Polisi Korea Selatan Geledah Badan Intelijen Terkait Pengeluaran 170 Juta Won untuk Kantor Keamanan

Anggaran untuk menjalin dukungan di luar negeri disorot terkait pengeluaran domestik

Polisi Korea Selatan telah menggeledah Badan Intelijen Nasional (NIS) dua kali terkait dugaan bahwa sekitar 170 juta won yang dimaksudkan untuk membangun dukungan diplomatik bagi Korea Selatan justru sebagian besar digunakan untuk rapat, konsultasi, dan jamuan makan domestik yang melibatkan Kantor Keamanan Nasional kepresidenan di bawah mantan Presiden Yoon Suk Yeol.

Unit investigasi antikorupsi Badan Kepolisian Metropolitan Seoul menyita dokumen dan catatan komputer serta memeriksa sekitar 20 pegawai intelijen aktif dan mantan pegawai, termasuk mantan kepala kantor perencanaan dan koordinasi badan tersebut. Laporan menyebut jumlah orang yang diperiksa sedikit berbeda: sebagian menyebut 20 orang, sementara yang lain mengatakan sekitar 20 orang atau beberapa lusin.

Pengeluaran itu mencakup 50 kegiatan antara Juli 2022 dan Juni 2023. Menurut kantor anggota parlemen Partai Demokrat Yoon Kun young, yang memeriksa penyelidikan internal badan intelijen tersebut, hanya delapan kegiatan yang melibatkan kontak langsung dengan warga asing. Sebanyak 38 kegiatan melibatkan kontak domestik atau pekerjaan konsultasi, tiga mendukung konferensi akademik, dan satu masuk kategori lain.

NIS dilaporkan menyimpulkan dalam peninjauan internal pada masa pemerintahan Presiden Lee Jae Myung bahwa program tersebut menyimpang dari rencana awal dan hanya menghasilkan sedikit capaian. Meski demikian, NIS tidak mengambil tindakan lebih lanjut karena menilai legalitasnya belum jelas.

Pembedaan itu menjadi inti perkara: temuan internal bahwa suatu program berjalan buruk atau memiliki tujuan berbeda tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana. Polisi sedang menyelidiki apakah badan tersebut secara melawan hukum menggunakan anggarannya untuk menanggung pengeluaran kantor pemerintah lain. Belum ada temuan tentang pertanggungjawaban pidana dalam kasus anggaran ini.

Bagaimana program itu disetujui

Inisiatif tersebut disebut sebagai program untuk meningkatkan pengaruh demi mendukung Korea Selatan. Tujuan yang dinyatakan adalah membangun dukungan diplomatik di luar negeri, bukan membiayai kegiatan domestik rutin Kantor Keamanan Nasional.

Yoon Kun young, anggota senior dari partai penguasa di Komite Intelijen Majelis Nasional, menyebut dua tanggal spesifik terkait pembentukan program itu. Ia mengatakan NIS menyusun rencana tersebut dan melaporkannya kepada Kantor Keamanan Nasional pada 8 Juli 2022. Kim Kyou hyun, yang saat itu menjabat direktur badan intelijen, menyetujuinya pada 18 Juli.

Kim Tae hyo, yang saat itu menjabat wakil pertama penasihat keamanan nasional, diduga memimpin kegiatan-kegiatan berikutnya. Peninjauan badan tersebut mengidentifikasi pengeluaran selama sekitar satu tahun, hingga Juni 2023. Urutan yang dilaporkan sebagai berikut:

• 8 Juli 2022: NIS menyusun rencana program dan melaporkannya kepada Kantor Keamanan Nasional, menurut keterangan Yoon.
• 18 Juli 2022: Direktur NIS saat itu, Kim Kyou hyun, menyetujui rencana tersebut.
• Juli 2022 hingga Juni 2023: Sekitar 170 juta won dibelanjakan untuk 50 kegiatan.
• Oktober: Anggota parlemen Partai Demokrat Park Sun won mengajukan pengaduan yang memicu penyelidikan polisi. Laporan berbeda dalam menyebut tanggal pengajuan ini.
• Januari dan September: Polisi menggeledah NIS, menurut laporan yang secara jelas menyebut kedua bulan tersebut.

