Partai berkuasa Azerbaijan mengecam penasihat Erdogan saat polemik hijab di sekolah memicu protes dan penangkapan

Larangan bersekolah memicu perselisihan antara negara-negara sekutu

Partai Azerbaijan Baru (YAP) yang berkuasa di Azerbaijan mengecam penasihat kepresidenan Turki Oktay Saral dan para anggota parlemen dari Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang berkuasa di Turki karena mengkritik pembatasan pakaian di sekolah. Kecaman itu disampaikan setelah Kementerian Dalam Negeri Azerbaijan mengumumkan penangkapan 37 orang terkait insiden seputar penegakan aturan seragam.

Kontroversi ini berpusat pada Keputusan Dewan Menteri No. 309 yang ditetapkan pada 21 September dan Keputusan No. 325 yang ditetapkan pada 6 Oktober. Keduanya mengatur pakaian masing-masing bagi siswa dan guru sekolah negeri. Tak satu pun secara eksplisit menyebut hijab, penutup kepala yang dikenakan sebagian perempuan Muslim. Namun, sejumlah sekolah dilaporkan menggunakan ketentuan tersebut untuk melarang siswi yang mengenakannya masuk dan meminta para guru melepas kerudung mereka.

Tanggapan YAP bukan sekadar pembelaan terhadap seragam sekolah. Partai itu menuduh tokoh politik Turki mencampuri urusan dalam negeri Azerbaijan, menolak kritik terhadap hubungan Baku dengan Israel, dan berpendapat bahwa hubungan erat kedua negara tidak memberi salah satunya wewenang atas kebijakan dalam negeri negara lain.

Sejumlah laporan menyebut pernyataan partai itu dirilis pada 13 Oktober, sementara laporan lain menyebut pernyataan tersebut diterbitkan pada Selasa. Perbedaan itu tidak mengubah inti tanggapannya: YAP menyebut campur tangan Saral dan pernyataan anggota parlemen AKP tidak bertanggung jawab, serta mendesak pejabat Turki menghormati kedaulatan Azerbaijan.

Perselisihan ini mencakup tiga persoalan berbeda: apakah sekolah dapat melarang anak bersekolah karena pakaian keagamaan, bagaimana pendidikan sekuler seharusnya berjalan seiring dengan hak konstitusional, dan di mana batas solidaritas politik antara Azerbaijan dan Turki. Jumlah siswa dan guru yang terdampak belum diketahui.

Isi aturan pakaian

Keputusan No. 309 mengubah ketentuan seragam siswa yang semula disahkan melalui Keputusan Dewan Menteri No. 96 pada 17 Maret 2022. Perubahan tersebut melarang pakaian tambahan yang mengganggu seragam yang ditetapkan atau bertentangan dengan prinsip sekuler pendidikan umum. Perdana Menteri Ali Asadov menandatangani amendemen tersebut, yang juga mewajibkan orang tua memastikan anak-anak mereka mematuhi ketentuan itu.

Keputusan No. 325 secara terpisah menetapkan ketentuan pakaian bagi guru, termasuk busana profesional yang sesuai untuk lingkungan pendidikan sekuler. Menurut laporan, pemerintah menyatakan aturan tersebut bertujuan menjaga kerapian, konsistensi standar, dan ketertiban lingkungan sekolah.

Perbedaan antara bunyi aturan dan penerapannya menjadi persoalan utama. Sebuah peraturan tidak perlu menyebut pakaian keagamaan untuk membatasinya dalam praktik. Laporan tentang siswi yang ditolak masuk kelas berkaitan dengan cara administrator menafsirkan aturan, bukan ketentuan eksplisit yang menyatakan hijab dilarang.

Aturan bagi siswa juga dilaporkan mengizinkan pakaian yang mencerminkan sejarah, budaya, serta nilai-nilai nasional dan moral Azerbaijan saat perayaan, dengan persetujuan Dewan Pedagogis terkait. Pengecualian ini menunjukkan bahwa ketentuan tersebut tidak sepenuhnya melarang setiap penyimpangan dari seragam standar, meski tidak berarti pakaian keagamaan sehari-hari diizinkan.

Perkembangan perselisihan

Kontroversi meningkat melalui serangkaian keputusan regulasi, laporan tentang siswa yang dilarang masuk sekolah, pemeriksaan kepatuhan, dan penangkapan. Kronologi berikut membedakan pemberlakuan aturan dari respons penegakan yang menyusul.

