Nepal Ajukan Dana US$20 Juta dari Dana Iklim PBB setelah Banjir Mematikan di Himalaya

Bukti Ilmiah Memperkuat Permintaan Pendanaan Nepal

Nepal bersiap mengajukan sekitar US$20 juta dari Dana Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Respons terhadap Kehilangan dan Kerusakan setelah bencana banjir dahsyat menewaskan sekitar 1.400 orang dan menyebabkan 6.150 orang hilang, menurut angka resmi yang dikutip dalam laporan terbaru. Dana tersebut akan menjadi bantuan awal untuk pemulihan masyarakat di sepanjang perbatasan Nepal dengan Tibet, tempat banjir dan tanah longsor menghancurkan rumah, jalan, fasilitas energi, dan infrastruktur penting lainnya.

Permohonan itu akan sangat mengandalkan studi baru dari World Weather Attribution, kelompok riset yang mengkaji peran perubahan iklim akibat aktivitas manusia dalam peristiwa ekstrem. Studi tersebut menyimpulkan bahwa kenaikan suhu kemungkinan turut membuat batuan, es, dan tanah beku di dekat Langtang Lirung, puncak Himalaya di sisi perbatasan Nepal, menjadi tidak stabil. Runtuhan itu memicu longsoran yang membawa material dan air dalam jumlah besar ke permukiman di hilir.

Permohonan Nepal diajukan ketika negara-negara berkembang mendesak agar akses terhadap dana kehilangan dan kerusakan dipercepat. Dana itu dibentuk untuk membantu negara-negara menghadapi kehancuran yang tidak dapat dicegah hanya melalui adaptasi, termasuk korban jiwa, infrastruktur yang hancur, rumah yang hilang, serta kerusakan terhadap kehidupan budaya dan ekonomi.

Hampir 120 negara telah mengajukan klaim senilai hampir US$3 miliar. Namun, menurut laporan, dana tersebut memiliki kurang dari US$400 juta yang tersedia untuk disalurkan, sehingga terdapat kesenjangan besar antara permohonan dan dana yang tersedia.

Bagaimana Perubahan Iklim Mungkin Memperbesar Kemungkinan Bencana

Studi tersebut tidak menyebut perubahan iklim sebagai satu-satunya penyebab banjir. Sebaliknya, studi itu mengidentifikasi pemanasan sebagai salah satu mata rantai dalam serangkaian peristiwa yang berpadu dengan kelemahan geologis di lingkungan pegunungan yang tidak stabil.

Para peneliti menemukan bahwa suhu di kawasan tersebut pada Juli dan Agustus sekitar 1,5 derajat Celsius lebih tinggi akibat pengaruh manusia terhadap iklim. Gletser di wilayah itu juga menipis sekitar setengah meter setiap tahun. Saat es gletser menyusut dan permafrost, atau tanah yang membeku secara permanen, mencair, lereng dapat kehilangan sebagian kekuatan yang membuatnya tetap menyatu.

Hujan salju lebat pada Oktober dan November menambah jumlah air yang tersedia untuk mencair pada awal tahun ini. Tekanan yang dihasilkan mungkin telah memperlemah retakan yang sudah ada di gunung tersebut. Gempa berkekuatan 7,8 yang melanda Nepal pada 2015 dan memicu longsoran batuan serta es lainnya juga mungkin merusak batuan di bawahnya, meskipun para peneliti mengatakan mereka belum dapat memastikan seberapa besar kontribusi gempa itu terhadap runtuhan terbaru.

Para ilmuwan menyebut bencana semacam ini sebagai peristiwa majemuk. Artinya, sejumlah bahaya saling berinteraksi, bukan satu badai atau rekor suhu yang menjadi penyebab kerusakan. Dalam kasus ini, pemanasan, hilangnya gletser, mencairnya tanah beku, salju lebat, dan ketidakstabilan geologis tampaknya berpadu di lokasi yang berbahaya.

Friederike Otto, klimatolog di Imperial College London sekaligus salah satu penulis studi tersebut, mengatakan bukti yang ada menunjukkan dengan jelas bahwa pemanasan akibat aktivitas manusia berperan dalam membentuk kondisi sebelum bencana.

