Indonesia Merencanakan Percontohan Mangrove pada 19 Oktober untuk Sistem Pertahanan Pesisir Jawa Sepanjang 575 km

Demak bersiap menjadi tahap pertama proyek pesisir yang jauh lebih besar

Otoritas Pengelolaan Pesisir Pantai Utara Jawa (BOPPJ) dijadwalkan meluncurkan proyek percontohan perlindungan pesisir yang melibatkan mangrove pada 19 Oktober 2026, sebagai langkah awal menuju sistem pertahanan sepanjang 575 kilometer yang direncanakan membentang dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Pembangunan penghalang laut fisik ditargetkan dimulai pada 2027.

Di Desa Timbulsloko, Kecamatan Sayung, Demak, Jawa Tengah, para pekerja menggunakan alat berat pada 16 Oktober untuk memperkuat area penanaman mangrove yang dilindungi penghalang gelombang semipermeabel. Pekerjaan ini mencakup balok-balok heksagonal yang dirancang untuk membantu melindungi area penanaman sambil membiarkan sebagian air tetap mengalir.

Proyek yang luas dikenal sebagai Tanggul Laut Raksasa itu memadukan penghalang di lepas pantai, tanggul di sepanjang pesisir, dan perlindungan berbasis ekosistem pesisir. Kegiatan pada Oktober dimaksudkan untuk menunjukkan komponen ekosistem, sementara program rekayasa yang lebih besar akan menyusul kemudian.

Dampaknya melampaui garis pantai. Sistem yang direncanakan itu ditujukan untuk melindungi rumah, kawasan industri, pelabuhan, bandara, lahan pertanian, dan infrastruktur lain di sepanjang pantai utara Jawa, yang dikenal di Indonesia sebagai Pantura. Masyarakat pesisir menghadapi banjir rob, erosi, kenaikan muka laut, serta penurunan permukaan tanah.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek tersebut dapat memakan waktu sekitar 20 tahun untuk diselesaikan. Tugas langsung di Demak lebih kecil dan konkret: menyiapkan lokasi agar mangrove dapat menjadi bagian dari perlindungan pesisir, sementara instansi pemerintah mengembangkan desain dan mengoordinasikan pembangunan di wilayah yang jauh lebih luas.

Apa yang dijadwalkan pada Oktober dan 2027?

Nazib Faizal, Deputi Koordinasi Infrastruktur Dasar di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, mengatakan persiapan peluncuran pada Oktober yang berfokus pada mangrove tengah dilakukan. Dalam pengumumannya, ia menjelaskan tahap pembukaan proyek:

Insyaallah, kami akan memulai pembangunan pada Oktober ini. Namun, seremoni terlebih dahulu akan melibatkan mangrove sebagai solusi berbasis alam.

Nazib mengatakan para pejabat berharap persiapan dapat diselesaikan dalam satu atau dua pekan. Jadwal yang lebih terperinci untuk proyek percontohan Demak menetapkan kegiatan itu pada 19 Oktober, sedangkan pembangunan infrastruktur pesisir konvensional tetap ditargetkan dimulai pada 2027.

Kepala BOPPJ Didit Herdiawan Ashaf mengatakan persiapan kegiatan program dan pembangunan infrastruktur dikoordinasikan secara bersamaan, dengan dukungan pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi. Jadwal ini menyatukan demonstrasi lapangan, riset, serta persiapan rekayasa yang telah berkembang melalui beberapa tahap.

• 1995: Usulan tanggul laut pertama kali digagas pada masa Presiden Soeharto dan dilanjutkan oleh pemerintahan-pemerintahan berikutnya.
• 20 November hingga 29 Desember 2025: Instansi pemerintah melakukan survei laut di Teluk Jakarta dan perairan sekitar Semarang.
• 26 Februari 2026: Pejabat perguruan tinggi dan otoritas pesisir membahas dukungan riset dari universitas.
• 8 Oktober 2026: BOPPJ menetapkan Teluk Semarang, Demak, dan Kendal sebagai lokasi awal di Jawa Tengah.
• 19 Oktober 2026: Proyek percontohan mangrove dan ekosistem pesisir dijadwalkan diluncurkan.
• 2027: Pembangunan penghalang laut fisik ditargetkan dimulai.

