Mari Alkatiri Ditetapkan sebagai Tersangka dalam Investigasi Kapal Haksolok, Sementara Persoalan Pengeluaran dan Pengiriman Belum Tuntas

Pernyataan tersangka setelah bertahun-tahun kapal tak kunjung dikirim

Mari Alkatiri, mantan presiden Daerah Administratif Khusus Oé-Cusse Ambeno (RAEOA), memberikan keterangan kepada jaksa di Dili pada 5 Oktober 2026 sebagai tersangka dalam penyelidikan yang melibatkan pemerintahannya dan pengadaan kapal Haksolok. Kapal itu dikontrak senilai €13.7 juta pada 2014 dan diluncurkan di Portugal pada 26 Mei 2017, tetapi hingga kini belum tiba di Timor-Leste.

Penyelidikan tersebut menyangkut dugaan penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara dan kemungkinan tindak pidana lain terkait pembelian serta pengelolaan kapal. Seorang sumber di Kejaksaan Umum mengatakan 58 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang umumnya disebut NUC 0017/20.PGGCC. Status tersebut tidak membuktikan kesalahan. Jaksa masih mengumpulkan bukti, dan asas praduga tak bersalah berlaku sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Belanja negara melalui RAEOA dilaporkan berkisar antara US$24 juta hingga US$28 juta. Catatan audit Pengadilan Keuangan menyebut pembayaran selama 2014 hingga 2018 mencapai US$24.5 juta, sedangkan laporan pengawasan parlemen mencatat alokasi anggaran terpisah yang totalnya hampir US$35 juta. Angka-angka ini mengukur hal yang berbeda dan tidak dapat dianggap sebagai total yang dapat dipertukarkan.

Persoalan utamanya lebih luas daripada keterlambatan pengiriman: uang publik telah digunakan untuk membiayai kapal, infrastruktur terkait, dan upaya mengatasi masalah keuangan galangan kapal, tetapi layanan penumpang yang direncanakan belum terwujud. Kini penyelidikan mencakup pertanyaan tentang pengadaan, pembayaran, pengelolaan, serta upaya menyelamatkan proyek yang masih berada di Portugal lebih dari sembilan tahun setelah diluncurkan.

Yang terjadi di kantor kejaksaan

Alkatiri mendatangi kantor kejaksaan di Colmera bersama pengacara pribadinya, yang dalam berbagai laporan disebut Soraya Marques atau Soraia Marques. Ia tiba dengan kendaraan pribadi dan dikawal petugas keamanan pribadi. Laporan berbeda mengenai waktunya: beberapa menyebut ia hadir sekitar pukul 10:30, sementara laporan lain mengatakan ia tiba sekitar pukul 10:00 dan pergi sekitar pukul 11:00 setelah memberikan keterangan selama hampir satu jam.

Alkatiri, yang juga disebut sebagai sekretaris jenderal FRETILIN dan presiden sementara, menolak membahas isi keterangannya. Berbicara kepada wartawan setelah meninggalkan kantor, ia mengatakan akan mengikuti proses tersebut sampai tuntas. Pernyataannya, yang diterjemahkan dari bahasa Tetum, antara lain:

Saya ingin mengikuti proses ini sampai akhir, saya tidak berkewajiban berbicara dengan Anda.

Mantan Menteri Transportasi dan Komunikasi Pedro Lay memberikan keterangan sebagai saksi pada pagi yang sama, dilaporkan pada pukul 8:00. Lay menjabat menteri pada 2007 hingga 2012. Kehadirannya sebagai saksi berbeda dari status Alkatiri yang dilaporkan sebagai tersangka; berbagai laporan tidak menyebut Lay sebagai tersangka.

Penyelidikan disebut telah rampung 80 persen

Pada 15 Mei 2026, Jaksa Agung Nelson de Carvalho mengatakan penyelidikan Haksolok telah rampung 80 persen. Ia menyebut perkara itu rumit dan mengatakan tim yang dibentuknya setelah menjabat masih melanjutkan pekerjaan.

Saat itu, Kejaksaan telah menetapkan lebih dari 50 orang sebagai tersangka. Angka 58 yang dilaporkan pada Oktober lebih pasti, tetapi keterangan sebelumnya tidak memastikan berapa orang yang ditetapkan sebagai tersangka antara Mei dan Oktober. Kedua angka tersebut tidak berarti semua orang yang terlibat telah didakwa atau akan diadili.