Sama sekali tidak diragukan bahwa perubahan iklim akibat aktivitas manusia turut membentuk kondisi awal yang berperan dalam bencana ini.

Pernyataannya mencerminkan poin penting dalam penelitian atribusi iklim. Para ilmuwan dapat mengidentifikasi bagaimana pemanasan mengubah kemungkinan atau tingkat keparahan suatu peristiwa tanpa menyatakan bahwa pemanasan secara langsung menyebabkan setiap tahap peristiwa tersebut.

Mengapa Studi Ini Penting bagi Klaim Nepal

Dana PBB tersebut mengharuskan negara-negara menunjukkan bahwa kerusakan yang menjadi dasar permohonan bantuan berkaitan dengan perubahan iklim. Persyaratan itu membuat bukti ilmiah menjadi unsur utama dalam permohonan Nepal.

Sebelum studi tersebut dirilis, otoritas Nepal telah mengumpulkan citra satelit, rekaman drone, dan penilaian awal kerusakan. Catatan itu dapat menunjukkan skala kehancuran, tetapi tidak dapat dengan sendirinya membuktikan bagaimana perubahan iklim berkontribusi terhadap runtuhan tersebut. Analisis baru itu memberi pemerintah dasar ilmiah yang lebih kuat untuk mengaitkan bencana dengan pemanasan jangka panjang.

Maheshwar Dhakal, juru bicara Kementerian Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nepal, mengatakan studi tersebut akan menjadi landasan utama klaim karena menguraikan peran kondisi iklim.

Laporan ini akan menjadi landasan utama klaim kami karena merinci peran iklim dalam bencana ini.

Studi tersebut belum diterbitkan di jurnal akademik. World Weather Attribution menyatakan bahwa penilaiannya menggunakan metode yang telah ditelaah untuk menganalisis peristiwa ekstrem, dan temuan di Nepal itu berpijak pada pengamatan para ilmuwan gletser dan pegunungan tak lama setelah banjir.

Simon Cook, pakar gletser di University of Dundee, menyebut penelitian itu sebagai kajian berharga tentang penyebab mendasar bencana tersebut. Ia mengatakan penelitian itu memberikan bukti kuat bahwa pemanasan merupakan faktor kunci, seraya mengingatkan bahwa para ilmuwan masih belum dapat menjelaskan setiap bagian runtuhan itu secara tepat.

Pemanasan iklim pada akhirnya membuat lingkungan pegunungan tinggi ini tidak stabil.

Cook juga menyerukan pemantauan yang lebih baik di kawasan pegunungan tinggi agar perubahan pada es, batuan, dan tekanan air dapat terdeteksi sebelum terjadi runtuhan. Sistem seperti itu sulit dipasang di medan terpencil, tetapi dapat memberi waktu yang berharga untuk evakuasi ketika permukiman berada di hilir.

Nepal Menghadapi Tagihan Rekonstruksi yang Jauh Lebih Besar

Permohonan dana sebesar US$20 juta yang diusulkan hanya akan mencakup sebagian kecil dari dana yang dibutuhkan Nepal. Para pemimpin pemerintah memperkirakan biaya pembangunan kembali setelah bencana dapat mencapai sekitar US$5 miliar. Kerusakan mencakup rumah, jalur transportasi, fasilitas listrik, dan kegiatan ekonomi lokal di berbagai komunitas perbatasan.

Para pejabat mengatakan skala kerugian melampaui kemampuan Nepal untuk menanganinya sendiri. Banyak permukiman terdampak berada di daerah terpencil, sehingga transportasi, operasi penyelamatan, dan rekonstruksi menjadi lebih mahal. Kerusakan infrastruktur energi juga dapat mengganggu rumah sakit, komunikasi, sistem air, dan usaha jauh setelah banjir surut.

