Malaysia Menunda Penyerahan Kapal Tempur Pesisir Pertama hingga April 2027, Kesenjangan Rudal dan Biaya Jadi Sorotan

Empat bulan lagi, sistem rudal utama masih belum tersedia

Kapal tempur pesisir pertama Malaysia, Maharaja Lela, kini dijadwalkan diserahkan pada April 2027, bukan Desember 2026, tanpa sistem Naval Strike Missile yang direncanakan. Penundaan terbaru ini terjadi ketika program lima kapal tersebut masih menghadapi pembangunan yang belum rampung, pembelian senjata yang tertunda, serta sengketa rudal yang telah dibayar Malaysia sebesar €124,35 juta.

Menteri Pertahanan Mohamed Khaled Nordin mengumumkan revisi tanggal serah terima Tahap 1 di parlemen pada 7 Oktober 2026, setelah Lumut Naval Shipyard (LUNAS) menyatakan tidak lagi dapat menjamin penyerahan pada Desember. Kementerian Pertahanan telah mengirimkan kepada perusahaan itu pemberitahuan tentang Ganti Rugi yang Telah Ditetapkan, mekanisme kontrak untuk menuntut kompensasi atas keterlambatan.

Kapal pertama telah selesai 86,39% pada Agustus. Untuk keseluruhan program, Laporan Auditor Jenderal 2/2026 mencatat progres 78,99% dibandingkan target 86,54% per 25 Juni, selisih 7,55 poin persentase. Keterlambatan untuk lima kapal berkisar antara 30 hingga 108 hari.

Khaled kemudian menginstruksikan galangan kapal untuk mempercepat pekerjaan, sembari menegaskan bahwa penyelesaian harus berjalan terpisah dari desakan pembentukan Komisi Penyelidikan Kerajaan (RCI). Berbicara di Kota Tinggi pada 11 Oktober, menteri itu memisahkan tenggat pembangunan dari penyelidikan atas pengadaan yang bermasalah.

"Penyelesaian LCS 1 adalah persoalan terpisah dan tidak bergantung pada RCI. Jika tidak, kapal itu tidak akan juga selesai. Karena itu, kami telah meminta galangan kapal untuk mempercepat pekerjaan dan memastikan tidak ada penundaan lebih lanjut," ujarnya.

Persoalan utama kini bukan lagi sekadar kapan angkatan laut menerima kapal tersebut. Persoalannya adalah kemampuan apa yang akan menyertainya, kapan sistem yang belum tersedia bisa dipasang, dan berapa biaya sisa pekerjaan.

Apa yang menghambat pembangunan dan pengujian?

LUNAS menyebut keterlambatan disebabkan oleh pemasangan kabel dan pipa yang belum tuntas, pemasangan peralatan, inspeksi, serta pekerjaan pada akomodasi dan fasilitas kapal lainnya. Semua pekerjaan ini saling terkait: kabel atau pipa yang belum selesai dapat menghambat peralatan untuk dialiri daya, diperiksa, dan dinyatakan siap menjalani pengujian berikutnya.

Khaled mengatakan kepada parlemen bahwa masalah-masalah tersebut telah menunda proses pengoperasian sistem, yang kemudian diikuti uji coba dan komisioning. Uji penerimaan di pelabuhan memeriksa peralatan dan sistem saat kapal berada di dermaga; uji penerimaan di laut menilai kinerja di laut. Penyelesaian fisik saja tidak membuktikan bahwa kapal dapat beroperasi dengan andal.

Menurut laporan, inspeksi di galangan Lumut pada 5 Oktober menemukan pekerjaan konstruksi dan pemasangan perlengkapan utama masih berlangsung. Radar pengawasan udara SMART-S Mk 2 yang direncanakan belum dipasang pada tiang terintegrasi, meskipun peralatan radar navigasi dan pengendali penembakan tampaknya sudah tersedia. Status komponen sistem tempur lainnya tidak dapat dipastikan secara independen dalam kunjungan tersebut.

Satu laporan menyebut uji coba laut dimulai pada 29 April 2026. Namun, informasi itu tidak membuktikan bahwa seluruh program uji penerimaan telah selesai, terutama mengingat keterangan menteri setelahnya tentang pengujian dan komisioning yang tertunda.

