Aturan Perjalanan Taliban Membuat Perempuan Afghanistan Bergantung pada Kerabat Laki-Laki untuk Perjalanan Jarak Jauh

Batas 72 kilometer untuk bepergian secara mandiri

Pada 26 Desember 2021, otoritas Taliban Afghanistan memberi tahu para pengemudi agar tidak mengangkut perempuan yang bepergian lebih dari 72 kilometer kecuali mereka ditemani kerabat laki-laki dekat. Panduan tersebut membebankan tanggung jawab kepada penyedia transportasi untuk membatasi pergerakan perempuan, menambah hambatan dalam kehidupan sehari-hari empat bulan setelah Taliban merebut Kabul pada 15 Agustus.

Kementerian Promosi Kebajikan dan Pencegahan Kemungkaran juga menginstruksikan para pengemudi untuk menolak perempuan yang tidak memenuhi persyaratan pakaian Islami, berhenti memutar musik, menghindari penggunaan atau pengangkutan narkoba, serta berhenti di tempat yang layak untuk salat. Persyaratan pakaian berlaku bagi perempuan yang mencari tumpangan, sedangkan ketentuan pendamping laki-laki berlaku untuk perjalanan lebih dari 72 kilometer, sekitar 45 mil.

Juru bicara kementerian Sadeq Akif Muhajir mengatakan pendamping harus laki-laki dan merupakan anggota keluarga dekat. Penjelasannya berarti mencari penumpang lain untuk menemani seorang perempuan tidak akan memenuhi persyaratan tersebut.

Juru bicara Taliban Ahmadullah Wasiq menyebut panduan itu sebagai anjuran, bukan perintah. Namun, instruksi kementerian meminta para pengemudi menolak memberikan tumpangan, sehingga keputusan mereka menjadi penentu apakah perempuan dapat bepergian.

Bagi perempuan yang perlu pergi ke kota lain untuk bekerja, mendapatkan perawatan medis, atau memperoleh dukungan keluarga, perubahan praktisnya jelas: akses ke kendaraan juga akan bergantung pada ketersediaan kerabat laki-laki. Human Rights Watch memperingatkan bahwa pembatasan tersebut dapat menghalangi perempuan yang berusaha melarikan diri dari kekerasan di rumah.

Instruksi bagi para pengemudi

Kementerian menyebarkan panduannya kepada para pengemudi, dan salinannya beredar di media sosial. Instruksi itu tidak hanya ditujukan kepada perempuan, tetapi juga kepada orang-orang yang mengoperasikan kendaraan penumpang untuk mengendalikan akses transportasi.

Muhajir, juru bicara kementerian, menjelaskan aturan jarak tersebut dan menetapkan bahwa pendamping dari keluarga harus laki-laki:

Perempuan yang bepergian lebih dari 72 km (45 mil) tidak boleh diberi tumpangan jika mereka tidak ditemani kerabat dekat.

Instruksi tersebut juga mewajibkan pakaian Islami atau hijab. Hijab dapat merujuk pada berbagai jenis pakaian, mulai dari menutup rambut hingga menutup wajah atau seluruh tubuh. Sebagian besar perempuan Afghanistan sudah mengenakan kerudung, tetapi kementerian tidak menjelaskan dengan tegas jenis penutup yang harus diterima oleh para pengemudi.

Larangan musik berlaku untuk kendaraan secara umum. Larangan itu disampaikan bersama aturan tentang salat dan narkoba, bukan hanya untuk perjalanan yang membawa penumpang perempuan. Secara keseluruhan, instruksi tersebut menempatkan beberapa aspek transportasi umum di bawah pengawasan kementerian.

Seorang tenaga medis menggambarkan hilangnya kemandirian

Fatima, seorang bidan yang tinggal di Kabul, menggambarkan panduan perjalanan tersebut lewat kebutuhan sehari-hari keluarganya. Ia khawatir tentang cara mencari bantuan jika ia atau anaknya jatuh sakit saat suaminya tidak ada.

