Para Pemimpin Provinsi Nepal Tuntut Kewenangan atas Kepolisian, Kendali atas Pegawai, dan Pendanaan yang Lebih Adil dalam KTT Biratnagar

Enam Menteri Utama Berkumpul untuk Bahas Kewenangan yang Masih Dipegang Pemerintah Pusat

Enam dari tujuh menteri utama Nepal berkumpul di Biratnagar untuk menuntut kendali atas kepolisian, pegawai negeri, dan sumber daya keuangan. Menteri Utama Gandaki Surendra Raj Pandey mengatakan 16 dari 17 tuntutan yang diajukan dalam pertemuan provinsi sebelumnya belum terselesaikan. Bahkan tuntutan yang sebagian telah dipenuhi, yakni izin mencetak kartu SIM, masih membuat provinsi bergantung pada departemen percetakan pusat, katanya.

Konferensi di Koshi itu mempertemukan para menteri utama Koshi, Madhesh, Bagmati, Gandaki, Lumbini, dan Karnali. Menteri Utama Sudurpashchim Khagaraj Bhatta tidak hadir karena perselisihan anggaran provinsi, meskipun provinsinya diwakili oleh sekretaris utamanya. Perwakilan pemerintah federal tidak menghadiri pertemuan.

Pertemuan tersebut diperkirakan berakhir pada Rabu dengan Deklarasi Biratnagar yang mencakup hambatan hukum, kewenangan keuangan, dan kerja sama ant provinsi. Menteri Utama Bagmati Kiran Thapa Magar mengatakan deklarasi itu akan membentuk forum kemitraan bagi para menteri utama. Dana bantuan bencana bersama dan jalur wisata religi juga diusulkan, sehingga agenda pertemuan tak hanya mencakup tuntutan yang ditujukan kepada Kathmandu.

Keluhan utamanya adalah kesenjangan antara tanggung jawab dan kendali. Pemerintah provinsi menjalankan kementerian, menyetujui anggaran, membuat undang-undang, dan menggarap proyek pembangunan. Namun, para pemimpinnya mengatakan keputusan penting mengenai penempatan polisi, pengisian jabatan senior, tanah, dan pendapatan masih berada di tangan pemerintah federal.

Para menteri utama tidak mengajukan tuntutan yang sama persis. Madhesh menginginkan sumber daya yang mencerminkan jumlah penduduk dan kebutuhan layanan. Karnali dan Sudurpashchim ingin kondisi medan yang sulit, kemiskinan, dan ketertinggalan pembangunan mendapat bobot lebih besar. Tantangan bersama mereka adalah mengubah prioritas yang berbeda itu menjadi kesepakatan yang dapat dijalankan, sembari menjelaskan bagaimana provinsi akan meningkatkan kinerjanya sendiri.

Makna Perselisihan Konstitusional

Konstitusi Nepal membagi pemerintahan ke tingkat federal, provinsi, dan lokal. Pasal 232 menetapkan bahwa hubungan di antara ketiganya harus berlandaskan kerja sama, hidup berdampingan, dan koordinasi. Para menteri utama berpendapat bahwa pengaturan ini tidak dapat berjalan dengan baik selama undang-undang dan struktur administrasi membuat tanggung jawab provinsi bergantung pada persetujuan pusat.

Menteri Utama Koshi Hikmat Kumar Karki menginginkan undang-undang yang lebih terperinci dalam menetapkan kewenangan masing-masing tingkat pemerintahan. Kekhawatirannya bersifat praktis: pemerintah provinsi terpilih dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu layanan tanpa memiliki kewenangan yang jelas atas pegawai, aset, atau lembaga yang dibutuhkan untuk menyediakannya.

Karki, menteri utama provinsi tuan rumah, menyebut pertemuan itu sebagai forum untuk memperbaiki federalisme, bukan protes terhadap pemerintah tertentu. Dalam pernyataan yang diterjemahkan dari bahasa Nepali, ia menyerukan batas kewenangan hukum yang lebih jelas:

Sekarang undang-undang harus secara jelas menetapkan kewenangan mana yang dimiliki pemerintah federal, provinsi, dan tingkat lokal.

