Singapura Pertimbangkan Tindakan atas Kabut Asap, Greenpeace Kaitkan Grup Sawit dengan Kebakaran di Indonesia

980 titik sumber asap terdeteksi di dalam konsesi kelapa sawit

Greenpeace Indonesia mengidentifikasi 980 titik sumber asap di dalam 233 konsesi kelapa sawit antara 8 Agustus dan 1 Oktober 2026, saat kebakaran di Indonesia menyebarkan kabut asap ke seluruh Asia Tenggara. Investigasinya mengaitkan perusahaan perkebunan yang berhubungan dengan First Resources dan Bumitama Agri yang tercatat di bursa Singapura, serta First Borneo Plantations yang dimiliki secara tertutup, dengan area tempat kebakaran dan asap terdeteksi.

Singapura sedang mengkaji perusahaan mana yang mungkin bertanggung jawab ketika polusi mencapai tingkat sangat tidak sehat. Pada pukul 9 pagi tanggal 16 Oktober, Indeks Standar Polutan (PSI) negara itu berada di kisaran 149 hingga 227, dengan wilayah tengah mencatat angka tertinggi. First Resources membantah dugaan bahwa kebakaran bermula di area operasinya dan menyatakan sebagian kebakaran merembet ke perkebunannya dari luar.

Temuan di perkebunan ini merupakan bagian dari gambaran yang jauh lebih besar. Investigasi Greenpeace Indonesia pada 5 Oktober mencatat 6.811 titik sumber asap di seluruh negeri. Sebanyak 970 titik berada di dalam 120 konsesi kehutanan, sementara 3.557 titik berada dalam 141 kesatuan hidrologis gambut, bentang alam yang terhubung melalui pergerakan dan penyimpanan air.

Greenpeace memadukan pengamatan satelit dengan penelusuran kepemilikan perusahaan untuk menghubungkan lahan terdampak dengan kelompok usaha. Konsesi adalah lahan yang boleh digunakan atau dikembangkan oleh perusahaan, beserta tanggung jawab pengelolaan yang melekat pada izin tersebut. Penyelidikan atas kebakaran tertentu perlu menelusuri lokasi awal kebakaran, penyebarannya, serta tindakan perusahaan yang mengelola lahan.

Dampak langsungnya meluas hingga ke luar batas perkebunan: warga menghadapi udara tercemar, pemerintah menyiapkan bantuan pemadaman, dan Singapura mempertimbangkan undang-undang yang memungkinkan tindakan terhadap kabut asap akibat aktivitas di luar negeri.

Keterkaitan perkebunan dengan Singapura

First Resources masuk ke dalam rantai kepemilikan salah satu perkebunan yang diidentifikasi Greenpeace melalui akuisisi produsen Indonesia Austindo Nusantara Jaya (ANJ) pada Mei 2025. Perusahaan itu membeli 91,17 persen saham awal dengan nilai sekitar US$330 juta, atau S$423 juta, dan meningkatkan kepemilikannya menjadi 95,92 persen pada akhir tahun tersebut.

ANJ memiliki 99,99 persen saham Kayung Agro Lestari, yang perkebunannya mencakup 13.878 hektare di Ketapang, Kalimantan Barat. Greenpeace mengidentifikasi konsesinya sebagai salah satu area tempat kebakaran dan asap terdeteksi. Di lahan yang dikelola dua anak perusahaan First Resources, Greenpeace mencatat lebih dari 30 titik sumber kabut asap selama Agustus dan September.

First Resources mayoritas dimiliki anggota keluarga Fangiono dari Indonesia. Ciliandra Fangiono menjabat sebagai direktur utama, sedangkan saudaranya, Fang Zhixiang, menjabat wakil direktur utama. Akuisisi tersebut menempatkan perkebunan Kayung Agro Lestari dalam struktur perusahaan grup itu selama musim kebakaran 2026.

Bumitama Agri dikaitkan melalui perusahaan perkebunan Indonesia Damai Agro Sejahtera, yang juga diidentifikasi Greenpeace. Bumitama dikendalikan keluarga Lim dan terhubung dengan Harita Group dari Indonesia, konglomerat yang bergerak di bidang pertambangan dan kelapa sawit. Lim Gunawan Hariyanto menjabat sebagai ketua eksekutif sekaligus direktur utama.

First Borneo Plantations memiliki keterkaitan yang berbeda dengan Singapura. Dalam laporan regulator pada 2019, perusahaan energi Thailand PTT menyatakan bahwa Chancellor Oil yang didirikan di Singapura menjalankan bisnis kelapa sawit melalui First Borneo. PTT menjual 77,56 persen sahamnya di Chancellor Oil kepada Premier Palmoil Energy pada April 2019. Dokumen perusahaan mencatat pengusaha Indonesia Alexander Thaslim sebagai direktur kedua perusahaan Singapura tersebut.