Fatima mengatakan pengumuman itu membuatnya merasa tidak bisa mengambil keputusan untuk bepergian sendiri:

Saya tidak bisa bepergian sendiri. Apa yang harus saya lakukan jika saya atau anak saya sakit dan suami saya tidak ada?

Tanggapannya menunjukkan bagaimana aturan transportasi dapat memengaruhi keputusan bahkan sebelum perjalanan dimulai. Perempuan yang merencanakan perjalanan melebihi batas jarak harus mengatur waktu kerabat sekaligus transportasi, meskipun alasan bepergiannya mendesak.

Fatima juga menggambarkan dampak emosionalnya. Kehilangan kemampuan untuk bepergian sendiri berarti kehilangan sebagian kemandirian yang sebelumnya ia miliki. Bagi seseorang yang pekerjaannya merawat orang lain, kemungkinan tidak bisa mengatur perawatan bagi keluarganya sendiri terasa sangat nyata.

Mengapa pendamping keluarga belum tentu menjamin keselamatan

Otoritas Taliban membela pembatasan kerja dan pendidikan perempuan sebagai langkah sementara yang bertujuan membuat tempat kerja dan lingkungan belajar aman. Perempuan yang menanggapi panduan transportasi tersebut mempertanyakan anggapan bahwa mewajibkan seorang kerabat akan mengatasi bahaya yang mereka hadapi.

Seorang perempuan Afghanistan lainnya mengatakan bahwa sebagian perempuan mungkin merasa lebih nyaman jika didampingi, tetapi ia berpendapat bahwa kerabat tidak dapat menjamin perlindungan dari kekerasan atau pelecehan. Ia menyebut serangan di Paghman yang menurutnya terjadi pada 2015, ketika empat perempuan diculik dengan todongan senjata dari sebuah rombongan keluarga dan diperkosa.

Perempuan tersebut menyerukan agar otoritas menjadikan ruang publik aman bagi perempuan:

[Taliban] harus menciptakan lingkungan di seluruh negeri agar perempuan merasa aman.

Heather Barr, direktur asosiasi hak-hak perempuan di Human Rights Watch, menyoroti bahaya yang ada di dalam sejumlah rumah. Ia memperingatkan bahwa perintah tersebut membatasi peluang perempuan untuk bergerak bebas, bepergian ke kota lain, menjalankan usaha, atau meninggalkan rumah tangga yang penuh kekerasan.

Barr menggambarkan arah kebijakan tersebut dengan gamblang:

Perintah baru ini pada dasarnya semakin mengarah … pada upaya menjadikan perempuan sebagai tahanan.

Perempuan yang ingin meninggalkan rumah tangga penuh kekerasan mungkin perlu bepergian tanpa melibatkan kerabat di sekitarnya. Kewajiban didampingi kerabat laki-laki membuat jalan keluar itu bergantung pada bantuan seseorang dari dalam keluarga.

Perempuan di Kabul menuntut pencabutan pembatasan

Sehari setelah panduan tersebut diumumkan, pada 27 Desember, sejumlah perempuan berkumpul di Kabul untuk memprotes pembatasan pergerakan, pengangguran, kenaikan harga, kelaparan, serta hilangnya kesempatan untuk mengenyam pendidikan dan bekerja. Jaringan Partisipasi Politik Perempuan Afghanistan membantu mengorganisasi pertemuan tersebut.

Para peserta mengeluarkan resolusi berisi 10 tuntutan. Poin kesembilannya menyerukan pencabutan pembatasan pergerakan perempuan dengan kendaraan penumpang di perkotaan. Tuntutan mereka melampaui batas jarak yang ditetapkan kementerian dan menyasar persoalan akses transportasi umum secara lebih luas.

Para perempuan itu juga menuntut agar sekolah putri dibuka kembali di seluruh Afghanistan, perempuan diizinkan bekerja, dan perempuan mendapat peran aktif dalam pemerintahan. Resolusi tersebut membela kebebasan berekspresi dan hak untuk menyuarakan tuntutan warga di muka umum.

