Seruan dari Pegunungan: Pemimpin Shan Buka Suara
Dari markasnya yang terpencil di puncak gunung Loi Tai Leng, terletak di antara perbukitan berhutan di perbatasan Thailand, Jenderal Yawd Serk menyampaikan pesan keras kepada masyarakat internasional. Ketua Dewan Pemulihan Negara Bagian Shan (RCSS), salah satu pasukan etnis paling berpengaruh di Myanmar, menuduh para pemimpin dunia menutup mata ketika junta militer yang berkuasa meningkatkan kampanye serangan udara mematikan terhadap penduduk sipil. Reuters menjadi satu-satunya media berita internasional yang hadir dalam pertemuan pertama pemimpin itu dengan media selama bertahun-tahun, sebuah pengarahan yang digelar hanya beberapa hari setelah militer mengukuhkan cengkeramannya atas kekuasaan melalui pemilu yang banyak dikritik dan diselenggarakan di wilayah terbatas di negara yang dilanda konflik itu.
Daftar Isi
"Warga sipil menderita dan saya ingin masyarakat internasional tidak mengabaikannya," kata Jenderal Yawd Serk dengan tegas. Ucapannya mencerminkan beratnya konflik yang melanda Myanmar sejak kudeta Februari 2021 menggulingkan pemerintahan terpilih secara demokratis yang dipimpin peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi. Data yang mendukung tuduhannya suram. Menurut Myanmar Peace Monitor, serangan udara telah menghantam lebih dari 1.000 lokasi sipil selama 15 bulan konflik yang kian intensif. Sejak akhir 2024 saja, serangan-serangan ini telah menewaskan sedikitnya 1.728 warga sipil, menurut dokumentasi Kementerian Hak Asasi Manusia Pemerintah Persatuan Nasional.
Waktu Yawd Serk menyampaikan pernyataan itu menegaskan titik kritis yang sedang dihadapi Myanmar. Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) yang didukung militer mengklaim kemenangan pada Januari setelah pemilu yang digelar bertahap sepanjang akhir 2025 dan awal 2026, dengan meraih 739 dari 1.025 kursi yang diperebutkan. Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kelompok-kelompok hak asasi internasional mengecam pemungutan suara itu sebagai pertunjukan teatrikal yang dirancang untuk mengukuhkan kekuasaan militer di balik kedok sipil. Jenderal Senior Min Aung Hlaing diperkirakan akan menjabat sebagai presiden. Namun, saat junta menggelar manuver politik ini, pesawat-pesawatnya terus menghujani desa, sekolah, bangunan keagamaan, dan kamp pengungsian dengan kehancuran.
"Sekarang ini, kami bahkan tidak tahu siapa yang bisa kami andalkan," tambah Yawd Serk, menggambarkan rasa ditinggalkan yang dirasakan banyak orang di wilayah perbatasan Myanmar. RCSS menguasai wilayah strategis antara China dan Thailand, menempatkan pasukannya di pusat perebutan pengaruh geopolitik yang jauh melampaui medan perang.
Anatomi Perang Udara
Ketergantungan junta militer pada kekuatan udara mencerminkan pergeseran taktik sekaligus pengakuan atas kegagalan perang darat. Ketika pasukan pro-demokrasi dan organisasi bersenjata etnis menguasai wilayah yang luas di Myanmar, Tatmadaw (militer Myanmar) semakin mengandalkan jet tempur, helikopter tempur, bahkan pesawat angkut yang dimodifikasi untuk mengerahkan kekuatan. Junta menyatakan bahwa mereka menargetkan teroris, tetapi lokasi yang diserang menunjukkan pola berbeda. Pada 8 Februari, jet-jet junta mengebom sebuah gereja Baptis di Desa Chinpiang, Kecamatan Matupi, saat jemaat berkumpul untuk ibadah Minggu. Sedikitnya tiga warga sipil, termasuk seorang anak, tewas dan lainnya terluka. Pada hari yang sama, serangan merusak aula Dhamma Buddha di Kota Mindat dan menghancurkan kawasan permukiman di Kanpetlet.