Thapa Magar dari Bagmati juga berpendapat bahwa memindahkan kewenangan dari Kathmandu ke ibu kota provinsi saja tidak akan memenuhi tujuan federalisme. Warga membutuhkan akses ke pemerintahan, kebijakan yang disusun sesuai kebutuhan lokal, dan lembaga publik yang bertanggung jawab atas keputusan mereka. Ia menyebut tumpang tindih tanggung jawab dan lemahnya koordinasi sebagai hambatan, serta menolak saling menyalahkan sebagai solusi.

Kesepakatan Sebelumnya Menyisakan Banyak Hal yang Belum Tuntas

Pertemuan di Biratnagar ini menyusul konferensi provinsi dan penyampaian tuntutan kepada para pemimpin federal selama bertahun-tahun. Karki mengatakan banyak persoalan yang diangkat sejak 2075 dalam kalender Nepal masih belum terselesaikan. Pandey ingin konferensi baru ini meninjau pelaksanaan kesepakatan sebelumnya, bukan sekadar menghasilkan daftar tuntutan lain.

Rangkaian pertemuan dan langkah yang direncanakan meliputi:

• 2075: Para menteri utama bertemu di Pokhara, sebagai salah satu upaya awal mengoordinasikan tuntutan provinsi.
• 15 Asar 2080: Pertemuan di Pokhara menyusun 17 poin tuntutan bersama kepada pemerintah federal.
• 16 Asar 2080: Para pemimpin provinsi menyampaikan keprihatinan mereka dalam rapat Dewan Koordinasi Nasional yang dihadiri Perdana Menteri saat itu, Pushpa Kamal Dahal.
• 13 Poush 2080: Pertemuan di Hetauda menyusun sembilan poin tuntutan bersama yang terpisah.
• 27 Asoj 2083: Konferensi Biratnagar dibuka, menurut tanggal yang dipublikasikan.
• Rabu setelah pembukaan: Para peserta diperkirakan akan menerbitkan Deklarasi Biratnagar.

Pernyataan Pandey bahwa 16 dari 17 tuntutan belum dipenuhi berarti sekitar 94 persen daftar tersebut masih belum terselesaikan. Angka itu mengukur jumlah tuntutan, bukan tingkat kepentingan atau biayanya. Contoh pencetakan SIM yang ia sampaikan juga menunjukkan bahwa pengalihan kewenangan secara formal bisa tetap belum tuntas jika provinsi tidak memiliki sarana untuk menjalankannya secara mandiri.

Kronologi tersebut mengandung ketidakkonsistenan. Sejumlah keterangan menyebut pengalaman pemerintahan provinsi telah berlangsung selama sembilan tahun atau hampir satu dekade, sedangkan salah satu keterangan menyebut konferensi berlangsung pada 2083 dan konstitusi berasal dari 2072. Keterangan-keterangan itu tidak sepenuhnya selaras, sehingga jangka waktu yang telah berlalu tidak sepatutnya dianggap sebagai ukuran pelaksanaan yang telah terverifikasi.

Tanggung Jawab Kepolisian Tanpa Kendali Provinsi

Penataan kepolisian, yakni proses penempatan personel dan pembagian tanggung jawab komando dalam struktur federal, merupakan salah satu tuntutan tertua. Para menteri utama mengatakan kepolisian provinsi masih belum berada di bawah kendali mereka, sehingga mereka tidak dapat mengarahkan lembaga keamanan meskipun diharapkan bertanggung jawab atas keselamatan publik.

Menteri Utama Madhesh Krishna Prasad Yadav mengaitkan persoalan ini dengan perbatasan terbuka provinsinya dengan India. Ia mengatakan belum adanya penataan kepolisian mempersulit upaya memberantas penyelundupan dan kejahatan. Ia juga menyerukan pengalihan aset, peralatan, dan arsip, dengan alasan tanggung jawab tanpa struktur operasional tidak akan menghasilkan pengelolaan keamanan yang efektif.

