Jepang Upayakan Terobosan dalam Sengketa Kepulauan dengan Rusia Saat Kesepakatan 1956 Berusia 70 Tahun

Tokyo tetap memasukkan perundingan dalam agendanya meski hubungan diplomatik membeku

Jepang berjanji pada 19 Oktober 2026 untuk terus mengupayakan penyelesaian atas sengketa empat wilayah kepulauan di lepas pantai Hokkaido, bertepatan dengan 70 tahun kesepakatan yang menjanjikan penyerahan Shikotan dan gugusan pulau Habomai setelah perjanjian damai. Rusia menguasai keempat wilayah tersebut, perundingan ditangguhkan sejak 2022, sementara kunjungan-kunjungan terbaru dan penahanan seorang jurnalis semakin memperburuk ketegangan diplomatik.

Sekretaris Kabinet Utama Minoru Kihara mengatakan dalam konferensi pers rutin di Tokyo bahwa Jepang akan tetap menjalin komunikasi dengan Moskow meski hubungan kedua negara memburuk.

Bahkan di tengah sulitnya hubungan Jepang-Rusia, kami akan terus menjalin komunikasi yang diperlukan dengan pihak Rusia dan berupaya mengatasi kebuntuan saat ini,

Peringatan ini kembali menyoroti komitmen yang belum terpenuhi. Deklarasi Bersama Jepang-Uni Soviet 1956 memulihkan hubungan diplomatik dan mengakhiri keadaan perang, sementara perjanjian damai dan penyelesaian wilayah diserahkan untuk dirundingkan kemudian. Tujuh dekade berlalu, perjanjian itu belum terwujud, begitu pula penyerahan pulau yang dijanjikan.

Jepang menyebut wilayah-wilayah yang disengketakan itu sebagai Wilayah Utara; Rusia menyebutnya Kepulauan Kuril Selatan. Wilayah itu terdiri atas Etorofu, yang dikenal di Rusia sebagai Iturup, Kunashiri, Shikotan, dan gugusan Habomai. Tokyo berpendapat pasukan Soviet merebutnya secara ilegal setelah Jepang menyerah pada Agustus 1945. Moskow menyatakan penguasaannya merupakan konsekuensi sah Perang Dunia II dan semakin mengukuhkan sikap bahwa persoalan wilayah tersebut telah tuntas.

Apa yang sebenarnya disepakati dalam deklarasi 1956

Arsip Nasional Jepang mencatat deklarasi itu ditandatangani pada 19 Oktober 1956 dan diratifikasi pada 12 Desember. Entri arsip deklarasi, yang menampilkan naskah asli yang diundangkan, menjelaskan bahwa kesepakatan itu mengakhiri keadaan perang dan memulihkan hubungan diplomatik serta konsuler.

Deklarasi itu juga mencakup pemulangan warga Jepang yang ditahan di Uni Soviet, penghapusan klaim Moskow atas ganti rugi perang dari Jepang, serta perundingan untuk menjalin hubungan perdagangan. Dukungan Soviet atas keanggotaan Jepang di Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menjadi bagian dari kesepakatan tersebut, setelah itu Jepang bergabung dengan organisasi itu.

Perjanjian damai masih menjadi pekerjaan yang belum tuntas. Deklarasi itu memungkinkan kedua negara memulihkan hubungan diplomatik normal sambil melanjutkan perundingan mengenai persoalan yang belum dapat diselesaikan pada 1956.

Kutipan deklarasi yang dipublikasikan oleh Sekretariat Kabinet Jepang menjabarkan urutan penting dalam paragraf sembilan: perundingan akan berlanjut setelah hubungan diplomatik dipulihkan, sementara penyerahan Habomai dan Shikotan akan dilakukan setelah perjanjian damai ditandatangani. Sengketa wilayah membuat kesepakatan akhir itu tetap sulit dicapai.

Mengapa dua wilayah menjadi pusat sengketa empat wilayah

Shikotan dan Habomai menempati posisi khusus dalam perundingan karena deklarasi 1956 secara tegas mengatur penyerahan keduanya. Kunashiri dan Etorofu tidak tercakup dalam ketentuan penyerahan itu karena kedua pemerintah tidak dapat menyepakati statusnya.