Tanggal pengaduan perlu diberi catatan. Dua laporan menyebut pengaduan diajukan pada Oktober 2025, sementara laporan lain hanya menyebut Oktober tahun sebelumnya. Beberapa laporan juga menyebut penggeledahan kedua berlangsung pada bulan sebelumnya, sedangkan yang lain secara spesifik menyebut September. Keterangan tersebut tidak menunjukkan tahun penggeledahan secara konsisten.

Gambaran dari rincian pengeluaran

Jumlah kegiatan memberikan gambaran arah program yang lebih jelas daripada angka total semata. Kontak dengan pihak asing mencakup delapan dari 50 kegiatan, atau 16%. Kontak domestik dan pekerjaan konsultasi mencakup 38 kegiatan, atau 76%. Dukungan untuk konferensi akademik sebesar 6%, sementara kategori sisanya 2%.

Rincian pengeluaran menunjukkan komposisi yang berbeda. Menurut keterangan Yoon, sekitar 12,8 juta won digunakan untuk kontak dan konsultasi dengan pihak asing, sekitar 90 juta won untuk konferensi akademik domestik, dan sekitar 66 juta won untuk konsultasi dengan pakar domestik.

Dengan menggunakan total yang dilaporkan sebesar 170 juta won, kontak dan konsultasi dengan pihak asing menyerap sekitar 7,5% anggaran. Konferensi akademik domestik mencakup sekitar 53%, meski hanya mewakili tiga dari 50 kegiatan. Konsultasi dengan pakar domestik mencakup sekitar 39%.

Angka-angka ini bersifat perkiraan. Tiga jumlah yang disebutkan mencapai 168,8 juta won, sedikit di bawah total yang dibulatkan, dan tidak ada angka terpisah untuk kategori kegiatan yang tersisa. Angka tersebut tidak boleh dianggap sebagai rekonsiliasi keuangan hasil audit yang lengkap.

Rata-rata pengeluaran sekitar 3,4 juta won per kegiatan, dihitung dengan membagi 170 juta won dengan 50. Rata-rata itu juga menyamarkan perbedaan yang cukup besar: tiga kegiatan konferensi akademik menghabiskan lebih banyak dana daripada gabungan 38 kegiatan konsultasi domestik. Karena itu, menyebut seluruh anggaran sebagai pengeluaran untuk jamuan makan tidak sesuai dengan rincian yang tersedia.

Jamuan makan, konsultasi, dan biaya rapat internal

Contoh yang diungkap melalui kantor Yoon mencakup diskusi mengenai isu diplomatik dan keamanan utama bersama seorang jurnalis, rapat konsultasi keamanan ekonomi yang melibatkan wakil presiden sebuah perusahaan, diskusi semikonduktor yang diselenggarakan Asosiasi Studi Internasional Korea, serta jamuan makan bersama seorang profesor emeritus.

Pengeluaran lain yang dilaporkan mencakup makan siang kotak untuk rapat internal Kantor Keamanan Nasional dan jamuan makan yang melibatkan jurnalis, pelaku usaha, mantan pejabat senior, serta profesor. Yoon menduga pegawai NIS mendampingi Kim Tae hyo dan membayar biaya yang seharusnya ditanggung sendiri oleh kantor keamanan tersebut.

Contoh-contoh tersebut perlu dibedakan antara pokok bahasan dan tanggung jawab anggaran. Diskusi semikonduktor atau konsultasi keamanan ekonomi dapat menyangkut keamanan nasional. Tuduhannya bukan sekadar bahwa pakar domestik dimintai pendapat, melainkan bahwa dana yang disetujui untuk program NIS tertentu digunakan untuk membiayai pengeluaran kantor lain.