Pandey mengaitkan persoalan yang sama dengan penanganan bencana. Warga meminta bantuan pemerintah provinsi saat banjir dan tanah longsor, katanya, tetapi para pemimpin provinsi tidak memiliki komando atas polisi, yang sering kali menjadi pasukan pertama yang dibutuhkan untuk penyelamatan. Tuntutannya berkaitan dengan perlindungan warga, bukan tambahan pengawal atau pengamanan pribadi bagi para menteri utama.

Arjun Bik, yang meneliti federalisme di Nepal, menyebut ketegangan agama di Kaptangunj, Sunsari, sebagai contoh situasi ketika pengetahuan pemerintah provinsi dapat membantu. Ia berpendapat bahwa pemerintah yang berkedudukan di Biratnagar, yang berdekatan, mungkin dapat merespons lebih cepat karena memahami kondisi sosial setempat. Itu adalah penilaiannya tentang bagaimana komando provinsi dapat berfungsi, bukan bukti bahwa struktur komando yang berbeda pasti akan mencegah atau menyelesaikan insiden tersebut.

Menteri utama Bagmati ingin konferensi ini mempertimbangkan langkah hukum formal untuk menekan pemerintah federal terkait penataan kepolisian. Dalam keterangan mengenai pertemuan itu, belum diumumkan pengajuan gugatan, sidang, atau tenggat pelaksanaan yang mengikat.

Penundaan Pengisian Pegawai Merambah ke Kementerian Provinsi

Menteri Utama Lumbini Chet Narayan Acharya mengatakan Undang-Undang Kepegawaian Federal masih tertunda di parlemen. Ia berpendapat penundaan itu menimbulkan ketidakpastian dan merusak semangat pegawai, sementara pengalihan kewenangan administrasi yang belum tuntas melemahkan operasional provinsi.

Undang-undang kepegawaian mengatur perekrutan, penempatan, promosi, dan pengelolaan pegawai negeri. Bagi provinsi, perselisihan ini berdampak langsung pada urusan administrasi sehari-hari: suatu kementerian mungkin memiliki program yang telah disetujui, tetapi tidak memiliki pimpinan tetap atau cukup pegawai untuk melaksanakannya.

Yadav mempertanyakan praktik pemerintah federal yang terus mengirim sekretaris ke kementerian provinsi. Ia mengatakan perlu ada batas yang lebih jelas antara otonomi provinsi dan keterlibatan federal dalam administrasi.

Gandaki telah mencoba mengatasi persoalan itu secara terbatas. Pandey mengatakan provinsi tersebut membentuk setidaknya satu posisi pada tingkat pegawai ke-11 di setiap kementerian melalui survei organisasi dan manajemen. Tujuannya agar pegawai senior provinsi dapat menjaga pekerjaan tetap berjalan saat sekretaris federal belum tiba. Ia juga mengeluhkan mutasi yang terlalu sering mengganggu kesinambungan kerja, bahkan ketika sekretaris telah ditempatkan.

Langkah ini menunjukkan inisiatif provinsi sekaligus batasannya. Gandaki dapat memperkuat kepegawaian di bawah posisi sekretaris, tetapi Pandey mengatakan provinsi itu tidak dapat mengangkat sekretaris kementerian secara mandiri dalam pengaturan saat ini. Keterangan mengenai konferensi tersebut tidak menyebutkan tanggal pengesahan undang-undang kepegawaian federal.

Undang-Undang Provinsi Berhadapan dengan Pembatasan Federal

Pandey menyebut Undang-Undang Kepolisian 2012, Undang-Undang Pendidikan 2028, dan Undang-Undang Kehutanan 2049, yang semuanya menggunakan penanggalan kalender Nepal, sebagai undang-undang lama yang dijadikan dasar untuk membatasi tindakan provinsi. Ia juga menyebut undang-undang pengadaan tanah sebagai salah satu hambatan. Itu merupakan penjelasan Pandey mengenai hambatan hukum, bukan temuan dari putusan pengadilan yang dipublikasikan.

