DPR Filipina Sahkan Anggaran 2027 Sebesar P7,2 Triliun Peso di Tengah Sorotan atas Kenaikan Bantuan dan Pemangkasan Proyek

Perubahan belanja hampir P199 miliar menjadi sorotan

Dewan Perwakilan Rakyat Filipina mengesahkan rancangan anggaran nasional 2027 senilai P7,2 triliun peso pada pembacaan ketiga dan terakhir, Senin, 12 Oktober 2026. Rencana belanja itu kini diserahkan kepada Senat di tengah perselisihan mengenai kenaikan dana bantuan, pemangkasan proyek transportasi besar, dan pengungkapan amendemen anggota parlemen.

Rancangan Undang-Undang DPR No. 10858 disahkan dengan 13 anggota parlemen menolak dan satu abstain. Laporan berbeda mengenai jumlah suara setuju: dua laporan menyebut 281 suara, sementara satu laporan lainnya menyebut 282. Perbedaan itu tidak mengubah hasil, tetapi jumlah pastinya perlu dikonfirmasi melalui catatan pemungutan suara resmi.

Perselisihan yang lebih besar menyangkut jumlah dana yang dialihkan DPR. Amendemen yang dipaparkan secara terbuka berjumlah sekitar P116,3 miliar, sementara penilaian teknis oleh Adolfo Jose "AJ" Montesa, wakil koordinator People's Budget Coalition, mengidentifikasi kenaikan sebesar P198,9 miliar pada 123 pos anggaran, yang diimbangi pemangkasan pada 87 pos lainnya.

Penilaian itu menunjukkan perubahan prioritas belanja, bukan peningkatan pagu P7,2 triliun. Dana dialihkan ke infrastruktur lokal dan program bantuan, sementara anggaran untuk proyek yang didanai bantuan luar negeri, tanggap bencana, dan sejumlah layanan kesehatan berkurang. Para pengkritik berpendapat bahwa alokasi tersebut dapat memperkuat patronase politik menjelang pemilihan nasional 2028. Para pemimpin DPR menolak tuduhan bahwa amendemen itu merupakan belanja pork barrel.

Anggota parlemen yang menentang rancangan undang-undang tersebut antara lain Perwakilan ACT Teachers Antonio Tinio, Perwakilan Mamamayang Liberal Leila de Lima, Perwakilan Navotas Toby Tiangco, dan Perwakilan Kamanggagawa Elijah San Fernando. De Lima mengaitkan penolakannya dengan waktu dan arah kenaikan dana bantuan.

"Anggaran ini tidak berpusat pada rakyat. Anggaran ini berpusat pada pemilu," kata De Lima.

Usulan pemerintah sebelum amendemen

Pernyataan pengajuan anggaran Departemen Anggaran dan Manajemen (DBM) menyebut usulan pemerintah setara dengan 21,7% produk domestik bruto (PDB) dan 6% lebih besar dibandingkan anggaran 2026. Dokumen itu mencatat dimulainya pembahasan di kongres, bukan pengesahan akhir oleh DPR.

Layanan sosial mendapat P2,456 triliun dalam usulan tersebut, sementara layanan ekonomi memperoleh P1,833 triliun. Program infrastruktur Build Better More mendapat alokasi P1,467 triliun, atau 4,4% dari PDB. Pendidikan dasar melalui Departemen Pendidikan menerima alokasi terbesar di antara departemen, yakni P976 miliar.

DBM juga melaporkan anggaran sektor kesehatan gabungan sebesar P1,06 triliun, setara dengan 3,19% PDB, dibandingkan 2,68% pada tahun berjalan. Angka sektor yang luas itu tidak boleh disamakan dengan alokasi lebih terbatas sebesar P353,8 miliar untuk Departemen Kesehatan, rumah sakit khusus, dan PhilHealth.

Sebagian besar kenaikan anggaran telah dialokasikan untuk memenuhi kewajiban, termasuk Alokasi Pajak Nasional bagi pemerintah daerah dan penyesuaian gaji berdasarkan Perintah Eksekutif No. 64. Pembedaan ini penting: pertumbuhan total anggaran tidak berarti DPR memiliki jumlah dana yang sama untuk program-program yang sepenuhnya baru.

Kerangka fiskal yang diusulkan pemerintah memperkirakan defisit sebesar 5,1% PDB dan rasio utang terhadap PDB sebesar 64,6%. Defisit berarti belanja melampaui pendapatan sehingga membutuhkan pembiayaan. Angka-angka tersebut merupakan proyeksi yang disampaikan selama pembahasan, bukan hasil terukur untuk 2027.