Sebelumnya, pada 8 Oktober 2025, sebuah serangan udara menyasar biara yang menampung warga sipil yang mengungsi di Desa Makyikone, Kecamatan Natogyi. Serangan itu menewaskan Daw Kyin, 45 tahun, dan melukai sedikitnya sepuluh orang lainnya, termasuk anak-anak. Biara tersebut menjadi tempat berlindung bagi warga desa yang melarikan diri dari kolom pasukan militer yang bergerak maju di Myanmar tengah. Insiden-insiden ini bukan penyimpangan yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari kampanye sistematis. Bahkan selama gencatan senjata akibat gempa yang diumumkan pada 28 Maret hingga 9 Mei 2025, rezim melancarkan 372 serangan udara di 13 dari 15 negara bagian dan wilayah Myanmar, menewaskan 334 orang dan melukai 552 lainnya, menurut Pemerintah Persatuan Nasional.
Keberlanjutan kampanye udara ini bergantung pada rantai pasokan asing. Organisasi Hak Asasi Manusia Chin (CHRO) mengidentifikasi pengiriman bahan bakar penerbangan dari Iran sebagai faktor yang secara langsung memungkinkan serangan terhadap komunitas keagamaan ini, dan menyerukan sanksi internasional terhadap rantai pasokan bahan bakar penerbangan. Dukungan eksternal ini memungkinkan junta mempertahankan tempo operasi meski mengalami kerugian yang kian besar di medan darat. Analis militer menyebut pengeboman bekas pangkalan yang telah direbut pasukan perlawanan, seperti Komando Operasi Strategis 15 di Kecamatan Buthidaung atau berbagai instalasi di Negara Bagian Arakan, mencerminkan keputusasaan strategis alih-alih perencanaan militer yang terpadu. Seperti kata seorang pengamat militer Arakan, "Kalau tidak bisa mendapatkan dagingnya, taburkan pasir di atasnya."
Bayang-Bayang China di Negara Bagian Shan
Di tengah kelumpuhan internasional ini, Yawd Serk menyebut satu aktor eksternal yang aktif membentuk arah masa depan Myanmar. "Ada satu negara yang ikut campur di Myanmar, yaitu China dan hanya China," katanya kepada Reuters. Ia menolak menguraikan lebih lanjut, tetapi menyoroti peran Beijing sebagai pengatur pengaruh utama dalam konflik ini. Kementerian Luar Negeri China menanggapi dengan menyatakan bahwa pihaknya "telah lama memainkan peran konstruktif dalam proses perdamaian dan rekonsiliasi dalam negeri" serta mendukung berbagai pihak untuk memperkuat dialog. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa campur tangan Beijing lebih melayani kepentingan strategis tertentu daripada upaya perdamaian yang netral.
Kepentingan ekonomi China di Myanmar sangat besar dan terkonsentrasi di Negara Bagian Shan serta wilayah-wilayah sekitarnya. Koridor Ekonomi China-Myanmar, bagian dari Inisiatif Sabuk dan Jalan, menghubungkan Provinsi Yunnan dengan Asia Tenggara dan Samudra Hindia melalui jaringan pipa, jalan, dan proyek pembangkit listrik tenaga air, termasuk pembangkit Upper Yeywa dan Shweli-3. Zona Ekonomi Khusus Kyaukphyu dan pelabuhan laut dalam di Negara Bagian Rakhine memberi Beijing akses langsung ke Samudra Hindia, sehingga mengurangi ketergantungan pada Selat Malaka. Untuk melindungi investasi ini, Beijing beralih dari semula mendukung sejumlah organisasi bersenjata etnis menjadi menekan mereka agar menghentikan serangan yang mengancam kelangsungan junta.