Kementerian Luar Negeri Jepang, dalam sejarah perundingan perjanjian damai, menyatakan kebijakan dasar Tokyo adalah menyelesaikan status keempat wilayah tersebut dan menandatangani perjanjian damai. Kedaulatan, yang menjadi persoalan utama, berarti negara mana yang memiliki wewenang hukum untuk memerintah suatu wilayah.

Pada November 2018, Perdana Menteri saat itu Shinzo Abe dan Presiden Vladimir Putin sepakat di Singapura untuk mempercepat perundingan perjanjian damai dengan menjadikan deklarasi 1956 sebagai landasan. Pendekatan Abe secara luas dipandang sebagai langkah untuk mengupayakan pengembalian dua wilayah, bukan keempatnya, karena deklarasi hanya menyebut Shikotan dan Habomai untuk diserahkan.

Kesepakatan-kesepakatan sebelumnya membahas keempat wilayah. Deklarasi Tokyo 1993 menetapkan status wilayah-wilayah tersebut sebagai persoalan teritorial yang harus diselesaikan sebelum perjanjian damai. Pernyataan Irkutsk 2001 menegaskan keabsahan hukum deklarasi 1956 dan menjadikannya titik awal perundingan, sekaligus kembali menegaskan pendekatan dalam Deklarasi Tokyo.

Tujuh puluh tahun komitmen dan kemunduran

Catatan diplomatik menunjukkan berulangnya upaya untuk menyelaraskan janji terkait dua wilayah dengan perundingan yang mencakup keempatnya. Pemerintah kedua negara juga mencoba menetapkan tenggat, mendorong kerja sama ekonomi, dan menyusun pengaturan yang lebih praktis bagi mantan warga kepulauan tersebut.

Sejumlah tanggal menjelaskan bagaimana perundingan mencapai kebuntuan saat ini:

• 19 Oktober 1956: Jepang dan Uni Soviet menandatangani deklarasi bersama, memulihkan hubungan dan mengatur penyerahan Habomai serta Shikotan setelah perjanjian damai.
• 1960: Moskow menambahkan tuntutan agar seluruh pasukan asing ditarik dari wilayah Jepang sebelum penyerahan dilakukan. Jepang menolak perubahan sepihak tersebut.
• April 1991: Pernyataan bersama saat Presiden Soviet Mikhail Gorbachev berkunjung ke Jepang menyebut secara tertulis keempat wilayah sebagai pokok perundingan teritorial.
• Oktober 1993: Deklarasi Tokyo menetapkan prinsip-prinsip untuk menyelesaikan status wilayah-wilayah tersebut dan menandatangani perjanjian damai.
• November 1997: Pertemuan puncak Krasnoyarsk menghasilkan komitmen kedua pemerintah untuk mengerahkan segala upaya guna menandatangani perjanjian pada 2000.
• Maret 2001: Pernyataan Irkutsk menegaskan keabsahan hukum deklarasi 1956.
• November 2018: Abe dan Putin sepakat di Singapura untuk mempercepat perundingan berdasarkan deklarasi tersebut.
• 2022: Rusia menangguhkan perundingan perjanjian damai setelah Jepang menjatuhkan sanksi terkait invasi ke Ukraina.
• 19 Oktober 2026: Jepang kembali berjanji mengupayakan terobosan pada peringatan 70 tahun deklarasi.

Tenggat 2000 untuk menandatangani perjanjian berlalu tanpa kesepakatan. Dalam pertemuan puncak Kawana pada April 1998, para pemimpin kedua negara juga sepakat bahwa perjanjian harus menyelesaikan status keempat wilayah dan memuat prinsip-prinsip persahabatan serta kerja sama di masa depan.

Perang di Ukraina menghentikan perundingan

Invasi Rusia ke Ukraina pada 2022 memutus proses perundingan yang diteruskan oleh pemerintahan Jepang secara berturut-turut. Jepang bergabung dalam pemberian sanksi terhadap Moskow dan menentang penggunaan kekuatan untuk mengubah status quo. Rusia merespons dengan menolak melanjutkan perundingan perjanjian damai dan menetapkan Jepang sebagai negara tidak bersahabat.

Moskow juga membatalkan kesepakatan pertukaran tanpa visa yang melibatkan kepulauan yang disengketakan. Jepang dan Rusia belum mengadakan pertemuan puncak tingkat pemimpin sejak perundingan dihentikan, membuat hubungan kedua negara berada pada salah satu titik terburuk sejak hubungan diplomatik dipulihkan.