Para pengunjuk rasa mengaitkan pembatasan hak dengan krisis ekonomi. Dalam resolusi mereka, digambarkan keluarga yang menghadapi kemiskinan dan kelaparan, menjual barang-barang rumah tangga, serta terpaksa mengambil langkah-langkah putus asa, termasuk pernikahan anak. Mereka menyerukan agar bantuan kemanusiaan internasional terus diberikan dan agar orang-orang yang kompeten mengelola lembaga ekonomi.

Pembatasan perjalanan menyusul pembatasan sekolah, pekerjaan, dan televisi

Panduan transportasi pada Desember itu muncul setelah Taliban melarang banyak perempuan yang bekerja di lembaga publik untuk kembali bekerja. Sebagian besar sekolah menengah masih ditutup bagi anak perempuan, sementara anak laki-laki dan guru laki-laki telah diizinkan kembali.

Pada 26 Desember, anak perempuan di atas kelas enam di sebagian besar provinsi sudah tidak bersekolah selama 100 hari. Tonggak waktu itu memberi arti konkret bagi keluarga atas pernyataan otoritas bahwa pembatasan tersebut bersifat sementara: pendidikan selama berbulan-bulan sudah terlewatkan.

Pada November, kementerian kebajikan juga menginstruksikan saluran televisi agar berhenti menayangkan drama yang menampilkan pemeran perempuan dan mewajibkan jurnalis serta presenter perempuan mengenakan kerudung saat tampil di layar. Perempuan menghadapi pembatasan di beberapa ranah kehidupan publik yang saling terkait, termasuk mencari nafkah, belajar, tampil di media, dan bepergian.

Menteri Pendidikan Tinggi Abdul Baqi Haqqani mengatakan pada 26 Desember bahwa otoritas sedang membahas pendidikan perempuan dan menginginkan pengaturan pembelajaran terpisah bagi perempuan dan laki-laki.

Haqqani menjelaskan posisi pemerintahannya:

Keamiran Islam tidak menentang pendidikan perempuan, tetapi menentang pendidikan campuran.

Ia mengatakan upaya untuk menciptakan lingkungan Islami bagi perempuan yang belajar masih berlangsung. Tidak ada tanggal yang diumumkan untuk kembalinya anak perempuan dan perempuan ke kelas di sekolah dan universitas di seluruh negeri.

Rangkaian penerapan kebijakan

Panduan transportasi itu merupakan bagian dari rangkaian pembatasan yang diberlakukan setelah pemerintahan sebelumnya runtuh. Tanggal-tanggalnya menunjukkan betapa cepatnya aturan yang mengatur kehidupan publik perempuan berubah.

• 15 Agustus 2021: Taliban merebut Kabul dan kembali berkuasa.
• November 2021: Kementerian kebajikan mengeluarkan panduan televisi yang melarang pemeran perempuan tampil dalam drama dan mewajibkan presenter perempuan mengenakan kerudung.
• 26 Desember 2021: Panduan transportasi kementerian mewajibkan kerabat laki-laki dekat untuk mendampingi perempuan yang bepergian lebih dari 72 kilometer serta menetapkan aturan pakaian dan perilaku di kendaraan.
• 27 Desember 2021: Perempuan yang berkumpul di Kabul menuntut pencabutan pembatasan pergerakan, pembukaan kembali sekolah putri, dan hak untuk bekerja.

Dalam pemerintahan mereka sebelumnya pada 1990-an, Taliban memberlakukan pembatasan yang jauh lebih luas. Perempuan dilarang mengenyam pendidikan dan bekerja, diwajibkan mengenakan burqa yang menutupi tubuh dan wajah, serta dilarang keluar rumah tanpa pendamping laki-laki. Panduan transportasi Desember 2021 menetapkan batas jarak, sekaligus kembali membuat mobilitas perempuan bergantung pada kerabat laki-laki.

Pembatasan diberlakukan di tengah krisis kelaparan

Pada Desember 2021, Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan 22 juta orang di Afghanistan menghadapi kekurangan pangan akut dan memperingatkan akan adanya "gelombang kelaparan" selama musim dingin. Kekurangan pangan akut berarti orang-orang tidak memiliki cukup makanan untuk memenuhi kebutuhan mendesak mereka, sehingga kesehatan dan keselamatan mereka terancam.