Tekanan ini terbukti menentukan. Dalam Operasi 1027 pada akhir 2023 dan 2024, Aliansi Persaudaraan yang terdiri atas pasukan etnis, termasuk Tentara Aliansi Demokratik Nasional Myanmar (MNDAA), Tentara Pembebasan Nasional Ta'ang (TNLA), dan Tentara Arakan (AA), merebut sebagian besar wilayah utara Negara Bagian Shan, termasuk ibu kotanya, Lashio, dan maju hingga berjarak 22 kilometer dari Kota Mandalay. Keluarga personel militer melarikan diri dari kota garnisun Pyin Oo Lwin ketika pasukan perlawanan tampak bersiap merebut kota terbesar kedua di Myanmar. Namun, Beijing menutup gerbang perbatasan, memutus pasokan makanan dan obat-obatan bagi pasukan etnis sekaligus menghalangi pengadaan senjata. Tentara Negara Bagian Wa Bersatu (UWSA), kelompok bersenjata etnis paling kuat di Myanmar, menghadapi penyitaan aset dan penutupan perbatasan sampai menyetujui penghentian bantuan militer kepada MNDAA dan TNLA.
Pada Agustus 2025, Wakil Ketua UWSA Shao Guoan dilaporkan mengatakan kepada kelompok-kelompok sekutu bahwa tekanan China telah menciptakan "krisis kelangsungan hidup terburuk dalam sejarah 40 tahun kami." Menghadapi tekanan ini, MNDAA terpaksa menyerahkan kembali Lashio kepada rezim pada April 2025 setelah perundingan damai yang dikendalikan China di Kunming, meski tetap menguasai wilayah pedesaan. TNLA kemudian melepas Mogoke dan Mongmit dalam perundingan pada Oktober 2025, sehingga pasukan rezim dapat bergerak maju ke wilayah yang dikuasai perlawanan di utara Mandalay dan memutus jalur pasokan bagi kelompok Pasukan Pertahanan Rakyat (PDF). Campur tangan China ini secara efektif membalikkan kemajuan besar pasukan perlawanan, menunjukkan bagaimana prioritas ekonomi Beijing berujung pada dampak militer langsung.
Rekayasa Pemilu Beijing
Peran China tidak hanya mencakup mediasi di medan perang, tetapi juga rekayasa politik. Pada Juli 2024, Partai Komunis China mengundang para pemimpin dari empat partai politik Myanmar ke Beijing: USDP, Partai Rakyat, Partai Front Arakan (AFP), serta Partai Demokrasi Shan dan Etnis (SEDP). Yang tidak diundang adalah Liga Nasional untuk Demokrasi (yang dibubarkan junta) dan Pemerintah Persatuan Nasional di pengasingan, yang mewakili pemerintahan demokratis yang digulingkan. Keempat partai yang diundang terdaftar di Dewan Administrasi Negara junta dan memiliki tingkat kerja sama yang beragam dengan militer.
Keterlibatan selektif ini mencerminkan preferensi Beijing terhadap stabilitas di bawah pemerintahan militer atau pemerintahan yang dipengaruhi militer, alih-alih transisi demokratis yang dapat memunculkan ketidakpastian. SEDP mewakili kepentingan Shan dan menjalin hubungan pragmatis dengan rezim untuk mendorong tujuan regional, sementara AFP di Negara Bagian Rakhine bersedia bekerja sama dengan Dewan Administrasi Negara (SAC) guna merundingkan otonomi yang lebih luas. Dengan mendukung partai-partai ini, China berupaya memastikan wilayah perbatasannya tetap aman bagi perdagangan dan ekstraksi sumber daya, sekaligus mencegah munculnya struktur pemerintahan yang dapat menantang kepentingan ekonominya. Pendekatan ini menciptakan apa yang disebut International Crisis Group sebagai "lanskap yang terpecah", yang berisiko memperdalam kekecewaan sekaligus menjaga junta tetap cukup stabil untuk melindungi infrastruktur China.