Satu laporan juga mengaitkan dengan pelapor, Park Sun won, klaim bahwa tidak ada proyek kerja sama yang direncanakan dengan pihak asing yang terwujud. Sebaliknya, angka dari Yoon mencatat delapan kegiatan yang melibatkan kontak langsung dengan pihak asing. Pernyataan tersebut mengukur hal yang berbeda: mengadakan rapat belum tentu sama dengan merampungkan proyek kerja sama. Hasil spesifik dari delapan kontak itu belum dirinci.

Pengamanan dan persoalan hukum

Program tersebut dilaporkan memiliki tiga ketentuan: tidak ada transfer tunai, pengeluaran hanya boleh dilakukan jika didampingi pegawai NIS, dan dana hanya boleh digunakan ketika bekerja sama dengan lembaga lain atau sektor swasta.

Ketentuan itu tampaknya dimaksudkan untuk membedakan pengaturan tersebut dari kasus-kasus sebelumnya terkait dana kegiatan khusus NIS yang melibatkan pemerintahan Lee Myung bak dan Park Geun hye. Yoon merujuk pada vonis dalam kasus-kasus tersebut saat berargumen bahwa dugaan saat ini patut diselidiki secara pidana.

Namun, pembayaran oleh pegawai intelijen yang mendampingi tidak dengan sendirinya memastikan bahwa suatu pengeluaran memang menjadi tanggung jawab NIS. Pertanyaan utamanya adalah untuk apa pembayaran itu digunakan dan apakah badan tersebut memiliki kewenangan hukum untuk membayarnya.

Pengaduan Park merujuk pada Pasal 47 Undang-Undang Keuangan Nasional. Laporan menyebut ketentuan tersebut secara umum melarang kepala satu badan pemerintah pusat menggunakan dana anggaran yang dialokasikan untuk badan lain. Sederhananya, tuduhan ini menyangkut apakah anggaran pemerintah yang terpisah diperlakukan seolah-olah dapat saling dipertukarkan.

Penerapan hukum secara spesifik masih belum dipastikan. Polisi harus menentukan apakah pembayaran itu merupakan pengeluaran program NIS yang sah atau dukungan tanpa wewenang bagi Kantor Keamanan Nasional. Ketentuan pengamanan yang dilaporkan, proses persetujuan, dan catatan pengeluaran aktual relevan untuk penilaian tersebut, tetapi tak satu pun secara terpisah dapat memastikan jawabannya.

Anggota parlemen mendesak pemeriksaan dan pengembalian dana

Yoon Kun young mengambil sikap lebih keras daripada peninjauan internal badan intelijen tersebut. Ia berpendapat bahwa pengeluaran itu melanggar hukum dan bahwa tidak adanya transfer tunai tidak menyelesaikan masalah mendasar. Dalam pernyataan di media sosial, ia menggambarkan dugaan tindakan tersebut sebagai berikut:

Tindakan-tindakan ini jelas melanggar hukum.

Pernyataan itu merupakan tuduhan Yoon, bukan putusan pengadilan. Ia juga menuduh staf NIS pada praktiknya membawa kartu pembayaran untuk menanggung pengeluaran Kim Tae hyo, serta menyerukan agar sekitar 170 juta won itu dikembalikan.

Yoon lebih lanjut mengklaim bahwa Kim Tae hyo maupun Kim Kyou hyun belum diperiksa secara langsung. Ia mengkritik lambannya penyelidikan dan berjanji akan mengangkat persoalan tersebut dalam audit Majelis Nasional yang dilakukan oleh Komite Administrasi Publik dan Keamanan serta Komite Intelijen.

Belum ada tanggal pasti yang diumumkan untuk pemeriksaan kedua orang itu, keputusan untuk mengajukan tuntutan, ataupun perintah pengembalian dana. Seruan untuk memulihkan dana tersebut masih berupa tuntutan, bukan pengembalian yang telah dilakukan, dan belum ada tanggal sidang parlemen tertentu yang disebutkan.