Gandaki telah mengesahkan sejumlah kebijakan di bidang yang dianggap berada dalam kewenangannya. Pandey mengatakan undang-undang kehutanan provinsi tersebut dihentikan di pengadilan karena bertentangan dengan undang-undang federal. Keterangan yang ada tidak menyebut perkara, putusan pengadilan, atau sidang berikutnya, sehingga dasar hukum dan jadwal pastinya belum jelas.

Inisiatif provinsi lainnya menghadapi kesulitan serupa. Pengaturan Gandaki untuk memberi merek dan memasarkan minuman keras produksi lokal terdampak ketentuan cukai federal. Undang-undangnya tentang budidaya ganja untuk keperluan medis dan industri juga menghadapi pembatasan hukum federal, kata Pandey. Karena itu, pengesahan di tingkat provinsi tidak berarti kegiatan tersebut dapat dilanjutkan tanpa perubahan hukum lebih lanjut.

Perselisihan mengenai hak atas batu, kerikil, pasir, dan pertambangan juga berdampak pada keuangan. Pandey mengatakan tumpang tindih kewenangan di antara ketiga tingkat pemerintahan membatasi kemampuan provinsi untuk memungut pendapatan. Provinsi dapat berupaya membiayai lebih banyak kegiatannya sendiri, tetapi tetap bergantung pada kejelasan mengenai siapa yang dapat mengizinkan ekstraksi dan menerima pendapatan yang dihasilkan.

Pandey mengatakan Gandaki tidak bisa lagi menunggu tanpa batas waktu hingga undang-undang federal disahkan dan akan terus membuat undang-undangnya sendiri. Posisinya menyoroti persoalan yang belum terselesaikan: inisiatif provinsi dapat menguji batas kewenangan, tetapi campur tangan pengadilan bisa membuat pelaksanaan tertunda tanpa menyelesaikan pembagian kewenangan secara lebih luas.

Sengketa Tanah Menghambat Proyek Tertentu

Pengadaan tanah memberikan sejumlah contoh paling jelas tentang bagaimana kendali administratif memengaruhi proyek yang sudah memiliki pendanaan atau tujuan yang jelas. Pandey mengatakan Gandaki bahkan tidak memiliki tanah sendiri untuk gedung majelis provinsi dan kementerian. Menurutnya, lokasi majelis merupakan milik bekas lembaga pelatihan pembangunan lokal dan hanya boleh digunakan, bukan dialihkan menjadi milik provinsi.

Di perlintasan perbatasan Korala, provinsi mengalokasikan dana untuk membangun tempat berlindung bagi wisatawan dan pelintas dari angin dan hujan. Menurut Pandey, izin awalnya ditolak karena tanah tersebut tercatat atas nama kantor bea cukai federal. Provinsi akhirnya bekerja sama dengan pemerintah lokal untuk membangun fasilitas itu sebagai pusat penyelamatan darurat.

Ia juga mengatakan proyek zona apel di Manang dan Mustang, yang didukung pinjaman Bank Pembangunan Asia, tidak dapat dilaksanakan karena tanah yang dibutuhkan belum diperoleh. Keterangan yang ada tidak menyebutkan nilai pinjaman, anggaran proyek, atau tanggal penyelesaian yang baru.

Contoh-contoh ini membedakan ketiadaan dana dari ketiadaan kewenangan. Di Korala, provinsi telah mengalokasikan dana tetapi tidak dapat langsung menggunakan lokasi tersebut. Untuk proyek apel, dukungan pendanaan tidak menyelesaikan persoalan akses ke tanah. Pengalihan tanggung jawab belanja tanpa menyelesaikan prosedur kepemilikan dan persetujuan dapat membuat program terhenti sebelum pembangunan atau produksi dimulai.

