Gubernur Bank Indonesia Pertahankan Independensi Penetapan Suku Bunga di Tengah Tekanan terhadap Rupiah dan Fiskal

Damayanti menarik garis antara koordinasi dan kendali

Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti mengatakan hanya bank sentral yang memutuskan suku bunga, meski keterlibatannya dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto semakin erat. Pernyataannya pada 12 Oktober 2026 itu disampaikan setelah kenaikan total 100 basis poin pada Mei dan Juni, suku bunga acuan dipertahankan di 5,75% pada September, serta kekhawatiran investor yang terus berlanjut terhadap rupiah dan pengaruh politik atas kebijakan moneter.

Perwakilan pemerintah telah diundang untuk menghadiri sebagian rapat tinjauan kebijakan moneter bulanan bank sentral. Damayanti juga mengikuti rapat bersama Prabowo. Ia mengatakan kedua pengaturan tersebut tidak memberi pemerintah kewenangan untuk ikut menetapkan suku bunga.

Damayanti, yang menjadi gubernur setelah menjabat sebagai pejabat tertinggi kedua di bank itu, menjelaskan batas antara diskusi dengan pemerintah dan keputusan Bank Indonesia:

Ketika kami akan mengambil keputusan kebijakan - apakah menaikkan atau menurunkan suku bunga atau menggunakan insentif lain - kami memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan tersebut.

Pembedaan ini penting karena perdebatan tidak hanya menyangkut suku bunga acuan. Perubahan mandat bank, operasi obligasi pemerintah, dan penempatan dana publik ke bank komersial telah mendekatkan kebijakan moneter dengan agenda pertumbuhan pemerintah.

Menurut Damayanti, kerja sama membantu para pembuat kebijakan fiskal dan moneter bergerak ke arah yang sama tanpa menghilangkan kewenangan pengambilan keputusan bank. Investor mempertimbangkan jaminan itu di tengah kondisi rupiah yang disebut sebagai mata uang dengan kinerja terburuk di Asia berkembang, kekhawatiran mengenai keuangan pemerintah, perubahan kebijakan ekspor, dan transparansi pasar saham.

Pemerintah juga menolak campur tangan dalam penetapan suku bunga

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan jaminan serupa dalam wawancara televisi yang ditayangkan pada 2 Oktober. Ia mengatakan tidak akan memberi tahu Bank Indonesia apa yang harus dilakukan terkait suku bunga, seraya menjelaskan bahwa pemerintah dan bank sentral memiliki mandat masing-masing. Ia menggambarkan hubungan keduanya sebagai kerja sama dan koordinasi, bukan pengarahan pemerintah atas keputusan moneter.

Pembedaan ini bersifat praktis. Kebijakan fiskal mencakup belanja, pajak, dan pinjaman pemerintah. Kebijakan moneter mencakup penetapan suku bunga acuan bank sentral dan pengelolaan kondisi moneter. Keputusan di satu bidang memengaruhi bidang lainnya, sehingga komunikasi diperlukan meskipun kewenangannya tetap terpisah.

Damayanti mengatakan diskusi rutin dengan pemerintah mencakup penerbitan obligasi rupiah dan valuta asing, pengelolaan cadangan kas pemerintah, serta cara mendorong permintaan kredit. Hal-hal ini dapat memengaruhi likuiditas, biaya pinjaman, dan permintaan terhadap aset Indonesia tanpa mengharuskan pemerintah menentukan suku bunga kebijakan.

Gubernur juga menjelaskan alasan ia menilai pertemuan dengan presiden sejalan dengan kedudukan bank dalam negara:

Di Indonesia, presiden adalah kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. BI berada di bawah Negara Indonesia, jadi wajar saja jika presiden ingin mengetahui perkembangan yang terjadi.

Jaminan tersebut belum menjawab seluruh kekhawatiran mengenai independensi. Kendali atas suku bunga acuan adalah satu persoalan; apakah operasi bank sentral lainnya semakin diarahkan untuk mendukung pembiayaan pemerintah adalah persoalan lain.