Krisis ekonomi Afghanistan semakin dalam setelah dukungan internasional ditarik menyusul pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban. Para donor utama berulang kali menjadikan penghormatan terhadap hak-hak perempuan sebagai syarat pemulihan bantuan keuangan, sementara otoritas berupaya mendapatkan kembali dukungan dan pengakuan internasional.

Para perempuan yang berunjuk rasa di Kabul menyerukan agar bantuan kemanusiaan terus disalurkan kepada penduduk. Tuntutan mereka mengaitkan pangan, penghasilan, dan hak: perempuan membutuhkan bantuan dalam keadaan darurat sekaligus menginginkan kemampuan untuk bekerja, belajar, dan bepergian di negara mereka.

Bagi rumah tangga yang sudah kekurangan uang, mengatur pendamping laki-laki bisa mengharuskan mereka menyesuaikan pekerjaan dan tanggung jawab orang lain. Aturan transportasi tersebut menambah ketergantungan itu saat banyak keluarga kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.

Penerapan di kemudian hari mempertegas kekhawatiran yang sama

Dampak aturan yang mengatur pakaian dan pendamping laki-laki berlanjut setelah pengumuman awal. Pada Oktober 2026, Misi Bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Afghanistan melaporkan penahanan terkait aturan berpakaian yang melibatkan sedikitnya 52 perempuan dan seorang anak perempuan di Kabul dan Herat antara Juli dan September tahun itu. Dugaan pelanggaran mencakup rambut yang terlihat, kerudung berwarna cerah, penggunaan riasan, serta tampil di tempat umum tanpa wali laki-laki.

Misi tersebut mengatakan para perempuan itu dibebaskan setelah beberapa jam dan memperingatkan bahwa rasa takut serta stigma sosial dapat membuat insiden lain tidak dilaporkan. Temuan yang muncul kemudian menunjukkan bagaimana persyaratan mengenai pakaian dan pendampingan menjadi urusan penegakan aturan yang memengaruhi kehadiran perempuan di ruang publik.

Kekhawatiran tentang upaya melarikan diri dari kekerasan juga berlanjut. Penyelidikan Agustus 2026 mengenai kekerasan mematikan terhadap perempuan mendokumentasikan 231 pembunuhan terhadap perempuan dan anak perempuan di 10 provinsi sejak Taliban kembali berkuasa. Penangkapan tercatat dalam 58 kasus. Keluarga menggambarkan kesulitan memperoleh penyelidikan dan perlindungan setelah lembaga-lembaga yang sebelumnya membantu perempuan melarikan diri dari kekerasan menghilang.

Panduan Desember 2021 menempatkan penyedia transportasi di antara perempuan dan perjalanan yang perlu mereka tempuh. Tanggapan perempuan, mulai dari kekhawatiran Fatima mengenai perawatan medis hingga tuntutan para pengunjuk rasa di Kabul atas pekerjaan dan pendidikan, menjelaskan persoalan utamanya secara praktis: mobilitas menentukan layanan, peluang, dan sumber bantuan yang dapat dijangkau seseorang.

Poin-Poin Utama

• Panduan 26 Desember 2021 meminta para pengemudi menolak perempuan yang bepergian lebih dari 72 kilometer tanpa kerabat laki-laki dekat.
• Para pengemudi juga diperintahkan untuk mewajibkan pakaian Islami, menghentikan musik, menghindari narkoba, dan berhenti untuk salat.
• Seorang juru bicara Taliban menyebut panduan itu sebagai anjuran, sementara kementerian menginstruksikan pengemudi agar tidak memberikan tumpangan.
• Perempuan dan Human Rights Watch memperingatkan adanya hambatan untuk mendapatkan perawatan medis, bekerja, bepergian secara mandiri, dan melarikan diri dari kekerasan dalam rumah tangga.
• Perempuan yang berunjuk rasa di Kabul pada 27 Desember menuntut kebebasan bergerak, pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi dalam pemerintahan.
• Pembatasan itu diberlakukan saat PBB memperkirakan 22 juta warga Afghanistan menghadapi kekurangan pangan akut.