Tuntutan Pendanaan Berbeda di Tiap Provinsi

Karki menyebut pendapatan internal tahunan Koshi sekitar 4 miliar hingga 5 miliar rupee Nepal, dibandingkan dengan kurang dari 1 miliar rupee di Karnali. Berdasarkan angka tersebut, pendapatan internal Koshi lebih dari empat kali lipat Karnali. Angka-angka itu merupakan perkiraan dari menteri utama dan tidak menyebutkan tahun fiskal yang sama atau perincian pendapatan.

Menteri Utama Karnali Mangal Bahadur Shahi berpendapat jumlah penduduk saja bukan dasar yang memadai untuk membagi dana. Wilayah yang luas dengan permukiman terpencar, medan sulit, dan infrastruktur terbatas dapat menghadapi biaya tinggi meskipun jumlah penduduknya lebih sedikit. Pembangunan jalan atau penyediaan layanan di daerah terpencil membutuhkan belanja yang mungkin tidak tercermin dalam penghitungan jumlah penduduk semata.

Bhatta dari Sudurpashchim juga ingin kesulitan geografis, kemiskinan, dan kondisi pembangunan provinsi menjadi indikator utama dalam transfer keuangan. Meski tidak hadir di Biratnagar, ia menyampaikan kekhawatiran serupa bahwa alokasi harus mencerminkan biaya menjangkau masyarakat yang kurang terlayani.

Madhesh menghadapi tekanan yang berbeda. Yadav mengatakan jumlah penduduknya yang besar tidak diimbangi sumber daya dan infrastruktur kesehatan. Ia menyebut jumlah tempat tidur dengan ventilator di sana lebih sedikit dibandingkan Bagmati, tetapi tidak menyertakan angka yang memungkinkan perbandingan kuantitatif. Tuntutannya adalah transfer dana yang mencerminkan jumlah penduduk dan kebutuhan layanan publik, serta pembagian sumber daya alam yang adil.

Posisi-posisi ini tidak harus saling bertentangan. Jumlah penduduk mengukur banyaknya orang yang membutuhkan layanan; kondisi geografis memengaruhi biaya untuk menjangkau mereka; kemiskinan dan infrastruktur yang tersedia menunjukkan kebutuhan yang belum terpenuhi. Perundingan sulitnya adalah menentukan bobot setiap faktor. Saat konferensi dibuka, belum ada formula yang disepakati atau alokasi baru yang diumumkan.

Bantuan Bencana dan Pariwisata Menawarkan Proyek Bersama

Thapa Magar mengusulkan dana penanganan dan bantuan bencana yang melibatkan ketujuh provinsi. Ia merujuk pada banjir dan tanah longsor baru-baru ini di Bagmati dan wilayah sekitarnya yang merusak jalan raya, jembatan, dan permukiman. Ia mengatakan operasi penyelamatan dan rehabilitasi melibatkan badan keamanan, pegawai negeri, dan relawan.

Usulan ini mencerminkan masalah yang tidak berhenti di batas provinsi. Kerusakan jalan raya atau jembatan di satu provinsi dapat mengganggu perjalanan dan pasokan di wilayah lain. Dana bersama dapat menjadi sarana untuk berkontribusi dalam penanganan bersama, meskipun keterangan yang ada tidak menyebutkan besaran kontribusi yang diusulkan, aturan pengelolaan, atau tanggal pembentukannya.

Karki juga menyebut perubahan iklim dan bencana terkait cuaca sebagai tantangan besar. Ia mendesak provinsi untuk mengupayakan investasi bersama dan hasil kolektif sembari berupaya menyelesaikan perselisihan hukum. Shahi menyerukan hubungan yang lebih erat antara pemerintah dan majelis provinsi, serta pertukaran pengalaman antardaerah.

Yadav menyampaikan dua rancangan dokumen dan mengusulkan jalur wisata yang menghubungkan Janakpurdham, festival Vivah Panchami, dan seni Mithila dengan Barahakshetra dan Ramdhuni di Koshi serta Lumbini. Gagasan ini akan menghubungkan destinasi di beberapa provinsi, bukan mempromosikannya secara terpisah. Ia juga mendesak pemerintah federal untuk berhenti mendirikan kantor baru dan mengalihkan kantor yang sudah ada ke provinsi.