Angka terbaru juga perlu dibedakan. Capaian penyelesaian LCS 1 sebesar 86,39% pada Agustus merujuk pada kapal pertama, sedangkan angka program 80,13% yang dilaporkan kemudian mencakup proyek secara lebih luas. Angka program itu naik 1,14 poin persentase dari 78,99% dalam audit, tetapi tidak membuktikan bahwa kesenjangan jadwal telah tertutup.

Tahapan di balik tenggat terbaru

Target April ditetapkan setelah tenggat kontrak Agustus 2026 dan target Desember berikutnya. Laporan audit menyebut 19 April 2027 sebagai tanggal serah terima yang diusulkan LUNAS, sementara pengumuman Khaled di parlemen menetapkan April tanpa memastikan tanggalnya.

• 2011: Program disetujui untuk enam kapal.
• 2014: Kontrak utama pembangunan senilai RM9,128 miliar ditandatangani.
• April 2018: Malaysia membuat kontrak untuk paket Naval Strike Missile Kongsberg yang diperuntukkan bagi enam kapal LCS.
• 2023: Perjanjian tambahan mengurangi jumlah kapal menjadi lima dan menaikkan nilai kontrak utama menjadi RM11,227 miliar.
• 18 Mei 2026: Malaysia mengajukan tuntutan kompensasi resmi kepada Kongsberg setelah pembatalan ekspor rudal.
• 25 Juni 2026: Audit mencatat progres program sebesar 78,99%, dibandingkan target 86,54%.
• 26 Agustus 2026: Pemerintah menandatangani kontrak dukungan logistik dan uji coba.
• 7 Oktober 2026: Khaled mengumumkan April 2027 sebagai target penyerahan Tahap 1 yang telah direvisi.
• 11 Oktober 2026: Khaled mengatakan pembangunan tidak akan menunggu RCI dan negosiasi rudal pengganti masih berlangsung.

Laporan-laporan berbeda dalam menyebut sejumlah tanggal. Satu laporan menempatkan data audit pada Juni 2025, bukan Juni 2026, serta menyebut 2011 sebagai tahun penandatanganan kontrak. Kronologi yang lebih terperinci membedakan persetujuan pada 2011 dari penandatanganan kontrak utama pada 2014. Laporan lain masih menyebut 26 Desember 2026 sebagai target penyerahan, tetapi laporan itu terbit sebelum pengumuman penundaan ke April pada 7 Oktober.

Mengapa Naval Strike Missile yang belum tersedia menjadi persoalan

Naval Strike Missile yang direncanakan merupakan kemampuan rudal utama kapal untuk menyerang sasaran permukaan. Ketiadaannya bukan berarti Maharaja Lela tidak akan memiliki senjata, tetapi menimbulkan kesenjangan khusus yang tidak dapat digantikan oleh sistem pertahanan udara, perang elektronik, atau sistem kapal lainnya.

Pada 11 Oktober, Khaled mengatakan kapal tersebut memiliki rudal pertahanan udara, kemampuan untuk menghadapi kapal selam, dan sistem pengacau elektronik. Menurutnya, kemampuan yang belum tersedia adalah sistem rudal untuk menyerang sasaran permukaan. Pengacau elektronik berupaya mengganggu sinyal lawan, sementara sistem manajemen tempur menggabungkan informasi dari sensor dan senjata agar awak kapal dapat menilai ancaman dan meresponsnya.

Masih ada perbedaan yang belum terselesaikan antara keterangan menteri mengenai peralatan yang sudah terpasang dan catatan pengadaan. Laporan parlemen menyebut kontrak rudal permukaan ke udara belum sepenuhnya difinalisasi, meskipun surat penerimaan telah ditandatangani. Inspeksi di galangan yang dilaporkan juga tidak dapat memastikan status pemasangan seluruh sistem tempur. Persetujuan pengadaan, pemasangan fisik, dan kesiapan operasional merupakan tahapan yang berbeda.

Khaled mengatakan angkatan udara dapat melakukan penindakan selama kapal menunggu sistem rudal pengganti. Ini merupakan opsi sementara yang melibatkan matra lain, bukan konfirmasi bahwa kemampuan kapal yang belum tersedia telah dipulihkan.