Proses hingga pemungutan suara akhir

DPR merampungkan pengesahan akhir 62 hari setelah menerima rencana belanja pemerintah, menurut laporan pengesahannya. Perselisihan utama mengenai transparansi muncul pada tahap amendemen, setelah debat umum dan sebelum pemungutan suara akhir.

• 11 Agustus 2026: DBM mencantumkan tanggal penerbitan Anggaran Belanja dan Sumber Pembiayaan 2027.
• 15 September: DPR membahas prinsip dan ketentuan umum anggaran.
• 1 Oktober: Subkomite Peninjauan Amendemen Anggaran memaparkan usulan perubahan belanja dalam siaran langsung.
• 7 Oktober: DPR mengadopsi amendemen secara aklamasi dan, menurut sejumlah laporan, menyetujui rancangan undang-undang itu pada pembacaan kedua.
• 9 Oktober: Temuan lanjutan dari kelompok pemantau beredar menjelang pemungutan suara akhir.
• 12 Oktober: DPR mengesahkan rancangan undang-undang itu pada pembacaan ketiga dan terakhir.

Satu laporan menyebut pembacaan kedua berlangsung pada Kamis, bukan Rabu, 7 Oktober. Sebagian besar laporan menyebut hari Rabu sebagai tanggalnya. Pernyataan resmi DBM tertanggal 15 September berkaitan dengan pembahasan sebelumnya dan tidak menyelesaikan perbedaan tersebut.

Mengapa angka P116 miliar dan P199 miliar berbeda

Penilaian Montesa menemukan perubahan pada 210 dari 8.835 pos dalam lembar kerja anggaran. Kenaikan sebesar P198,9 miliar melampaui angka P116,32 miliar yang dipaparkan secara terbuka sekitar P82,58 miliar. Para pengkritik menyebutnya sebagai penyesuaian sekitar P80 miliar di luar jumlah yang diungkapkan.

Departemen Pekerjaan Umum dan Jalan Raya (DPWH) menyumbang sebagian besar selisih tersebut. Subkomite memaparkan kenaikan sekitar P11,49 miliar untuk departemen itu. Sebaliknya, penilaian kelompok pemantau menghitung sekitar P98 miliar penambahan pada sejumlah pos DPWH dan sekitar P86 miliar pemangkasan pada pos lainnya.

Angka-angka ini mengukur hal yang berbeda. Penambahan bruto menghitung kenaikan sebelum dikurangi pemangkasan di pos lain dalam suatu lembaga. Kenaikan bersih mengurangi pemangkasan tersebut. Karena itu, perubahan internal yang besar dapat terjadi di balik kenaikan yang relatif kecil pada total alokasi departemen.

Penilaian itu menempatkan anggaran DPWH yang telah direvisi pada P654,1 miliar, dibandingkan P643,95 miliar dalam usulan pemerintah. Angka tersebut menghasilkan kenaikan sekitar 1,58%, mendekati salah satu perkiraan yang dilaporkan, yakni 1,57%; laporan lain menyebut 1,7%. Perubahan kecil pada total anggaran tidak mencerminkan besarnya realokasi di dalamnya.

Empat kenaikan mendominasi temuan kelompok pemantau: P42,7 miliar untuk gedung serbaguna, P29,2 miliar untuk jalan akses, P24,8 miliar untuk bantuan krisis, dan P24 miliar untuk bantuan medis. Jumlahnya mencapai P120,7 miliar, sekitar 61% dari total penambahan P198,9 miliar.

Bantuan meningkat, tetapi kategorinya berbeda

Laporan pengesahan akhir mencatat tambahan P25 miliar untuk program Bantuan bagi Individu dalam Situasi Krisis (AICS) di Departemen Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan, serta P24,96 miliar untuk program Bantuan Medis bagi Pasien Tidak Mampu dan Terkendala Finansial (MAIFIP) di Departemen Kesehatan.

Penilaian kelompok pemantau mencatat kenaikan yang sedikit berbeda: P24,8 miliar untuk AICS dan P24 miliar untuk MAIFIP. Analisis terpisah menyebut alokasi yang telah direvisi masing-masing sebesar P58,1 miliar dan P48,2 miliar. Perbedaan tersebut tidak boleh dianggap setara tanpa rekonsiliasi pos-pos anggaran.

