Pejuang Kartu Emas Thailand Menolak Biaya Pasien, Peringatkan Akses Perawatan Bisa Terhambat

Biaya 300 Baht Bisa Menghabiskan Penghasilan Sehari

Iuran pasien sebesar 10% dari tagihan medis 3.000 baht akan mencapai 300 baht, setara dengan penghasilan sehari penuh bagi seseorang yang dibayar sebesar itu dan separuh dari tunjangan lansia sebesar 600 baht yang diterima sebagian orang lanjut usia. Perhitungan itu menjadi inti kampanye masyarakat menentang perubahan Undang-Undang Jaminan Kesehatan Nasional Thailand tahun 2002.

Wimon Thawinpong, tokoh masyarakat di distrik Sai Mai, Bangkok, ikut dalam aksi pada 5 Oktober 2026 untuk menentang amendemen tersebut. Dalam pernyataan yang dilaporkan pada 12 Oktober, ia mendesak para legislator menghentikan perubahan yang dapat mewajibkan pengguna skema Cakupan Universal, yang umum disebut kartu emas, membayar lebih saat menerima pengobatan.

Peringatannya berkaitan dengan pilihan yang dihadapi rumah tangga yang hanya memiliki sedikit uang tersisa setelah membeli makanan dan kebutuhan lainnya: membayar pengobatan atau mempertahankan penghasilan untuk keluarga. Ia khawatir sebagian pasien akan menahan sakit daripada mencari perawatan. Perhitungan 10% itu merupakan ilustrasi risiko tersebut, bukan konfirmasi bahwa biaya itu telah disetujui.

Sengketa ini juga menyangkut siapa yang mengendalikan belanja kesehatan, seberapa besar pengaruh yang dimiliki pasien, serta apakah tekanan keuangan sebaiknya diatasi melalui pendanaan rumah sakit, reformasi pengadaan, atau biaya saat menerima perawatan. Pemberitahuan resmi tahun 2012 menunjukkan bahwa riwayat hukumnya lebih rumit daripada pembagian sederhana antara layanan gratis dan berbayar: undang-undang yang berlaku telah mendukung biaya terbatas sebesar 30 baht dengan pengecualian.

Perubahan yang Diusulkan

Komite kesehatan masyarakat Senat mengusulkan amendemen Undang-Undang Jaminan Kesehatan Nasional pada Juli 2026, termasuk pembahasan kemungkinan iuran pasien. Usulan itu diperkirakan akan dibawa ke parlemen pada September atau Oktober. Pada 26 Agustus, Dewan Konsumen Thailand menggelar konferensi pers untuk menentangnya di hotel Amari Don Muang, Bangkok.

Para pegiat memperingatkan bahwa perubahan tersebut dapat melemahkan akses terhadap pengobatan tanpa biaya tambahan. Mereka juga mempersoalkan kemungkinan perubahan pada Dewan Jaminan Kesehatan Nasional dan redaksi yang digunakan untuk menjelaskan layanan yang ditanggung. Ini merupakan kekhawatiran terhadap sebuah usulan, bukan bukti bahwa parlemen telah menyetujui sistem pembayaran tertentu.

Berbagai laporan belum menetapkan besaran iuran final, batas pembayaran, daftar pengecualian lengkap, atau pemungutan suara parlemen yang telah dikonfirmasi. Rincian itu penting: biaya tetap, persentase dari tagihan, dan biaya yang hanya dikenakan untuk layanan tertentu akan menimbulkan beban berbeda bagi pasien.

Undang-Undang yang Berlaku Sudah Memiliki Riwayat Pembayaran

Pemberitahuan pembayaran Dewan Jaminan Kesehatan Nasional tahun 2012 menjadi rujukan hukum yang konkret. Diterbitkan berdasarkan Pasal 5 ayat dua Undang-Undang Jaminan Kesehatan Nasional, pemberitahuan itu menetapkan iuran 30 baht untuk setiap kunjungan yang memenuhi syarat, yang mencakup pengobatan dan pemberian obat.

Pemberitahuan tersebut berlaku bagi penyedia layanan yang ditetapkan, termasuk rumah sakit Kementerian Kesehatan Masyarakat setingkat rumah sakit distrik atau lebih tinggi, rumah sakit negeri lainnya, rumah sakit universitas, dan rumah sakit swasta dengan tingkat setara. Dokumen itu ditandatangani pada 27 Juli 2012 oleh Witthaya Buranasiri, yang saat itu menjabat menteri kesehatan masyarakat sekaligus ketua dewan, dan mulai berlaku pada 1 September tahun itu.

Pengecualiannya mencakup promosi kesehatan, pencegahan penyakit, penanganan keadaan darurat kritis dan mendesak, warga miskin, kelompok lain yang ditetapkan menteri kesehatan masyarakat, serta layanan di fasilitas yang tingkatnya di bawah rumah sakit distrik.