Penjaga Perdamaian yang Enggan: RCSS dan Gencatan Senjata
Posisi Jenderal Yawd Serk dalam jaringan rumit ini sulit dimasukkan ke dalam kategori sederhana. Tidak seperti banyak organisasi bersenjata etnis yang mengangkat senjata melawan junta sejak kudeta 2021, RCSS tetap berpegang pada Perjanjian Gencatan Senjata Nasional (NCA) yang ditandatangani pada Oktober 2015, meski lantang mengecam tindakan militer. Sikap ini mencerminkan pertimbangan strategis sekaligus pengalaman sejarah. Yawd Serk pertama kali muncul sebagai komandan militer di Tentara Mong Tai (MTA) di bawah pengusaha narkotika legendaris Jenderal Khun Sa, yang mendeklarasikan kemerdekaan Shan pada 1993 sebelum menyerah pada 1996. Ketika Khun Sa menyerahkan ribuan tentara dan senjata, Yawd Serk menolak menyerah, membentuk kembali pasukan itu sebagai Tentara Negara Bagian Shan-Selatan dan mendirikan RCSS sebagai sayap politiknya pada 2000.
Hubungan Yawd Serk dan Min Aung Hlaing selama puluhan tahun diwarnai saling antipati yang terselubung di balik pertemuan diplomatik berkala. Pertemuan tingkat tinggi antara kedua pemimpin itu biasanya diwarnai jabat tangan dan senyum lebar yang bertolak belakang dengan apa yang disebut para pengamat sebagai "antipati mendalam" di antara kedua tokoh kuat tersebut. Setelah kudeta 2021, RCSS awalnya mengecam pengambilalihan kekuasaan itu, tetapi segera mengambil sikap ambivalen dan melanjutkan perundingan damai, sementara para penandatangan NCA lainnya meninggalkannya. Enam dari sepuluh penandatangan awal NCA sejak itu kembali mengangkat senjata melawan junta, termasuk Persatuan Nasional Karen, Front Nasional Chin, dan Front Demokratik Mahasiswa Seluruh Burma.
Berbicara di parade militer 7 Februari untuk memperingati Hari Nasional Shan, yang dihadiri sekitar 7.000 orang termasuk perwakilan kelompok-kelompok rival, Yawd Serk menyampaikan kritik tajam terhadap kepemimpinan Myanmar. Ia menyebut gejolak negara itu disebabkan oleh "kepemimpinan yang didorong ego, kesombongan, dan keserakahan berlebihan, dengan menempatkan kehendak satu orang di atas keinginan masyarakat." Sembari memuji pemerintahan Aung San Suu Kyi yang digulingkan, ia menyerukan pembangunan kepercayaan di antara berbagai kelompok bersenjata Myanmar dan mengusulkan pembentukan Tentara Federal untuk menjamin keamanan nasional, sebuah tuntutan utama pasukan yang menentang militer. Ia menekankan pentingnya Perjanjian Panglong 1947, yang membentuk Uni Myanmar sebagai sistem federal dengan pengaturan administratif tersendiri bagi negara-negara bagian etnis. Menurutnya, para pemimpin nasional telah kehilangan pemahaman atas "Jalan Tengah" atau sikap moderat yang diperlukan demi persatuan.
Min Aung Hlaing menanggapi dengan pernyataan yang mendesak kelompok etnis dan "teroris" untuk meninggalkan perjuangan bersenjata dan bergabung dalam perundingan damai. Yawd Serk menyebutnya sebagai seruan lama yang "tidak pernah diterima siapa pun." Namun, pemimpin RCSS itu menyatakan lebih memilih solusi politik ketimbang kembali bertempur, seraya mengatakan bahwa pasukannya akan menilai pemerintahan baru berdasarkan tindakan, bukan kata-kata. Sikap seimbang yang rapuh ini, yakni mempertahankan gencatan senjata sambil mengkritik kebrutalan rezim, mencerminkan kerentanan strategis RCSS. Setelah terusir dari wilayah utara Negara Bagian Shan oleh pasukan rival yang didukung China, RCSS kini menghadapi ekspansi UWSA, yang sayap selatannya mengancam Loi Tai Leng dan posisi perbatasan RCSS.