Koalisi itu mengidentifikasi tambahan P69,5 miliar untuk program yang dinilainya rentan terhadap patronase, termasuk P10 miliar untuk Bantuan Presiden bagi Petani dan Nelayan serta P4,7 miliar untuk program ketenagakerjaan Tulong Panghanapbuhay sa Ating Disadvantaged Workers dari departemen tenaga kerja.

Perkiraan P69,5 miliar itu berbeda dari klasifikasi sebelumnya oleh koalisi yang menetapkan P99,41 miliar, atau sekitar 85% dari amendemen P116 miliar yang dipaparkan secara terbuka, sebagai pos yang perlu diwaspadai. Kategori sebelumnya juga mencakup penambahan anggaran infrastruktur. Tak satu pun dari perkiraan tersebut membuktikan bahwa seluruh jumlah itu merupakan belanja korup.

Kekhawatiran menyangkut akses dan diskresi. Bantuan dapat memenuhi kebutuhan mendesak, tetapi para pengkritik berpendapat bahwa program menjadi alat patronase ketika penerima bergantung pada rujukan politik, bukan aturan kelayakan yang transparan. Ibon Foundation juga mengkritik usulan tersebut sebagai anggaran penghematan, dengan alasan kenaikan bantuan tidak mengimbangi pemangkasan layanan publik esensial.

Tambahan lain mencakup P8,12 miliar untuk pendidikan, P20,86 miliar untuk pertanian, P2,35 miliar untuk kontrak layanan angkutan umum dan jalur bus EDSA, serta P500 juta untuk keselamatan sekolah. Menurut laporan, pos transportasi tersebut tidak mendapat dana dalam usulan awal. Satu penilaian mengidentifikasi 38 pos yang sebelumnya tidak didanai dan kini menerima total P18,2 miliar.

Anggaran perkeretaapian dan proyek bantuan luar negeri dipangkas

Koalisi mengidentifikasi pemangkasan P130 miliar pada alokasi untuk proyek bantuan luar negeri, dari P414,8 miliar menjadi P284,8 miliar. Penurunan sekitar 31,3% ini mencakup sekitar 65% dari total P198,9 miliar yang dipangkas dari pos-pos anggaran lainnya.

Dalam anggaran DPWH, alokasi bantuan luar negeri dilaporkan turun dari P117,7 miliar menjadi P44,7 miliar, berkurang P73 miliar atau sekitar 62%. Pemangkasan yang dilaporkan mencakup P53,5 miliar untuk jalan pintas, selain pengurangan yang berdampak pada proyek perkeretaapian dan mitigasi banjir.

Laporan berbeda mengenai rincian pemangkasan perkeretaapian. Satu penilaian menyebut total pemangkasan P34,7 miliar untuk Metro Manila Subway dan North South Commuter Railway. Laporan lain merinci P19,7 miliar untuk kereta bawah tanah dan P34,7 miliar untuk kereta komuter secara terpisah. Laporan lainnya menyebut pemangkasan P42,8 miliar untuk pinjaman perkeretaapian dan transportasi. Angka-angka ini tidak mungkin merujuk pada cakupan yang sama dan perlu diperjelas.

Koalisi memperingatkan bahwa pengurangan alokasi tidak membatalkan perjanjian pinjaman yang telah ditandatangani. Hal itu justru dapat menunda pembangunan atau pencairan pinjaman, sementara pemerintah tetap harus membayar komitmen atas saldo yang belum dicairkan dan berpotensi menghadapi denda. Dampak keuangan bergantung pada kontrak, jadwal, dan kebutuhan pendanaan masing-masing; sejauh ini belum ada perkiraan terukur mengenai biaya tersebut.

Tabel belanja dan pembiayaan DBM mencantumkan proyek bantuan luar negeri berdasarkan lembaga dan kreditor, belanja infrastruktur berdasarkan wilayah, pembayaran utang, serta rekonsiliasi alokasi yang diusulkan. Kategori-kategori anggaran pemerintah inilah yang relevan untuk memeriksa perubahan oleh kongres.

Alokasi daerah memicu keberatan politik

Tinio mengatakan kantornya mengidentifikasi 6.212 proyek infrastruktur baru senilai sekitar P180 miliar, sehingga jumlah pos DPWH menjadi 16.720. Angka ini mengukur proyek yang baru dimasukkan dan tidak boleh langsung disamakan dengan perkiraan Montesa sebesar P198,9 miliar untuk kenaikan di seluruh lembar kerja anggaran.

