim pertama kali bertemu Myung serta catatan wawancara yang disiapkan pengacara yang dikirim Oh.

Perbedaan pendapat ini menyangkut kredibilitas keterangan Myung dan bobot bukti lain di sekitarnya. Pengadilan menyebut kesaksiannya sebagai satu-satunya bukti langsung mengenai persoalan utama yang diperselisihkan. Jaksa menyatakan pesan, percakapan, dan catatan wawancara mendukung dakwaan dan semestinya ditanggapi lebih menyeluruh.

Tim tersebut berencana membawa kasus ini ke Mahkamah Agung. Ketentuan persidangan dipercepat dalam Undang-Undang Penuntutan Khusus Kim Keon-hee dapat memungkinkan putusan akhir paling cepat pada Januari 2027, meski belum ada tanggal putusan Mahkamah Agung yang ditetapkan.

Perjalanan kasus hingga tahap ini

Sengketa ini bermula dari persiapan pemilihan Seoul 2021 dan berlanjut hingga banding yang disidangkan setelah Oh kembali terpilih sebagai wali kota. Sejumlah tanggal menjelaskan kaitan antara jadwal hukum dan pemilihan.

• 22 Januari 2021: Myung mengklaim Oh menelepon empat kali untuk meminta jajak pendapat yang menguntungkan. Pengadilan banding menolak keterangan itu karena dinilai tidak kredibel.
• 6 Maret 2021: Myung dan Kim melakukan percakapan yang direkam mengenai bagaimana mereka bertemu.
• 7 April 2021: Seoul menggelar pemilihan wali kota, yang didahului penyediaan jajak pendapat yang diperselisihkan.
• Desember 2024: Menurut pengadilan banding, Myung mulai melontarkan tuduhan terperinci mengenai Oh setelah wali kota itu mengumumkan rencana untuk menuntutnya.
• Juni 2026: Oh menang tipis untuk masa jabatan kelimanya sebagai wali kota saat kasus ini masih berjalan.
• Juli 2026: Pengadilan tingkat pertama menjatuhkan denda 10 juta won dan memerintahkan penyitaan 21 juta won.
• 23 Oktober 2026: Pengadilan Tinggi Seoul membatalkan putusan bersalah dan membebaskan Oh serta dua terdakwa lainnya.
• Januari 2027: Putusan Mahkamah Agung dapat dijatuhkan paling cepat bulan ini berdasarkan jadwal persidangan yang dipercepat.

Oh tiba di Pengadilan Tinggi Seoul, distrik Seocho, Seoul, sekitar pukul 13.30, sebelum sidang pembacaan putusan yang dijadwalkan pukul 14.00. Ia mengatakan bukti kuat yang menguntungkan dirinya dan tidak ada dalam persidangan pertama telah diajukan saat banding.

Wali Kota Seoul Oh Se-hoon memberikan tanggapan singkat saat ditanya tentang putusan yang akan segera dibacakan:

Mari kita tunggu hasil persidangannya.

Setelah dibebaskan, Oh meminta maaf karena harus berhadapan dengan jaksa dan pengadilan, berjanji akan menjalankan pelayanan publik dengan lebih cermat, dan berterima kasih kepada warga Seoul yang memercayainya serta memilihnya kembali selama proses hukum berlangsung.

Arti penting putusan bagi PPP

Pembebasan Oh memberi PPP landasan yang lebih kuat untuk memandangnya sebagai calon presiden potensial, bukan wali kota yang masa kelayakannya dapat segera berakhir. Kemenangannya yang tipis pada Juni sebelumnya telah memberi kaum konservatif keberhasilan penting dalam pemilihan yang juga diwarnai kekalahan lebih luas bagi partai tersebut.

Oh vokal mengkritik kebijakan perumahan pemerintahan Lee, isu sensitif secara politik yang dikaitkan dengan penurunan tingkat persetujuan presiden dalam beberapa bulan terakhir. Dengan tetap menjabat sebagai wali kota, ia dapat terus menantang pemerintah dari posisi eksekutif hasil pemilihan.

Putusan ini juga dapat memperkuat posisinya di dalam partai, tempat pengaruhnya relatif terbatas. Ketua PPP Jang Dong-hyeok menghadapi perselisihan internal terkait penolakannya mengambil jarak dari mantan Presiden Yoon Suk Yeol dan tanggung jawab atas kekalahan dalam pemilihan Juni.

Sejumlah anggota parlemen dan pengamat politik memperkirakan posisi Oh yang lebih kuat akan membantu upaya mengganti Jang. Anggota parlemen independen Han Dong-hoon, mantan pemimpin PPP dan calon potensial presiden konservatif lainnya, dapat diuntungkan oleh kerja sama dengan Oh terkait kepemimpinan partai. Kerja sama semacam itu masih sebatas kemungkinan politik, belum menjadi kesepakatan yang diumumkan.