Referensi perkara yang dilaporkan juga sedikit berbeda. Sebagian besar laporan menggunakan NUC 0017/20.PGGCC, satu laporan menambahkan akhiran MP, dan laporan lain mencantumkan akhiran kantor yang berbeda. Tanpa dokumen perkara yang dipublikasikan, perbedaan tersebut tidak seharusnya dianggap sebagai bukti adanya penyelidikan Haksolok yang terpisah.

Kehadiran Alkatiri pada 25 Mei terkait dugaan penipuan pajak berdasarkan NUC 0036/25.PGGCC. Nomor tersebut berbeda dari nomor perkara Haksolok. Berbagai laporan tidak memastikan bahwa dugaan pajak dan penyelidikan kapal merupakan satu proses hukum yang sama.

Dari kontrak 2014 hingga berulang kali melewati tenggat

Kontrak dengan Atlantic Eagle Ship Building ditandatangani pada 22 September 2014. Pemerintah Konstitusional Kelima memilih galangan tersebut, lalu proyek pembangunan dan alokasi anggarannya dialihkan ke RAEOA.

Jadwal pengiriman mulai meleset sebelum kapal diluncurkan. Catatan audit Pengadilan Keuangan sebelumnya menyebut 30 Oktober 2015 sebagai tenggat awal, kemudian diundur ke 22 Januari 2016. Kapal tak dikirim pada kedua tanggal tersebut. Tonggak utama yang dilaporkan adalah:

• 22 September 2014: Pemerintah menandatangani kontrak pembangunan dengan Atlantic Eagle Ship Building.
• 30 Oktober 2015 dan 22 Januari 2016: Tenggat pengiriman yang ditetapkan secara berturut-turut terlewati.
• 26 Mei 2017: Haksolok diluncurkan di Figueira da Foz, Portugal.
• Oktober atau November 2017: Laporan menyebut bulan yang berbeda untuk rencana kedatangannya di Timor-Leste. Kapal tidak tiba pada kedua bulan tersebut.
• 2018: Subkontraktor dilaporkan menahan kapal karena pembayaran yang belum dilunasi.
• 2021 dan 2022: Tenggat pengiriman yang dijanjikan mantan presiden RAEOA Arsenio Paixão Bano terlewati.
• 25 Juli 2025: Komisi C Parlemen mengunjungi galangan kapal di Portugal dan melaporkan adanya penyimpangan.
• 15 Mei 2026: Jaksa Agung menyebut penyelidikan telah rampung 80 persen.
• 5 Oktober 2026: Alkatiri memberikan keterangan sebagai tersangka.

Perbedaan antara peluncuran dan pengiriman penting. Peluncuran berarti kapal telah diturunkan ke air; hal itu tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa pembangunan, pengujian, penerimaan, atau penyerahan kepada operator yang dituju telah selesai.

Makna sebenarnya dari angka pengeluaran

Harga awal kontrak sebesar €13.7 juta berbeda dari pengeluaran melalui RAEOA yang dilaporkan mencapai US$24 juta hingga US$28 juta. Perbandingan persentase langsung memerlukan kurs yang disepakati dan definisi pengeluaran yang sama. Total dalam dolar itu tampaknya juga mencakup biaya di luar kapal itu sendiri.

Menurut temuan audit Pengadilan Keuangan yang dilaporkan, yang mencakup RAEOA pada 2016 hingga 2018, pembayaran terkait Haksolok selama 2014 hingga 2018 melampaui US$24.5 juta. Sekitar US$21.38 juta dibayarkan kepada Atlantic Eagle, termasuk US$18.29 juta yang dikaitkan dengan kapal dan US$3.1 juta untuk ponton dan gangway.

Catatan audit yang sama menyebut hampir US$1.1 juta dibayarkan kepada ISQ, US$1.44 juta kepada ENVC/EMPORDEF, dan sekitar US$154,000 kepada Luís Pité, yang disebut sebagai perwakilan pemilik kapal. Angka-angka yang dibulatkan itu tidak memberikan rekonsiliasi lengkap atas total yang disebutkan, sehingga sebaiknya dipahami sebagai rincian pembayaran yang dilaporkan, bukan pembukuan lengkap.