Bencana tersebut menimbulkan kerugian ekonomi maupun non-ekonomi. Kerugian ekonomi mencakup bangunan, jalan, jembatan, lahan pertanian, dan pembangkit listrik yang rusak. Kerugian non-ekonomi mencakup korban jiwa, pengungsian, hilangnya jaringan komunitas dan situs budaya, serta trauma emosional. Dana kehilangan dan kerusakan ditujukan untuk menangani kedua jenis dampak tersebut, meski aturan dan sumber dayanya masih terbatas.

Kontribusi Nepal terhadap emisi gas rumah kaca global sangat kecil dibandingkan dengan negara-negara industri besar. Para pemimpinnya berpendapat bahwa ketimpangan ini seharusnya menjadi pertimbangan dalam respons internasional. Negara itu sangat rentan terhadap pemanasan karena penduduknya tinggal di dekat lereng yang rapuh, gletser yang berubah cepat, serta sungai yang mendapat pasokan air dari salju dan es.

Pemerintah Nepal menggunakan istilah kompensasi saat menjelaskan dana yang dibutuhkan. Danya Liu, pakar adaptasi iklim di BloombergNEF, mengatakan pilihan kata tersebut mengarah pada pendekatan pencemar membayar. Dalam model itu, negara dan perusahaan yang paling bertanggung jawab atas emisi historis akan menanggung porsi biaya yang lebih besar, alih-alih negara yang dilanda bencana terutama bergantung pada bantuan.

Bantuan Mendesak Berhadapan dengan Proses Pendanaan yang Lambat

Nepal mengajukan permohonan setelah banjir bandang pada 26 Agustus di dekat Sungai Bhote Koshi, yang terjadi menyusul runtuhan gletser di dekat perbatasan Nepal-Tibet. Menteri keuangan dan lingkungan hidup negara itu meminta dewan pengelola dana memberikan bantuan darurat, dengan mengatakan skala kehancurannya melampaui kemampuan pemerintah untuk menanganinya sendiri.

Dalam surat tertanggal 9 September, wakil ketua bersama dana tersebut, Camila Minerva Rodriguez Tavarez dan Georg Borsting, meyakinkan Nepal bahwa mereka bekerja sama dengan dewan untuk mempertimbangkan respons cepat. Mereka mengatakan dewan akan menelaah semua opsi yang tersedia agar bantuan dapat diberikan secepat dan seberarti mungkin.

Anggota dari negara-negara berkembang juga mendesak tindakan segera. Delapan dari 14 anggota dewan dana yang berasal dari negara berkembang, bersama enam anggota pengganti, dilaporkan menandatangani surat yang menyerukan pertemuan luar biasa. Surat itu menyatakan bencana tersebut sesuai dengan jenis krisis terkait iklim yang menjadi alasan pembentukan dana tersebut.

Dukungan dari perwakilan negara berkembang menunjukkan adanya simpati politik yang luas terhadap permohonan Nepal. Hal itu juga menyingkap perbedaan pendapat mengenai seberapa cepat dana dapat bertindak dan seberapa ketat prosedur yang berlaku harus diterapkan. Menurut laporan mengenai respons dewan, perwakilan negara maju tidak menandatangani seruan untuk mengadakan pertemuan luar biasa.

Para pejabat dana dijadwalkan bertemu pada Desember untuk memutuskan permohonan mana yang dapat disetujui dan apakah kasus Nepal perlu diputuskan secara mendesak. Proses ini dapat menentukan apakah negara itu menerima dana selagi kebutuhan penyelamatan dan rekonstruksi masih mendesak, atau setelah sebagian besar tahap awal respons berlalu.

Ujian bagi Sistem Kehilangan dan Kerusakan

Permohonan Nepal akan dicermati negara-negara rentan lainnya. Jika dana itu menyetujui klaim tersebut dengan cepat, hal itu dapat menunjukkan bahwa bukti dari studi atribusi iklim dapat membantu pemerintah mengakses bantuan setelah bencana kompleks yang melibatkan tanah longsor, runtuhan gletser, dan banjir.