Dokumen ini membuktikan bahwa undang-undang tahun 2002 telah memungkinkan bentuk pembayaran pasien yang ditetapkan secara khusus. Namun, dokumen tersebut tidak menjelaskan berapa yang harus dibayar setiap pasien saat ini atau apa yang akan diwajibkan amendemen 2026. Perbedaan utamanya adalah antara biaya tetap historis dengan pengecualian dan kemungkinan iuran yang dihitung sebagai persentase biaya pengobatan.

Mengapa Pegiat Mengatakan Pasien Sudah Berkontribusi

Wimon berpendapat bahwa penerima manfaat kartu emas sudah membantu mendanai layanan publik melalui pajak, termasuk pajak pertambahan nilai atas pembelian sehari-hari. Menurutnya, mewajibkan pembayaran lagi di rumah sakit akan lebih membebani orang-orang yang paling tidak mampu menanggungnya.

Ia juga menyoroti alokasi dana skema tersebut untuk setiap orang yang memenuhi syarat. Pendekatan yang dikenal sebagai kapitasi ini menganggarkan jumlah tertentu bagi setiap orang yang ditanggung, alih-alih memperlakukan kontribusi setiap orang sebagai rekening medis terpisah. Pengumpulan dana bersama memungkinkan dana yang terkait dengan orang yang membutuhkan sedikit pengobatan turut mendukung mereka yang jatuh sakit parah.

Wimon meyakini pengumpulan dana bersama itu membuat biaya tambahan bagi pasien tidak diperlukan. Namun, pernyataannya tidak memberikan penilaian keuangan terkini yang membuktikan kecukupan anggaran. Argumennya tentang risiko bersama dan pajak perlu dibedakan dari temuan terverifikasi mengenai keuangan rumah sakit.

Ia mengenang pasien yang menjual lahan pertanian, rumah, dan aset lainnya untuk membayar tagihan medis sebelum skema itu ada. Ia khawatir biaya yang lebih tinggi kembali memaksa rumah tangga memilih antara mempertahankan mata pencaharian dan memperoleh perawatan.

Pengalaman Pasien Menunjukkan Beban Lebih dari Tagihan Rumah Sakit

Kisah pasien yang diterbitkan pada 27 Juni 2017 menggambarkan mengapa biaya yang relatif kecil sekalipun dapat berdampak. Nimjin Jareno, perempuan berusia 60 tahun yang saat itu tidak bekerja, menceritakan bahwa ia mengidap diabetes, tekanan darah tinggi, dan asma, serta harus berkunjung ke rumah sakit setiap tiga bulan. Bagi orang yang menjalani pengobatan rutin, pembayaran menjadi pengeluaran berulang, bukan biaya darurat sekali saja.

Nimjin mendukung bantuan sukarela dari orang-orang yang lebih mampu, bukan iuran wajib. Merujuk pada kotak donasi di rumah sakit yang menyediakan sarapan bagi pasien diabetes, ia mengatakan:

Namun, itu harus menjadi pilihan mereka. Orang yang lebih mampu sebaiknya membantu mereka yang kurang mampu.

Boonlern Jaremnoerwittayakul, pemilik toko kelontong berusia 76 tahun yang saat itu mengidap tekanan darah tinggi, mengatakan bahwa ia menemui dokter setiap tiga atau empat bulan. Ia mengenang perawatan mata yang seharusnya berbiaya 9.000 baht, tetapi ia hanya membayar 30 baht menggunakan kartu tersebut. Ini adalah kisahnya tentang satu kejadian tertentu, bukan daftar biaya yang berlaku bagi semua pasien.

Waraporn Thongchalee, penjual roti canai dan kopi, menceritakan bahwa ia menerima perawatan darurat tanpa membayar setelah tangannya tersayat pisau. Petugas keamanan Wiracha Sirinai mengatakan biaya transportasi, makanan, dan pengeluaran lainnya sudah memengaruhi keputusannya untuk pergi ke rumah sakit atau membeli obat di apotek.

Kekhawatiran itu juga muncul dalam kampanye Agustus 2026. Laphit Roekdee, sekretaris Yayasan Pembangunan Phayao, memperingatkan bahwa warga yang tinggal jauh dari rumah sakit akan menghadapi biaya pasien di luar ongkos perjalanan. Biaya rumah sakit yang rendah tetap sulit dijangkau apabila perjalanan itu sudah menghabiskan porsi besar dari pendapatan rumah tangga.

Siapa yang Berhak Menentukan Manfaat dan Anggaran?

