Komisi Pemilihan Thailand Minta Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Kasus Senat, 77 Orang Dirujuk

Tiga Perkara Pengadilan Picu Sengketa Pengawasan Pemilu

Komisi Pemilihan Thailand telah memberikan suara 5–2 untuk meminta Mahkamah Konstitusi segera memutuskan apakah Mahkamah Agung berwenang meninjau keputusannya menerima calon anggota Senat dan menolak pengaduan pemilu. Langkah ini menyusul diterimanya tiga perkara oleh Mahkamah Agung terkait kelayakan lima calon, termasuk sengketa yang melibatkan dua senator aktif dari Provinsi Amnat Charoen.

Pada saat yang sama, Komisi Pemilihan Thailand (ECT) sedang menyiapkan dokumen untuk rujukan terpisah yang melibatkan 77 orang yang dituduh bersekongkol dalam pemilihan Senat, termasuk 26 senator aktif. Para senator tersebut mewakili sekitar sepertiga dari orang-orang yang tercakup dalam rujukan itu. Sebelumnya, komisi telah memutuskan untuk membawa tuduhan tersebut ke Mahkamah Agung agar diproses secara pidana.

Dua perkembangan ini membawa berbagai aspek pengawasan pemilu ke hadapan pengadilan. Dalam perkara persekongkolan, komisi meminta pengadilan mengambil tindakan terhadap orang-orang yang dinilainya harus menjalani proses hukum. Dalam perkara kelayakan, komisi berpendapat bahwa calon dan pemilih tidak dapat meminta Mahkamah Agung meninjau ulang pengaduan yang telah ditolak komisi.

Sengketa langsungnya menyangkut yurisdiksi: batas hukum yang menentukan lembaga mana yang berwenang memeriksa suatu perkara atau membuat keputusan mengikat. Dampak praktisnya bisa cukup besar. Calon yang ingin menggugat kelayakan lawannya perlu mengetahui apakah penolakan ECT menutup perkara mereka atau apakah mereka masih dapat meminta peninjauan oleh pengadilan.

Mahkamah Agung telah menerima ketiga perkara kelayakan tersebut dan memerintahkan para pihak untuk menyampaikan tanggapan serta mengatur pemeriksaan bukti. ECT menilai campur tangan itu melampaui kewenangan pengadilan dan ingin Mahkamah Konstitusi menetapkan batas kewenangannya.

Hal yang Ingin Diputuskan Komisi

Petisi yang diajukan ECT memuat dua pertanyaan utama. Pertama, mengenai keputusan pejabat pemilu di tingkat distrik, provinsi, dan nasional untuk menerima pendaftaran calon Senat dan mengumumkan daftar calon setelah menyatakan bahwa para pendaftar memenuhi persyaratan dan tidak memiliki karakteristik yang dilarang.

Komisi ingin keputusan tersebut dianggap final, dengan tunduk pada hal-hal yang secara khusus diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 63 Undang-Undang Organik tentang Pengangkatan Senator yang disahkan pada 2018. Undang-undang organik memuat aturan terperinci untuk melaksanakan ketentuan konstitusi.

Pertanyaan kedua menyangkut keputusan ECT menolak pengaduan berdasarkan Pasal 60 ayat dua dan Pasal 62 undang-undang yang sama. Komisi berpendapat bahwa setelah itu seseorang tidak dapat mengajukan petisi kepada Mahkamah Agung untuk membuka kembali pengaduan atau meninjau penolakan tersebut.

Bagi pembaca yang mengikuti perkara ini, persoalan utamanya adalah finalitas. Jika suatu keputusan secara hukum bersifat final seperti yang dikemukakan ECT, pihak yang pengaduannya ditolak tidak memiliki jalur lanjutan ke Mahkamah Agung untuk jenis peninjauan tersebut. Komisi meminta Mahkamah Konstitusi mengukuhkan penafsiran itu.

Mengapa Dua Senator Amnat Charoen Menjadi Sorotan

Daeng Kongma dan Somphan Phalasak, senator dari Amnat Charoen di timur laut Thailand, termasuk di antara orang-orang yang kelayakannya menjadi sorotan. Daeng disebut sebagai pemilik toko daging babi, sedangkan Somphan adalah pemilik kedai mi.

Pengaduan tersebut menuduh keduanya mendaftar di kelompok pekerjaan 10, padahal seharusnya masuk kelompok 19. Aturan pemilihan Senat Thailand membagi pendaftar ke dalam kelompok pekerjaan, sehingga kategori yang dipilih seseorang menjadi bagian dari sengketa kelayakan.

Sebelumnya, ECT telah menolak pengaduan terkait kedua senator tersebut. Kini, pihak yang menggugat meminta pemeriksaan yudisial atas kelayakan mereka serta peninjauan terhadap keputusan komisi sebelumnya. Tuduhan terkait kelompok pekerjaan mereka masih dipersengketakan.