Kasus ini juga menguji cara dana tersebut menangani bencana yang tidak mengikuti pola sederhana. Siklon atau gelombang panas sering kali dapat dibandingkan dengan catatan historis. Runtuhan gunung dapat melibatkan gempa bumi, retakan batuan, hujan salju, pencairan es, dan kenaikan suhu secara bersamaan. Menentukan peran setiap faktor lebih sulit, terutama ketika peristiwa itu terjadi di kawasan dengan data pemantauan yang terbatas.

Namun, hal itu tidak membuat kaitan dengan iklim menjadi tidak relevan. Pemanasan dapat mengubah kondisi dasar sekalipun tidak secara langsung memicu runtuhan tertentu. Gletser yang menipis, tanah beku yang mencair, dan air lelehan yang meningkat dapat membuat lereng lebih rentan. Pertanyaan ilmiah yang sering diajukan adalah apakah pemanasan membuat bencana lebih mungkin terjadi atau lebih parah, bukan apakah pemanasan menjadi satu-satunya penyebab.

Keterbatasan sumber daya dana menambah kesulitan. Permohonan yang mendekati US$3 miliar harus bersaing untuk mendapatkan dana yang jumlahnya kurang dari US$400 juta. Artinya, klaim yang disetujui sekalipun mungkin hanya menutup sebagian kecil dari total kerugian. Jumlah yang diusulkan Nepal dapat membantu memenuhi kebutuhan mendesak, tetapi jauh dari cukup untuk menutup perkiraan biaya rekonstruksi.

Nepal Membawa Kasus Ini ke Perserikatan Bangsa-Bangsa

Perdana Menteri Balendra Shah diperkirakan akan membahas bencana dan keadilan iklim pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York dalam kunjungan luar negeri pertamanya sebagai perdana menteri. Para pejabat Nepal ingin bencana tersebut dipandang lebih dari sekadar keadaan darurat nasional. Mereka melihatnya sebagai bukti meningkatnya biaya yang harus ditanggung negara-negara yang hanya sedikit berkontribusi terhadap emisi pemicu pemanasan global.

Menteri Luar Negeri Shisir Khanal mengatakan dukungan internasional seharusnya dinilai dari sudut pandang keadilan iklim, bukan amal. Argumen itu mencerminkan posisi lebih luas yang dipegang negara-negara berkembang, yang selama bertahun-tahun mengupayakan pendanaan iklim yang dapat diprediksi untuk adaptasi dan pemulihan.

Bagi Nepal, argumen diplomatiknya bertumpu pada dua hal yang saling berkaitan. Negara itu membutuhkan bantuan segera setelah bencana menghancurkan nyawa dan infrastruktur. Nepal juga ingin sistem pendanaan internasional mengakui bahwa pemanasan mengubah risiko yang dihadapi komunitas pegunungan, sekalipun geologi dan cuaca setempat tetap menjadi bagian dari penyebabnya.

Laporan ilmiah tersebut tidak menjamin Nepal akan menerima dana yang diminta. Namun, laporan itu memberi pemerintah penjelasan yang lebih jelas tentang bagaimana perubahan iklim memengaruhi kondisi yang melatarbelakangi banjir. Keputusan dana tersebut akan menunjukkan apakah bukti semacam itu dapat menghasilkan bantuan tepat waktu.

Poin-Poin Utama

• Nepal berencana mengajukan sekitar US$20 juta dari Dana PBB untuk Respons terhadap Kehilangan dan Kerusakan.
• Sekitar 1.400 orang tewas dan 6.150 orang masih hilang dalam bencana tersebut, menurut angka resmi yang dikutip dalam laporan.
• Studi World Weather Attribution mengaitkan pemanasan dengan hilangnya gletser, mencairnya tanah beku, dan ketidakstabilan di dekat Langtang Lirung.
• Nepal memperkirakan pembangunan kembali komunitas dan infrastruktur yang rusak dapat menelan biaya sekitar US$5 miliar.
• Hampir 120 negara telah meminta dana yang jumlahnya mendekati US$3 miliar dari sebuah dana yang memiliki kurang dari US$400 juta untuk disalurkan.
• Dewan pengelola dana diperkirakan akan mempertimbangkan permohonan Nepal dan kemungkinan bantuan darurat dalam pertemuan pada Desember.