• 21 September: Dewan Menteri menetapkan Keputusan No. 309 yang mengubah ketentuan seragam siswa.
• 23 September: Presiden Recep Tayyip Erdogan menyinggung diskriminasi terhadap perempuan Muslim dalam pidatonya di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, tanpa menyebut Azerbaijan.
• 6 Oktober: Keputusan No. 325 menetapkan ketentuan pakaian bagi guru.
• 8 Oktober: Guru-guru di sejumlah sekolah di Sumgayit dilaporkan mengatakan bahwa mereka diperintahkan melepas kerudung atau mengajukan surat pengunduran diri.
• 9 Oktober: Departemen Pendidikan Kota Baku mengumumkan pemantauan kepatuhan terhadap ketentuan pakaian.
• 12 Oktober: Kementerian Dalam Negeri mengumumkan penangkapan 37 orang terkait insiden penegakan aturan seragam sekolah.
• 13 Oktober: Laporan menyebut tanggapan YAP atas kritik Saral dan anggota parlemen AKP dirilis pada tanggal tersebut, meski laporan lain menyebut pernyataan itu diterbitkan pada Selasa.

Departemen Pendidikan Kota Baku mengatakan pemeriksaan itu bertujuan mewujudkan lingkungan pendidikan yang disiplin, tertib, dan setara. Departemen tersebut menetapkan administrasi sekolah bertanggung jawab mengawasi kepatuhan, sementara orang tua bertanggung jawab mengirim anak-anak ke sekolah dengan seragam yang diwajibkan.

Siswa dan guru menghadapi konsekuensi langsung

Protes dilaporkan terjadi di luar Sekolah No. 322 dan Sekolah No. 69 di Baku, serta di distrik Masalli dan Jalilabad. Siswa di sedikitnya dua sekolah dilaporkan memboikot pelajaran sebagai bentuk solidaritas terhadap teman-teman sekelas yang mengenakan hijab. Di Khokhmeli, orang tua mengancam akan menarik putra mereka dari sekolah karena pembatasan yang diberlakukan terhadap siswi.

Video yang beredar di internet disebut memperlihatkan siswa berkumpul di luar sekolah, menangis atau berpelukan dengan guru setelah ditolak masuk. Rekaman lain dilaporkan menunjukkan guru dan siswa mengadakan pelajaran di luar gedung sekolah. Laporan-laporan ini menggambarkan gangguan di sejumlah sekolah, tetapi tidak menunjukkan skala larangan masuk sekolah di seluruh Azerbaijan.

Guru menghadapi konsekuensi lain yang mungkin terjadi: kehilangan pekerjaan jika administrator bersikeras bahwa kerudung bertentangan dengan ketentuan baru. Laporan dari Sumgayit mengutip guru-guru yang meminta identitasnya dirahasiakan. Belum ada jumlah pasti guru yang diberhentikan atau siswa yang dikeluarkan secara permanen dari sekolah.

Zahra Hasanova, seorang guru yang mengatakan dirinya diberi tahu bahwa ia tidak boleh lagi mengenakan hijab di sekolah, menggambarkan dampak emosional dari instruksi tersebut:

Sejujurnya, saya agak emosional. Saya merasa terluka.

Hasanova juga mengatakan keputusan untuk melepas kerudung seharusnya menjadi haknya:

Jika suatu hari saya ingin melepasnya, itu juga harus menjadi pilihan saya.

Tuduhan terkait 37 penangkapan

Kementerian Dalam Negeri mengatakan para tahanan terlibat dalam bentrokan dengan petugas pendidikan, perusakan fasilitas pendidikan, dan gangguan ketertiban umum. Laporan tentang tuduhan kementerian itu juga menyebut penghalangan lalu lintas dan gangguan terhadap kegiatan sekolah.

Kasus pidana dibuka berdasarkan Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Azerbaijan, yang mengatur pengorganisasian tindakan yang mengganggu ketertiban umum atau keterlibatan aktif di dalamnya. Pengumuman tersebut membawa kontroversi ini melampaui urusan disiplin sekolah ke ranah penyelidikan pidana.

Sejumlah laporan menggunakan istilah berbeda, dengan menyebut 37 orang itu ditangkap atau ditahan. Satu laporan menyebut penangkapan terjadi di Baku; laporan lain menggambarkan insiden terkait penegakan aturan seragam tanpa merinci lokasi setiap penahanan. Laporan-laporan tersebut tidak menjelaskan status hukum selanjutnya dari tiap orang.

Tuduhan kementerian belum diverifikasi secara independen. Pihak berwenang belum mengumumkan nama dan usia semua orang yang terlibat atau menjelaskan dugaan tindakan masing-masing. Karena itu, belum jelas apakah ada anak di bawah umur di antara mereka, berapa orang yang dikenai dakwaan individual, atau bagaimana polisi membedakan protes damai dari dugaan tindak pidana.