Lanskap yang Terpecah: Aliansi dan Pengkhianatan
Kegagalan Perjanjian Gencatan Senjata Nasional dalam mewujudkan perdamaian terlihat jelas ketika Myanmar memperingati ulang tahun kesepuluh gencatan senjata tersebut. Perjanjian yang dimaksudkan sebagai kerangka untuk mengakhiri konflik etnis selama puluhan tahun itu justru berubah menjadi mekanisme untuk mengelola permusuhan sementara militer tetap memegang kendali tertinggi. Keruntuhannya semakin cepat setelah kudeta 2021 membuat landasan politik perjanjian itu tidak lagi berlaku. Enam penandatangan secara resmi keluar, dengan alasan junta "sama sekali mengabaikan" prinsip-prinsip NCA dan terus menggunakan kekuatan terhadap warga sipil. Hanya RCSS, Tentara Kebajikan Demokratik Karen, Dewan Perdamaian Persatuan Nasional Karen/Tentara Pembebasan Nasional Karen, dan Partai Pembebasan Arakan yang masih menjalin hubungan damai dengan rezim. Di antara mereka, hanya RCSS yang memiliki kapasitas militer berarti.
Kondisi Negara Bagian Shan menunjukkan rumitnya aliansi pascakudeta. Berbagai kelompok Shan pada prinsipnya telah menyepakati kerangka bagi negara federal di masa depan, tetapi perpecahan mendalam masih bertahan. Partai Kemajuan Negara Bagian Shan/Tentara Negara Bagian Shan-Utara (SSPP/SSA-Utara), yang tidak pernah menandatangani NCA, memiliki hubungan tegang dengan RCSS meski keduanya memperjuangkan kepentingan Shan. Ekspansi RCSS ke wilayah utara Negara Bagian Shan setelah 2015, yang kerap mendapat persetujuan diam-diam dari militer, menimbulkan kebencian berkepanjangan di kalangan masyarakat Ta'ang dan komunitas non-Shan lainnya, sehingga bentrokan rutin dan ketegangan antarkomunitas terus terjadi. Seruan Yawd Serk untuk persatuan Shan dalam pertemuan 7 Februari yang dihadiri para rival lama menunjukkan bahwa kudeta telah mengubah keseimbangan kekuatan dengan cara yang mengancam semua faksi Shan.
Persatuan Nasional Karen (KNU), salah satu kelompok paling kuat yang memerangi junta, mengirim surat untuk upacara Hari Nasional Shan alih-alih hadir langsung. Juru bicara KNU Saw Taw Nee menyebut momen itu "penting bagi kami untuk membangun persatuan" dan mengatakan, "Kami bangga saudara-saudara Shan kami berupaya membuka jalan." Pernyataan ini mencerminkan kesadaran yang lebih luas di antara organisasi bersenjata etnis bahwa perlawanan yang terpecah mendukung strategi pecah belah junta. Namun, kecurigaan yang tumbuh selama puluhan tahun akibat klaim wilayah yang saling bersaing dan aliansi yang terus berubah menghambat kerja sama yang berarti. Ekspansi UWSA di seluruh wilayah timur Negara Bagian Shan, dengan pengerahan pasukan ke selatan menuju posisi RCSS, menambah kerumitan dan memunculkan pertanyaan apakah kelompok Wa pada akhirnya akan memaksa Yawd Serk ke posisi yang serupa dengan yang dihadapi mantan komandannya, Khun Sa, pada 1996.
Mencari Pertanggungjawaban
Ketika perang udara semakin intensif dan korban sipil terus bertambah, upaya meminta pertanggungjawaban junta melalui mekanisme hukum internasional menghadapi hambatan besar. Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan Mahkamah Internasional (ICJ) sama-sama menyelidiki kejahatan terhadap Rohingya, tetapi penyelidikan tersebut mencakup insiden sebelum kudeta 2021. Kepala Jaksa ICC Karim Khan meminta surat perintah penangkapan untuk Min Aung Hlaing pada November 2024, tetapi lebih dari setahun kemudian belum ada keputusan yang dikeluarkan. Hal ini menyoroti lambannya prosedur pengadilan dan terbatasnya kemampuan penegakannya.