Koalisi menemukan bahwa kantor pusat DPWH kehilangan P42 miliar, sementara 158 kantor teknik distrik memperoleh tambahan gabungan P54 miliar. Koalisi itu juga mengidentifikasi pemangkasan P54,6 miliar dari program pengembangan jaringan dan P7,4 miliar dari infrastruktur banjir, serta tambahan P74,1 miliar untuk program konvergensi departemen tersebut.

Menurut angka Tinio, alokasi Kantor Teknik Distrik Ilocos Norte 1 mencapai P4,79 miliar setelah kenaikan P4,38 miliar. Kantor itu melayani distrik kongres yang diwakili Pemimpin Mayoritas DPR Ferdinand Alexander "Sandro" Marcos. Alokasi total besar lainnya mencakup Nueva Ecija 1 sebesar P3,91 miliar, Bulacan 2 sebesar P3,5 miliar, Isabela 4 sebesar P3,1 miliar, dan Metro Manila 3 sebesar P2,99 miliar.

Pemeringkatan terpisah atas kenaikan alokasi menempatkan Davao de Oro 1 pada P1,68 miliar, Misamis Occidental 2 pada P1,65 miliar, South Cotabato 2 pada P1,58 miliar, dan Isabela 4 pada P1,52 miliar. Tinio membandingkan angka-angka itu dengan alokasi yang dilaporkan sekitar P40 juta untuk masing-masing kantor teknik di Kota Davao.

Satu laporan menyebut alokasi P53,7 miliar untuk kantor Ilocos Norte. Angka itu bertentangan dengan total P4,79 miliar dan dengan laporan lain yang menyebut P53,7 miliar sebagai kenaikan di seluruh kantor teknik distrik. Angka yang lebih besar itu tidak dapat secara meyakinkan dikaitkan hanya dengan Ilocos Norte.

Tinio menyerukan publikasi daftar lengkap proyek baru, lokasi, dan pihak pengusul yang diketahui. Perbedaan alokasi antardistrik layak ditelaah, tetapi perbedaan itu saja tidak membuktikan adanya pilih kasih politik tanpa informasi mengenai biaya, kebutuhan, dan kesiapan proyek.

Pimpinan DPR menekankan kesiapan, pengkritik menuntut keterbukaan

Wakil Ketua DPR Janette Garin membantah tuduhan pork barrel dan mengatakan amendemen infrastruktur mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan, penyerapan anggaran, masalah akses lahan, dan kebutuhan desain. Ia mengatakan sejumlah proyek besar pengendalian banjir di daerah aliran sungai masih menunggu desain dan persiapan lain yang dapat memakan waktu satu setengah hingga dua tahun.

Penjelasannya menggambarkan pemangkasan dari sudut berbeda: dana dialihkan dari proyek yang belum dapat segera berjalan ke proyek mendesak yang masih menunggu pendanaan. Untuk mengetahui apakah penjelasan itu mencakup setiap amendemen yang dipersoalkan, diperlukan rincian proyek, bukan hanya total anggaran lembaga.

Perselisihan lain berkaitan dengan Peraturan DPR 9, Pasal 28-D, yang mewajibkan laporan terperinci mengenai realokasi, perubahan, dan anggota parlemen pengusulnya. Ketua Komite Alokasi Anggaran Mikaela Angela Suansing mengatakan amendemen akan dimasukkan langsung ke dalam rancangan undang-undang, bukan diterbitkan dalam laporan terpisah.

Perwakilan Sorsogon Manuel "Wowo" Fortes Jr. membela proses tersebut dengan mengatakan bahwa komite telah memenuhi kewajiban pelaporan dan memberikan naskah revisi kepada anggota parlemen.

"Amendemen yang disetujui BARSc dimasukkan ke dalam naskah pengganti Rancangan Undang-Undang DPR No. 10858 dalam Laporan Komite No. 638, sebagaimana disampaikan kepada sidang pleno," kata Fortes.

Tinio mempertanyakan apakah rancangan undang-undang yang telah direvisi dapat menggantikan laporan yang diwajibkan. San Fernando mengatakan rancangan setebal sekitar 4.000 halaman itu tiba di kantor anggota parlemen pada pukul 02.00, sehingga waktu untuk menelaahnya tidak memadai. Ia juga mempertanyakan pertemuan 1 Oktober, yang siaran langsungnya dilaporkan baru dimulai pukul 17.07, bukan pukul 13.00 seperti yang diumumkan. Tiangco meminta pengungkapan program-program yang dipangkas untuk membiayai kenaikan.