Bagaimana mangrove melengkapi penghalang laut

BOPPJ menggambarkan program ini sebagai sistem perlindungan pesisir terpadu. Tanggul lepas pantai akan menjadi penghalang di laut, tanggul pesisir akan melindungi garis pantai, sedangkan mangrove dan langkah-langkah ekosistem lainnya akan menjadi lapisan perlindungan tambahan.

Mangrove dapat membantu mengurangi energi gelombang dan menahan sedimen di sekitar akarnya. Manfaatnya bergantung pada kondisi setempat, termasuk pergerakan air, pasokan sedimen, dan kemampuan pohon muda untuk bertahan hidup. Karena itu, penanaman mangrove bukan sekadar menancapkan bibit di lumpur terbuka.

Penghalang gelombang semipermeabel di Timbulsloko mengatasi tantangan praktis tersebut. Struktur semipermeabel memungkinkan sebagian air melewatinya, alih-alih membentuk dinding yang sepenuhnya rapat. Di area penanaman, pengurangan kekuatan gelombang yang datang dapat meningkatkan peluang mangrove muda untuk tumbuh dengan baik.

Persiapan di Demak menunjukkan bagaimana pemulihan ekologi dan rekayasa dapat berjalan bersama di lokasi yang sama. Para pekerja memperkuat area penanaman dan memasang pelindung gelombang sebelum demonstrasi yang dijadwalkan. Mangrove merupakan salah satu komponen dari program yang juga mencakup infrastruktur fisik berskala besar.

Mengapa kondisi tanah di bawah pesisir penting

Tantangan pesisir Jawa Tengah mencakup penurunan muka tanah, yakni permukaan tanah yang terus turun. Gubernur Ahmad Luthfi menyebut laju penurunan muka tanah di sepanjang pantai provinsi itu sekitar 8 hingga 11 sentimeter per tahun, di samping banjir rob, erosi, kerusakan ekosistem, dan perubahan di sekitar muara sungai.

Ketika daratan turun, laut menjadi lebih tinggi dibandingkan rumah, jalan, dan lahan meskipun permukaan laut tidak berubah. Kenaikan muka laut menambah tekanan tersebut. Banjir akibat curah hujan juga menjadi masalah karena air dari wilayah daratan harus menemukan jalur untuk mengalir menjauhi kawasan yang telah dibangun.

Kementerian Kelautan dan Perikanan mengidentifikasi Teluk Jakarta dan perairan sekitar Semarang sebagai wilayah yang sangat rentan terhadap banjir rob, erosi pesisir, kerusakan ekosistem, serta gangguan terhadap kegiatan sosial dan ekonomi. Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut, Kartika Listriana, mengaitkan meningkatnya tantangan pembangunan pesisir dengan perubahan iklim, kenaikan muka laut, dan penurunan muka tanah yang cepat di kota-kota besar.

Warga dan pelaku usaha di sepanjang Pantura bergantung pada lahan untuk permukiman, tambak ikan, perikanan, pertanian, pabrik, dan transportasi. Program perlindungan harus mempertimbangkan kegiatan-kegiatan tersebut, selain kondisi laut, sebab perubahan pergerakan air dan kondisi garis pantai memengaruhi cara masyarakat pesisir hidup dan bekerja.

Survei laut membentuk rancangan rekayasa

Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal) melakukan survei di Teluk Jakarta dan perairan Semarang pada 20 November hingga 29 Desember 2025. Pernyataan kementerian tentang survei pada Januari, bernomor SP.17/SJ.5/I/2026 dan bertanggal 15 Januari 2026, menyebutkan bahwa hasil survei akan mendukung penyusunan desain teknis oleh BOPPJ.

Survei tersebut menghimpun data batimetri, yang memetakan kedalaman air, serta informasi geofisika mengenai kondisi di bawah air. Survei juga mencakup arus, gelombang, sedimen, pergerakan sedimen, dan kualitas air, serta pemodelan komputer tentang pergerakan air.