Meena Duangrasi, ketua pusat perlindungan hak pemegang kartu emas di Surin, memperingatkan bahwa dewan yang diamendemen dapat mencakup lebih banyak penyedia layanan dan mengurangi porsi perwakilan masyarakat. Ia khawatir hal ini akan mengurangi pengaruh pasien terhadap layanan, kebijakan, dan pengeluaran.

Ia juga mempersoalkan kemungkinan pembedaan antara manfaat dasar dan pengobatan lainnya. Jika sejumlah obat atau layanan tidak termasuk dalam paket dasar, ia khawatir pasien akan diwajibkan membayar meski perawatan itu diperlukan secara medis. Redaksi pasti dari amendemen yang disahkan diperlukan untuk memastikan apakah risiko tersebut akan menjadi kewajiban hukum.

Chalom Ketjinda, apoteker sekaligus wakil ketua asosiasi konsumen Songkhla, mengenang bahwa 50.000 tanda tangan warga membantu membawa usulan undang-undang kartu emas ke proses legislasi pada 2002. Ia mendesak penambahan dana untuk setiap orang yang memenuhi syarat, dukungan bagi tenaga medis, dan pelibatan masyarakat secara berkelanjutan melalui dana kesehatan setempat, alih-alih memperlakukan pembela pasien dan tenaga kesehatan sebagai dua pihak yang berseberangan.

Sengketa Ini Berulang Selama Beberapa Tahun

Kampanye 2026 menyusul perdebatan sebelumnya mengenai amendemen dan iuran pasien. Kronologi menunjukkan bahwa kekhawatiran serupa muncul dalam situasi politik yang berbeda, meski usulan-usulan tersebut tidak boleh dianggap sebagai satu rancangan undang-undang yang berkelanjutan.

• 2002: Undang-Undang Jaminan Kesehatan Nasional menetapkan kerangka hukum yang menjadi pokok sengketa.
• 27 Juli 2012: Dewan Jaminan Kesehatan Nasional menerbitkan pemberitahuan biaya 30 baht yang berlaku mulai 1 September.
• Juni 2017: Sidang dengar pendapat mengenai amendemen menuai protes; tiga dari empat sidang dibatalkan setelah aktivis meninggalkan ruangan atau berkumpul untuk menentang.
• 12 Februari 2019: Para pemimpin empat partai besar dilaporkan menentang usulan agar pasien membayar 10% hingga 20% biaya pengobatan.
• Juli dan Agustus 2026: Komite Senat mengusulkan amendemen, disusul aksi penolakan Dewan Konsumen pada 26 Agustus.
• Oktober 2026: Wimon mengikuti aksi 5 Oktober dan menyampaikan keberatan lanjutan yang dilaporkan pada 12 Oktober.

Pada 2017, Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha mengatakan kartu emas tidak akan dihapus. Menteri Kesehatan Masyarakat Piyasakol Sakolsatayadorn mengatakan amendemen itu menyasar salah kelola keuangan oleh sejumlah penyedia layanan medis, bukan pemegang kartu. Jaminan tersebut berbeda dari kekhawatiran yang disampaikan para pengunjuk rasa dan pasien; keduanya tidak menetapkan isi usulan terpisah pada 2026.

Angka cakupan juga berbeda. Wimon menyebut lebih dari 45 juta penerima manfaat, sedangkan kampanye Agustus 2026 menyebut 47 juta. Kisah pasien pada Juni 2017 dan perdebatan politik Februari 2019 menggunakan angka sekitar 48 juta, sementara pembahasan keuangan lain pada Juni 2017 menyebut sekitar 49 juta. Perkiraan bertanggal ini tidak seharusnya dibaca sebagai tren terverifikasi tanpa data kepesertaan yang konsisten.

Tekanan Keuangan Nyata, tetapi Angka Lama Perlu Konteks

Angka belanja historis menunjukkan mengapa pendanaan terus menjadi bagian dari perdebatan. Anggaran Cakupan Universal meningkat dari 55,3 miliar baht pada 2003 menjadi 165 miliar baht pada tahun fiskal 2017. Kenaikannya sebesar 109,7 miliar baht, atau sekitar 198%, sehingga anggaran pada periode terakhir hampir tiga kali lipat dibandingkan periode awal.

Laporan keuangan pada Juni 2017 juga menyebut alokasi darurat sebesar 5 miliar baht bagi lima rumah sakit yang mengalami masalah likuiditas. Likuiditas berarti tersedianya cukup dana untuk memenuhi pengeluaran segera. Skema dapat melindungi pasien dari tagihan, sementara penyedia layanan tertentu tetap kesulitan membayar biaya operasional.

Laporan yang sama menyebut porsi penduduk berusia 60 tahun atau lebih mencapai 14% pada 2016 dan memproyeksikan angka itu menjadi seperempat penduduk pada 2025. Belanja tunjangan kesejahteraan lansia disebut mencapai 270 miliar baht pada 2014, dengan proyeksi 680 miliar baht pada 2024. Total belanja kesejahteraan yang lebih luas itu mencakup pensiun dan tunjangan, bukan hanya layanan kesehatan kartu emas.