Di tengah kekosongan ini, sejumlah negara kecil mulai menerapkan yurisdiksi universal untuk mengupayakan keadilan. Timor-Leste, yang bergabung dengan ASEAN hanya empat bulan sebelumnya, menunjuk seorang jaksa pada Februari 2026 untuk memeriksa tanggung jawab militer Myanmar atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Ini menjadi pertama kalinya sebuah negara ASEAN mengambil langkah semacam itu terhadap sesama anggota. Pengaduan yang diajukan Organisasi Hak Asasi Manusia Chin itu mengandalkan prinsip bahwa pengadilan nasional dapat menangani perkara yang menuduhkan kejahatan internasional tanpa memandang lokasi terjadinya. Upaya serupa pernah dilakukan di Argentina, Turki, dan Jerman, tetapi masih terkendala persoalan penangkapan, kekebalan diplomatik, serta kesulitan praktis dalam mengumpulkan bukti dan menghadirkan saksi dari luar negeri.
Keputusasaan Yawd Serk terkait keandalan dukungan internasional dirasakan di seluruh zona konflik Myanmar. Ketika negara-negara Barat terutama mengandalkan tekanan diplomatik dan sanksi, ASEAN lumpuh oleh prinsip nonintervensinya, dan negara-negara tetangga mengutamakan stabilitas perbatasan ketimbang hasil demokratis, beban perlawanan jatuh berat pada kekuatan dalam negeri. Pembentukan Dewan Konsultatif Uni baru-baru ini oleh junta, yang dirancang mengawasi pemerintahan militer dan sipil dengan wewenang "yang sangat luas", menunjukkan bahwa Min Aung Hlaing berniat mempertahankan kendali terlepas dari hasil pemilu. Bagi warga sipil yang berlindung di biara-biara yang kemudian menjadi sasaran, atau keluarga-keluarga pengungsi yang berpindah dari satu desa ke desa lain, jurang antara kecaman internasional dan perlindungan nyata tetap terasa sangat lebar.
Inti Berita
- Jenderal Yawd Serk, pemimpin Dewan Pemulihan Negara Bagian Shan, menuduh para pemimpin dunia mengabaikan serangan udara mematikan junta Myanmar yang telah menewaskan sedikitnya 1.728 warga sipil sejak akhir 2024.
- Data Myanmar Peace Monitor menunjukkan lebih dari 1.000 lokasi sipil telah diserang dalam 15 bulan, termasuk bangunan keagamaan, sekolah, dan kamp pengungsian.
- China menjadi aktor eksternal utama yang campur tangan dalam konflik ini, menekan kelompok bersenjata etnis agar menghentikan serangan dan menstabilkan junta demi melindungi investasi infrastruktur Inisiatif Sabuk dan Jalan.
- Gencatan senjata yang dimediasi Beijing memaksa MNDAA dan TNLA menyerahkan kembali wilayah strategis, termasuk Lashio, Mogoke, dan Mongmit, membalikkan kemajuan pasukan perlawanan dan memungkinkan serangan balasan junta.
- USDP yang didukung militer mengklaim kemenangan dalam pemilu Januari yang banyak dikritik dan dirancang untuk mengukuhkan pemerintahan militer. Jenderal Senior Min Aung Hlaing diperkirakan akan menjadi presiden.
- Yawd Serk mempertahankan Perjanjian Gencatan Senjata Nasional RCSS dengan junta, sembari mengkritik kepemimpinan Min Aung Hlaing yang didorong oleh "ego, kesombongan, dan keserakahan" serta menyerukan pembentukan Tentara Federal dan dimulainya kembali dialog politik.
- Timor-Leste memulai perkara yurisdiksi universal pertama oleh negara ASEAN terhadap para pemimpin militer Myanmar atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
- Impor bahan bakar penerbangan dari Iran diidentifikasi sebagai faktor yang memungkinkan junta mempertahankan kampanye udara meski menghadapi sanksi internasional.