Pergantian pimpinan terjadi setelah berbulan-bulan tekanan terhadap rupiah

Pengangkatan Damayanti menyusul mundurnya Perry Warjiyo pada akhir Juli. Sebagian besar laporan menyebut pengunduran diri itu mengejutkan, sementara satu komentar menyebut ia disingkirkan oleh Prabowo. Uraian mengenai kepergiannya berbeda, meski semuanya sepakat Damayanti menggantikannya setelah menjabat sebagai deputi utamanya.

Laporan mengenai masa transisi juga berbeda: sebagian besar menyebut ia mulai menjabat pada September, sedangkan satu ringkasan menyebut pergantian terjadi pada bulan setelah Warjiyo mundur pada Juli. Sebuah komentar akademis menyebut 2 September sebagai tanggal pelantikannya dan masa jabatannya berlangsung dari 2026 hingga 2031.

Rangkaian peristiwa ini menunjukkan bagaimana transisi kepemimpinan menjadi bagian dari periode tekanan yang lebih panjang:

• Pertengahan Januari 2026: Pencalonan Thomas Djiwandono sebagai deputi gubernur bertepatan dengan rupiah yang sempat menyentuh 16.985 per dolar AS.
• Mei dan Juni: Bank Indonesia menaikkan suku bunga kebijakan dengan total 100 basis poin saat rupiah terus melemah.
• Akhir Juli: Warjiyo meninggalkan jabatannya. Komentar akademis tersebut menyebut 26 Juli sebagai tanggal pengunduran dirinya.
• 2 September: Damayanti dilantik, menurut komentar tersebut.
• 22 dan 23 September: Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan di 5,75%.
• 2 dan 12 Oktober: Suahasil dan Damayanti, masing-masing, menolak kendali pemerintah atas keputusan suku bunga.

Pelantikan pada September memberi sedikit kelegaan kepada pasar. Laporan akademis itu mencatat rupiah berada di 17.763 per dolar pada hari tersebut, menguat 1,4% sejak 26 Juli, sementara Indeks Harga Saham Gabungan berada di 6.595, naik 6,6% pada periode yang sama. Kenaikan tersebut menunjukkan penerimaan pasar yang membaik selama transisi, bukan pembalikan pelemahan rupiah yang lebih luas. Laporan terpisah menyebut rupiah telah melemah lebih dari 6% terhadap dolar sepanjang tahun ini.

Perdebatan hukum melampaui janji seorang gubernur

Independensi bank sentral Indonesia bertumpu pada reformasi yang diperkenalkan setelah krisis keuangan Asia 1997 dan 1998. Dalam analisis tentang independensi BI pada 10 April, Deni Friawan, peneliti di Centre for Strategic and International Studies di Jakarta, menjelaskan bahwa Undang-Undang Bank Indonesia 1999 dan perubahannya pada 2004 melindungi kebijakan moneter dari tekanan politik serta memberi bank mandat untuk menjaga stabilitas rupiah.

Friawan memberi konteks pada catatan inflasi setelahnya: inflasi rata-rata 3% hingga 4% sejak 2016, dibandingkan sekitar 58% selama krisis keuangan. Angka-angka itu mencakup periode yang sangat berbeda, tetapi menunjukkan besarnya stabilitas yang dicapai setelah krisis dan reformasi kelembagaan.

Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan 2023 memperluas tanggung jawab Bank Indonesia, termasuk stabilitas sistem pembayaran dan keuangan untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Friawan mengatakan undang-undang itu secara formal tetap menjaga independensi, tetapi membuat peran bank lebih rentan terhadap perubahan kebijakan.

Analisis mengenai mandat BI yang terbit kemudian oleh ekonom Suryaputra Wijaksana dan peneliti ISEAS Maria Monica Wihardja mengkaji Undang-Undang No. 4/2023 dan amendemennya pada Juni 2026. Mereka berpendapat bahwa pengecualian dalam undang-undang dan pengawasan politik telah membatasi independensi serta mendorong bank ke arah pengelolaan moneter sekaligus pembiayaan pemerintah.