Pernyataan badan dan pengacara Kim

Kesimpulan internal NIS yang dilaporkan memuat dua temuan yang tidak boleh disamakan. NIS menilai program tersebut berjalan berbeda dari rencana yang disetujui dan hanya menghasilkan sedikit capaian, sementara legalitas pengeluarannya dianggap belum jelas.

Yoon menafsirkan peninjauan itu sebagai dukungan bagi tuduhannya bahwa anggaran digunakan untuk mengelola kontak domestik Kim Tae hyo. Temuan badan yang lebih terbatas, sebagaimana dijelaskan, menunjukkan adanya kekhawatiran tentang tujuan dan hasil program, bukan kesimpulan resmi bahwa tindak pidana telah terjadi.

Kim Tae hyo disebut sedang ditahan terkait kasus pemberontakan yang terpisah ketika pengacaranya dimintai tanggapan mengenai dugaan penyalahgunaan anggaran tersebut. Tim hukumnya mengatakan mereka berfokus pada persidangan itu dan tidak mengetahui perkara ini.

Tanggapan itu tidak memberikan penjelasan substantif mengenai pengeluaran tersebut, tetapi tidak boleh dianggap sebagai pengakuan. Proses hukum yang terpisah juga tidak membuktikan kesalahan dalam penyelidikan anggaran. Polisi belum mengumumkan penetapan akhir mengenai siapa yang bertanggung jawab atas pembayaran tersebut.

Penggeledahan terpisah terkait dugaan pelanggaran pemilu

NIS juga digeledah terkait penyelidikan lain mengenai pemilihan kepala distrik di Distrik Gangseo, Seoul, pada 2023. Penyelidikan itu menyangkut pengumuman NIS sesaat sebelum pemilihan mengenai temuan inspeksi keamanan yang mengindikasikan hasil penghitungan suara rentan terhadap peretasan.

Tuduhannya adalah pejabat senior intelijen turut menentukan waktu pengumuman tersebut dan sebagian isinya tidak benar. Park Sun won juga mengajukan pengaduan yang memulai penyelidikan itu.

Laporan menyebut penggeledahan terkait dugaan pelanggaran pemilu berlangsung pada Januari. Kesamaan badan yang digeledah, pelapor, dan bulan penggeledahan tidak boleh mengaburkan perbedaan antara kedua kasus: yang satu menyangkut pengeluaran anggaran pada 2022 dan 2023, sedangkan yang lain menyangkut pengumuman keamanan pemilu. Tuduhan dalam satu kasus tidak boleh digunakan sebagai bukti untuk kasus lainnya.

Poin Utama

• Polisi Seoul menggeledah NIS dua kali dan memeriksa sekitar 20 pegawai aktif serta mantan pegawai terkait dugaan dukungan anggaran bagi Kantor Keamanan Nasional.
• Program tersebut menghabiskan sekitar 170 juta won untuk 50 kegiatan antara Juli 2022 dan Juni 2023.
• Menurut kantor Yoon Kun young, delapan kegiatan melibatkan kontak dengan pihak asing, sedangkan 38 kegiatan melibatkan kontak domestik atau pekerjaan konsultasi.
• Pengeluaran yang dilaporkan mencakup konferensi akademik domestik, konsultasi pakar, jamuan makan, dan makan siang kotak untuk rapat internal kantor keamanan.
• NIS dilaporkan menilai program itu menyimpang dari rencana dan hanya menghasilkan sedikit capaian, tetapi menganggap legalitasnya belum jelas.
• Polisi sedang menyelidiki dugaan pelanggaran Pasal 47 Undang-Undang Keuangan Nasional. Belum ada temuan akhir mengenai pertanggungjawaban pidana.
• Yoon mendesak pemeriksaan lebih lanjut dan pengembalian dana, tetapi belum ada perintah pengembalian ataupun tanggal sidang lanjutan yang dipastikan.