Setiap kategori menjawab pertanyaan praktis dalam perancangan. Kedalaman air memengaruhi lokasi yang memungkinkan untuk mendirikan struktur. Gelombang dan arus memengaruhi gaya yang harus ditahan struktur. Pergerakan sedimen membantu perencana memahami lokasi penumpukan atau pengikisan material, sementara kualitas air berkaitan dengan kondisi ekosistem pesisir.

Kartika mengatakan informasi kelautan dan cuaca yang akurat diperlukan untuk merancang infrastruktur yang aman, efektif, dan tahan lama, sekaligus mengurangi risiko lingkungan dan sosial. Komandan Pushidrosal Budi Purwanto mengatakan TNI AL mendukung proyek dengan menyiapkan data yang dibutuhkan. Deputi BOPPJ Sawarendro menyebut upaya pesisir itu sebagai langkah mendesak untuk mengurangi risiko bencana dan memperkuat ketangguhan pesisir.

Universitas diminta membantu membangun keahlian jangka panjang

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto bertemu Didit, yang juga menjabat Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, pada 26 Februari 2026. Pembahasan mereka berfokus pada dukungan riset untuk Tanggul Laut Raksasa, mencakup persoalan teknis dan sosial.

Pengumuman kementerian tentang riset pada Februari menyebutkan rencana pembentukan gugus tugas untuk mendukung BOPPJ serta penugasan seorang perwakilan guna membantu mengoordinasikan riset dan menindaklanjuti pekerjaan. Universitas, terutama yang berada di wilayah terdampak di Jawa, akan membantu menyusun topik riset prioritas.

Brian menyampaikan harapan agar proyek tersebut menjadi laboratorium hidup. Dalam praktiknya, universitas akan mempelajari program perlindungan pesisir yang sedang berjalan, bukan hanya model atau contoh di ruang kelas. Ia juga menyerukan alih pengetahuan agar tenaga Indonesia memiliki kemampuan untuk membangun dan memelihara infrastruktur tersebut.

Didit mengatakan pelaksanaan program akan memprioritaskan belanja yang efisien, memanfaatkan fasilitas pemerintah yang sudah ada, serta membutuhkan koordinasi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di lima provinsi. Prabowo juga mengatakan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengembangkan inovasi teknologi untuk mendukung proyek tersebut.

Jawa Tengah mengandalkan pengalaman mangrove setempat

Wakil Kepala BOPPJ Fadil Imran mengatakan pada 8 Oktober bahwa pekerjaan di Jawa Tengah akan dimulai di Teluk Semarang, Demak, dan Kendal. Ia menggambarkan program mangrove Sayung sebagai upaya memadukan pemulihan ekosistem dengan partisipasi masyarakat dan pengembangan ekonomi.

Fadil mengatakan warga pesisir, kelompok masyarakat, dan pihak-pihak setempat lainnya akan dilibatkan sejak awal. Komitmen ini penting untuk pekerjaan sehari-hari dalam melindungi area penanaman dan mengelola ekosistem pesisir setelah seremoni pembukaan.

BOPPJ juga berniat mempelajari pengelolaan mangrove di Desa Kaliwlingi, Brebes. Di sana, Mohammad Bangkit membantu menggerakkan kelompok sadar wisata setempat, yang dikenal sebagai Pokdarwis, untuk mengembangkan ekowisata mangrove. BOPPJ ingin mempelajari praktik setempat yang menghubungkan pengelolaan ekosistem dengan kegiatan ekonomi.

Gubernur Luthfi mengatakan pendekatan BOPPJ sejalan dengan program Mageri Segoro di Jawa Tengah, yang melibatkan masyarakat dalam perlindungan pesisir. Ia menyerukan pengembangan mangrove, cemara laut, pohon kelapa, dan vegetasi lainnya bersamaan dengan pembangunan infrastruktur fisik pesisir.