Kementerian Pertahanan telah membahas penerimaan bersyarat untuk LCS 1. Menurut tanggapan kementerian terhadap audit, penerimaan kapal tidak akan membebaskan kontraktor dari kewajiban yang belum dipenuhi, termasuk pemasangan dan integrasi rudal serta pelatihan awak. Perbedaan ini penting: serah terima dapat dilakukan sebelum semua kemampuan yang dikontrakkan siap.

Pembayaran dan kompensasi dalam sengketa dengan Norwegia

Pencabutan izin ekspor oleh Norwegia menyebabkan 48 Naval Strike Missile dan dua rudal telemetri tidak terkirim. Rudal telemetri digunakan untuk mengumpulkan informasi selama pengujian. Laporan audit menyebut pembayaran sebesar €124,35 juta, atau RM571,24 juta, setara sekitar 96,6% dari nilai kontrak rudal yang telah direvisi.

Pernyataan Malaysia lainnya menyebut porsi yang telah dibayar sekitar 95%. Angka-angka itu tidak boleh dianggap sama, karena tanggal pencatatan atau cakupan kontraknya belum diselaraskan secara terbuka dalam laporan-laporan tersebut.

Tuntutan kompensasi dan pengembalian dana oleh Kementerian Pertahanan dilaporkan sebesar €214,66 juta; laporan lain menyebut US$251 juta atau lebih dari RM1 miliar. Tuntutan tersebut mencakup kerugian yang diklaim di luar pembayaran yang telah dilakukan, seperti biaya penggantian peralatan dan persiapan sistem rudal lain. Ini merupakan tuntutan, bukan dana yang sudah diterima kembali.

Kementerian Luar Negeri Norwegia telah mengonfirmasi bahwa sejumlah izin ekspor dicabut. Kongsberg berpendapat bahwa keputusan perizinan tersebut secara hukum menghalangi pengiriman, dan perusahaan itu menggunakan klausul force majeure, yaitu ketentuan kontrak terkait peristiwa di luar kendali pihak yang terlibat. Malaysia berpendapat bahwa pemasok harus bertanggung jawab atas barang yang telah dibeli tetapi tidak dikirim, serta biaya terkait.

Hasilnya bergantung pada ketentuan kontrak dan prosedur penyelesaian sengketa yang tidak diungkapkan dalam laporan-laporan tersebut. Perundingan penyelesaian digelar di Türkiye pada 12 dan 13 Agustus, tetapi belum ada kesepakatan yang dinyatakan tercapai. Khaled mengatakan pada 5 Oktober bahwa proses pemulihan pembayaran akan memakan waktu.

Mengapa April 2027 dan Desember 2035 merujuk pada hal berbeda

Peringatan audit bahwa LCS 1 mungkin baru mencapai kemampuan penuh pada Desember 2035 telah menjadi pokok sengketa tersendiri. April 2027 merujuk pada usulan serah terima kapal. Desember 2035 merujuk pada skenario penyelesaian kemampuan yang belum tersedia, bukan berarti kapal tidak dapat mulai beroperasi sama sekali sebelum tanggal tersebut.

Laporan audit terperinci menjelaskan skenario 2035 itu dengan memperhitungkan tiga tahun untuk pengadaan rudal pengganti dan enam tahun lagi untuk implementasi, dengan durasi kontrak rudal semula sebagai acuan. Kementerian Pertahanan mengatakan kepada auditor bahwa kapal tidak akan sepenuhnya operasional tanpa kemampuan rudal untuk menyerang sasaran permukaan.

Khaled menolak proyeksi tersebut. Ia mengatakan Malaysia sedang mempertimbangkan alternatif dari Korea Selatan, Türkiye, dan Prancis, serta berpendapat bahwa pengiriman dan pemasangan dapat memakan waktu tiga tahun, bukan periode yang lebih lama seperti dalam kontrak dengan Norwegia. Laporan sebelumnya pada Oktober menyebut perkiraannya tiga hingga empat tahun.

Pernyataan tersebut tidak menetapkan tenggat akhir penggantian rudal. Pemasok belum diumumkan, negosiasi masih berlangsung, dan belum ada tanggal penandatanganan kontrak yang terkonfirmasi sebagai acuan untuk menghitung periode pengiriman. Khaled mengatakan pada 11 Oktober bahwa pembelian tersebut tidak akan bergantung pada alokasi Anggaran 2027.