Dengan demikian, proses di Mahkamah Agung mencakup pertanyaan faktual tentang kelayakan dan pertanyaan hukum mengenai siapa yang berwenang memeriksanya. Sebelum sengketa ini dapat mencapai penyelesaian, pengadilan harus menangani gugatan terhadap kewenangan Mahkamah Agung untuk melakukan peninjauan tersebut.

Argumen Hukum di Balik Pemungutan Suara

ECT mendasarkan posisinya sebagian pada Pasal 224 konstitusi, yang memberi komisi tanggung jawab untuk menyelenggarakan dan mengawasi pemilihan Senat, menyelidiki pengaduan, serta mengumumkan hasil. Komisi berpendapat bahwa tanggung jawab tersebut memberinya kewenangan untuk memutus pengaduan yang dipersoalkan.

Komisi juga merujuk pada jalur khusus menuju Mahkamah Agung yang ditetapkan dalam undang-undang organik 2018. Pasal 22 dan 23 mengatur pendaftar yang permohonannya ditolak atau namanya dihapus, sehingga mereka dapat meminta untuk dimasukkan. Pasal 44 mengatur gugatan yang menyatakan bahwa prosedur pemilihan di berbagai tingkatan melanggar hukum.

Ketentuan lain mengizinkan ECT sendiri mengajukan petisi kepada Mahkamah Agung untuk mencabut hak pilih atau hak seseorang untuk mencalonkan diri. Komisi berpendapat bahwa jalur-jalur yang telah ditentukan ini tidak memberi calon atau masyarakat umum hak menyeluruh untuk membuka kembali penolakan atas pengaduan mengenai calon yang telah diterima.

ECT juga merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi 52/2546 dan 14/2566. Komisi menafsirkan preseden tersebut sebagai dukungan terhadap finalitas keputusan penyelidikannya selama keputusan itu tidak membatasi hak seseorang, termasuk keputusan untuk menolak pengaduan. Penafsiran hukum itulah yang ingin diterapkan pada perkara saat ini.

Petisi tersebut merujuk pada Pasal 210(2) konstitusi, ketentuan yang dijadikan dasar untuk meminta Mahkamah Konstitusi menyelesaikan sengketa mengenai tugas dan kewenangan konstitusional. Putusan yang diminta akan membahas batas kewenangan antarlembaga yang kini dipersengketakan ECT.

Senator Cadangan Gugat Komisi

Akarawat Phongthanachalitkul, seorang senator cadangan, memimpin kelompok yang meminta ECT mempertimbangkan kembali dan mencabut keputusan 5–2 tersebut. Senator cadangan adalah calon dalam daftar cadangan, bukan pemegang kursi Senat saat ini.

Kelompok itu berpendapat bahwa permintaan putusan Mahkamah Konstitusi dapat menunda pemeriksaan dan membatasi kemampuan Mahkamah Agung untuk memeriksa pengaduan. Gugatan mereka mengacu pada Pasal 44 undang-undang pengangkatan Senat, yakni ketentuan mengenai dugaan pelanggaran hukum dalam prosedur pemilihan.

Karena itu, perbedaan pendapat ini sebagian bergantung pada bagaimana pengaduan tersebut dikategorikan. Para penggugat ingin menggunakan jalur hukum untuk meninjau proses pemilihan. ECT memandang proses tersebut sebagai upaya untuk meninjau kembali penerimaan calon dan penolakan pengaduan yang dianggapnya final.

Mahkamah Agung telah mengambil langkah prosedural dengan menerima ketiga perkara dan meminta tanggapan serta pemeriksaan bukti. Petisi komisi meminta pengadilan lain memutuskan apakah peninjauan tersebut termasuk dalam kewenangan hukum Mahkamah Agung.

Rujukan Terpisah yang Melibatkan 77 Orang

Rujukan terkait persekongkolan menempuh jalur prosedural yang berbeda. Seorang sumber ECT mengatakan komisi sedang mengumpulkan dokumen dalam jumlah besar terkait 77 orang, termasuk 26 senator aktif, setelah memutuskan untuk membawa mereka ke Mahkamah Agung agar diproses secara pidana.

Komisi telah menghubungi Mahkamah Agung untuk menanyakan cara menyerahkan dokumen dan sedang menunggu tanggapan. Persiapan diperkirakan selesai pada pekan berikutnya, meski banyaknya dokumen dapat membuat prosesnya lebih lama.

Persekongkolan berarti sejumlah orang berkoordinasi secara tidak semestinya untuk memengaruhi proses yang seharusnya berlangsung berdasarkan pilihan independen dan aturan hukum. Dalam perkara ini, tuduhan berkaitan dengan tindakan selama pemilihan Senat. Rujukan tersebut akan membawa tuduhan itu ke hadapan pengadilan untuk dipertimbangkan.