US$21.38 juta yang dikaitkan dengan Atlantic Eagle setara dengan sekitar 87 persen dari total audit sebesar US$24.5 juta. Perbandingan itu menunjukkan ke mana sebagian besar uang yang tercatat mengalir, tetapi tidak menentukan apakah pembayaran tertentu melanggar hukum.

Persetujuan anggaran tidak sama dengan pembayaran

Komisi C Parlemen, yang menangani urusan keuangan publik, menyebut persetujuan sebesar US$17 juta, disusul US$14 juta dan kemudian hampir US$4 juta untuk pembangunan. Jika dijumlahkan, alokasi tersebut mencapai hampir US$35 juta.

Alokasi memberikan wewenang untuk menggunakan dana; pengeluaran mencatat dana yang benar-benar telah dibayarkan. Karena itu, angka dari komisi tersebut tidak dapat begitu saja menggantikan angka audit US$24.5 juta atau perkiraan pengeluaran yang lebih luas, yakni US$24 juta hingga US$28 juta. Laporan tidak memastikan apakah seluruh alokasi telah dicairkan, apakah sebagian menggantikan jumlah sebelumnya, atau bagaimana cakupannya dibandingkan dengan pembayaran yang diaudit.

Dokumentasi juga masih menjadi persoalan. Catatan audit 2016 hingga 2018 menyebut pejabat yang bertanggung jawab tidak menyerahkan dokumen pengeluaran selama 2019 hingga 2021. Kesenjangan yang dilaporkan itu membatasi kemampuan untuk melacak pengeluaran berikutnya dan merekonsiliasi berbagai total. Namun, hal itu saja tidak membuktikan bahwa dokumen yang hilang menyembunyikan tindak pidana.

Ada pula laporan bahwa nilai kontrak telah dibayar lunas pada 2017, sebelum pembangunan selesai. Untuk menilai tanggung jawab, perlu dipastikan ketentuan pembayaran, tahapan pembangunan yang diwajibkan, serta pihak yang mengesahkannya. Pelunasan pembayaran dan penyelesaian fisik merupakan dua hal yang berbeda.

Pengadaan langsung dan kebangkrutan galangan kapal

RAEOA memilih Atlantic Eagle melalui pengadaan langsung, bukan tender kompetitif. Salah satu laporan menyebut Alkatiri dan Luís Pité mengusulkan perusahaan tersebut dan pemilihannya dinyatakan sebagai langkah mendesak.

Pengadaan langsung tidak otomatis melanggar hukum. Cara ini memungkinkan suatu lembaga memilih pemasok tanpa proses persaingan yang biasanya berlaku, jika aturan terkait mengizinkannya. Persoalan yang dilaporkan dalam kasus ini adalah bahwa pembelian kapal tersebut diduga tidak memenuhi syarat keadaan mendesak atau darurat. Tidak ada putusan hukum akhir yang dilaporkan mengenai persoalan tersebut.

Perselisihan keuangan kemudian mempersulit pengiriman. Subkontraktor dilaporkan menahan kapal pada 2018 karena Atlantic Eagle belum membayar mereka. Galangan itu kemudian bangkrut, dan subkontraktor dilaporkan meminta tambahan US$16.9 juta agar kapal dapat diberangkatkan.

US$16.9 juta tersebut merupakan jumlah yang dilaporkan diminta, bukan tambahan pembayaran Timor-Leste yang telah dipastikan. Jumlah itu tidak seharusnya ditambahkan ke pengeluaran publik tanpa bukti bahwa pembayaran telah dilakukan. Berbagai laporan tidak menjelaskan perkembangan terbaru atas tuntutan tersebut atau ketentuan hukum untuk melepas kapal.

Infrastruktur pelabuhan di Timor-Leste juga disebut sebagai penyebab keterlambatan. Catatan yang lebih baru mengatakan pelabuhan kini memiliki kondisi yang sesuai, tetapi tidak menyertakan penilaian terperinci yang memastikan kesiapan untuk Haksolok. Perselisihan keuangan dan persoalan infrastruktur merupakan alasan yang berbeda, dan penyelesaian salah satunya belum tentu menyelesaikan yang lain.