Penghentian itu terjadi setelah beberapa kali penegasan kembali pendekatan Singapura. Catatan resmi perundingan Jepang menyebutkan Perdana Menteri Yoshihide Suga dan Putin kembali menegaskan kesepakatan 2018 pada September 2020. Pada Oktober 2021, Perdana Menteri Fumio Kishida dan Putin sepakat mengupayakan perundingan perjanjian damai berdasarkan kesepakatan bilateral sebelumnya.

Dmitry Streltsov, profesor di Institut Hubungan Internasional Negara Moskow yang meneliti Jepang, menilai perpecahan internasional yang lebih luas sebagai hambatan utama. Menurutnya, kemajuan positif dalam hubungan bilateral sulit tercapai selama kedua negara berada di pihak yang berlawanan.

Kunjungan Putin dan rencana investasi China mempertajam ketegangan

Putin mengunjungi Etorofu pada Agustus 2026, kunjungan pertamanya ke pulau itu sejak mulai menjabat pada 2000. Jepang mengajukan protes. Sehari sebelum kunjungan, ia berpidato di hadapan para perwira senior Armada Pasifik Rusia di Sakhalin, menyebut penguasaan Rusia atas wilayah yang disengketakan sebagai konsekuensi Perang Dunia II dan menyalahkan Jepang atas memburuknya hubungan.

Pada 13 Oktober, pemerintah Sakhalin mengumumkan kunjungan lain ke Etorofu, kali ini oleh pejabat dan pelaku usaha dari Provinsi Heilongjiang di timur laut China. Delegasi itu meninjau kemungkinan proyek bersama Rusia-China atas undangan Gubernur Sakhalin Valery Limarenko.

Para pengunjung meninjau lokasi potensial untuk pengembangan pariwisata dan menyatakan minat untuk membudidayakan bulu babi dan teripang. Limarenko mengatakan pengembangan usaha semestinya meningkatkan kualitas hidup warga, sementara otoritas Rusia telah berupaya menarik investasi melalui keringanan pajak dan langkah lainnya.

Kementerian Luar Negeri Jepang mengajukan protes kepada Rusia dan China melalui saluran diplomatik. Kementerian menyatakan tindakan Rusia tidak sejalan dengan posisi Jepang bahwa wilayah-wilayah itu merupakan bagian tak terpisahkan dari Jepang.

Keterlibatan China membawa pemerintah ketiga ke dalam pengembangan praktis sebuah pulau yang diklaim Tokyo. Hal itu juga menyusul pernyataan bersama Putin dan Presiden China Xi Jinping pada Mei, yang mengkritik Jepang atas "militerisme baru", di tengah ketegangan terkait pernyataan Perdana Menteri Sanae Takaichi pada tahun sebelumnya mengenai kemungkinan terjadinya krisis di Taiwan.

Penahanan jurnalis menambah sengketa konsuler yang mendesak

Otoritas Rusia mengumumkan pada 13 Oktober bahwa mereka telah menahan koresponden Hokkaido Shimbun Imai Yuki di Sakhalin atas dugaan spionase. Ia dipindahkan ke Moskow, tempat pengadilan memerintahkan penahanannya hingga 12 Desember.

Dinas Keamanan Federal Rusia menuduh Imai mengumpulkan informasi tentang kemampuan pertahanan Rusia atas arahan intelijen Jepang. Tuduhan itu berkaitan dengan informasi mengenai warga Kepulauan Kuril yang dimobilisasi atau menjadi sukarelawan untuk berperang di Ukraina. Tuduhan tersebut masih merupakan dugaan dalam penyelidikan pidana.

Imai memiliki akreditasi pers yang diterbitkan Kementerian Luar Negeri Rusia. Surat kabarnya menyatakan tengah mencari fakta sambil mengutamakan keselamatannya. Vonis spionase di Rusia dapat dikenai hukuman penjara hingga 20 tahun.

Kementerian Luar Negeri Jepang memanggil Duta Besar Rusia Nikolay Nozdrev, memprotes penahanan tersebut dan pengumuman Moskow tanpa penjelasan sebelumnya, serta meminta informasi dan akses segera kepada Imai. Menteri Luar Negeri Toshimitsu Motegi mengatakan pada 14 Oktober bahwa Jepang meminta pertimbangan kemanusiaan serta perlakuan yang adil dan tidak memihak.