First Resources menyatakan kebakaran dari luar merembet melewati batas konsesinya

Pada 15 Oktober, First Resources menyatakan bahwa pemeriksaan titik panas di dekat konsesinya di Kalimantan Barat menunjukkan banyak titik berada di luar batas operasionalnya. Perusahaan mengakui sebagian kebakaran dari luar merembet ke lahan yang dikelolanya dan menyebut sejumlah kebakaran terlalu besar serta bergerak terlalu cepat untuk sepenuhnya dikendalikan oleh timnya.

Perusahaan mengaitkan meningkatnya risiko kebakaran dengan kondisi kering berkepanjangan akibat peristiwa El Nino 2026. El Nino adalah pola iklim alami yang mengubah curah hujan dan suhu di berbagai wilayah dunia; di sejumlah bagian Indonesia, fenomena ini dapat menyebabkan cuaca kering berkepanjangan sehingga vegetasi lebih mudah terbakar.

First Resources juga mengaitkan sebagian kebakaran yang tak terkendali dengan pembukaan lahan secara tradisional oleh masyarakat sekitar selama musim kemarau. Perusahaan menyatakan perkebunan yang berbatasan dengan lahan masyarakat dan area yang tidak dikelola menghadapi risiko lebih besar, serta tim pemadamnya telah ditempatkan di sepanjang batas konsesi setelah titik panas muncul di dekatnya.

Perusahaan menyebut Kebijakan Tanpa Pembakaran dan program Manajemen Kebakaran Terpadu, termasuk pemantauan satelit harian dan pengawasan dengan drone. Perusahaan mengatakan telah membagikan 17 unit pompa air kepada desa-desa terdampak dan ribuan masker kepada kantor pendidikan setempat, serta berkoordinasi dengan perusahaan sekitar untuk memberikan bantuan pemadaman jika diperlukan.

First Resources menyatakan jumlah titik panas turun tajam dalam beberapa pekan terakhir, dengan deteksi saat ini sebagian besar terkonsentrasi di tempat perusahaan tidak beroperasi. Bumitama Agri dan First Borneo Plantations belum menanggapi permintaan komentar hingga laporan Oktober diterbitkan.

Lahan gambut dan kebakaran berulang memperluas dampak

Angka nasional Greenpeace menunjukkan besarnya peran bentang alam gambut dan lahan yang pernah terbakar dalam masalah kebakaran. Sebanyak 3.557 titik sumber asap di kesatuan hidrologis gambut mencakup sekitar 52 persen dari total 6.811 titik. Sebanyak 2.719 titik lainnya, sekitar 40 persen, berada di area yang pernah terbakar pada 2015 hingga 2023.

Gambut terdiri atas material tumbuhan yang terurai sebagian dan menumpuk dalam kondisi basah. Ketika dikeringkan dan kehilangan kelembapan, gambut dapat terbakar di bawah permukaan, menghasilkan asap yang bertahan lama dan mempersulit pemadaman. Karena itu, pengelolaan air di seluruh bentang alam gambut sama pentingnya dengan pemadaman di perkebunan tertentu.

Greenpeace mengutip riset Pantau Gambut yang menunjukkan bahwa hingga Juli 2025, sebanyak 8,3 juta hektare kesatuan hidrologis gambut berada di dalam 936 konsesi. Dibandingkan dengan total nasional 24,2 juta hektare yang disebutkan dalam riset yang sama, luas itu kira-kira sepertiganya. Pantau Gambut menggolongkan sekitar 16,4 juta hektare sebagai area yang rentan terbakar.

Papua Selatan menyumbang 1.413 titik sumber asap, sekitar 21 persen dari total nasional Greenpeace. Organisasi itu juga mendeteksi titik-titik di dua kawasan konservasi di Merauke, sehingga kekhawatiran meluas ke luar wilayah kebakaran yang lebih dikenal di Sumatra dan Kalimantan.

Nusantara Atlas mencatat 1.043.377 titik panas kebakaran hutan dan lahan serta 900.000 hektare lahan terdampak kebakaran di Indonesia. Titik panas merupakan deteksi satelit atas panas yang tidak biasa; analisis sumber asap Greenpeace menggunakan ukuran berbeda dan periode pengamatan tertentu. Setiap kumpulan data menggambarkan aspek yang berbeda dari darurat kebakaran.

Ketentuan undang-undang kabut asap Singapura

Perdana Menteri Lawrence Wong mengatakan pada 15 Oktober bahwa Singapura sedang mengkaji perusahaan mana yang mungkin bertanggung jawab. Ia mengemukakan kemungkinan penegakan hukum di dalam negeri dan kerja sama dengan negara lain.