Pendidikan sekuler dan hak konstitusional

Konstitusi Azerbaijan memuat ketentuan yang relevan bagi kedua pihak dalam perselisihan ini. Pasal 18 memisahkan agama dari negara dan mengharuskan sistem pendidikan negara bersifat sekuler. Pasal 48 melindungi kebebasan hati nurani dan menjalankan agama. Pasal 42 menjamin hak atas pendidikan.

Pendidikan sekuler berarti sekolah negeri berjalan secara independen dari otoritas keagamaan. Perselisihan yang terjadi adalah apakah prinsip tersebut mengharuskan pembatasan pakaian keagamaan seseorang, terutama jika penerapan pembatasan itu menghalangi siswa masuk kelas.

YAP mengatakan aturan pendidikan tersebut berlandaskan kesetaraan, sekularisme, supremasi hukum, dan kesempatan yang setara. Para pengkritik menyoroti dampak praktisnya: siswi dilaporkan harus melepas kerudung agar dapat mengikuti pelajaran. Tujuan yang dinyatakan berupa perlakuan setara tidak dengan sendirinya menjawab apakah penerapan aturan tersebut melindungi hak mereka yang terdampak.

Sekitar 96 persen penduduk Azerbaijan dilaporkan mengidentifikasi diri sebagai Muslim. Angka itu membantu menjelaskan sensitivitas kontroversi ini, tetapi identitas agama tidak menentukan struktur konstitusional negara atau menunjukkan berapa banyak orang yang mengenakan hijab. Angka tersebut tidak dapat digunakan untuk menghitung jumlah orang yang terdampak aturan sekolah.

Analis politik Azer Garayev membela penegakan aturan seragam sebagai cara mengurangi perbedaan sosial yang terlihat dan mempertahankan standar bersama. Ia berpendapat bahwa menggambarkan aturan tersebut sebagai serangan terhadap agama secara otomatis akan keliru mengartikan tujuannya. Ia juga mendesak penyelidikan atas kemungkinan manipulasi terhadap anak-anak dan keterlibatan kelompok radikal. Kekhawatiran tersebut masih berupa tuduhan, bukan penjelasan yang terbukti atas semua protes.

Kritik Saral dibalas dengan kecaman keras

Saral, penasihat utama Erdogan, berpendapat dalam unggahan media sosial bahwa melarang siswa yang menutup kepala melanggar hak mereka atas pendidikan. Pernyataannya secara langsung menentang alasan yang digunakan untuk menolak siswi di gerbang sekolah:

Bagaimana bisa dibenarkan secara moral atau hukum jika seorang siswa ditolak di gerbang sekolah karena menutup kepala atas alasan agama? Hijab bukanlah penghalang; hijab adalah kewajiban iman! Hak atas pendidikan tidak boleh dikorbankan demi pemaksaan ideologis!

Ia mendesak Azerbaijan mengubah pendekatannya, bukan menghalangi masa depan generasi muda. YAP menganggap campur tangan Saral sebagai bagian dari kampanye yang lebih luas. Partai itu mengatakan sebelumnya telah menahan diri demi menjaga hubungan kedua negara, tetapi kini harus menanggapi karena tokoh politik senior Turki ikut dalam kampanye tersebut.

Partai itu menuduh Saral dan anggota parlemen AKP membuat pernyataan populis dan tidak bertanggung jawab tanpa mempertimbangkan tatanan konstitusional Azerbaijan. YAP juga berpendapat bahwa konstitusi Azerbaijan dan Turki sama-sama menetapkan negara sekuler, serta mendesak pemerintah AKP berhenti menjadikan persoalan hijab sebagai alat tekanan politik.

Dalam pidatonya di Sidang Umum PBB pada September, Erdogan menyebut pembatasan pemakaian hijab di sekolah sebagai serangan terhadap hak-hak dasar perempuan dan mengaitkannya dengan Islamofobia. Ia tidak menyebut Azerbaijan. Karena itu, menganggap pidato tersebut sebagai rujukan langsung kepada Baku merupakan sebuah tafsir, berbeda dengan kritik Saral yang secara eksplisit ditujukan kepada Azerbaijan.

Alasan Israel dan Palestina disebut dalam pernyataan

Tanggapan YAP membahas kritik terhadap hubungan Azerbaijan dengan Israel di tengah perselisihan mengenai sekolah. Partai itu menyebut hubungan tersebut sebagai hubungan antarnegara yang normal, berdasarkan hukum internasional dan kepentingan bersama, serta menolak upaya menggambarkannya sebagai alasan khusus untuk menuduh Baku.