Pernyataan anggaran September DBM menyebut laporan amendemen akan mencakup alokasi berdasarkan lembaga pemerintah dan distrik legislatif. Dokumen itu juga menjelaskan Dana Dukungan Pemerintah Daerah sebesar P58,53 miliar, yang dapat dimintakan langsung oleh pemerintah daerah tanpa melalui politisi atau perantara.

Hal-hal yang perlu ditelaah Senat

Rancangan undang-undang itu kini masuk ke tahap peninjauan Senat. Perbedaan antara versi kedua majelis selanjutnya harus diselaraskan melalui komite bersama kongres sebelum rancangan akhir diserahkan kepada Presiden Ferdinand Marcos Jr. Dalam laporan-laporan ini, belum ada pengumuman mengenai jadwal pemungutan suara Senat, tenggat penyelarasan, ataupun tanggal penandatanganan.

Pakar keuangan publik Zy-za Nadine Suzara menyebut perkiraan lebih luas sebesar P541,4 miliar untuk alokasi yang diduga merupakan pork barrel, lebih besar P134,4 miliar dibandingkan kenaikan total anggaran yang dilaporkan sebesar P407 miliar. Angka itu merupakan klasifikasi belanja di seluruh rancangan anggaran, bukan temuan bahwa DPR menambahkan P541,4 miliar melalui amendemennya. Cakupannya berbeda dari perkiraan realokasi P198,9 miliar dan angka bantuan.

Sejumlah pemangkasan layanan juga perlu ditelaah: pengurangan yang dilaporkan mencakup P10 miliar dari Dana Pensiun dan Gratifikasi, P9,5 miliar dari dana bencana, P4,9 miliar dari komoditas kesehatan keluarga dan imunisasi, serta P4,5 miliar dari fasilitas kesehatan. Kenaikan bantuan medis tidak menggantikan vaksin atau infrastruktur rumah sakit karena program-program tersebut memenuhi kebutuhan yang berbeda.

Ederson Tapia, profesor administrasi publik di University of Makati, mengingatkan bahwa secara hukum kongres dapat mengubah belanja tanpa perubahan tersebut otomatis menjadi korupsi. Ia membedakan kewenangan itu dari kualitas keputusan yang mendasarinya.

"Pembedaan pentingnya adalah antara legalitas realokasi dan integritas proses yang melandasinya," kata Tapia.

Alokasi tanpa program yang dirinci menjadi hal lain yang perlu diperjelas. DBM mengusulkan P111,984 miliar, sekitar 1,6% dari program belanja, sebagai kewenangan belanja bersyarat, bukan dana yang otomatis tersedia. Pernyataan pengajuan anggarannya mencantumkan pembiayaan proyek bantuan luar negeri sebagai salah satu tujuan. Analisis terpisah berpendapat bahwa proyek-proyek terdampak tidak memiliki dana cadangan. Ketentuan akhir dan syarat pencairan akan menentukan apakah dukungan semacam itu tersedia.

Karena itu, tugas mendesak Senat lebih spesifik daripada sekadar memutuskan apakah bantuan atau infrastruktur layak didanai. Senat perlu menelaah proyek dan layanan mana yang kehilangan dana, alasan pemilihan alokasi pengganti, apakah pengusul dan penerima manfaat diungkapkan, serta apakah proyek yang sudah dikontrak masih memiliki dana cukup untuk dilanjutkan.

Pokok-Pokok Utama

• DPR mengesahkan anggaran 2027 sebesar P7,2 triliun pada 12 Oktober, dengan 13 suara menolak dan satu abstain; jumlah suara setuju berbeda antara 281 dan 282.
• Penilaian koalisi mengidentifikasi penambahan P198,9 miliar beserta pemangkasan yang mengimbanginya, dibandingkan sekitar P116,3 miliar yang dipaparkan secara terbuka.
• Program bantuan dan infrastruktur lokal mendapat tambahan dana, sementara alokasi proyek bantuan luar negeri dilaporkan dipangkas P130 miliar.
• Pemangkasan anggaran perkeretaapian dan sejumlah angka alokasi distrik masih berbeda-beda dalam laporan.
• Pimpinan DPR menyebut kesiapan proyek dan kepatuhan terhadap aturan pelaporan; para pengkritik meminta amendemen dan daftar proyek yang terperinci.
• Senat harus meninjau rancangan undang-undang sebelum penyelarasan antarmajelis dan pertimbangan presiden.