Perkara kelayakan berfokus pada apakah pendaftar tertentu memenuhi syarat dan apakah pengaduan yang ditolak dapat ditinjau. Rujukan yang melibatkan 77 orang menyangkut dugaan persekongkolan. Komisi melanjutkan proses untuk perkara terakhir itu sambil menggugat jalur hukum yang digunakan dalam perkara pertama.

Mengapa Pengaduan Lain yang Ditolak Juga Penting

Sengketa ini menarik perhatian politik yang lebih luas karena ECT juga mengambil keputusan terpisah berdasarkan suara mayoritas untuk tidak menindaklanjuti tuduhan yang melibatkan para petinggi Partai Bhumjaithai dan sejumlah tokoh terkemuka terkait dugaan persekongkolan dalam pemilihan Senat.

Keterkaitannya terletak pada persoalan peninjauan. Putusan yang mengizinkan Mahkamah Agung meninjau kembali penolakan ECT dapat memberi pihak yang menggugat keputusan lain argumen hukum untuk melanjutkan perkara. Putusan yang menerima posisi komisi dapat mempersempit jalur tersebut.

Setiap pengaduan tetap perlu dipertimbangkan berdasarkan hukum yang mengaturnya. Namun, bagi mereka yang meminta pemeriksaan lebih lanjut, akses ke pengadilan menjadi perhatian mendesak: mereka ingin lembaga di luar komisi memeriksa keputusan yang mengakhiri pengaduan mereka.

Posisi ECT lebih menekankan finalitas keputusan yang dibuat berdasarkan mandat konstitusionalnya. Para penggugat lebih menekankan peninjauan yudisial atas proses pemilihan. Mahkamah Konstitusi diminta menentukan batas pertemuan kedua tanggung jawab tersebut.

Langkah Selanjutnya

Jadwal terdekat berpusat pada penyiapan dokumen terkait persekongkolan, penentuan cara menyerahkannya kepada Mahkamah Agung, dan kelanjutan petisi konstitusional. ECT menyebut persoalan konstitusional ini mendesak.

Urutan prosedurnya adalah:

• Sebelum pembaruan 3 November, ECT telah memutuskan untuk merujuk 77 orang, termasuk 26 senator, agar diproses secara pidana atas dugaan persekongkolan.
• Pada saat pembaruan itu, Mahkamah Agung telah menerima tiga perkara kelayakan dan memerintahkan para pihak untuk menyampaikan tanggapan serta mengatur pemeriksaan bukti.
• ECT memberikan suara 5–2 untuk meminta putusan segera dari Mahkamah Konstitusi, dengan pengajuan yang semula diperkirakan dilakukan pada pekan berikutnya.
• Laporan berikutnya tertanggal 4 November 2026 menyebut petisi konstitusional telah diajukan, sementara pembaruan sebelumnya menyebut persiapan masih berlangsung. Tanggal pasti pengajuannya belum dikonfirmasi.

Langkah yudisial berikutnya mencakup keputusan apakah Mahkamah Konstitusi menerima petisi tersebut dan bagaimana pengadilan menetapkan batas kewenangan yang dipersengketakan. Perkara kelayakan di Mahkamah Agung telah memasuki tahap tanggapan dan pemeriksaan bukti. Tidak ada tanggal sidang tertentu atau tanggal putusan konstitusional yang disampaikan.

Bagi para senator yang kelayakannya digugat, proses ini menyangkut status mereka sebagai calon yang memenuhi syarat. Bagi calon dan pemilih yang mengajukan pengaduan, pertanyaan utamanya adalah apakah penolakan komisi mengakhiri kesempatan mereka untuk meminta peninjauan. Jawabannya akan menentukan langkah hukum berikutnya dalam perkara-perkara ini.

Poin-Poin Utama

• ECT memberikan suara 5–2 untuk meminta putusan Mahkamah Konstitusi mengenai kewenangan Mahkamah Agung meninjau penerimaan calon dan pengaduan yang ditolak.
• Mahkamah Agung telah menerima tiga perkara terkait kelayakan lima calon anggota Senat.
• Pengaduan yang melibatkan senator Amnat Charoen, Daeng Kongma dan Somphan Phalasak, menuduh keduanya mendaftar di kelompok pekerjaan yang keliru.
• Para senator cadangan yang dipimpin Akarawat Phongthanachalitkul telah meminta ECT mencabut keputusannya untuk meminta putusan konstitusional.
• ECT secara terpisah sedang menyiapkan rujukan terkait persekongkolan yang melibatkan 77 orang, termasuk 26 senator aktif.
• Sengketa konstitusional ini berpusat pada apakah keputusan komisi bersifat final atau dapat menjalani peninjauan yudisial lebih lanjut.