Jalur wisata, forum kemitraan, dan dana bantuan bencana tersebut masih berupa usulan atau rencana yang diumumkan. Tak satu pun boleh dianggap sebagai program berpendanaan yang sudah berjalan. Manfaat praktisnya akan bergantung pada kesepakatan mengenai tanggung jawab, komitmen keuangan, dan pengaturan pelaksanaan.

Kinerja Provinsi Juga Menjadi Ujian

Para menteri utama juga mengakui bahwa pembatasan federal tidak menjelaskan semua kelemahan provinsi. Karki menyerukan peninjauan pengelolaan anggaran, proyek yang tertunda, dan efektivitas belanja administrasi. Acharya mengakui bahwa provinsi juga memiliki kekurangan yang perlu diperbaiki.

Pandey mengatakan provinsi menyumbang kurang dari lima persen dari total belanja administrasi gabungan ketiga tingkat pemerintahan. Klaim itu menyangkut belanja administrasi, bukan porsi mereka dari seluruh belanja publik. Tidak ada laporan keuangan atau periode fiskal yang disebutkan, sehingga klaim tersebut tidak dapat menjadi dasar perbandingan biaya pemerintah yang terverifikasi.

Shahi berpendapat pembangunan dan penyediaan layanan telah meningkat di bawah federalisme, sementara harapan publik yang belum terpenuhi menimbulkan keraguan terhadap sistem tersebut. Ia menyerukan kerja dan fakta yang menunjukkan hasil. Keterangan konferensi tersebut tidak memuat jumlah proyek atau indikator layanan untuk mengukur klaim itu.

Pandey juga menimpakan sebagian tanggung jawab kepada partai-partai politik. Ia mengatakan para pemimpin pusat masih menentukan susunan koalisi di provinsi, sehingga turut memicu ketidakstabilan dan membatasi kemandirian provinsi di dalam struktur partai. Kritiknya ditujukan kepada berbagai partai, bukan hanya pemerintah federal saat ini.

Ia mengatakan para menteri utama telah menyampaikan tuntutan tertulis kepada Perdana Menteri Balendra Shah lima hingga enam bulan sebelumnya, tetapi belum terlihat kemajuan dalam koordinasi pegawai atau pengalihan kewenangan. Ia berencana meminta pertemuan bersama lagi setelah konferensi. Langkah langsung yang diumumkan adalah penerbitan deklarasi pada Rabu; belum ada tanggal tanggapan pemerintah federal atau jadwal legislasi. Ujiannya adalah apakah deklarasi itu menetapkan tugas konkret dan menghasilkan tindakan, sementara provinsi mempertanggungjawabkan kewenangan dan dana yang telah mereka miliki.

Poin-Poin Utama

• Enam menteri utama menghadiri konferensi di Biratnagar; Sudurpashchim diwakili oleh sekretaris utamanya.
• Penataan kepolisian, undang-undang kepegawaian, kendali atas tanah, dan transfer keuangan menjadi tuntutan utama.
• Pandey mengatakan 16 dari 17 tuntutan bersama sebelumnya belum terselesaikan.
• Madhesh menginginkan pendanaan yang dikaitkan dengan jumlah penduduk dan layanan; Karnali dan Sudurpashchim ingin kondisi medan, kemiskinan, dan kebutuhan pembangunan mendapat bobot lebih besar.
• Forum kemitraan menteri utama, dana bantuan bencana bersama, dan jalur wisata diusulkan.
• Deklarasi Biratnagar diperkirakan terbit pada Rabu, tetapi belum ada jadwal pelaksanaan federal yang mengikat.
• Para pemimpin provinsi juga mengakui perlunya memperbaiki anggaran, pelaksanaan proyek, dan kinerja administrasi.