Upaya menyelamatkan Atlantic Eagle

Pada 26 September 2022, Alkatiri dan presiden RAEOA saat itu, Arsenio Paixão Bano, mengunjungi Figueira da Foz dan bertemu dengan pejabat setempat. Pembicaraan mereka membahas dimulainya kembali kegiatan di perusahaan yang bangkrut tersebut, dengan mengaitkan upaya memperoleh kapal dengan usaha menghidupkan kembali galangan pembuatnya.

Menjelaskan tujuan operasi itu saat itu, Alkatiri mengatakan langkah tersebut merupakan cara untuk:

mengubah kemalangan menjadi berkah.

Pada 6 Oktober 2022, Perdana Menteri saat itu, Taur Matan Ruak, mengatakan negara telah mengakuisisi 95 persen saham Atlantic Eagle. Ia mengatakan investasi itu dimaksudkan agar negara dapat mewajibkan perusahaan menyelesaikan Haksolok. Berbagai laporan tidak menyebutkan harga akuisisi atau menjelaskan kaitannya dengan total pengeluaran.

Kepemilikan 95 persen saham perusahaan tidak berarti kapal itu telah selesai dibangun 95 persen, dan kepemilikan saja tidak menyelesaikan tuntutan subkontraktor. Keduanya merupakan ukuran yang berbeda: saham berkaitan dengan kendali atas perusahaan, sementara progres pembangunan berkaitan dengan kondisi fisik kapal.

Hal yang masih belum jelas mengenai kapal dan perkara

Haksolok dilaporkan memiliki panjang 72 meter dan dirancang untuk mengangkut 377 penumpang. Menurut pernyataan yang dikaitkan dengan Wakil Menteri saat itu, Inácio Moreira, pada 2017, kapal tersebut dimaksudkan untuk mendukung konektivitas laut antara Oé-Cusse dan wilayah Timor-Leste lainnya, serta melengkapi layanan Berlin Nakroma.

Laporan berbeda mengenai kapasitas kendaraan. Satu menyebut kapal dapat memuat 23 mobil, sedangkan laporan lain menyebut 15. Tanpa spesifikasi yang terkonfirmasi, tidak satu pun angka itu dapat dianggap pasti. Kedua laporan sepakat mengenai kapasitas penumpang.

Pembangunan kapal dilaporkan telah mencapai sekitar 80 persen. Angka itu tidak boleh disamakan dengan pernyataan terpisah dari Jaksa Agung bahwa penyelidikan telah rampung 80 persen pada Mei 2026. Kedua persentase tersebut tidak memastikan tanggal pengiriman ataupun tanggal keputusan kejaksaan.

Kunjungan Komisi C ke galangan kapal pada 25 Juli 2025 menambah lapisan pengawasan. Komisi tersebut melaporkan banyak penyimpangan dan meminta jaksa menangani perkara ini dengan serius. Temuan komisi merupakan bagian dari pengawasan parlemen; penentuan tanggung jawab pidana merupakan proses hukum yang terpisah.

Tidak ada tenggat pengiriman baru, tanggal sidang, keputusan dakwaan, ataupun jadwal penyelesaian penyelidikan yang disebutkan. Pertanyaan utama yang belum terjawab mencakup pembukuan akhir pengeluaran publik, status tuntutan subkontraktor, pekerjaan yang masih diperlukan untuk menyelesaikan kapal, serta apakah bukti mendukung proses pidana terhadap salah satu tersangka.

Poin-Poin Utama

• Mari Alkatiri memberikan keterangan sebagai tersangka pada 5 Oktober 2026 dalam penyelidikan RAEOA dan Haksolok.
• Seorang sumber kejaksaan menyebut jumlah tersangka mencapai 58 orang. Pedro Lay hadir secara terpisah sebagai saksi.
• Haksolok dikontrak senilai €13.7 juta pada 2014 dan diluncurkan di Portugal pada Mei 2017, tetapi belum dikirim.
• Pengeluaran yang dilaporkan sebesar US$24 juta hingga US$28 juta, total audit US$24.5 juta, dan alokasi anggaran hampir US$35 juta merupakan ukuran akuntansi yang berbeda.
• Perselisihan dengan subkontraktor, kebangkrutan galangan kapal, serta pertanyaan mengenai pengadaan dan pembayaran tetap menjadi persoalan utama dalam perkara ini.
• Belum ada tanggal pengiriman atau sidang baru yang dilaporkan. Alkatiri dan para tersangka lainnya tetap mendapat perlindungan asas praduga tak bersalah.