"Jika diperlukan, kami akan mengambil tindakan berdasarkan Undang-Undang Pencemaran Kabut Asap Lintas Batas Singapura dan menjajaki tindakan bersama dengan negara lain," katanya.

Undang-Undang Pencemaran Kabut Asap Lintas Batas, yang diberlakukan pada 2014, memungkinkan Singapura menindak perusahaan yang bertanggung jawab menyebabkan atau turut menyebabkan polusi kabut asap di negara itu, termasuk melalui kegiatan di luar negeri. Undang-undang tersebut menyasar tindakan yang menyebabkan atau membiarkan terjadinya kebakaran ketika kabut asap yang diakibatkannya membuat PSI berada dalam kategori tidak sehat di bagian mana pun di Singapura selama setidaknya 24 jam.

Udara mulai dikategorikan tidak sehat pada PSI 101. Denda dapat mencapai S$100.000 untuk setiap hari polusi, dengan batas total S$2 juta. Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Grace Fu mengatakan pada 14 Oktober bahwa Singapura sedang mengumpulkan dan meninjau data sembari tetap membuka opsi penegakan hukum.

Badan Lingkungan Nasional Singapura mengirimkan pemberitahuan hukum kepada enam perusahaan setelah kebakaran di konsesi pada 2015. Badan tersebut menyatakan penyelidikan terhadap empat perusahaan masih berlangsung: PT Bumi Andalas Permai, PT Bumi Mekar Hijau, PT Sebangun Bumi Andalas Woods Industries, dan PT Rimba Hutani Mas. Dalam upaya penegakan hukum sebelumnya, pihak berwenang menghadapi kendala untuk memperoleh informasi dari Indonesia.

Penyelidikan saat ini belum memiliki tanggal penyelesaian yang diumumkan. Sementara itu, kepolisian Indonesia menyatakan sedang menyelidiki sembilan perusahaan kelapa sawit terkait kebakaran hutan dan lahan, tanpa menyebutkan nama perusahaan.

Udara tercemar mengubah keseharian di seluruh kawasan

PSI Singapura mencapai 212 di wilayah barat pada tengah hari 15 Oktober, kemudian berada di kisaran hingga 227 pada pagi berikutnya. Angka 201 hingga 300 masuk kategori sangat tidak sehat. Pemerintah membagikan masker, termasuk masker N95, kepada warga rentan dan membuka tempat berpendingin udara di balai komunitas serta sejumlah pusat lingkungan.

Pemantauan Greenpeace hingga 1 Oktober mencatat kabut asap selama lima hari di Singapura, dibandingkan dengan 55 hari di Sarawak, 16 hari di Sabah, serta masing-masing 13 hari di Johor dan Kuala Lumpur. Angka-angka tersebut menggambarkan periode sebelum tingkat polusi Singapura meningkat pada pertengahan Oktober. Sejumlah sekolah di Malaysia ditutup selama keadaan darurat yang meluas ini.

Pekerja yang menggantungkan penghasilan pada pekerjaan luar ruang menghadapi pilihan yang sangat sulit. Imrayedi, pengemudi ojek berusia 63 tahun di Pekanbaru, Sumatra, menceritakan dampaknya terhadap kesehatannya meski ia tetap bekerja.

"Saya sesak napas dan sakit kepala karena menghirup udara ini. Tapi saya tetap harus bekerja," katanya.

Greenpeace juga mengutip penelitian tahun 2022 yang memperkirakan bahwa paparan jangka panjang terhadap partikel halus dari kebakaran gambut di Sumatra dan Kalimantan berkaitan dengan sekitar 33.100 kematian dini pada orang dewasa dan 2.900 kematian bayi setiap tahun. Perkiraan tahunan itu menggambarkan beban kesehatan lebih luas yang diteliti para peneliti; jumlah korban meninggal akibat keadaan darurat saat ini belum diketahui.

Indonesia menerima bantuan saat warga menempuh jalur hukum

Indonesia mengatakan pada 15 Oktober bahwa pihaknya akan menerima bantuan asing. Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui bantuan tersebut dan pembahasan teknis sedang berlangsung. Singapura telah menawarkan dukungan dan menyatakan akan terus bekerja sama dengan Indonesia serta mitra lain di Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara.

Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan mengatakan tindakan hukum atau nota diplomatik akan menjadi upaya terakhir. Malaysia berniat terus menggunakan jalur diplomatik dan mekanisme ASEAN untuk menangani kabut asap bersama Indonesia.