Angka-angka ini merupakan data historis dan proyeksi, bukan hasil terverifikasi untuk 2026. Angka tersebut menjelaskan kekhawatiran lama mengenai pembiayaan populasi yang menua, tetapi tidak membuktikan bahwa iuran pasien diperlukan saat ini.

Seorang pasien yang diwawancarai pada 2017 mengatakan alokasi per orang telah naik dari 1.500 menjadi 3.200 baht. Ingatan tersebut bukan angka pendanaan resmi terkini. Penilaian terhadap anggaran saat ini memerlukan alokasi terbaru, biaya pengobatan, dan laporan keuangan penyedia layanan, yang tidak ditetapkan di sini.

Alternatif Berfokus pada Pencegahan dan Tiga Dana

Penolakan terhadap biaya pasien melintasi batas partai pada Februari 2019. Pheu Thai, Palang Pracharath, Partai Demokrat, dan Future Forward menolak usulan iuran 10% hingga 20%, sembari mengajukan pendekatan berbeda untuk memperbaiki layanan kesehatan.

Khunying Sudarat Keyuraphan, yang saat itu menjabat ketua komite strategi Pheu Thai, mendorong pencegahan, promosi kesehatan, dan pengelolaan anggaran yang lebih baik. Dalam sebuah seminar di Bangkok, ia mengatakan:

Partai ini akan berfokus pada pencegahan dan promosi kesehatan, serta memperluas partisipasi masyarakat dalam sistem layanan kesehatan,

Suvit Maesincee, yang saat itu menjabat wakil ketua Palang Pracharath, mengusulkan pengurangan biaya obat dan perlengkapan melalui perubahan pengadaan serta mendekatkan pengelolaan tiga dana kesehatan utama. Ketiga dana itu mencakup pegawai negeri, pekerja yang terdaftar dalam jaminan sosial, dan warga yang ditanggung Cakupan Universal. Ia juga mendukung pemberian keleluasaan kepada pasien untuk menerima layanan di rumah sakit mana pun.

Abhisit Vejjajiva, yang saat itu memimpin Partai Demokrat, menyerukan pendanaan yang memadai bagi Kantor Jaminan Kesehatan Nasional dan berpendapat bahwa beban tambahan seharusnya ditanggung pihak yang memproduksi barang penyebab penyakit, bukan pasien. Pemimpin Future Forward Thanathorn Juangroongruangkit mengatakan anggaran nasional tahunan sebesar 2,33 triliun baht cukup untuk mendanai skema tersebut. Itu merupakan pandangan politik berdasarkan anggaran yang disebut saat itu, bukan penilaian fiskal terkini.

Pada Agustus 2026, Sunthorn Suriyo, ketua pusat perlindungan hak konsumen Kanchanaburi, kembali mengusulkan penggabungan ketiga dana tersebut untuk mengurangi perbedaan manfaat. Alternatif yang terus berulang adalah memperbaiki cara dana publik dihimpun, dibagikan, dan dibelanjakan sebelum membebani pasien dengan biaya lebih tinggi.

Langkah penentu berikutnya adalah penerbitan dan pembahasan di parlemen atas ketentuan amendemen yang terperinci. September dan Oktober 2026 diperkirakan menjadi periode pengajuan, tetapi belum ada pemungutan suara yang dikonfirmasi, besaran iuran yang disetujui, atau tanggal mulai berlaku yang ditetapkan. Sebelum rincian tersebut dipastikan, peringatan para pegiat perlu dibedakan dari perubahan hukum yang sudah berlaku.

Poin-Poin Utama

• Tokoh masyarakat Sai Mai, Wimon Thawinpong, mendesak para legislator menghentikan amendemen yang dapat memberlakukan biaya tambahan bagi pasien.
• Contohnya menunjukkan bahwa 10% dari tagihan 3.000 baht adalah 300 baht, setara dengan penghasilan sehari bagi seseorang yang dibayar sebesar itu.
• Pemberitahuan resmi tahun 2012 menetapkan biaya tetap 30 baht dengan pengecualian, termasuk bagi warga miskin dan penanganan darurat tertentu.
• Para pegiat juga menentang kemungkinan pengurangan keterwakilan masyarakat dan pembatasan manfaat yang ditanggung.
• Anggaran historis menunjukkan pertumbuhan belanja yang besar, tetapi tidak menggambarkan posisi keuangan skema saat ini.
• Belum ada besaran pembayaran final, sistem pengecualian, atau pemungutan suara parlemen yang dikonfirmasi untuk usulan 2026.