Partai itu kemudian menjelaskan posisi Azerbaijan mengenai Palestina: mendukung pembentukan negara Palestina berdasarkan resolusi PBB yang relevan, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, dan berdampingan dengan Israel. Azerbaijan mengatakan telah memberikan bantuan keuangan dan kemanusiaan kepada warga Palestina serta mendukung secara finansial Kedutaan Palestina di Azerbaijan.

Pernyataan itu menyebut Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan Perdana Menteri Mohammad Mustafa sebagai tokoh yang pernah berkunjung ke Azerbaijan. Pernyataan tersebut juga menyinggung rencana Azerbaijan menjadi tuan rumah KTT Organisasi Kerja Sama Islam berikutnya pada 2027 sebagai bukti posisi negara itu di antara negara-negara Muslim.

Hal-hal tersebut menjelaskan luasnya bantahan partai itu. YAP menanggapi tuduhan mengenai hubungan Azerbaijan dengan dunia Islam sekaligus kritik terhadap penegakan aturan pakaian di sekolah. Namun, rekam jejak diplomatik Azerbaijan tidak menyelesaikan persoalan terpisah mengenai apakah siswa atau guru tertentu boleh bersekolah dengan mengenakan hijab.

Solidaritas di luar negeri dan peringatan terhadap campur tangan

Para demonstran juga berkumpul di luar konsulat Azerbaijan di Istanbul. Kelompok kerja parlemen Azerbaijan untuk hubungan dengan Turki mengeluarkan pernyataannya sendiri, menolak tuduhan Saral dan anggota parlemen AKP serta menyatakan keprihatinan atas demonstrasi di luar perwakilan diplomatik Azerbaijan. Kelompok itu menuduh AKP tidak berupaya mencegah tindakan provokatif.

Kelompok kerja tersebut dan YAP sama-sama mengutip prinsip Heydar Aliyev, satu bangsa, dua negara. Mereka berpendapat bahwa ungkapan itu menggambarkan hubungan erat antara dua negara merdeka, bukan memberi izin kepada satu negara untuk memaksakan pilihan politik atau ideologisnya kepada negara lain.

Presiden Ilham Aliyev juga memperingatkan agar pihak luar tidak mencampuri cara hidup Azerbaijan, tanpa menyebut Turki secara langsung. Ketua Kantor Muslim Kaukasus Sheikhulislam Allahshukur Pashazade juga menuduh kekuatan asing mengobarkan ketegangan. Ia meminta para jemaah bersabar, menekankan bahwa keputusan Dewan Menteri tidak menyebut hijab, serta mengutip pemugaran masjid dan bantuan negara kepada umat beragama untuk menolak tuduhan bahwa umat Muslim mendapat tekanan.

Tanggapan lain datang dari jurnalis yang dipenjara, Polad Aslanov, yang mengumumkan mogok makan untuk menentang ketentuan tersebut dalam pesan yang dibagikan istrinya, Gulmira Aslanova. Secara terpisah, sejumlah pengguna melaporkan kesulitan mengakses Instagram dan TikTok. Penutupan akses secara nasional belum dikonfirmasi, dan hubungan langsung antara masalah akses tersebut dengan protes belum terbukti.

Belum ada tanggal pasti yang diumumkan untuk revisi aturan, putusan pengadilan mengenai penerapannya terhadap hijab, atau sidang yang melibatkan para tahanan. Persoalan mendesak yang belum terjawab mencakup skala larangan masuk sekolah, status pekerjaan guru yang terdampak, dan status hukum 37 orang tersebut. KTT kerja sama Islam yang direncanakan pada 2027 merupakan acara diplomatik mendatang, bukan tenggat untuk menyelesaikan perselisihan sekolah.

Poin Utama

• Keputusan mengenai pakaian siswa dan guru yang ditetapkan pada 21 September dan 6 Oktober tidak secara eksplisit menyebut hijab.
• Sejumlah sekolah dilaporkan melarang siswi berhijab masuk atau meminta guru melepas kerudung.
• Kementerian Dalam Negeri mengumumkan penangkapan 37 orang dan pembukaan kasus pidana berdasarkan Pasal 233; tuduhannya belum diverifikasi.
• YAP mengecam penasihat Erdogan, Oktay Saral, dan anggota parlemen AKP, serta menyebut kritik mereka sebagai campur tangan dalam urusan dalam negeri Azerbaijan.
• Konstitusi Azerbaijan mewajibkan pendidikan negara bersifat sekuler, sekaligus melindungi kebebasan beragama dan hak atas pendidikan.
• Jumlah siswa dan guru yang terdampak serta hasil hukum masing-masing penangkapan belum jelas.