Pihak berwenang Indonesia juga telah menangguhkan izin operasional 26 perusahaan yang terkait dengan kebakaran hutan dan lahan serta memulai penyelidikan terhadap perusahaan lain. Investigasi Greenpeace yang lebih luas mengidentifikasi lebih dari 20 perusahaan di sektor kelapa sawit, bubur kertas, dan gula, termasuk Kuala Lumpur Kepong yang tercatat di bursa Malaysia.

Greenpeace mencatat 19 titik sumber kabut asap di lahan yang dikelola anak perusahaan Kuala Lumpur Kepong, PT Menteng Jaya Sawit Perdana. Perusahaan induknya menyatakan sebagian besar kebakaran berasal dari luar konsesi dan telah dipadamkan, serta mengatakan bahwa pembakaran terbuka dilarang di seluruh operasinya.

Di Pontianak, Kalimantan Barat, kelompok masyarakat sipil mengajukan gugatan perwakilan kelompok terhadap pemerintah Indonesia dan Presiden Prabowo, dengan tuduhan kelalaian dalam menangani kabut asap yang berulang. Mereka menuntut penetapan status bencana nasional dan langkah pemulihan, termasuk penanggungan biaya layanan kesehatan. Kasus serupa di Sumatra Selatan ditolak pada tahun sebelumnya.

Dugaan pembukaan lahan sebelumnya menambah sorotan

First Borneo juga mendapat sorotan di luar deteksi kebakaran saat ini. Dalam investigasi Oktober, Greenpeace mengaitkan perusahaan perkebunan Arjuna Utama Sawit dengan grup tersebut. Pada Februari 2026, organisasi lingkungan Mighty Earth menuduh anak perusahaan First Borneo lainnya, PT Equator Sumber Rezeki, terus membuka hutan hujan dan habitat orang utan tanpa izin di Kalimantan Barat.

Dugaan pada Februari itu berkaitan dengan pembukaan hutan di konsesi yang berbeda dari Arjuna Utama Sawit. Secara bersama-sama, kedua kasus tersebut menyoroti cara grup perusahaan mengawasi pengelolaan lahan di seluruh anak usahanya, sementara penyelidikan kebakaran saat ini berfokus pada asal mula dan penyebaran setiap kebakaran.

Bagaimana musim kebakaran mencapai titik ini

Rangkaian peristiwa ini mencakup akuisisi perusahaan sebelum kebakaran hingga respons pemerintah saat asap melintasi perbatasan. Tanggal-tanggal pentingnya adalah:

• April 2019: PTT menjual 77,56 persen sahamnya di Chancellor Oil kepada Premier Palmoil Energy.
• Mei 2025: First Resources mengakuisisi 91,17 persen saham awal di ANJ, lalu meningkatkan kepemilikannya menjadi 95,92 persen.
• Februari 2026: Mighty Earth menuduh anak perusahaan First Borneo membuka hutan hujan dan habitat orang utan tanpa izin.
• 8 Agustus hingga 1 Oktober 2026: Greenpeace mengidentifikasi 6.811 titik sumber asap di seluruh Indonesia.
• 5 Oktober: Greenpeace Indonesia menerbitkan temuannya.
• 14 dan 15 Oktober: Singapura menguraikan kemungkinan penegakan hukum, First Resources menyampaikan tanggapannya, dan Indonesia mengumumkan persetujuan atas bantuan asing.
• 16 Oktober: Angka PSI Singapura selama 24 jam berada di kisaran 149 hingga 227 pada pukul 9 pagi.

Keputusan penegakan hukum Singapura berikutnya akan bergantung pada peninjauan data kebakaran dan polusi. Bagi masyarakat di Indonesia, Malaysia, dan Singapura, bantuan pemadaman serta perlindungan dari udara tercemar sudah menjadi kebutuhan mendesak.

Poin Utama

• Greenpeace mengaitkan First Resources, Bumitama Agri, dan First Borneo Plantations dengan konsesi di Indonesia tempat kebakaran dan asap terdeteksi.
• Analisis nasionalnya menemukan 980 titik sumber asap di dalam 233 konsesi kelapa sawit pada 8 Agustus hingga 1 Oktober 2026.
• First Resources menyatakan kebakaran dari luar merembet ke perkebunannya selama cuaca kering berkepanjangan dan menyebut langkah-langkah pemantauan serta pemadaman yang telah dilakukan.
• Singapura sedang mempertimbangkan penegakan hukum berdasarkan undang-undang kabut asapnya, yang memungkinkan denda hingga S$100.000 per hari dengan batas total S$2 juta.
• Indonesia telah menyetujui bantuan asing, sementara polisi menyelidiki sembilan perusahaan kelapa sawit yang tidak disebutkan namanya.
• PSI Singapura mencapai 227 pada 16 Oktober, masuk kategori sangat tidak sehat.