Proyek besar di sepanjang garis pantai yang kompleks

Jawa Tengah memiliki garis pantai sepanjang 1.127,85 kilometer, menurut data yang dikutip Luthfi. Panjang tersebut terdiri atas 651,47 kilometer di pantai utara, 343,50 kilometer di pantai selatan, dan 132,88 kilometer di sekitar Karimunjawa.

Dengan demikian, pantai utara mencakup sekitar 58 persen dari total garis pantai provinsi tersebut. Angka itu dihitung dari 651,47 kilometer dibagi 1.127,85 kilometer. Hal ini membantu menjelaskan mengapa perlindungan di sepanjang Pantura melibatkan begitu banyak masyarakat, kegiatan ekonomi, dan pemerintah daerah.

Sistem pertahanan sepanjang 575 kilometer yang direncanakan dari Banten hingga Gresik merupakan ukuran yang berbeda: angka tersebut menggambarkan jangkauan proyek di beberapa provinsi. Para pejabat membagi program ini menjadi 15 segmen agar pekerjaan dapat diatur di lokasi dengan kondisi pesisir yang beragam.

Teluk Jakarta dan Semarang telah mendapat perhatian survei terperinci, sementara BOPPJ telah menetapkan tiga lokasi awal di Jawa Tengah. Pemilihan lokasi ini memberi bentuk yang lebih konkret pada program nasional, dengan menghubungkan bentang pesisir yang luas ke tempat-tempat yang telah menjadi lokasi pengumpulan data, persiapan penanaman, dan koordinasi pemerintah.

Pengawasan lingkungan dan keputusan selanjutnya

Organisasi lingkungan mempertanyakan kajian dampak proyek tersebut. Kekhawatiran mereka sejalan dengan pernyataan pemerintah sendiri mengenai perlunya meminimalkan risiko lingkungan dan sosial melalui data ilmiah serta perancangan yang cermat.

Survei laut, riset universitas, dan pengalaman setempat dalam mengelola mangrove menjawab bagian-bagian berbeda dari tugas tersebut. Survei menjelaskan kondisi fisik. Universitas diminta meneliti persoalan teknis dan sosial. Kelompok pesisir menyumbangkan pengalaman dalam mengelola ekosistem di tempat masyarakat tinggal dan mencari nafkah.

Biaya keseluruhan, desain akhir untuk tiap segmen, urutan pembangunan terperinci, dan hasil kajian lingkungan belum dijabarkan dalam pengumuman-pengumuman yang diuraikan di sini. Perkiraan Prabowo bahwa proyek ini akan memakan waktu sekitar 20 tahun menunjukkan kemungkinan durasi, bukan tanggal penyelesaian yang pasti.

19 Oktober menjadi tonggak berikutnya yang dijadwalkan, disusul target pembangunan fisik pada 2027. Di Timbulsloko, pekerjaan langsung tampak pada area penanaman yang diperkuat dan penghalang gelombang. Di sepanjang pesisir yang lebih luas, langkah selanjutnya adalah menerjemahkan hasil survei, komitmen riset, dan rencana koordinasi menjadi perlindungan yang sesuai untuk tiap lokasi.

Poin Utama

• BOPPJ menjadwalkan proyek percontohan mangrove dan ekosistem pesisir di Demak pada 19 Oktober 2026.
• Sistem pertahanan yang direncanakan membentang sekitar 575 kilometer dari Banten hingga Gresik dan memadukan tanggul lepas pantai, tanggul pesisir, serta perlindungan ekosistem.
• Pembangunan infrastruktur fisik ditargetkan dimulai pada 2027, dengan program dibagi menjadi 15 segmen.
• Survei laut di Teluk Jakarta dan perairan Semarang menghimpun informasi kedalaman, gelombang, arus, sedimen, dan kualitas air untuk mendukung desain teknis.
• Universitas dan masyarakat pesisir diharapkan berkontribusi melalui riset, pengembangan keterampilan, dan pengalaman lokal dalam mengelola mangrove.
• Prabowo mengatakan proyek itu dapat memakan waktu sekitar 20 tahun, sementara organisasi lingkungan mempertanyakan kajian dampaknya.