Karena itu, perbedaan pendapat berpusat pada asumsi tentang waktu pengadaan dan pemasangan. Menteri memperkirakan penyelesaian dapat dilakukan lebih cepat; audit memaparkan skenario yang lebih panjang. Baik target serah terima April maupun penolakan atas proyeksi 2035 tidak menyelesaikan persoalan jadwal penggantian rudal.

Kontrak lain masih memengaruhi kesiapan

Sengketa rudal bukan satu-satunya masalah pengadaan. Pada data audit per Juni, empat pembelian pendukung belum rampung, sementara pengadaan rudal untuk menyerang sasaran permukaan juga terhenti. Laporan lain menyebut lima kontrak senjata dan dukungan belum selesai, merujuk pada gabungan kebutuhan yang masih tertunda tersebut.

Sejak itu, ada kemajuan. Kontrak dukungan logistik dan uji coba ditandatangani kontraktor pada 11 Agustus dan pemerintah pada 26 Agustus. Kontrak tersebut mengizinkan kegiatan dukungan, pelatihan, dan pengujian yang diperlukan untuk menyiapkan kapal agar dapat bertugas.

Surat penerimaan untuk 29 rudal permukaan ke udara ditandatangani pada 3 Agustus. Laporan parlemen menyebut periode pasokan selama 69 bulan, sementara Khaled mengatakan dokumen kontrak diperkirakan akan difinalisasi pada pertengahan Oktober. Periode pasokan yang panjang itu perlu dibedakan dari target penyerahan kapal yang jauh lebih dekat.

Amunisi meriam dan Integrated Decoy Launching System masih dalam perundingan langsung. Laporan berbeda mengenai amunisi: sejumlah laporan menyebut peluru untuk Meriam Kaliber Menengah 30 mm, sedangkan laporan parlemen yang terperinci menyebut amunisi 3P kaliber 57 mm dan amunisi umpan. Tanpa daftar pengadaan yang telah diselaraskan, keterangan-keterangan tersebut tidak dapat begitu saja dianggap merujuk pada pembelian yang sama.

Audit juga menemukan bahwa perahu karet dengan lambung kaku yang dipasok untuk program tersebut tidak memenuhi spesifikasi kontrak. Mantan wakil menteri pertahanan Ikmal Hisham Abdul Aziz mengatakan masalah itu telah disampaikan sejak 2019. Kontrak yang belum selesai dan cacat peralatan ini menunjukkan mengapa tanggal penyerahan bergantung pada koordinasi pembelian, pengujian, dan pelatihan, bukan hanya pembangunan.

Biaya lebih besar untuk jumlah kapal lebih sedikit

Perubahan keuangan program ini cukup besar, bahkan sebelum biaya rudal pengganti ditetapkan. Nilai kontrak utama naik dari RM9,128 miliar pada 2014 menjadi RM11,227 miliar berdasarkan perjanjian tambahan 2023, naik RM2,099 miliar atau sekitar 23%. Jumlah kapal yang direncanakan turun dari enam menjadi lima.

Jika nilai kontrak tersebut dibagi dengan jumlah kapal, rata-rata biaya per kapal yang direncanakan semula sekitar RM1,52 miliar dan kini RM2,25 miliar, naik sekitar 48%. Ini merupakan perbandingan nilai total kontrak utama, bukan ukuran biaya pembangunan pasti setiap kapal atau biaya akhir seluruh paket senjata.

Hingga data audit, pemerintah telah membayar RM8,557 miliar dari kontrak utama senilai RM11,227 miliar, sekitar 76,2%. Sisa pembayaran sekitar RM2,67 miliar. Anggota parlemen Shahidan Kassim meminta agar sisa pembayaran bergantung pada pencapaian tahapan yang dapat diverifikasi, disertai pembaruan rutin kepada Komite Akun Publik dan penjelasan atas perubahan biaya atau cakupan.

Anggota parlemen Bakri, Tan Hong Pin, berpendapat dalam debat parlemen bahwa pembangunan dan pembelian peralatan secara terpisah memerlukan satu rencana terpadu.