Tanggapan langsung partai berfokus pada pemerintahan Seoul. Juru bicara utama PPP Park Choong-kwon menyambut putusan itu dalam sebuah komentar:

Ini menjadi kelegaan besar sekaligus memang sudah sepatutnya, sehingga pemerintahan kota yang dipercayakan kepada Wali Kota Oh Se-hoon oleh sepuluh juta warga Seoul dapat berlanjut tanpa gangguan.

Bagi warga, dampak langsungnya adalah keberlanjutan pemerintahan wali kota saat proses hukum berlanjut menuju putusan final. Bagi PPP, pertarungan jangka panjangnya adalah siapa yang akan memimpin partai dan kelak menantang DP yang berkuasa.

Demokrat mendesak banding dan reformasi peradilan

DP memberikan tanggapan keras. Juru bicara senior Park Sung-joon berpendapat pengadilan banding menolak tuduhan terkait pembayaran yang sebelumnya dinyatakan sebagai dana politik ilegal oleh pengadilan tingkat pertama.

Park Sung-joon, yang berbicara mewakili partai berkuasa, mengaitkan putusan itu dengan agenda reformasi peradilan partainya:

Putusan ini bertentangan dengan akal sehat.

Putusan ini akan menjadi katalis bagi reformasi peradilan.

Ketua fraksi DP Han Byung-do juga menyatakan penyesalan dan mendesak tim penasihat khusus segera mengajukan banding. Park menyamakan majelis hakim dengan "mesin penjual otomatis" untuk pembebasan, merujuk pada keputusan mereka pada awal Oktober yang membebaskan Yoon dalam kasus jajak pendapat lainnya.

Taruhan politiknya sudah terlihat sebelum banding Oh. Pada September, Ketua DP Kim Min-seok difoto sedang melihat buku catatan berisi daftar lima calon, termasuk dirinya, untuk pemilihan guna menggantikan Oh. Pembebasan pada Jumat mengalihkan perhatian dari kemungkinan tersebut dan kembali tertuju pada masa depan Oh sendiri.

Majelis yang sama menyidangkan banding kasus jajak pendapat Yoon

Majelis Hakim Koo sebelumnya membatalkan putusan bersalah terhadap tokoh terkemuka lain pada 7 Oktober, dengan membebaskan Yoon dalam perkara terpisah berdasarkan Undang-Undang Dana Politik yang melibatkan Myung. Penuntutan tersebut menyangkut 58 survei senilai 274,4 juta won sebelum pemilihan presiden 2022.

Dalam putusan tingkat pertama, Yoon dijatuhi hukuman dua tahun penjara. Saat banding, majelis menilai bukti tidak cukup untuk membuktikan adanya kesepakatan antara Myung dan Yoon atau istrinya untuk memesan atau menerima survei tanpa membayar. Pertimbangan majelis juga mencakup apakah jajak pendapat tersebut merupakan keuntungan finansial.

Kedua kasus itu membawa kegiatan jajak pendapat perantara yang sama ke hadapan majelis banding yang sama dalam rentang 16 hari. Kasus Oh menyangkut dugaan pengaturan agar seorang pendukung membayar, sedangkan kasus Yoon menyangkut dugaan pemberian survei secara cuma-cuma.

Koo, 58 tahun, menjadi hakim pada 1996 dan bergabung dengan Pengadilan Tinggi Seoul pada 2019. Putusan terdahulunya mencakup denda 500.000 won pada 2010 atas pelanggaran undang-undang pemilihan terhadap Lee, yang saat itu menjadi calon wali kota Seongnam, serta putusan 2023 yang memerintahkan Jepang membayar 200 juta won kepada setiap penggugat dalam perkara yang diajukan oleh 16 penyintas perbudakan seksual pada masa perang dan para kerabat mereka.

Bagi Oh, keuntungan langsungnya adalah pembatalan putusan pengadilan tingkat pertama yang mengancam jabatannya dan kelayakannya dalam pemilihan. Tahap hukum berikutnya adalah banding yang direncanakan ke Mahkamah Agung; peluang politiknya adalah mengubah pulihnya kelayakan tersebut menjadi pengaruh yang lebih besar di kubu konservatif.

Poin Penting

• Pengadilan Tinggi Seoul membebaskan Oh Se-hoon pada 23 Oktober 2026 dan membatalkan putusan bersalah berdasarkan Undang-Undang Dana Politik.
• Dugaan tersebut menyangkut 10 jajak pendapat dan pembayaran sebesar 33 juta won; pengadilan tingkat pertama sebelumnya menerima dakwaan terkait lima jajak pendapat senilai 21 juta won.
• Majelis banding menilai kesaksian utama Myung Tae-kyun tidak kredibel dan dugaan kesepakatan tidak terbukti secara memadai.
• Tim penasihat khusus berencana mengajukan banding dengan alasan bukti lain mendukung penuntutan.
• Putusan final dapat dijatuhkan paling cepat pada Januari 2027 berdasarkan ketentuan persidangan yang dipercepat.
• Pembebasan ini memperkuat posisi Oh sebagai calon potensial PPP dalam pemilihan presiden 2030.