Pejabat Jepang belum berhasil memperoleh akses konsuler dengan segera. Akses tersebut memungkinkan diplomat menghubungi warga yang ditahan, memeriksa kondisi mereka, dan membantu mereka mendapatkan pendampingan. Batas waktu penahanan pada 12 Desember menjadi tanggal berikutnya yang telah ditetapkan dalam kasus ini.

Kontak terbatas berlanjut meski hubungan membeku

Pemerintahan Perdana Menteri Takaichi, yang mulai menjabat pada Oktober 2025, tetap menjalin sejumlah kontak dengan Rusia meskipun sanksi masih berlaku. Pejabat senior Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang mengunjungi Rusia pada Mei 2026. Motegi bertemu Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov dalam sebuah konferensi internasional pada Juli.

Kontak tersebut berlangsung di tengah ketidakstabilan di Timur Tengah dan kepentingan Jepang yang berkelanjutan atas pasokan energi Rusia. Jepang memiliki kepentingan energi di Sakhalin, termasuk gas alam cair, yaitu gas yang didinginkan hingga berbentuk cair agar dapat diangkut dengan kapal.

Karena itu, komunikasi diplomatik memiliki beberapa tujuan mendesak selain perundingan wilayah: melindungi warga yang ditahan, menangani perselisihan terkait kunjungan ke kepulauan, dan mengelola kepentingan ekonomi. Kihara tidak menyebutkan tanggal dimulainya kembali perundingan perjanjian damai atau pertemuan tingkat pemimpin.

Perbedaannya dengan kerja sama sebelumnya cukup besar. Pada Desember 2016, Abe dan Putin sepakat memulai pembahasan kegiatan ekonomi bersama di keempat wilayah melalui kerangka khusus. Mereka juga sepakat memperbaiki prosedur kunjungan ke makam mantan warga kepulauan tersebut. Kontak saat ini berlangsung ketika perundingan wilayah secara resmi ditangguhkan.

Mantan warga kepulauan tetap menjadi prioritas kemanusiaan

Jepang berencana terus mendesak dimulainya kembali kunjungan ke makam mantan warga kepulauan atas dasar kemanusiaan. Bagi mereka yang memiliki ikatan keluarga dengan wilayah tersebut, pembekuan hubungan diplomatik membatasi kemampuan untuk mengunjungi tempat tinggal dan pemakaman kerabat mereka.

Kunjungan ke makam sebelumnya menjadi salah satu bidang yang memungkinkan pemerintah kedua negara melakukan perbaikan praktis meski persoalan kedaulatan belum terselesaikan. Kesepakatan 2016 secara khusus membahas penyederhanaan prosedur kunjungan tersebut, selain pembahasan kerja sama ekonomi.

Penangguhan pertukaran oleh Rusia telah mempersempit jalur itu. Kini Tokyo mengupayakan kemajuan dalam akses kemanusiaan sambil mempertahankan kebijakan sanksinya, tanpa menunggu penyelesaian menyeluruh atas sengketa wilayah.

Karena itu, peringatan ini menghadirkan dua tantangan yang saling berkaitan bagi Jepang: menjaga peluang tercapainya perjanjian damai dan memperoleh kerja sama praktis bagi orang-orang yang terdampak sengketa. Janji Kihara membuat komunikasi diplomatik tetap menjadi agenda, sementara penyerahan pulau yang dijanjikan pada 1956 masih bergantung pada perjanjian yang belum ditandatangani kedua pemerintah.

Poin-Poin Utama

• Jepang berjanji pada 19 Oktober 2026 untuk terus mengupayakan penyelesaian atas empat wilayah yang dikuasai Rusia.
• Deklarasi 1956 mengakhiri keadaan perang, memulihkan hubungan diplomatik, dan mengatur penyerahan Shikotan serta Habomai setelah perjanjian damai.
• Rusia menangguhkan perundingan perjanjian pada 2022 setelah Jepang menjatuhkan sanksi terkait invasi ke Ukraina.
• Kunjungan Putin ke Etorofu pada Agustus dan kunjungan delegasi China setelahnya memicu protes Jepang.
• Jurnalis Imai Yuki menghadapi penyelidikan spionase, dengan pengadilan Moskow memerintahkan penahanannya hingga 12 Desember.
• Jepang terus mengupayakan kunjungan kemanusiaan ke makam bagi mantan warga kepulauan sembari mempertahankan sanksi.