"Kapal, senjata, amunisi, sistem perlindungan, dan dukungan operasional harus diselesaikan sesuai satu rencana terpadu," ujarnya.

Pemberitahuan ganti rugi yang diberikan kepada LUNAS merupakan langkah tambahan untuk menanggapi keterlambatan, tetapi tidak disebutkan jumlah yang ditetapkan atau telah diterima. Kementerian Keuangan memiliki LUNAS, dan Khaled mengatakan kementerian itu akan bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan untuk memantau penyerahan. Pembedaan yang dibuatnya antara pemilik dan kontraktor menempatkan tanggung jawab pembangunan pada galangan kapal, tanpa menghilangkan tanggung jawab pemerintah untuk mengoordinasikan pengadaan.

Akuntabilitas tanpa menghentikan penyelesaian

Desakan pembentukan RCI berkaitan dengan bagaimana program ini sampai pada kondisi sekarang dan apakah pengawasan yang ada sudah memadai. Khaled mengatakan penyelidikan sebaiknya diserahkan kepada Komisi Antikorupsi Malaysia dan otoritas terkait. Ia merujuk pada proses pengadilan yang melibatkan mantan kepala angkatan laut yang juga pernah menjabat direktur utama Boustead Naval Shipyard, tetapi tidak mengumumkan jadwal penyelidikan baru.

Analis pertahanan Universiti Malaya, Lam Choong Wah, mendukung pembentukan RCI. Menurutnya, komisi itu dapat memeriksa dokumen sensitif yang tidak tersedia bagi Komite Akun Publik dan merekomendasikan reformasi. Ia juga mengusulkan pengawasan parlemen terhadap pengadaan pertahanan di atas RM100 juta dan pencantuman pembelian besar dalam anggaran tahunan federal.

Salawati Mat Basir, pakar urusan maritim di Universiti Kebangsaan Malaysia, menyerukan pembentukan komite pengadaan yang melibatkan matra militer dan kementerian, serta tender terbuka internasional. Semua itu merupakan usulan perubahan, bukan kebijakan yang dipastikan telah diterapkan.

Kedua analis tersebut berpendapat bahwa kapal-kapal itu tetap akan memberi kemampuan yang berguna bagi angkatan laut meskipun terlambat, sembari mengakui risiko bahwa sebagian sistem dapat tertinggal dari teknologi yang lebih baru. Lam membedakan antara aset yang tertunda dan proyek yang tidak menghasilkan apa pun.

"Jadi, tetap lebih baik daripada tidak ada sama sekali," ujarnya.

Langkah berikutnya yang dapat diukur adalah penyelesaian kontrak yang tertunda, uji penerimaan, dan penyerahan pada April 2027. Pemasok rudal pengganti, harganya dan jadwal pemasangan, hasil tuntutan kompensasi, serta jumlah yang harus dibayar berdasarkan pemberitahuan keterlambatan masih belum dipastikan. Penyelesaian kapal dan penyelidikan program dapat berjalan secara terpisah, tetapi keduanya tidak menggantikan kewajiban untuk memastikan angkatan laut menerima kemampuan yang telah dibelinya.

Poin Utama

• LCS 1 dijadwalkan diserahkan pada Tahap 1 pada April 2027, empat bulan setelah target sebelumnya pada Desember 2026.
• Kapal akan diserahkan tanpa sistem Naval Strike Missile yang direncanakan; negosiasi dengan pemasok pengganti masih berlangsung.
• LCS 1 telah selesai 86,39% pada Agustus, sementara audit Juni menemukan program tertinggal 7,55 poin persentase dari jadwal.
• Malaysia telah membayar €124,35 juta untuk paket rudal yang belum dikirim dan sedang menuntut kompensasi.
• Nilai kontrak utama naik menjadi RM11,227 miliar, sementara jumlah kapal dikurangi dari enam menjadi lima.
• Khaled membantah skenario audit yang memproyeksikan kemampuan penuh baru tercapai pada Desember 2035, tetapi tenggat pengadaan rudal pengganti belum dipastikan.
• Kementerian Pertahanan telah mengirimkan pemberitahuan ganti rugi kepada LUNAS dan menyatakan pembangunan tidak boleh menunggu RCI.