Ini merupakan penilaian akademis, bukan putusan pengadilan. Analisis tersebut mengidentifikasi persoalan hukum dan operasional di luar pertanyaan yang lebih sempit yang dijawab Damayanti: siapa yang memiliki kewenangan akhir untuk menaikkan atau menurunkan suku bunga.

Mengapa pengangkatan dan pengawasan membuat investor khawatir

Pengangkatan keponakan Prabowo, Thomas Djiwandono, sebagai deputi gubernur Bank Indonesia membuat kekhawatiran tersebut semakin mengemuka. Friawan mencatat reaksi pasar yang cepat terhadap pencalonan itu pada pertengahan Januari, sembari mengingatkan bahwa suku bunga global, kondisi fiskal, dan persepsi yang lebih luas mengenai tata kelola juga turut membentuk respons pasar.

Karena itu, pelemahan rupiah tidak bisa dikaitkan dengan satu pengangkatan. Kehati-hatian yang sama berlaku untuk pelemahan rupiah setelahnya: kekhawatiran mengenai kesehatan fiskal, aturan ekspor, dan transparansi pasar saham muncul bersamaan dengan pertanyaan tentang independensi moneter.

Wijaksana dan Wihardja mengkaji data bulanan dari Januari 2022 hingga Juni 2026 dan menemukan perubahan pola perilaku suku bunga kebijakan sekitar November 2024. Mereka melaporkan perubahan hubungan suku bunga tersebut dengan suku bunga AS dan pertumbuhan kredit perbankan, bukan dengan inflasi atau nilai tukar.

Para penulis menyebut bukti mereka masih tentatif. Perubahan statistik dalam hubungan antarvariabel, dengan sendirinya, tidak membuktikan bahwa pemerintah mengarahkan keputusan suku bunga tertentu. Kekhawatiran mereka adalah bahwa kredit yang semakin didorong oleh proyek negara dan kebijakan fiskal dapat mengurangi efektivitas instrumen moneter konvensional.

Mereka merekomendasikan agar stabilitas harga dan rupiah menjadi tujuan utama, kewenangan DPR untuk melakukan evaluasi dan pemberhentian yang mengikat dihapus, serta pembelian obligasi pemerintah saat penerbitan dibatasi pada krisis yang didefinisikan secara jelas dan disertai strategi keluar. Ini adalah rekomendasi, bukan reformasi yang telah diumumkan atau keputusan yang sedang menunggu pelaksanaan dengan jadwal tertentu.

Suku bunga naik, lalu bank mencari cara lain untuk menopang rupiah

Kenaikan 100 basis poin pada Mei dan Juni setara dengan satu poin persentase. Kenaikan itu membawa suku bunga acuan dari 4,75% yang tercatat saat suku bunga dipertahankan pada Januari menjadi 5,75%, yang dipertahankan pada rapat September. September menjadi rapat ketiga berturut-turut dengan suku bunga di level tersebut.

Keputusan sebelumnya pada Januari telah menunjukkan bahwa bank memprioritaskan stabilitas mata uang dibandingkan pelonggaran lebih lanjut. Pada Juni, rupiah mencapai titik terendah baru sepanjang sejarah, sehingga bank merespons dengan kenaikan suku bunga yang lebih besar. Tidak ada data nilai tukar pada Juni yang dicantumkan di sini, sehingga tidak bisa dibandingkan secara presisi dengan posisi 16.985 per dolar pada Januari.

Sejak kenaikan tersebut, Bank Indonesia menawarkan instrumen lindung nilai valuta asing dengan harga diskon. Lindung nilai memungkinkan investor mengurangi risiko bahwa perubahan nilai tukar menghapus imbal hasil investasi. Damayanti mengatakan diskon itu dapat menambah 40 basis poin, atau 0,4 poin persentase, pada imbal hasil investor asing dari aset rupiah tanpa kenaikan suku bunga lagi.

Langkah ini berbeda dari menaikkan suku bunga acuan. Langkah tersebut menurunkan biaya pengelolaan risiko mata uang bagi investor yang menggunakan instrumen itu, alih-alih menaikkan biaya pinjaman di seluruh perekonomian.

Damayanti mengatakan keputusan suku bunga ke depan akan bergantung pada data ekonomi dan bank siap merespons bila diperlukan. Ia tidak mengumumkan kenaikan atau penurunan suku bunga berikutnya. Target inflasi yang dilaporkan sebesar 1,5% hingga 3,5%, sedangkan keputusan September disebut bertujuan mendukung stabilitas rupiah, menjaga inflasi dalam sasaran, dan menopang pertumbuhan ekonomi.

Tekanan fiskal membuat batas kewenangan lebih sulit dipertahankan

Pemerintah berambisi mencapai pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029. Analisis Friawan menggambarkan terbatasnya ruang untuk membiayai dorongan tersebut: utang publik berada di sekitar 40% produk domestik bruto, defisit fiskal mendekati batas undang-undang sebesar 3% dari PDB, dan penerimaan pajak sekitar 10% dari PDB.

Menurut analisis tersebut, biaya pembayaran utang melampaui 45% penerimaan pemerintah pada 2025. Rasio utang terhadap perekonomian dan biaya pembayaran utang terhadap penerimaan merupakan dua ukuran yang berbeda. Rasio utang yang moderat dapat berjalan beriringan dengan beban anggaran yang berat ketika penerimaan pemerintah rendah.

Wijaksana dan Wihardja mengidentifikasi saluran lain yang menghubungkan prioritas fiskal dengan sistem perbankan. Mereka mengatakan Bank Indonesia memindahkan akumulasi surplus anggaran pemerintah senilai total 300 triliun rupiah, sekitar $17 miliar, dari rekening bank sentral ke bank-bank komersial milik negara mulai September 2025, setelah arahan Kementerian Keuangan.

Angka itu lebih besar daripada sekitar 200 triliun rupiah yang disebut dalam perdebatan kebijakan pertumbuhan 2025. Analisis yang lebih baru menyebut akumulasi total sejak September, sementara laporan sebelumnya menjelaskan penempatan dana pada tahap tersebut. Tanpa perincian lebih lanjut, selisih itu tidak semestinya dianggap sebagai transaksi yang sama dengan pengukuran yang tidak konsisten.

Para penulis akademis mengatakan pinjaman kepada badan usaha milik negara tumbuh lebih dari dua kali laju pinjaman kepada sektor swasta. Mereka berpendapat bahwa penyaluran kredit seperti itu, bersama pembelian obligasi pemerintah berjangka panjang, dapat mendukung program publik sekaligus mengaburkan pemisahan antara kebijakan moneter dan pembiayaan fiskal.

Risikonya sebagian bergantung pada apakah likuiditas tambahan diimbangi oleh operasi moneter lainnya. Proses ini disebut sterilisasi, yaitu menarik uang dari tempat lain untuk mengimbangi suntikan dana. Tanpa pengimbang, likuiditas yang lebih besar dapat mempersulit pengendalian inflasi meski suku bunga utama tetap tinggi.

Cadangan menopang rupiah, tetapi kewajiban juga perlu diperhitungkan

Cadangan devisa Indonesia tercatat sebesar $146,3 miliar pada akhir September. Damayanti mengatakan jumlah tersebut memadai untuk menstabilkan rupiah, termasuk cadangan yang berasal dari penempatan dolar AS oleh bank komersial di Bank Indonesia.

Sejumlah perkiraan pasar menyebut kewajiban berjangka di sisi cadangan mencapai sekitar $30 miliar. Kewajiban berjangka adalah kewajiban yang terkait dengan transaksi yang diselesaikan kemudian. Kewajiban itu tidak sama dengan penarikan langsung dari total cadangan yang dipublikasikan, tetapi penting untuk menilai komitmen valuta asing pada masa mendatang.

Perkiraan $30 miliar itu sekitar 20,5% dari stok cadangan sebesar $146,3 miliar. Perbandingan tersebut menunjukkan besarnya perkiraan itu, bukan perhitungan terverifikasi mengenai cadangan yang dapat digunakan secara bebas. Mengurangi satu angka dari angka lainnya begitu saja tidak akan menunjukkan kapasitas bersih bank untuk melakukan intervensi.

Damayanti mengatakan sebagian besar bank menempatkan dana dalam instrumen berjangka waktu satu tahun dan penempatan itu akan diperpanjang. Saat membahas jumlah dana yang terus disimpan bank di bank sentral, ia mengatakan:

Mereka biasanya memiliki apa yang disebut 'stok tetap', posisi yang dijamin akan selalu ada di sini,

Itulah penilaian gubernur mengenai keberlanjutan penempatan dana tersebut. Pernyataan itu bukan jadwal jatuh tempo yang dipublikasikan atau rekonsiliasi terperinci atas perkiraan kewajiban berjangka. Ia juga mengatakan ekspor yang lebih kuat akan lebih menopang cadangan.

Penyelesaian transaksi dalam mata uang lokal berkembang pesat

Bank Indonesia juga berupaya mengurangi ketergantungan pada dolar AS untuk penyelesaian transaksi perdagangan dan investasi. Damayanti mengatakan transaksi dalam mata uang lokal mencapai $49,42 miliar hingga Agustus, dibandingkan $25,74 miliar sepanjang tahun sebelumnya.

Dengan demikian, nilai transaksi dalam delapan bulan pertama melampaui total tahun sebelumnya sebesar $23,68 miliar, atau sekitar 92%. Karena periode pelaporan berbeda, angka ini bukan perbandingan dengan delapan bulan yang sama pada tahun sebelumnya. Meski demikian, nilai transaksi tersebut sudah mencapai sekitar 1,92 kali total sepanjang tahun sebelumnya.

Damayanti mengatakan sekitar tiga perempat dari total saat ini menggunakan yuan China. Jika diterapkan pada $49,42 miliar, porsi perkiraan tersebut setara dengan sekitar $37,1 miliar transaksi dalam yuan. Konsentrasi ini berarti peralihan dari penyelesaian transaksi dalam dolar sebagian besar terkait dengan satu mata uang alternatif, bukan tersebar merata di antara mitra dagang.

Bank telah menjalin skema penyelesaian transaksi dengan China, Jepang, Korea Selatan, dan Singapura. Skema dengan India sedang diproses, tetapi belum ada tanggal penyelesaian yang diumumkan. Penyelesaian dalam mata uang lokal dapat mengurangi kebutuhan untuk memperoleh dolar bagi transaksi yang memenuhi syarat; cara ini tidak menghilangkan eksposur Indonesia terhadap pinjaman dolar, arus modal internasional, atau tekanan nilai tukar.

Ujian langsung bagi Damayanti adalah apakah tindakan bank sejalan dengan jaminannya mengenai otonomi dalam kebijakan suku bunga, likuiditas, dan operasi obligasi. Tidak ada tanggal rapat kebijakan berikutnya, keputusan suku bunga baru, jadwal reformasi hukum, atau rincian jadwal kewajiban cadangan yang disebutkan. Perkembangan yang sudah pasti adalah suku bunga dipertahankan pada September, jaminan gubernur pada Oktober, dan penggunaan instrumen di luar suku bunga untuk menopang rupiah yang terus berlangsung.

Poin-Poin Utama

• Destry Damayanti mengatakan Bank Indonesia tetap memiliki kewenangan penuh atas suku bunga meski koordinasi dengan pemerintah semakin erat.
• Suku bunga acuan berada di 5,75% pada September setelah kenaikan total satu poin persentase pada Mei dan Juni.
• Analisis akademis mempertanyakan dampak perluasan mandat, pengawasan politik, dan operasi pembiayaan pemerintah terhadap independensi.
• Cadangan pada September tercatat sebesar $146,3 miliar; sejumlah perkiraan pasar menyebut kewajiban berjangka mendekati $30 miliar.
• Transaksi dalam mata uang lokal mencapai $49,42 miliar hingga Agustus, sekitar 92% lebih tinggi daripada total sepanjang tahun sebelumnya.
• Keputusan suku bunga mendatang bergantung pada data. Tidak ada perubahan suku bunga baru atau tanggal untuk skema penyelesaian transaksi dengan India yang direncanakan.